Dwi Fungsi TNI: Kemunduran Reformasi

Share on facebook
Share on twitter

A. Landasan Hukum Tentara Nasional Indonesia

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan bagian masyarakat yang secara khusus dipersiapkan untuk melakukan tugas pembelaan negara dan bangsa, serta memelihara pertahanan nasional.1 Tentara Nasional Indonesia memiliki peran sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

TNI sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebagai: a. penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa; b. penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan c. pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan. (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan negara, hal ini tertuang dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Sedangkan dalam Pasal 7 Ayat (1) dijelaskan bahwa tugas pokok adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.3 Undang-undang yang telah ada saat ini, telah membahas fungsi dan peran TNI secara keseluruhan walaupun masih terdapat ketumpangtindihan, namun tidak membuat peran dan fungsi TNI terganti. Pada dasarnya yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 bahwa TNI harus bersikap profesional, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis pribadi, dan hanya bertugas menjaga keamanan nasional. Namun wacana pemerintah yang menimbulkan asumsi kembalinya dwifungsi TNI akhir-akhir ini menjadi polemik, hal ini dipicu oleh banyaknya perwira TNI yang tidak memiliki jabatan struktural atau non- job. Selain itu, usulan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengenai restrukturisasi dan merevisi UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI serta pemberitahuan oleh Presiden Joko Widodo mengenai penambahan 60 pos jabatan baru untuk pati TNI mendapatkan banyak sanggahan dari masyarakat. Wacana mengenai penempatan panglima TNI aktif di pos-pos pemerintahan rentan berpotensi malaadministrasi yaitu melewati wewenang serta menggunakan wewenang untuk tujuan lain. Selain itu, TNI telah memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sendiri dalam UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI sehingga jika wacana tersebut terealisasikan maka telah terjadi penyelewengan terhadap undang- undang tersebut .

Wacana mengenai perwira tinggi TNI masuk pos-pos pemerintahan akhirnya menjadi buah bibir dikalangan masyarakat. Tidak hanya itu, kebijakan Presiden Joko Widodo yang menyediakan 60 ruang baru untuk jabatan bintang perwira tinggi (pati) TNI sekaligus tanggapan mengenai kebijakan menyerap perwira tinggi non-job yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 10 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia yang telah direvisi menjadi Peraturan Presiden No. 62 tahun 2016 kebijakan ini dapat dilakukan untuk menyerap perwira tinggi non-job namun Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan hal dapat dilakukan jika masih berkaitan dengan fungsi TNI dan tingkat kepentingan pindah ke ranah sipil.5 Masyarakat menganggap pemerintah tidak mewujudkan cita-cita reformasi, tetapi hal ini disanggah oleh Menteri Koordinator, Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto. Beliau menyatakan bahwa seharusnya perlu adanya pemikiran yang sama untuk menyikapi kekhawatiran masyarakat karena tujuannya bukan untuk ke arah dwifungsi TNI, tetapi menempatkan individu yang potensial.6 Ketentuan mengenai  kedudukan TNI dalam sipil dijelaskan pada Pasal 47 UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI bahwa:

(1) Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri  atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. (2) Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotik nasional, dan Mahkamah Agung. Sehingga daripada untuk merealisasikan penempatan TNI non-job ke ranah sipil sebaiknya dilakukan upaya untuk menekankan pembatasan mengenai TNI masuk ke ranah sipil.7 Dalam Pasal 155 ayat 2 PP No. 11 Tahun 2017 tentang Managemen Pengawai Negeri Sipil dijelaskan bahwa Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikembalikan ke Markas Besar Tentara Nasional Indonesia atau Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia. PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil juga menjelaskan  bahwa  pindahnya  TNI  ke  sipil menjadi  kecil  untuk memangku jabatan, peraturan ini dibuat bertujuan untuk mempertegas fungsi TNI/Polri dengan ASN.8 Sehingga pemindahan TNI ke ranah sipil dinilai akan tidak efektif jika dilakukan.

