Oleh: Azka Algina (150510190208) 

Fakultas Pertanian 2019 

Pada 22 April 2021, KTT Perubahan Iklim atau Leaders Summit on Climate diadakan  secara virtual. Presiden Joko Widodo pun turut hadir dalam KTT tersebut dari Istana  Kepresidenan Bogor, Jawa Barat . Di hadapan 41 pemimpin dunia, Presiden Jokowi  mengungkapkan bahwa Indonesia berhasil menurunkan tingkat kebakaran hutan hingga 82 

persen, di saat beberapa kawasan di Eropa, Australia, dan Amerika mengalami peningkatan  terluas. Ia juga menyampaikan bahwa Indonesia telah berhasil melakukan penghentian  konversi hutan alam dan lahan gambut yang mencapai 66 juta Ha. Menurutnya kabar baik ini  merupakan buah hasil dari kebijakan, pemberdayaan, dan penegakan hukum yang dilakukan 

(Kementerian Komunikasi Dan Informatika, 2021).  

Klaim presiden tentang penurunan deforestasicjuga didukung oleh data dari  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menyebutkan bahwa Indonesia berhasil  menurunkan angka deforestasi netto (bersih) dari angka 462.460 Ha 2018 – 2019 menjadi  115.459 Ha 2019 – 2020. Berdasarkan angka tersebut, Indonesia telah menurunkan laju  deforestasi sekitar 70% (Deforestasi Indonesia Turun, Terendah Dalam Sejarah – Kementerian  LHK, 2021). Sebuah kabar baik bagi lingkungan hidup Indonesia. 

Namun, di tengah kabar baik ini Pemerintah tidak boleh terjebak dengan penurunan  angka deforestasi. Seluas 115.456 Ha ini tetap merupakan jumlah hutan yang hilang. Itu yang  harus selalu diingat. Jangan sampai pemerintah terjebak dengan angka yang secara grafik turun  ini, padahal kerusakan lingkungan berupa deforestasi tetap masih eksis. Sekalipun laju  deforestasi mengalami penurunan tiap tahun, hal tersebut tidak bisa menutup fakta bahwa  Indonesia telah kehilangan hutan akibat maraknya alih fungsi lahan hutan. Terhitung dari 2018 hingga 2020, total luas deforestasi adalah 577.916 Ha, merupakan 24 kali lipat dari luas Kec.  Jatinangor lokasi Unpad berada. Bukan jumlah yang sedikit untuk kehilangan sumber oksigen  manusia. 

Jangan sampai klaim penurunan laju deforestasi yang menjadikan istilah deforestasi  kehilangan makna. Deforestasi yang seharusnya menjadi alarm untuk keadaan darurat  lingkungan hidup di Indonesia jangan sampai diabaikan oleh adanya klaim seperti ini. 

Deforestasi seakan-akan dimaklumi sebagai harga yang harus dibayar demi mencapai  pembangunan yang berkemajuan. 

Grita Anindarini, Deputi Direktur Bidang Program Indonesian Centre for  Environmental Law (ICEL) menyampaikan hal yang serupa. Ia mengatakan bahwa persentase  penurunan deforestasi itu patut diapresiasi namun tak boleh terjebak angka penurunan  persentase tanpa melihat luasan. Data dari KLHK, deforestasi netto selama kurun waktu dua  Data dari KLHK, deforestasi neto selama kurun waktu dua tahun, 2018-2020 itu sebesar  570.000 hektar. “Hampir setara luas Jakarta 660.000 hektar,” katanya (Angka Deforestasi  Indonesia Turun Dan Catatan Dari Para Pihak : Mongabay.Co.Id, 2021). 

Saat Deforestasi Tiada Henti 

Secara sederhana, deforestasi merupakan pengurangan luasan hutan. Berkurangnya  luasan hutan dapat disebabkan oleh pembakaran hutan, penebangan hutan untuk membuka  lahan pertanian, peternakan dan pembangunan, penebangan yang tidak kembali melestarikan  hutan, dan degradasi akibat dari perubahan iklim (Nitha, 2015).  

Hutan mengandung sumber daya alam yang tidak ternilai harganya, sebab di dalamnya  terdapat keanekaragaman hayati, sumber hasil hutan kayu dan non-kayu, pengatur tata air,  pencegah banjir dan erosi serta kesuburan tanah. Sebab berbagai fungsi tersebut, hutan harus  selalu dilindungi dari sisi kuantitas maupun kualitasnya (Anggraini and Trisakti, 2011).  Berdasarkan berbagai fungsi penting yang dipegang oleh hutan ini, hal-hal mengerikan tentu  dapat dibayangkan jika deforestasi terus terjadi tanpa henti.  

Nyatanya, data Forest Watch Indonesia mengungkapkan bahwa selama 75 tahun  merdeka Indonesia sudah kehilangan hutan alam lebih dari 23 juta Ha atau setara dengan 75  kali luas Provinsi Yogyakarta (75 Tahun Merdeka, Hutan Indonesia Hilang Lebih Dari 75 Kali  Luas Provinsi Yogyakarta – Forest Watch Indonesia, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa  Indonesia masih belum memiliki tata kelola serta perlindungan hutan yang mumpuni.  

