Oleh : Arif Furqon Nugraha 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran 

 

Momentum peringatan hari kemerdekaan Indonesia yang diperingati setiap  tanggal 17 merupakan upaya evaluasi secara kesuluhan kinerja tahunan pembangunan  nasional dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan rakyat Indonesia sebagaimana  tertuang dalam pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun  1945. Jika berbicara terkait kemerdekaan Indonesia, maka hal tersebut tidak terlepas dari  amanat Reformasi, awal dari pembangunan Indonesia yang demokratis dan menjunjung  tinggi kebebasan berpendapat dan berekspresi. Pada era Orde Baru, kebebasan  berekspresi dan berpendapat merupakan satu hal yang dilarang dan dibatasi, baik kepada  masyarakat Indonesia secara umum maupun media pers yang sejatinya melahirkan bibit  – bibit argumentasi terhadap situasi yang sedang terjadi. Hal tersebut dapat terlihat dari  dibubarkannya berbagai majalah di era orde baru seperti Majalah tempo dan Tabloid  Detik dengan dalih mengganggu strukturisasi masyarakat dan stabilitasi politik di  Indinesia hingga turunya Presiden soeharto dari jabatannya, dirasa menjadi angin segar  ke Indonesia yang dapat menjungjung tinggi hak kebebasan berekspresi dan berpendapat  sebagaimana tercemin dalam amanat Reformasi dan melahirkan segelintir Undang – Undang dan amandemen Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945. 

Pada hakikatnya, hak kebebasan berekspresi dan berpendapat adalah hak  seseorang untuk mengemukakan pendapatnya dan juga untuk mendengar pendapat orang  lain. Kebebasan berekspresi bukanlah suatu hak yang berdiri sendiri, melainkan suatu  “1igure” dari hak-hak lainnya. Hak untuk melakukan demonstrasi, hak untuk menerima  informasi, dan bahkan hak untuk diam adalah hak-hak yang muncul sebagai turunan dari  hak kebebasan berekspresi. Dengan adanya hak kebebasan berekspresi dan berpendapat  di negara demokrasi, masyarakat bisa bertukar pendapat tanpa adanya rasa takut kepada  otoritas 1igure.

Selain itu, sebagaimana amanat dari reformasi untuk terjalinnya check and  balance, maka sudah menjadi kewajiban masyarakat untuk mengawasi jalannya pemerintah. Maka dari itu, sebagai negara demokrasi, Seluruh elemen masyarakat  Indonesia harus menjunjung tinggu kebebasan berekspresi dan berpendapat karena  negara demokrasi yang ideal adalah engara yang bisa menerima dan memperbolehkan kritik perlawanan dari masyarakat untuk menjamin terciptanya pemerintah yang  bertanggung jawab, transparan, responsive, efesien, efektif, dan mengikuti aturan hukum  yang berlaku sebagai amanah dalam menjalankan UUD 1945 pasal 1 ayat 3 yang  menyatakan “Indonesia adalah negara Hukum” 

Indonesia dan kebebasan Berpendapat di Era Informasi Digital 

Memasuki era digital, memudahkan masyarakat Indonesia dalam mengakses informasi termasuk dalam berekspresi dan mengemukan pendapat pribadinya masing – masing. Melalui survey yang telah dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet  Indonesia (APJII), hingga kuartal 3 pada tahun 2020, pengguna internet di Indonesia  mencapai 73,3% dari total populasi masyarakat Indonesia atau 196,7 Juta orang. Hal  tersebut dapat mempermudah masyarkat Indonesia dalam berekspresi menyapaikan  pendapat melalui jejaring social. 

Dengan perputaran informasi yang cepat melalui internet, dimana hal tersebut  daoat mendukung jalannya demorasi yang mengedepankan awareness masyarakat untuk  peduli dan aktif mengemukan pendapat, hal tersebut dapat menjadi bumerang. Maraknya  penyebaran hoaks mengancam kedaulatan negara, dari Rasisme hingga Tindakan keras  kepada korban.  

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan fact checking, menimbulkan gampangnya masyarakat percaya terhadap berita tersebut tanpa peduli umur, Pendidikan,  hingga asal daerah. 