Penempatan TNI pada ranah sipil dirasa dapat dilakukan jika penempatan pada ranah sipil dianggap berkaitan dengan tugas TNI, hal ini selaras dengan argumen yang disampaikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla bahwa perwira TNI dapat menduduki pos yang masih berkaitan di kementerian namun tidak semua jabatan bisa diduduki setelah dwifungsi TNI dihilangkan.9 Namun penempatan TNI masuk ke sipil dinilai  hanya upaya jangka pendek untuk “menambal” permasalahan sekaligus menjadi momentum untuk merevisi secara keseluruhan UU TNI.10 Bagaimanapun pada masa reformasi salah satu tuntutan penghapusan dwifungsi ABRI berkenaan dengan menghapuskan fungsi sosial politik yang dimiliki oleh militer seperti memangku jabatan di pemerintahan, menjadi anggota partai politik, hingga mengelola bisnis pribadi.11 Tetapi  munculnya TNI pati non-job dinilai karena tidak berlakunya dwifungsi, sehingga  memperkecil ruang gerak TNI untuk mengembangkan potensinya.12 Susaningtyas Kertopati,  pengamat militer mengatakan bahwa memang diperlukannya menyusun jabatan non struktural bagi perwira tinggi dan prajurit TNI agar sumber daya tidak  terbuang percuma, jumlah perwira TNI yang non-job selayaknya dapat dinilai sebagai peluang bagi kementerian dan lembaga untuk memanfaatkan keberadaan mereka.13 Namun, jika peningkatan jumlah TNI non-job justru memuncak, lebih baik jika dilakukan dengan cara TNI melakukan perombakan kebijakan personel dan promosi agar lebih transparan dan merid-based, pengurangan jumlah dan peningkatan kualitas lulusan akmil dan sesko, serta perombakan pensiun dini.14 Solusi ini pun dirasa dapat menjadi alternatif pencegahan TNI non-job dalam jangka panjang dan lebih efektif dibandingkan dengan harus melakukan penempatan TNI ke ranah sipil.

B. Sejarah Dwifungsi ABRI dalam Politik Indonesia serta Dampaknya

Tentara Nasional Indonesia pada masa Orde Baru sering disebut dengan ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). ABRI terdiri dari unsur angkatan perang  dan Polri. Sebelumnya, masih menjadi perdebatan kapan militer mulai masuk ke dunia politik karena mengingat mereka lahir dari revolusi kemerdekaan sehingga ada anggapan bahwa mereka sudah berpolitik sejak awal.15 Namun ada juga anggapan bahwa militer mulai masuk ke perpolitikkan dengan adanya pengesahan UU Darurat Perang atau Staat van Oorlog en Beleg (SOB)16 yang membuat militer menjadi  memiliki kewenangan untuk mengeluarkan perintah/peraturan yang menyangkut ketertiban umum dan keamanan. Bahkan apabila keadaan lebih gawat, tentara dapat mengubah ketentuan peraturan umum serta dapat mengambil segala tindakan yang dianggap perlu.17 Setelah keadaan darurat militer dicabut Jenderal Nasution mulai mengembangkan konsep “jalan tengah” yang akan membuat militer, khususnya Angkatan Darat, untuk dapat berperan terbatas dalam pemerintahan sipil. Konsep “jalan tengah” dimatangkan dalam Seminar Angkatan Darat II di Bandung, 25-31 Agustus 1966. Lalu disepakati dan ditetapkan bahwa AD diperbolehkan untuk berperan di luar militer.

Peran militer juga menjadi semakin besar dengan adanya peristiwa G30S yang terjadi pada awal masa Orde Baru membuat ABRI berfokus dalam menumpas komunis. Setelah Soeharto berkuasa, konsep “jalan tengah” dilegalkan menjadi Dwifungsi ABRI. Rezim Orde Baru Soeharto membuka ruang bagi orang-orang militer untuk menikmati kehidupan politik di dalam pemerintahan dan di sektor-sektor lain. Dwifungsi ABRI pada Orde Baru telah dilandaskan hukum. Departemen Pertahanan dan Keamanan mengklaim bahwa Dwifungsi ABRI “mempunyai dasar hukum yang kuat” karena didukung UUD 1945 dan aturan-aturan dasar yang tidak tertulis.19 Dwifungsi ABRI didasari hukum dalam Ketetapan MPRS No. II Tahun 1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969, MPR No. IV Tahun 1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.

