Kebijakan Dasar dalam Mengendalikan Penyebaran COVID-19

Share on facebook
Share on twitter

Oleh: Fhikri Fhutera Yudan

Pendahuluan

Pandemi COVID-19 merupakan fokus dari seluruh pemerintah di dunia, menyebar secara cepat dari Wuhan di akhir 2019 lalu kemudian dalam beberapa bulan dinyatakan sebagai pandemi. Meskipun pandemi ini menjadi perhatian oleh pemerintah di seluruh dunia tapi hasil akhir yang didapat sangat berbeda-beda, ada yang kasusnya terus merangkak naik, ada yang kasusnya melandai, dan ada juga kasusnya yang turun terus menerus.

Dalam konteks hasil ini mari kita lihat perbandingan antara Indonesia dengan satu negara yang dianggap berhasil mengendalikan COVID-19. Dalam mencari negara pembanding penulis mencari negara yang tidak melaksanakan lockdown dan kasus konfirmasi pertamanya tidak lama setelah terjadi outbreak di Wuhan. Dari kriteria ini kemudian penulis memilih Korea Selatan sebagai negara pembanding yang sesuai dengan kriteria dan dianggap berhasil mengendalikan COVID-19 tanpa adanya tindakan represif seperti lockdown (Campbell, 2020). Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mencari kebijakan-kebijakan apa saja yang menjadi batu pijakan atau dasar dari negara yang pada saat ini berhasil mengendalikan penyebaran SARS-CoV-2 khususnya dalam kasus ini Korea Selatan sehingga kebijakan ini dapat diterapkan oleh Pemerintah Indonesia dengan modifikasi atau pun tanpa modifikasi.

COVID-19 di Indonesia kasus pertama dikonfirmasi pada 2 Maret 2020 (Ratcliffe, 2020), kemudian maju beberapa bulan per 24 Juli 2020 pukul 16.00 WIB kasus terkonfirmasi ada di 95.418 orang, 4.665 meninggal, dan 53.945 sembuh, dengan total test yang dilaksanakan per 24 Juli 2020 pukul 12.00 WIB sebanyak 1.335.889 (BNPB, 2020; Kemenkes, 2020). Kemudian di Korea Selatan kasus pertama dikonfirmasi pada 20 Januari 2020 (Lee, 2020), kemudian per 24 Juli 2020 pukul 00.00 KST kasus terkonfirmasi ada di 13.979, 298 meninggal, dan yang selesai karantina atau sembuh ada 12.817, dengan total test yang dilaksanakan sebanyak 1.510.327 (MOHW, 2020).

Jika dilihat dari jumlah kasus positif saja, Indonesia sudah jauh melebihi kasus positif di Korea Selatan. Dari angka ini secara singkat kita dapat melihat bahwa Korea Selatan berhasil mengendalikan COVID-19 dengan berhasil menekan jumlah terinfeksi lalu kemudian dibuktikan dengan jumlah testing yang tinggi melebihi Indonesia jika memasukan variabel jumlah penduduk maka jumlah testing yang dilaksanakan Korea Selatan ini jauh melebihi dari yang dilaksanakan di Indonesia. Ditambah lagi dengan kenyataan bahwa kasus pertama terkonfirmasi lebih dulu muncul beberapa bulan di Korea Selatan. Berkaca dari keberhasilan Korea Selatan ini, mengetahui apa yang menjadi kebijakan dasar pengendalian COVID-19 di Korea Selatan menjadi penting bagi Indonesia untuk segera berbenah.

Test, Trace, dan Treat (3T)

Dalam upanya mengendalikan penyebaran COVID-19, Korea Selatan memiliki tiga hal yang dapat dibilang kebijakan dasar yaitu test, trace, dan treat (Bicker, 2020). Lebih jauh bisa ditelusuri bahwa 3T ini yaitu testing yang tersebar luas dan masif, lalu tracing yang proaktif, ekstensif dan agresif, kemudian treatment yang tepat (Kim, 2020, p. 4; Lu et al., 2020, p. 852; Oh et al., 2020, p. 9). Secara singkat jika ketiga kebijakan dasar ini dilaksanakan dengan baik dan tepat maka mengendalikan penyebaran virus akan lebih mudah dilaksanakan oleh pemerintah.