 

Gambar 1 : Presentasi Kecenderungan menyebar berita Hoax (Sumber : Kompas)

Gambar 1 : Presentasi Kecenderungan menyebar berita Hoax (Sumber : Kompas) 

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwasanya setiap katagori umur  mempunyai kecenderungan yang hampir sama dalam menyebarkan hoaxs. Artinya, baik muda dan tua, tidak memiliki jaminan terhadap kepekaan dan recheck terhadap hoaks.  Hal tersebut, ikut berlaku atas tingkat Pendidikan. tingkat pendidikan yang tinggi  bukanlah suatu jaminan bagi seseorang untuk dapat mengidentifikasi dan menganalisis  hoaks. Bahkan, data di atas menunjukkan bahwa responden dengan gelar master memiliki tingkat kepercayaan terhadap hoaks yang lebih tinggi dibandingkan responden dengan  tingkat pendidikan yang lebih rendah. Padahal, tingkat pendidikan dapat diasumsikan  sebagai antidot dari hoaks. Fakta ini menunjukkan bahwa hoaks yang menyebar luas  dengan cepat tanpa adanya fact checking akan memengaruhi banyak kalangan orang. 

Lalu, dimana masalahnya? Salah satu masalah yang timbul adalah penggiringan  opini masyarakat, terutama saat politik sedang hangat-hangatnya dibicarakan. Seperti  pada saat pemilihan presiden atau kepala daerah. Di era post-truth politic ini, hoaks bisa  digunakan lawan politik salah satu kandidat untuk menurunkan elektabilitas kandidat  tersebut. Sebagai contoh, pada tahun 2018, muncul kabar yang simpang siur bahwa Presiden Joko Widodo merupakan bagian dari PKI. Walaupun kabar simpang siur ini  berhasil dibuktikan sebagai hoaks, banyak orang yang sudah terlanjur percaya kabar  tersebut. Tingginya efektivitas penyebaran hoaks untuk menggiring opini publik  akhirnya dikomersialkan oleh beberapa pihak untuk meraup keuntungan. Salah satu  organisasi yang mengomersialkan penyebaran hoaks adalah Saracen. Saracen adalah sindikat penyebar hoaks yang bersifat provokatif dan menyebarkan kebencian. Dengan  tarif puluhan juta rupiah, Saracen menyebarkan berita kebencian melalui ratusan ribu  akun media sosial yang mereka miliki. 

UU ITE, upaya pemerintah, dunia digital Terawasi 

Pemerintah Indonesia sadar akan adanya bahaya jika penggunaan internet khusunya media dosial perlu adanya pengawasan dan regulasi yang mengikat hal tersebut. Oleh karena ersebut, melahirkan Undang – Undang Informasi Transaksi  Elektronik (UU ITE) pada tahun 2008. UU ITE bermula dengan dilakukannya penelitian  untuk menyusun naskah akademik Rancangan Undang-Undang Pemanfaatan Teknologi Informasi (RUU PTI) oleh Universitas Padjadjaran, Institut Teknologi Bandung, dan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Departemen Perhubungan RI di tahun 1999. 

Kemudian, pada tahun 2000, Lembaga Kajian Hukum dan Teknologi FH UI dan Departemen Perindustrian dan Perdagangan membuat penelitian untuk menyusun naskah  akademik Rancangan Undang- Undang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik  (RUU IETE). Hingga, kedua RUU tersebut untuk menjadi satu rancangan undang undang RUU ITE di tahun 2003. 

UU ITE membawa asas-asas hukum yang baru di Indonesia, seperti asas kebebasan memilih ataupun engak dalam menggunakannya. Materi UU ITE pun juga  mengenalkan cakupan hukum yang cukup baru, seperti mengakui dokumen elektronik  sebagai bukti hukum yang sah, mengakui tanda tangan elektronik, mengatur hak kekayaan intelektual di dunia digital, dan lain sebagainya. 

UU ITE diharapkan oleh pemerintah dapat meregulasi tiga aspek dalam dunia digital dalam mencegah masalah dikemudian hari. 3 aspek etrsebut diantaranya ; 

  1. UU ITE mengatur perkara e- commerce dan marketplace.  
  2. UU ITE juga mengatur perkara akses ilegal seperti hacking, penyadapan, dan  perusakan sistem.  
  3. UU ITE yang mengatur tentang tindak pidana teknologi informasi. Hal ini mencakup konten-konten yang bersifat ilegal, ucapan berbasis SARA,  kebencian, penipuan, hingga pencemaran nama baik. 