Dwifungsi ABRI memiliki artian bahwa ABRI memiliki dua tugas utama, yaitu menjaga keamanan dan ketertiban negara dan memegang kekuasaan serta (berhak) mengatur negara. ABRI juga berperan ganda sebagai “dinamisator sekaligus stabilisator” dalam berbangsa dan bernegara. Dikarenakan adanya Dwifungsi ABRI ini, maka tidak heran apabila pada masa Orde Baru banyak tokoh militer aktif yang menjabat sebagai menteri, gubernur, ataupun bupati/wali kota. Hal ini memberi dampak negatif berupa terjadinya dominansi ABRI terhadap masyarakat sipil  yang menyebabkan berkurangnya peluang aspirasi politis masyarakat sipil. ABRI juga dianggap menjadi kepanjangan tangan Soeharto dalam pemerintahan Orde Baru. Hal ini merupakan hal negatif karena sangat kurangnya kebebasan dalam berpendapat pada masa Orde Baru dan banyak orang juga dengan bantuan jabatan-jabatan yang diisi oleh militer membuat Soeharto semakin mudah dalam menjalankan rezimnya. Dampak positif yang didapat hanya meningkatnya kesejahteraan ABRI karena meningkatnya gaji yang diterima anggota ABRI karena jabatan yang didudukinya. Dwifungsi ABRI secara bertahap mulai menghilang sejak Soeharto mundur pada 1998. Dengan penghapusan Fraksi TNI/Polri dari DPR pada 2004 menjadi puncak berakhirnya Dwifungsi ABRI.

C. Dinamika Hubungan Sipil dan Militer Negara-Negara di Dunia

Hubungan antara sipil dan militer di setiap negara-negara di dunia memiliki dinamika yang berbeda antara satu sama lainnya. Akan tetapi, dalam benang merah permasalahan yang dihadapi ketika militer menyentuh pemerintahan adalah timbulnya dampak terkecil hingga terbesar pada sebuah negara. Dampak seperti melemahnya supremasi hukum atau rendahnya kedaulatan rakyat sipil dalam menentukan arah politik negaranya menjadi dampak yang akan dirasakan jika militer terlalu masuk pada sistem pemerintahan sipil. Bahkan dampak terbesarnya adalah meningkatnya pelanggaran HAM dan sering kali menimbulkan hak istimewa bagi kalangan elite militer. Semua ini sering kali menjadi dampak yang terjadi di negara-negara di seluruh dunia ketika kalangan militer mencampuri urusan pemerintahan sipil yang bukan terkait tentang pertahanan negara.

Dinamika hubungan sipil dan militer dapat ditemukan salah satunya di Chili pada sejarah mereka. Pada tahun 1973 telah terjadi kudeta terhadap Pemerintahan Chili yang sedang dipimpin oleh Allende. Kudeta ini dilakukan oleh militer dari negara Chili sendiri. Penyebab pengudetaan adalah kondisi ekonomi Chili yang semakin memburuk dan meningkatnya hutang negara. Kemudian terjadinya polarisasi politik dan bahkan fragmentasi politik di antara partai yang menyulitkan pengambilan kebijakan secara demokratis untuk kepentingan nasional dan meningkatnya kekerasan dalam negeri.20

Militer mengebom Istana Presiden pada tanggal 11 September 1973, setelah Mahkamah Agung Chili mengirimkan surat protes terbuka kepada pemerintahan Allende yang mana telah menolak hasil keputusan pengadilan untuk mengembalikan kepemilikan yang diambil oleh pemerintah dan kongres menganggap bahwa Pemerintah sudah terlalu terbiasa melakukan hal ini.21 Dan kudeta ini adalah kudeta yang ketiga  oleh militer setelah sebelumnya pernah terjadi pada tahun 1924 dan 1932.