Test

Testing adalah upaya agar pihak yang melaksanakan test dan pihak yang ditest bisa mengetahui apakah pada saat itu ada virus di orang tersebut. Ujung tombak dari setiap pengendalian penyebaran virus atau penyakit menular adalah cepat dan tepatnya test diagnostik yang dilaksanakan. Ini akan berimplikasi terhadap kebijakan-kebijakan lainnya yang akan diambil. Data dan ilmu pengetahuan tentang COVID-19 haruslah menjadi tumpuan dari setiap pengambilan kebijakan pengendalian COVID-19, testing atau diagnostik ini lah merupakan salah satu data awal untuk dapat memetakan persebaran virus.

Dalam kebijakan dasar testing ini di Korea Selatan diawali dengan pengembangan testkit spesifik COVID-19. Sejak dikonfirmasinya kasus pertama pada 20 Januari 2020, seminggu kemudian pada 27 Januari 2020, perwakilan dari Korea Centres for Disease Control and Prevention (KCDC) bertemu dengan ahli-ahli penyakit menular dari Korean Society for Laboratory Medicine dan juga kemudian bertemu dengan para eksekutif dari 20 perusahaan farmasi untuk segera memulai pengembangan testkit COVID-19 dan membentuk jaringan kerjasama laboratorium pemerintah – swasta, juga untuk saling berbagi informasi (Kim, 2020, p. 1-5).

Terlihat bahwa yang menjadi leader disini adalah KCDC, penetapan KCDC menjadi leader dari kerjasama pemerintah – swasta untuk mengembangkan testkit berbasis RT-PCR merupakan langkah awal yang menjadikan cepatnya testkit dapat tersedia bagi Pemerintah Korea Selatan untuk digunakan dan kemudian pada akhirnya di ekspor ke luar negeri (Oh et al., 2020, p. 4). Leading sector yang ahli dan mengerti tentang permasalahan kesehatan publik, khususnya berkaitan penyakit menular mengetahui bahwa testing yang masif harus dilaksanakan untuk dapat memetakan penyebaran virus. Kemudian adanya percepatan dalam birokrasi persetujuan penggunaan testkit baru ini oleh Korean Food and Drug Administration dan juga distribusi teskit yang cepat keseluruh wilayah dengan kerjasama pemerintah lokal merupakan langkah dari Pemerintah Korea Selatan yang kemudian mengakibatkan adanya kapabilitas testing yang masif di seluruh wilayah Korea Selatan (Oh et al., 2020, p. 4).

Kemudian Pemerintah Korea Selatan juga dengan cepat melisensi pihak swasta untuk dapat melaksanakan test ini dan membangun ratusan kios-kios testing yang berada di luar rumah sakit, ini termasuk kios test drive-through dan walk-thorugh dengan harapan bahwa ini akan mengurangi kontak antara tenaga kesehatan dengan pasien potensial (Kim, 2020, p. 5). Selain kios terpisah ini, di fasilitas kesehatan itu sendiri seperti rumah sakit dibangun sebuah klinik screening awal dimana klinik ini diutamakan untuk melaksanakan screening triase dan test terhadap orang yang diduga memiliki gejala COVID-19, pembangunan tempat terpisah ini bertujuan untuk mempermudah akses terhadap testing dan juga untuk mengurangi penyebaran virus dalam institusi kesehatan (Kim, 2020, p. 5).

Adanya testing yang masif dan ekstensif ini membantu para pemangku kebijakan kesehatan masyarakat untuk dapat mengenali, mengidentifikasi, dan kemudian mengisolasi orang yang terinfeksi dan potensial terinfeksi sehingga mereka akan terpisah dengan demikian mengurangi kemungkinan mereka untuk menginfeksi lebih banyak orang (Lu et al., 2020, p. 852).