Dari tiga aspek dalam dunia digital yang dinaungi UU ITE, aspek terakhir kerap  menjadi dasar masalah. Banyak pasal UU ITE yang dianggap sebagai pasal “karet”, baik  oleh masyarakat maupun pakar hukum sekalipun. UU ITE yang diciptakan sebagai penjaga kedamaian dalam dunia digital, mejadikan dunia digital menjadi tempat yang nyaman untuk disinggahi, namun hingga hari ini, dinilai sebagai kurungan dalam  kebebasan perbendapat. Hal ini dipicu oleh mudahnya seseorang dalam melaporkan  seseorang, siapapun dan dimanapun kepada pihak terkait seperti polisi dengan dalih motif  pencemaran nama baik ataupun ujaran kebencian. Sebagai contoh, kasus yang diliput ulang oleh CNN pada tahun 2018 yang mengisahkan kasus seorang guru honorer  bernama Baiq Nuril di tahun 2012. Kasus Baiq Nuril bermula Ketika beliau mendapatkan  panggilan telepon dari Kepala Sekolah SMAN 7 Mataram. Dalam panggilan tersebut, diketahui bahwasanya kepasa sekolah tersebut bercerita mengenai Tindakan yang dilakukannya yakni Tindakan asusila kepada wanita yang bukan istrinya diikuti dengan  nada pelecehan kepada Baiq Nuril. Karena merasa dielecehkan, Baiq akhirnya merekam  percakapan tersebut, namun percakapan tersebut tidak disebar ataupun dilaporkan ke polisi. Akan tetapi, akhirnya rekaman itu disebar oleh rekan kerja Baiq. Merasa tidak terima, Kepala Sekolah SMAN 7 Mataram tersebut akhirnya melaporkan Baiq Nuril atas  dasar UU ITE Pasal 27 Ayat 1 tentang asusila. Singkat cerita, akhirnya Baiq Nuril divonis  hukuman enam bulan penjara dan denda senilai Rp500 juta oleh MA di tahun 2018. Alih alih mendapatkan keadilan sebagai korban pelecehan seksual, negara malah menjatuhi  hukuman kepada Baiq Nuril. Untung saja pada tanggal 29 Juli 2019, Presiden Jokowi  memberikan amnesti ke Baiq Nuril sehingga Baiq Nuril bisa bebas. kasus tersebut hanyalah segelintir dari banyaknya korban pasal karet UU ITE.  Melihat bahwa UU ITE bermasalah, pemerintah pun berupaya untuk membuatnya  menjadi lebih baik dengan merevisi UU ITE tersebut. Pada 22 Desember 2015, Presiden  secara resmi memberikan naskah RUU Revisi UU ITE kepada DPR serta menugaskan  Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly guna menjadi perwakilan pemerintah  dalam diskusi Revisi UU ITE bersama pihak DPR. Menkominfo menyatakan bahwa  revisi akan dititikberatkan pada pengurangan ancaman pidana, penegasan sifat delik aduan Pada Pasal 27 Ayat (3), dan pelarasan penerapan UU ITE dengan ketentuan yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Proses  pembahasan revisi diinisiasikan pada bulan Juni 2016 dengan fokus terhadap 62 daftar  inventarisasi masalah. Adapun hasil revisi yang meliputi : 

  1. Perubahan untuk menghindari multitafsir terhadap ketentuan larangan  mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya  Informasi Elektronik bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik  pada ketentuan Pasal 27 Ayat (3) 
  2. Menurunkan ancaman pidana pada dua ketentuan pada Pasal 29 3. Melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap dua ketentuan 4. Melakukan sinkronisasi ketentuan hukum acara pada Pasal 43 Ayat (5) dan Ayat

(6) dengan ketentuan hukum acara pada KUHAP 

  1. Memperkuat peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam UU ITE pada  ketentuan Pasal 43 Ayat (5) 
  2. Menambahkan ketentuan mengenai “right to be forgotten” atau “hak untuk  dilupakan” pada ketentuan Pasal 26 
  3. Memperkuat peran Pemerintah dalam memberikan perlindungan dari segala  jenis gangguan akibat penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik  dengan menyisipkan kewenangan tambahan pada ketentuan Pasal 40. 