Belum lepas dari ingatan masyarakat, yakni banjir Kalimantan Selatan pada Januari lalu  yang merendam 11 dari 13 Kabupaten di provinsi tersebut serta menelan kerugian hingga Rp.  1,349 triliun. Menurut BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi), faktor utama  penyebab banjir hebat tersebut adalah curah hujan yang tinggi, pengaruh kemiringan Daerah  Aliran Sungai (DAS), dan faktor manusia terkait alih fungsi hutan yang terjadi (BPPT, 2021).  Dwi Sawung, Manajer Kampanye Perkotaan dan Energi Walhi (Wahana Lingkungan Hidup) 

juga menyatakan hal yang serupa, yakni penyebab banjir Kalsel adalah alih fungsi hutan  menjadi kebun sawit dan tambang (Walhi: Banjir Kalsel Akibat Alih Fungsi Hutan Menjadi  Kebun Sawit Dan Tambang – Dunia Energi, 2021).  

Deforestasi Ulah Kapitalisme 

Alih fungsi hutan untuk kegiatan komersial memang terjadi di dunia nyata. Negara negara berkembang kerap kali diserbu oleh korporasi-korporasi besar yang berusaha  mengambil lahan dan mengusir petani maupun masyarakat adat demi memutar kapital. Pada  tahun 2011, Oxfam, suatu lembaga internasional non-pemerintah, bertanggung jawab atas kehilangan hutan di Indonesia. Selama satu dekade terakhir, sedikitnya 227 Ha lahan hutan di  Indonesia telah dijual, disewakan, atau diserah kelolakan melalui sistem perizinan dalam  transaksi-transaksi berskala besar (Haekal, Pungky and Suci, 2018). 

Serakahnya kapitalisme merupakan biang kerok deforestasi hutan. Sistem yang  menuhankan kebebasan kepemilikan dan kerap kali hanya mementingkan untung rugi bagi  kepentingan kapitalis. Jika ada unsur yang menguntungkan, para korporat kapitalis ini tidak  segan melakukan segala cara supaya ambisi kuasanya terwujud walaupun harus mengorbankan  lingkungan.  

Keserakahan kapitalis pun ternyata difasilitasi oleh sang pembuat kebijakan, kelahiran  UU Cipta Kerja lah buktinya. UU Cipta Kerja adalah produk hukum yang memanjakan  kepentingan kapitalis. Penyederhanaan dan pelonggaran perizinan pemanfaatan hutan yang  terdapat dalam UU Cipta Kerja berpotensi membuka celah yang lebih besar untuk masuknya  industri secara besar – besaran ke Tanah Papua yang akan memicu deforestasi di masa  mendatang. Oleh karena itu, UU ini dinilai tidak memberikan keberpihakan pada perlindungan  lingkungan (Simangunsong, 2020).  

Oleh karena itu, jika Presiden Joko Widodo mengklaim penurunan laju deforestasi  merupakan hasil buah dari kebijakan dan penegakan hukum, siapa yang dapat menjamin  penurunan tersebut tidak berdampak negatif bagi lingkungan? Pemerintah justru memperbesar  potensi deforestasi melalui kelahiran UU Cipta Kerja yang memudahkan perizinan  pemanfaatan hutan kepada para kapitalis. 

Daftar Pustaka 

75 Tahun Merdeka, Hutan Indonesia hilang lebih dari 75 kali luas Provinsi Yogyakarta – Forest Watch Indonesia (no date). Available at: https://fwi.or.id/publikasi/75-tahun-merdeka hutan-indonesia-hilang-lebih-dari-75-kali-luas-provinsi-yogyakarta/ (Accessed: 30 April  2021). 

Anggraini, N. and Trisakti, B. (2011) ‘Kajian Dampak Perubahan Iklim terhadap Kebakaran  Hutan dan Deforestasi di Provinsi Kalimantan Selatam’, Jurnal Pengindraan Jauh, 8, pp. 11– 20. 

Angka Deforestasi Indonesia Turun dan Catatan dari Para Pihak : Mongabay.co.id (no  date). Available at: https://www.mongabay.co.id/2021/03/07/angka-deforestasi-indonesia turun/ (Accessed: 30 April 2021). 

Deforestasi Indonesia Turun, Terendah Dalam Sejarah – Kementerian LHK (no date).  Available at: https://www.menlhk.go.id/site/single_post/3640/deforestasi-indonesia-turun terendah-dalam-sejarah (Accessed: 30 April 2021). 

Haekal, L., Pungky, D. and Suci, E. (2018) ‘Kuasa dan Eksklusi REDD+ sebagai “Climate  Leviathan” dan Alih Fungsi Lahan di Indonesia’, BALAIRUNG: Jurnal Multidisipliner  Mahasiswa Indonesia, 1(1), pp. 108–125. Available at: http://wri-indonesia.org/id/blog/satu dekade-deforestasi-di-indonesia-di-da- (Accessed: 1 May 2021). 

Kementerian Komunikasi dan Informatika (no date). Available at:  

https://www.kominfo.go.id/content/detail/34064/presiden-sampaikan-tiga-pandangan-pada-ktt-perubahan-iklim/0/berita (Accessed: 30 April 2021). 

Nitha, C. (2015) ‘Tanggung Jawab Negara Indonesia Terhadap Deforestasi Hutan  Berdasarkan Konvensi PBB Mengenai Kenakaragaman Hayati’. 

Simangunsong, C. J. (2020) ‘UU CIPTA KERJA DAN IMPLIKASINYA KEPADA  HUTAN, LINGKUNGAN HIDUP, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DI TANAH  PAPUA’, ECONUSA. 

Walhi: Banjir Kalsel Akibat Alih Fungsi Hutan Menjadi Kebun Sawit dan Tambang – Dunia  Energi (no date). Available at: https://www.dunia-energi.com/walhi-banjir-kalsel-akibat-alih fungsi-hutan-menjadi-kebun-sawit-dan-tambang/ (Accessed: 1 May 2021).