Dinamika hubungan sipil dan militer ini terus berlanjut di era Patricio Aylwin (1990-1994). Permasalahan pada era Patricio ini adalah supremasi sipil sering kali menemui hambatan ketika kebijakan yang berbenturan antara dua kepentingan, yaitu kepentingan militer dan sipil. Aylwin menggunakan strategi non-cooperation, yaitu sebuah strategi yang tidak melibatkan militer dalam proses pengambilan  keputusan yang berkaitan dengan hubungan sipil-militer dan kebijakan pertahanan. Sehingga terlihat pemerintah saat itu mencoba menyubordinasikan militer dengan sebab sipil menuntut peran militer yang profesional dan supremasi sipil atas militer. Akan tetapi cara ini membuat militer Chili melakukan perlawanan terhadap pemerintah dengan terjadinya pada peristiwa, yaitu Ejercicio de Enlace dan Boinazo. Bentuk perlawanan  ini utamanya disebabkan investigasi pemerintah terhadap anak Komandan Angkatan Darat Chile Augusto Pinochet yang mendapatkan keuntungan dengan menjual senjata  ke Kroasia. Sebelum terjadinya Ejercicio de Enlace Pinochet telah mengirim penasihatnya yaitu Ballerino untuk bertemu Menteri Pertahanan Chili. Ternyata pada pertemuan itu Menhan Chili memerintahkan Ballerino untuk menyampaikan pada Pinochet agar mundur dari jabatannya dan tentu hal ini ditolak. Maka Pinochet memerintahkan kepada seluruh pasukan Angkatan Darat Chili untuk ke barak dan bersiap-siap berperang. Dan kejadian ini akhirnya diatasi dengan Jose Antonio Viera- Gallo sebagai Presiden house of deputies setuju untuk tidak mencantumkan nama Pinochet sebagai orang yang terlibat pada kasus tersebut dan tidak mengetahui aktivitas ilegalnya dalam laporan final Komisi Rettig.22

Dan satu lagi peristiwa pada era ini adalah Boinazo, yang terjadi pada tanggal 28 Mei 1993. Peristiwa ini terjadi dengan penyebab yang sama dengan kejadian sebelumnya, yaitu tentang cek yang diterima anak Pinochet dan akan dibawa ke pengadilan oleh Dewan Pertahanan Negara setelah melakukan investigasi. Peristiwa ini ditandai dengan sebanyak 42 jendral senior AD mengenakan seragam siap perang dan melakukan pertemuan di markas AD yang bangunannya persis berada di seberang istana presiden. Selama peristiwa ini AD (militer) meminta kepada pemerintah yaitu kasus ini tidak menjadi hal besar, pemerintah menunda lebih dari 100 keputusan administratif yang berada di departemen pertahanan, memecahkan konflik yang ada di perusahaan AD, menunda amandemen konstitusi dan meminta menteri pertahanan untuk mundur dari jabatannya. Hampir sebagian besar disetujui pemerintah saat itu kecuali pengunduran diri Menteri Pertahanan.23

Kemudian pada era Eduardo Frei hubungan antara kedua unsur masyarakat ini memasuki babak baru. Ketika Eduardo Frei memimpin sebagai presiden Chili ia menerapkan strategi engagement yang cenderung mengikutkan militer dalam  pembuatan kebijakan. Karena pemerintah saat itu percaya bahwa kerja sama adalah cara yang paling mudah untuk mencapai subordinasi dengan memasukkan pendapat militer dalam pengambilan kebijakan. Akan tetapi pada masa Frei ini, meskipun sudah  berusaha menghindari konflik dengan militer, tetap saja ketika Manuel Contreras dan Pedro Espinoza dijatuhkan hukuman oleh pengadilan karena terbukti melakukan pembunuhan terhadap Orlando Leterier, mantan duta besar untuk Amerika Serikat pada zaman Allende. Kedua tersangka tersebut dengan segera dilindungi oleh AD dan Al militer Chili, dan meminta keduanya penjara istimewa dan diawasi langsung oleh AD. Negosiasi antara militer dan pemerintah Frei saat itu terhitung rumit, hingga pada akhirnya Frei memutuskan untuk mengakhiri segala bentuk investigasi mengenai kasus cek dengan catatan militer harus mau menghentikan demonstrasi seribu perwira yang mendukung Espinoza. Terlihat sekali bahwa pemerintah pada era Frei ini masih kesulitan untuk memenangkan kebijakan atas militer yang mempertahankan kepentingannya. Pemerintah Frei cenderung tertekan dengan oleh militer. Hanya saja pada masa Frei ini pun Panglima AD yang dipegang oleh Pinochet akhirnya digantikan oleh Jendral Ricardo Izurieta. Panglima AD yang baru ini membawa angin segar bagi pemerintah Chili, karena ia menganggap pelanggaran HAM merusak citra militer. Dan pada akhirnya kasus-kasus HAM pada masa sebelumnya bisa diungkap dan dilakukan investigasi.24

Pada masa Ricardo Lagos (2000-2006) walaupun isu Pinochet masih mewarnai hubungan sipil dan militer, namun Pemerintah saat ini memiliki hubungan baik dengan kedua jendral AD yang menggantikan Pinochet. Sehingga pada masa ini militer lebih setuju untuk membangun lembaga militer yang profesional dan tidak melanggar HAM. Hingga Lagos dapat mengamendemen terhadap konstitusi tahun 2005 yang mengembalikan wewenang presiden untuk mengangkat dan memberhentikan anggota militer. Dan keadaan darurat perang dipegang oleh presiden itu sendiri. Dan militer fokus dalam pengamanan eksternal dari negara Chili itu sendiri.25

Terlihat bahwa di negara Chili hubungan militer dan sipil mengalami dinamika yang begitu sulit. Dari pengudetaan yang dapat dilakukan militer hingga pengintimidasian pemerintah terhadap segala bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan oknum militer sehingga tidak tercapainya supremasi hukum. Terlebih arogansi militer yang merasa memiliki kedudukan istimewa ini sangat tergambar  dengan mudahnya militer untuk menolak dan menekan pemerintah atas segala investigasi yang akan menyangkut anggota mereka. Militer sebagai pemegang senjata yang sah sudah semestinya tidak menggunakan hak tersebut dengan semena-mena. Senjata dan pemaksaan (koersif) yang dimiliki sudah sepatutnya diarahkan untuk melakukan pertahanan negara secara eksternal. Dan biarkan demokrasi melalui supremasi sipil menjadi penentu arah kebijakan untuk negeri agar lebih inklusif dan mengutamakan kepentingan bersama dan hasil aspirasi semua unsur negara.

Sebagai contoh lain adalah berdirinya rezim otoriter di Mesir yang dimulai dengan gerakan militer. Mesir yang semula memiliki sistem pemerintahan monarki hasil bekas pemberian Dinasti Turki Utsmani pada saat dipimpin oleh Raja Faruq dikudeta oleh Nasser dan rekan-rekan perwiranya yang kemudian membentuk Free Officers. Kudeta ini dilakukan karena raja dianggap korup sehingga kerajaan Mesir kalah saat melawan Israel dan menganggap bahwa raja masih di bawah kendali Inggris. Belum lagi ditambah kemiskinan yang sedang melanda Mesir. Dan pada Juli 1952 kudeta itu pun terjadi dengan cepat dan tepat tanpa menimbulkan konflik bersenjata. Maka setelah itu dibentuklah RRC (Revolutionary Command Council) sebagai pemerintahan transisi yang dipimpin oleh Jendral Muhammad Naguib, walaupun sebenarnya digerakkan oleh Nasser. Semua pegawai pemerintah yang pernah menjadi pegawai untuk Raja Faruq diganti dan kebijakan mereka dari kalangan militer. 1953 mereka membubarkan parlemen dan konstitusi dan mendeklarasikan Mesir menjadi negara republik. Selain itu mereka menghapus partai politik Wafd dan memberantas Ikhwanul Muslimin yang dianggap akan menjadi penghalang mereka mendirikan negara dengan landasan nasionalisme. Di sisi lain RCC ini memiliki niat mulia dengan tujuan menghilangkan pengaruh Inggris, mendirikan keadilan sosial dan demokrasi, mendirikan angkatan bersenjata yang kuat, serta menghilangkan pengaruh politik dari para pemodal asing, tapi tindakan yang represif telah mencederai niat mulia dan demokrasi itu sendiri.26