Sudah direvisi masih karet, perlukah direvisi lagi? 

Walaupun telah direvisi, UU ITE masih saja menjadi senjata jitu untuk  membungkam masyarakat. Menurut Airlangga Herlambang, Koordinator Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik, UU ITE harus dilakukan pembaharuan. Bahkan,  menurut beliau pidana pencemaran nama baik di UU ITE harus dihapus karena empat alasan. Beliau menyebutkan bahwa pertama, pasal pencemaran nama baik seringnya  digunakan sebagai sarana balas dendam, dan bukan untuk menjunjung keadilan. Kedua, pasal pencemaran nama baik ini sering sekali digunakan untuk membungkam kritik.  Ketiga, kebebasan berpendapat penting untuk negara demokrasi. Terakhir, beliau menyebutkan bahwa telah direkomendasikannya penghapusan pidana pencemaran nama  baik ini oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Pernyataan ini pun menimbulkan pertanyaan, langkah apa yang harus dilakukan untuk menindaklanjuti  pasal karet UU ITE. 

Menyikapi polemik UU ITE yang tidak kunjung selesai, Presiden Jokowi  akhirnya memberikan perhatian khusus kepada UU ITE tersebut. Menurut Presiden  Jokowi, walaupun UU ITE dibuat untuk menjaga ruang digital Indonesia tetap bersih,  sehat, dan beretika, dalam pelaksanaannya jangan sampai menimbulkan rasa  ketidakadilan. Bahkan, saat rapat pimpinan TNI-Polri di Istana Negara beliau berkata  “Kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya saya akan minta  pada DPR untuk bersama-sama merevisi Undang- Undang ini, Undang-Undang ITE  ini karena di sinilah hulunya, hulunya ada di sini, revisi, terutama menghapus pasal pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda yang mudah diinterpretasikan secara sepihak,”. Pernyataan Presiden tersebut bisa saja menjadi langkah awal dari  pemerintah untuk mengubah UU ITE menjadi UU yang lebih adil. 

Merespons pernyataan Presiden tentang revisi UU ITE, Direktur Eksekutif  SAFEnet Damar Juniarto mencatat bahwa ada sembilan pasal bermasalah di UU ITE, dengan permasalahan utama ada di Pasal 27 – 29. Pasal-pasal yang dianggap bermasalah  oleh SAFEnet adalah sebagai berikut: 

  1. Pasal 26 Ayat 3 tentang Penghapusan Informasi Tidak Relevan, bermasalah soal  sensor informasi 
  2. Pasal 27 Ayat 1 tentang asusila, bermasalah karena dapat digunakan untuk  menghukum korban kekerasan berbasis gender. Baiq Nuril dijatuhi hukuman oleh  MA karena pasal ini 
  3. Pasal 27 Ayat 3 tentang defamasi, bermasalah karena dapat digunakan untuk  merepresi ekspresi legal warga, kritikus, dan aktivis 
  4. Pasal 28 Ayat 2 tentang ujaran kebencian, bermasalah karena dapat digunakan  untuk merepresi suatu kelompok berbasis SARA 
  5. Pasal 29 tentang ancaman kekerasan, bermasalah karena bisa dipakai untuk  memidana orang yang ingin melapor ke polisi 
  6. Pasal 36 tentang kerugian, bermasalah karena bisa digunakan untuk memperberat hukuman kasus defamasi 
  7. Pasal 40 Ayat 2 (a) tentang Muatan yang Dilarang, bermasalah karena bisa dipakai sebagai dasar internet shutdown oleh pemerintah. Pernah dilakukan di Papua  tahun 2020 kemarin 
  8. Pasal 40 Ayat 2 (b), bermasalah karena penegasan peran pemerintah lebih diutamakan dari putusan pengadilan 
  9. Pasal 45 Ayat 3 tentang Ancaman Penjara tindakan defamasi, bermasalah karena  memperbolehkan dilakukan penahanan saat penyelidikan 