Dapat dilihat bahwa kebijakan testing dan turunannya merupakan awal dari setiap kebijakan lainnya yang akan diambil baik itu karantina mandiri, perawatan, lockdown, social distancing, dan lain sebagainya. Kecepatan Pemerintah Korea Selatan untuk segera mengembangkan dan memproduksi testkit COVID-19 merupakan langkah awal yang sangat baik, ini berimplikasi kemudian kepada mudahnya tenaga kesehatan dan juga warga untuk dapat mengetahui apakah mereka sedang berhadapan dengan COVID-19 atau penyakit lain. Lalu bagi epidemiolog, testing yang masif dan cepat memudahkan mereka untuk dapat memetakan medan peperangan sehingga kebijakan turunan selanjutnya yang akan diambil akan berbasis kepada data yang akurat. Lalu adanya tempat testing yang terpisah dari tempat pelayanan kesehatan menjadikan kontaminasi infeksi menjadi minimal.

Tracing

Tracing atau contact tracing adalah upaya untuk memetakan dan menemukan pergerakan atau kontak dari orang yang sudah terkonfimasi COVID-19. Korea Selatan menggunakan dataveillance dimana pengawasan atau surveillance dilaksanakan dengan berbasis kepada data dari transaksi kartu kredit dan juga data dari GPS orang yang terinfeksi, dan video dari CCTV, lalu ditambah dengan wawancara terhadap orang yang terkonfirmasi COVID-19 tersebut, ini kemudian akan memberikan gambaran lengkap peta perjalanan seseorang (Kim, 2020, p. 5; Oh et al., 2020, p. 852)

Setelah mengetahui peta perjalanan orang yang terkonfirmasi COVID-19 ini, Pemerintah Korea Selatan melacak dan memonitor orang-orang yang telah kontak erat dengan orang positif tersebut, langkah selanjutnya adalah memerintahkan orang yang kontak erat untuk karantina mandiri (diberi suplai untuk dapat hidup selama karantina) atau di fasilitas tertentu secara gratis selama 2 minggu yang selalu dimonitor kesehatannya dua kali sehari dan akan memberikan notifikasi apabila karantina dilanggar melalui aplikasi yang memungkinkan petugas untuk memonitor orang ini secara one on one (Kim, 2020, p. 5). Cepatnya contact tracing yang dilaksanakan oleh Pemerintah Korea Selatan tidak hanya bertumpu pada dataveillance dan penggunaan teknologinya melainkan juga ditambahnya secara cepat pekerja sementara dari Epidemiological intelligence Service (EIS) yang memiliki kompetensi atau juga yang telah diberikan pelatihan kilat tentang contact tracing secara epidemiologis (Oh et al., 2020, p. 5).

Dalam pelaksanaan contact tracing ini terdapat pembagian tugas antara berbagai level pemerintahan, petugas dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Metropolitan bertanggungjawab untuk klaster besar dan petugas dari pusat kesehatan dan county atau distrik bertanggungjawab di klaster kecil seperti dalam satu unit keluarga (Oh et al., 2020, p.5). Tracing yang proaktif, ekstensif, dan agresif dibarengi dengan penggunaan teknologi yang tinggi ini kemungkinan menghasilkan crude fatality rate (CFR) yang rendah karena dapat dikuranginya tingkat infeksi baru terhadap populasi terutama populasi yang memiliki resiko tinggi, karena dapat ditemukannya infeksi dan isolasi lebih dini yang membantu flattening the curve sehingga rumah sakit tidak kewalahan dan dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada setiap pasien yang datang (Kim, 2020, p. 6; Oh et al., 2020, p. 5).

Dapat dilihat bahwa dalam kebijakan tracing yang proaktif, ekstensi, dan agresif menjadikan Pemerintah Korea Selatan dapat melaksanakan testing kepada orang-orang yang memang benar-benar diduga kontak erat dengan pasien terkonfirmasi sehingga sumber daya dapat dialokasikan secara strategis. Kecepatan contact tracing pun bahkan Pemerintah Korea Selatan untuk meminta orang yang diduga terinfeksi untuk mengisolasi dirinya sendiri, dengan ini penyebaran bisa diminimalisasi. Pelaksanaan kebijakan tracingi dan turunannya tidak hanya mengandalkan teknologi melainkan pula dikelola oleh orang-orang yang memang memiliki keahlian dalam tracing secara epidemiologis.