Begitu pula yang terjadi di Libya, di mana Muammar Gaddafi mendapatkan  tampuk kepemimpinan melalui kudeta terhadap raja Libya sebelumnya. Dan perebutannya pun sama dengan alasan ketidakpuasan terhadap raja, dan mendorong ia dan para perwira militer untuk merebut kekuasaan tersebut pada tahun 1969. Setelah itu Gaddafi naik dan menjadi Presiden dari Republik Libya yang baru dibentuk. Dan lagi yang menjadi masalah adalah tindakan yang otoriter timbul pada masa kepemimpinannya. Gaddafi tidak segan-segan untuk meringkus seseorang atau partai politik yang bertentangan dengannya. Tindakan represif inilah yang selalu mencederai demokrasi atau minimalnya supremasi sipil.27

Fenomena pemerintahan yang tercampuri kekuatan militer yang  seharusnya menjadi ranah sipil, bukan hanya terjadi di Chili, Mesir dan Libya saja. Akan tetapi negara-negara di Amerika Latin seperti Argentina, Brasil dan Uruguay pun sama mengalami dinamika hubungan sipil dan militer yang sama.28 Begitu juga negara di Afrika seperti Uganda dan di Asia seperti Suriah. Di mana benang merah yang selalu sama adalah tindakan represif dan pudarnya supremasi sipil ketika militer memasuki area sipil. Artinya demokratisasi seringkali jadi korban ketika militer sudah menguasai pemerintahan sipil. Maka sudah seharusnya celah-celah di Indonesia yang membuka peluang tersebut segera ditutup rapat, termasuk wacana TNI yang akan dimasukan ke pemerintahan sipil saat ini. Jika tidak, bukan hanya supremasi sipil saja yang pudar, tetapi amanat reformasi pun akan terhianati.

D. Sikap BEM Kema Unpad

Berdasarkan atas landasan di atas, BEM Kema Unpad dengan ini menyatakan sikap:

  1. Mendorong pemerintah untuk menegakan supremasi sipil;
  2. Menolak dwifungsi TNI yang dirancang oleh Pemerintah dan Panglima TNI melalui Revisi UU TNI;
  3. Mengusulkan perbaikan rekrutmen anggota baru TNI serta usia pension anggota TNI.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

Bakrie, C. R. (2007). Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Wanandi, J. (2003). Theory and Practice of Security Sector Reform: The Case of Indonesia. Geneva: UNOG and DCAP Seminar.

Sundhaussen, U. (1982). Menuju Dwifungsi ABRI. Dalam U. Sundhaussen, Politik Militer Indonesia 1945-1967: Menuju Dwi Fungsi ABRI (hal. 223). Jakarta: LP3ES.

Notosusanto, N. (1970). The Dual Function of the Indonesian Armed Forces Especially Since 1966,. Jakarta: Dept. of Defence & Security, Centre for Armed Forces History.

Departemen Pertahanan dan Keamanan. (1978). Dwifungsi dan Kekaryaan ABRI. Jakarta: Departemen Pertahanan dan Keamanan.