Keefektifan opsi merevisi substansi UU ITE kemudian harus dipertimbangkan  kembali mengingat beberapa pasal dalam UU tersebut sejatinya sudah berkali-kali diuji  ulang melalui judicial review—tepatnya tujuh kali menurut data dari JDIH Kemkominfo – dan telah pula direvisi oleh DPR dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disahkan  pada tanggal 27 Oktober 2016 serta diundangkan dan ditetapkan pada tanggal 25  November 2016. Dengan track record yang ekspansif ini, lantas perlu dipertanyakan jika  upaya perevisian UU ITE (sekarang) akan membuahkan hasil yang progresif (atau justru  nihil) dibandingkan dengan upaya-upaya yang tak kunjung henti dilakukan sejak lahirnya  undang-undang ini tiga belas tahun lalu. 

Ahli hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, berpendapat bahwa UU ITE dalam praktiknya digunakan untuk membungkam suara-suara yang tidak sejalan dan mengkritik pemerintah. Beliau menyarankan pencabutan Pasal 27 Ayat (3)  dan Pasal 28 Ayat (2) supaya masyarakat tidak saling melapor karena definisi tindak pidana yang merupakan kedua pasal tersebut sangat longgar. Pendapat ini beresonansi  dengan pernyataan Henri Subiakto, salah satu pihak yang terlibat dalam revisi UU ITE  pada tahun 2016, dalam acara Mata Najwa. Ia berpendapat bahwa tidak ada yang salah  secara substansial dari UU ITE (karena telah berkali-kali diuji kepada MK), tetapi  interpretasi dan aplikasi dari undang-undang tersebut yang kerap keliru. Jadi, solusi lain  yang ditawarkan pemerintah bukanlah perevisian, melainkan pembuatan pedoman interpretasi.  

Pembuatan pedoman interpretasi pasal-pasal UU ITE diharapkan dapat menjadi  solusi untuk inti dari permasalahan aplikasi pasal-pasal tersebut dalam peradilan: kekeliruan dalam menafsir. Dalam pedoman tersebut, dapat didefinisikan dengan spesifik  dan mendetail maksud dari penghinaan, pencemaran nama baik, antargolongan (dalam  akronim SARA), dst. guna menghapus sifat multitafsir dan memberikan batasan yang  jelas antara apa yang termasuk kritik/masukan dan apa yang termasuk penghinaan/pencemaran nama baik. Masyarakat kelak mampu dengan mudah  menginternalisasikan aturan-aturan tersebut dan menghindari pengunggahan tulisan tulisan yang memang secara jelas melanggar. Dengan semua ini, UU ITE dapat  memenuhi tujuan-tujuannya sebagaimana tertulis dalam Pasal 4 undang-undang tersebut:  dari “mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia”  sampai “memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan  penyelenggara Teknologi Informasi”—tanpa menghambat hak kebebasan berpendapat  rakyat Indonesia dalam ruang digital.

PENUTUP 

Kebebasan dalam mengemukan pendapat, pada dasarnya merupakan hak bagi setiap manusia sejak lahir ke muka bumi. Sebuah penyerangan kepada hak absolut ini akan berdampak fatal dan lantas diperlukan upaya sigap untuk mengembalikan  kedudukan hak tersebut kepada tahtanya. Jika represi kebebasan berpendapat terus berlanjut, nilai-nilai demokrasi yang telah diperjuangkan dengan penuh darah dan  pengorbanan oleh para pendahulu akan perlahan memudar – karena demokrasi sejatinya merupakan sistem yang mana kekuasaan berada pada tangan rakyat dan hanya akan  berfungsi jika rakyat yang dimaksud mempunyai akses tak terbatas terhadap aliran  informasi. Pembatasan dalam berpendapat mengarah kepada pembendungan arus informasi yang lalu melemahkan demokrasi, bak pembengkakan asthma pada saluran  trakea yang menyesakkan aliran oksigen ke paru-paru; mematikan jika tidak segera  dipulihkan. 

UU ITE yang mempunyai tujuan awal untuk menciptakan lingkungan digital yang aman dan sehat sekarang menjadi alasan mengapa rakyat merasa takut untuk menyampaikan opini dan masukan secara daring karena ancaman pasal – pasal karetnya. Pasal-pasal tersebut terutama Pasal 27 Ayat (3) dan Pasal 28 Ayat (2) rawan  disalahartikan dalam praktik peradilan dan kelak dijadikan senjata oleh pihak-pihak yang kebanyakan hanya merasa tersinggung atau tidak menyukai perkataan/opini seseorang. Akan tetapi, pemerintah yang terdiri dari lembaga eksekutif, legislatif, dan  yudikatif beserta kementeriannya banyak yang terlihat antusias dan siap untuk  melaksanakan perevisian dan/atau perumusan pedoman interpretasi jika memang dibutuhkan. 

Cahaya sebagai jelmaan dari sebuah harapan dirasa telah muali terlihat di ujung terowongan yang gelap. Namun, sebagai masyarakat yang meupakan bagian dari demokrasi harus terus  mengawal pelaksanaan dan pengembangan UU ITE. Sebagai kelompok mayoritas dalam  menggunakan media social harus terus membenah diri serta berkontribusi dalam menciptakan  lingkungan digital yang optimal; bersih dari defamasi, ujaran kebencian, dsb. Saringlah  informasi dan berita yang didapatkan sebelum dibagikan guna mencegah penyebarluasan berita hoaks serta hindari pengunggahan kata-kata yang secara jelas memuat kebencian dan memicu konflik. Pemerintah dengan undang – undangnya hanya dapat mengawasi dan meregulasi sementara di sisi lain penciptaan lingkungan digital yang optimal dimulai  dari diri kita sendiri. Lantas kedepannya diharapkan dapat tercipta ruang digital yang mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat serta memberikan dampak  yang positif untuk negara

Daftar Pustaka 

Aji, M. R. (2021). Henry Subiakto Jadi Ketua Sub Tim 1 Kajian UU ITE (S. Persada,  Ed.). 

Habermas Jurgen. (2007) Ruang Publik dalam Terjemahan Yudh Santoso. Yogyakarta :  PT Kreasikencana.  

Masduki. (2005) Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik. UI-Press : Yogyakarta 

Albarran, alan B. (1996) Media Econimics, Understanding Markets, Industries and  Concepts. Texas : Iowa State University Press. 

Setiawan, R. Efektivitas Undang-Undang dan Transaksi Elektronik di Indonesia dalam  Aspek Hukum Pidana. Recidive, 2013 Agt; 2(2): 139-146. 

Susanto, MI. Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak  Kebebasan Berpendapat di Indonesia. Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan  Konstitusi. 2(2): 225-237. 

Ardianto, dkk. (2007) Komunikasi Massa: Suatu Pengantar. Bandung: Simbiosa  Rekatama Media. Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Barat.  

Study feasibility media tentang efektivitas media komunikasi dan diseminiasi informasi  di wilayah Jawa Barat. Bandung: Diskominfo Jawa Barat.  

Hendriyani & Guntarto, B. (2011) Defining Media Literacy in Indonesia.Paper presented  at the International Association of Media Communication Research. Istanbul,  Turkey. 

Mahfud MD, M. (2009). Rambu Pembatas Dan Perluasan Kewenangan Mahkamah  Konstitusi. 

Nadzir, I., Seftiani, S., & Permana, Y. S. (2019). Hoax and Misinformation in  Indonesia:Insights from a Nationwide Survey, 1-12. 

Asshiddiqie, J. (2005). Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara.  Konstitusi Press Asshiddiqie, J. (2014). Konstitusi & Konstitusionalisme 

Indonesia. Edisi Revisi. Konstitusi Press Barak, A. (1990). Freedom of  Expression and Its Limitation. Kesher, 4-11. 