Treatment

Treatment adalah upaya untuk dapat merawat pasien-pasien yang terkonfirmasi maupun diduga terinfeksi COVID-19. Dalam merawat pasiennya, Pemerintah Korea Selatan mengklasifikasikan pasiennya berdasarkan tingkat keparahan gejalanya yaitu ringan, sedang, parah, sangat parah (Kim, 2020, p. 6). Pemerintah Korea Selatan merubah sistem triase dan perawatannya untuk dapat beradaptasi dengan COVID-19, pelayanan kesehatan di level provinsi dan nasional dirubah untuk kemudian menjadi dua sistem yaitu sistem kesehatan COVID-19 dan sistem kesehatan non-COVID-19 dengan tujuan pelayanan kesehatan non-COVID-19 harus dapat berjalan seperti biasa dan juga pasien COVID-19 dapat dirawat dengan baik (Oh et al., 2020, p. 5). Kemudian dalam kedua sistem ini pun terdapat pemisahan bagi orang dengan gejala demam dan gejala permsalahan pernafasan sehingga mereka diposisikan di tempat terpisah sebagai pasien potensial COVID-19 (Oh et al., 2020, p. 6).

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah banyak menunjuk rumah sakit khusus pasien COVID-19, dimana rumah sakit yang ditunjuk ini memindahkan pasien-pasien biasa yang dimilikinya ke rumah sakit lain (Kim, 2020, p.6). Sistem kesehatan COVID-19 ini sendiri terdiri dari tempat karantina publik dan tempat pelayanan kesehatan primer dimana disana ada triase untuk menentukan pemindahan ke rumah sakit mana saja berdasarkan keparahan gejala seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya (Oh et al., 2020, p. 6). Dalam sistem ini ada koordinasi di level nasional dimana pasien per pasien diatur penempatannya dan jika perlu sampai ke provinsi lain untuk merawat pasien COVID-19 ini (Oh et al., 2020, p. 6). Untuk pasien dengan gejala sedang, parah, dan sangat parah langsung ditempatkan di rumah sakit khusus COVID-19 dan untuk kategori ringan bisa melaksanakan isolasi mandiri yang dimonitor atau di tempat khusus yang sudah disediakan pemerintah (Kim, 2020, p. 6)

Dapat dilihat bahwa dalam kebijakan treatment pemisahan menjadi dua sistem memudahkan tenaga kesehatan, pemerintah, dan juga masyarakat untuk memisahkan tempat yang memang khusus COVID-19 dan juga non-COVID-19 sehingga pelayanan untuk keduanya dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya. Lalu adanya klasifikasi keparahan yang resmi memudahkan perawatan dimana alokasi sumber daya dapat diberikan kepada pasien yang memang benar-benar membutuhkan, sehingga tingkat kematian dapat ditekan dengan pelayanan kesehatan yang maksimal. Kemudian screening dari awal sekali akan mengurangi penyebaran COVID-19 khususnya di tempat pelayanan kesehatan.

Diskusi

Tiga kebijakan dasar test, trace, dan treat merupakan kebijakan yang harus dapat terlebih dahulu dimiliki atau pun diperbaiki bagi negara yang ingin dapat mengendalikan penyebaran COVID-19 khususnya Indonesia. Karena jika ketiga kebijakan dasar ini tidak dimiliki atau pun berjalan dengan tidak baik maka kebijakan lainnya pun akan runtuh dengan sendirinya. Testing untuk memetakan medan, tracing untuk menemukan kasus, treat untuk merawat kasus. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah pemerintah baik di pusat maupun daerah yang cepat dan tanggap dalam mengantisipasi dan menghadapi krisis kesehatan, dengan juga pembuatan sistem dan perampingan birokrasi.