Widyarsa, M.R. 2012. Rezim dan Otoriter di Mesir, Suriah dan Libya. Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial. Vol. 1, No.4, September 2012. Jakarta:Universitas Al-Azhar

Stepan, A. 1996. Militer dan Demokratisasi. Jakarta: Grafindo.

Zainal, A.Z. 2013. Hubungan Sipil-Militer di Chili Pasca Augusto Pinochet, 1990-2006. Jurnal Politik Profetik. Vol.1, Nomor 1

Website

Raditya, I. N. (2018, January 10). Dwifungsi ABRI dan Jalan Terbuka Politik Tentara. Diambil kembali dari tirto.id: https://tirto.id/dwifungsi-abri-dan-jalan-terbuka- politik-tentara-cC1R

Aditiasari,Dana.    2019.    Aturan    Baru    TNI/Polri    Tak    Bisa    Isi    Jabatan    Sipil, https://news.detik.com/berita/d-3605400/aturan-baru-tnipolri-tak-bisa-isi-jabatan- sipil diakses pada tanggal 4 Maret pukul 08.00 WIB

Arjun.    2019.    Dwifungsi    dan    Transformasi     Bisnis    Militer    Pasca    Reformasi. https://www.balairungpress.com/2018/11/dwifungsi-dan-transformasi-bisnis-

militer-pasca-reformasi/ diakses pada tanggal 4 Maret 2019 pukul 00.40 WIB Atriana,Rina. 2019. JK Sebut Pati TNI Nonjob Muncul Sejak Dwifungsi Dihilangkan.

https://m.detik.com/news/berita/d-4416469/jk-sebut-pati-tni-nonjob-muncul-sejak- dwifungsi-dihilangkan, diakses pada tanggal 4 Maret 2019 pukul 08.50 WIB

Dieda, Eriec. 2018. Pengamat: Perwira Tinggi TNI Non Job Berguna Bagi Kementrian dan Lembaga. https://nusantaranews.co/pengamat-perwira-tinggi-tni-non-job- berguna-bagi-kementerian-dan-lembaga/, diakses pada tanggal 4 Maret 2019 pukul

09.10 WIB

Farhan,Faisal. 2011. Skripsi tentang “Tindak Pidana Disersi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Militer”, Universitas Pasundan Fakultas Hukum. Bandung

Fajriani, Zakia Liland. 2019. Ombudsman Beri Warning Tak Ada Dwi Fungsi TNI”, https://news.detik.com/berita/d-4446520/ombudsman-beri-warning-wiranto-tak- ada-dwifungsi-tni diakses pada 3 Maret 2019 pukul 22.40 WIB

Haris, Prabowo. 2019. Ahli Tata Negara Sbut Dwifungsi TNI Rentan Maladministrasi. https://tirto.id/ahli-tata-negara-sebut-dwifungsi-tni-rentan-maladministrasi-die2 diakses pada tanggal 4 maret 2019 pukul 00.30 WIB

Ismara N., Raditya, “Dwifungsi ABRI dan Jalan Terbuka Politik Tentara” https://tirto.id/dwifungsi-abri-dan-jalan-terbuka-politik-tentara-cC1R diakses pada tanggal 3 Maret 2019 pukul 22.30 WIB

Prihatin, Intan Umbi.2019. “JK NIlai Jenderal Non Job TNI Tak BIsa Duduki Semua Jabatan di Kementrian”, https://m.merdeka.com/peristiwa/jk-nilai-jenderal-non- job-tni-tak-bisa-duduki-semua-jabatan-di-kementerian.html, diakses pada tanggal 4 Maret 2019 pukul 09.00 WIB

Republika,. 2019. Mencari Akar Masalah Penyebab Ratusan Perwira TNI Nonjob. https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/pmjak1430, diakses pada tanggal 04 Maret 2019 pukul 09.00 WIB

Dokumen Hukum

Ketetapan MPRS No. II Tahun 1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969

Ketetapan MPR No. IV Tahun 1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 11 Tahun 2017 tentang Managemen

Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia

Undang-undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Leave a Reply