Allcott, H., & Gentzkow, M. (2016). Social Media and Fake News in the 2016. Journal  of Economic Perspectives, 211-236. https://doi.org/10.1257/jep.31.2.211 

Adyatama, E. (2021). Tak Masuk Prolegnas 2021, SAFENet Nilai Pemerintah Tak Serius  Revisi UU ITE (Amirullah, Ed.). Tempo.co. Diakses dari:  https://nasional.tempo.co/read/1441162/tak- masuk-prolegnas-2021-safenet nilai-pemerintah-tak-serius-revisi-uu-ite/ 

Tempo. Diakses dari: https://nasional.tempo.co/read/1435306/henry-subiakto-jadi ketua-sub-tim- 1-kajian-uu-ite/ 

Antara. (2021). Tim Kajian UU ITE Undang Aktivis dan Praktisi Medsos, Ada Deddy  Corbuzier (A. Budiman, Ed.). Tempo. Diakses dari:  https://nasional.tempo.co/read/1440377/tim-kajian-uu- ite-undang-aktivis-dan praktisi-medsos-ada-deddy-corbuzier 

Ariefana, P. (2018). SETARA: Hoax Jokowi PKI Sengaja Diciptakan. Diakses dari:  https://www.suara.com/news/2018/03/15/134045/setara-hoax-jokowi-pki-sengaja diciptakan 

BBC Indonesia. (2019). Asrama Papua: Cek fakta kasus bendera merah putih dan  makian rasialisme di Surabaya. Diakses dari:  https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49446765 

Budhijanto, D. (2010). Hukum Telekomunikasi, Penyiaran, dan Teknologi Informasi:  Regulasi dan Konvergensi, 131-134. 

CNN Indonesia. (2021). Kapolri Terbitkan Pedoman Penanganan Kasus UU ITE. CNN  Indonesia. Diakses dari:  https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210222200531-12- 609539/kapolri terbitkan-pedoman-penanganan-kasus-uu-ite

CNN Indonesia. (2018). Kronologi Kasus Baiq Nuril, Bermula dari Percakapan  Telepon. Diakses dari:  https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181114133306-12- 

346485/kronologi- kasus-baiq-nuril-bermula-dari-percakapan-telepon 

CNN Indonesia. (2019). Kronologi Pengepungan Asrama Papua Surabaya Versi  Mahasiswa. Diakses dari:  https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190819072043-20- 

422556/kronologi- pengepungan-as rama-papua-surabaya-versi-mahasiswa 

CNN Indonesia. (2021). Pedoman Interpretasi UU ITE di Tengah Desakan Revisi Pasal.  CNN Indonesia. Diakses dari:  https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210218120427-20- 

607829/pedoman-interpretasi-uu-ite-di-tengah-desakan-revisi-pasal 

CNN Indonesia. (2021). Daftar Nama Anggota Tim Pengkaji Revisi UU ITE. CNN  Indonesia. 

Fitri. (2016). “UNDANG-UNDANG NO.19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN  UU ITE”. Diakses dari: https://lldikti12.ristekdikti.go.id/2016/12/26/undang undang-nomor-19-tahun- 2016-tentang-perubahan-uu-ite.html 

Hakim, R. (2021). UU ITE yang Memakan Korban, dari Prita Mulyasari hingga Baiq  Nuril. Diakses dari: https://nasional.kompas.com/read/2021/02/16/17092471/uu ite-yang-memakan- korban- dari-prita-mulyasari-hingga-baiq-nuril?page=all 

Hidayat, R. (2021). Sejumlah Alasan Pencemaran Nama Baik di Dunia Maya Perlu  Dicabut dari UU ITE. Diakses dari:  https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt602b7438806dd/sejumlah-alasan pencemaran-nama- baik-di-dunia-maya-perlu-dicabut-dari-uu-ite/ 

Humas Kemenko Polhukam RI. (2021). Kepmenko Polhukam Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tim Kajian Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 

Polkam.go.id. Diakses dari: https://polkam.go.id/kepmenko-polhukam-nomor 22-tahun-2021-tentang-tim/ 

Irso. (2020). Dirjen PPI: Survei Penetrasi Pengguna Internet di Indonesia Bagian  Penting dari Transformasi Digital. Diakses dari:  https://www.kominfo.go.id/content/detail/30653/dirjen- ppi-survei-penetrasi pengguna-internet-di-indonesia-bagian-penting-dari-transformasi 

digital/0/berita_satker 

resmi-mengajukan-revisi-uu-ite-ke-dpr/0/siaran_pers 

Narasi Newsroom. (2021). Kritik Tanpa Intrik (FULL VERSION) | Mata Najwa.  YouTube. Diakses dari: https://www.youtube.com/watch?v=FM1mHtzwzuM