Kemudian berbicara tentang perdebatan kebijakan pemulihan ekonomi dan kebijakan kesehatan publik, penulis mengutip pernyataan dari Direktur National Institute of Allergy and Infectious Diseases U.S., Dr. Anthony Fauci “Unless we get the virus under control, the real recovery economically is not going to happen” (Fabian, 2020).

Kebijakan pemulihan ekonomi dan kesehatan memang harus dilaksankan, tapi mari kita kembali ke masalah utama yaitu COVID-19, ini bukan masalah fiskal atau pun masalah moneter tetapi masalah kesehatan publik. Secara logika jika masalah utamanya yaitu kesehatan tidak dapat dikendalikan apakah aneh jika kita berharap dengan kebijakan yang berfokus kepada ekonomi kemudian permasalahan utamanya dapat selesai? Sehebat dan sebaik apa pun kebijakan ekonominya apabila masalah utamanya tidak terkendali apakah sustainable kebijakan ekonomi tersebut? Kedua memang kebijakan harus berjalan, tetapi proporsi fokus harus sesuai dimana masalahnya utama berada sehingga masalah tersebut bisa hilang atau setidaknya bisa dikendalikan.

 

Referensi

Jurnal

Kim, P. S. (2020) ‘South Korea’s fast response to coronavirus disease: implications on public policy and public management theory’, Public Management Review. Routledge, 00(00), pp. 1–12. doi: 10.1080/14719037.2020.1766266.

Lu, N. et al. (2020) ‘Weathering COVID-19 storm: Successful control measures of five Asian countries’, American Journal of Infection Control. Elsevier Inc., 48(7), pp. 851–852. doi: 10.1016/j.ajic.2020.04.021.

Oh, J. et al. (2020) ‘National Response to COVID-19 in the Republic of Korea and Lessons Learned for Other Countries’, Health Systems and Reform. Taylor & Francis, 6(1). doi: 10.1080/23288604.2020.1753464.

Berita

Bicker, L. (2020) Coronavirus in South Korea: How ‘trace, test and treat’ may be saving lives, BBC. Available at: https://www.bbc.com/news/world-asia-51836898 (Accessed: 25 July 2020).

Campbell, C. (2020) South Korea’s Health Minister on How His Country Is Beating Coronavirus Without a Lockdown, Time. Available at: https://time.com/5830594/south-korea-covid19-coronavirus/ (Accessed: 25 July 2020).

Fabian, J. (2020) Fauci Tells Protesters No Revovery If Virus Not ‘Under Control’, Bloomberg. Available at: https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-04-20/fauci-tells-protesters-no-recovery-if-virus-not-under-control (Accessed: 25 July 2020).

Lee, J. (2020) South Korea confirms first case of new coronavirus in Chinese visitor, Reuters. Available at: https://www.reuters.com/article/us-china-health-pneumonia-south-korea/south-korea-confirms-first-case-of-new-coronavirus-in-chinese-visitor-idUSKBN1ZJ0C4 (Accessed: 25 July 2020).

Ratcliffe, R. (2020) First coronavirus cases confirmed in Indonesia amid fears nation is ill-prepared for outbreak, The Guardian. Available at: https://www.theguardian.com/world/2020/mar/02/first-coronavirus-cases-confirmed-in-indonesia-amid-fears-nation-is-ill-prepared-for-outbreak (Accessed: 25 July 2020).

Website

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (2020) Data Uji Laboratorium COVID-19. Available at: https://twitter.com/BNPB_Indonesia/status/1286587629916413954 (Accessed: 25 July 2020).

Kementerian Kesehatan RI (2020) Info Corona Virus. Available at: https://covid19.kemkes.go.id/category/situasi-infeksi-emerging/info-corona-virus/#.XxsTQecxWM8 (Accessed: 25 July 2020).

Ministry of Health and Welfare (2020) Coronavirus Disease-19, Republic of Korea. Available at: http://ncov.mohw.go.kr/en/bdBoardList.do?brdId=16&brdGubun=161&dataGubun=&ncvContSeq=&contSeq=&board_id= (Accessed: 25 July 2020).

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *