Polemik Mangkirnya Uu Ruzhanul Ulum

Share on facebook
Share on twitter

Uu Ruzhanul Ulum yang saat ini menjabat sebagai Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat terhitung tiga kali mangkir dalam sidang kasus korupsi dana hibah bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Tasikmalaya. Uu seharusnya hadir sebagai saksi dalam sidang perkara dana bansos Tasikmalaya dengan terdakwa Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tasikmalaya Abdul Kodir cs. Uu sudah dipanggil sebagai saksi sebanyak 3 kali. Pemanggilan pertama dilakukan oleh pengacara Abdul Kodir, tapi tak hadir. Pemanggilan selanjutnya dilakukan oleh jaksa berdasarkan penetapan majelis hakim di persidangan1.

Hakim lantas mengembalikan keputusan kepada para terdakwa sebab waktu pemanggilan sudah habis ditambah waktu penahanan yang juga mepet. Para terdakwa sepakat untuk melanjutkan proses sidang tanpa menunggu Uu datang ke sidang. Uu tidak akan dipanggil kembali ke muka persidangan berdasarkan permintaan terdakwa2. Adapun kehadiran Uu sebagai saksi adalah untuk dimintai keterangan terkait instruksinya terhadap Abdul Kodir tentang kegiatan Musabaqoh Qiroatil Kutub (MQK) dan pembagian hewan kurban. Kedua kegiatan tersebut diduga menggunakan biaya dari hasil pemotongan dana bansos3.

Alasan Mangkir

Ketika Uu ditanya perihal ketidakhadirannya pada sidang tanggal 25 Februari 2019, Uu meninggalkan wartawan begitu saja usai membuka acara Rapat Kordinasi Pencegahan

Korupsi dan Optimalisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2019 di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung4.

Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Jabar, Hermansyah, memberikan klarifikasi atas alasan mangkirnya Uu dalam persidangan. Hermansyah mengatakan, pada sidang yang dilaksanakan 11 Maret 2019, Uu yang juga Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Provinsi Jawa Barat sedang ada kegiatan ke Jakarta guna menghadiri undangan langsung Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman untuk acara peresmian National Plastic Action Partnership 5.

Sedangkan pada sidang yang dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2019, Jaksa Andi Andika Wira mengatakan Uu sedang ada tugas dinas ke Kabupaten Sukabumi guna menghadiri peluncuran pendidikan vokasi bersama Kementerian Perindustrian6.

Ancaman Pidana terhadap Saksi yang Sengaja Mangkir

Perlu dipahami bahwa hukum pidana adalah hukum “sanksi istimewa”. Menurut Van Apeldoorn, dalam peristiwa pidana (strafbaar feit) itu terdapat suatu pelanggaran tertib hukum (rectsorde) umum (hukum publik) dan tidak melihat dalam peristiwa pidana itu suatu pelanggaran kepentingan-kepentingan khusus (bijzondere belangen) dari para individu. Oleh karena itu, dia bersifat istimewa, karena penuntutan peristiwa pidana tersebut tidak diserahkan kepada individu yang dirugikan oleh peristiwa pidana itu, tetapi penuntutan harus dijalankan oleh pemerintah (jaksa).7 Hal ini juga sesuai dengan pendapat Simons yang menyatakan bahwa hukum pidana harus dipandang sebagai hukum publik karena hukum

pidana itu mengatur hubungan antara para individu dengan masyarakat, hukum pidana dijalankan untuk masyarakat, dan dilaksanakan dalam hal kepentingan masyarakat. Hukum pidana bersifat khusus atau istimewa karena seringkali suatu tindakan tertentu tetap menjadi peristiwa pidana, meskipun tindakan itu dilakukan dengan persetujuan yang dikenai akibat dari tindakan tersebut dan dituntut tidaknya sesuatu peristiwa pidana tidak bergantung pada kehendak dari yang dirugikan oleh peristiwa pidana itu. Penuntutan suatu peristiwa pidana terletak dalam suatu alat negara, yaitu dalam tangan kejaksaan.8

Oleh karena itu, menjadi wajar jika menjadi saksi adalah suatu kewajiban. Pasal 184 KUHAP menyebut “keterangan saksi” sebagai salah satu alat bukti yang sah. Secara materil keterangan saksi dimaksudkan untuk membuat terang suatu perkara pidana yang sedang diperiksa, yang diharapkan dapat menimbulkan keyakinan pada hakim.9

Menurut Passal 1 Butir 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau kemudian disebut KUHAP), keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Oleh karena itu, karena sangat pentingnya saksi, Pasal 159 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa:10

Dalam hal saksi tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan sah dan hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi tidak akan mau hadir, maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke persidangan.

Dalam penjelasannya, pasal ini menyatakan bahwa menjadi saksi adalah salah satu kewajiban setiap orang. Orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan, tetapi dengan menolak kewajiban itu ia dapat

dikenakan pidana berdasarkan ketentuan yang berlaku. Demikian pula halnya dengan ahli.11 Kemudian, R. Soesilo mengomentari pasal ini dan menyatakan bahwa menjadi saksi adalah suatu kewajiban yang apabila tidak dipenuhi maka diancam pidana dengan Pasal 224 KUHP.12

Menolak panggilan sebagai saksi dikategorikan sebagai tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Adapun ancaman hukuman bagi orang yang menolak panggilan sebagai saksi diatur di dalam Pasal 224 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam:

  1. dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan;

R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, mengatakan bahwasupaya dapat dihukum berdasarkan Pasal 224 KUHP, orang tersebut harus:

  1. Dipanggil menurut undang-undang (oleh hakim) untuk menjadi saksi, ahli atau juru bahasa baik dalam perkara pidana, maupun dalam perkara perdata;
  • Dengan sengaja tidak mau memenuhi (menolak) suatu kewajiban yang menurut undang-undang harus ia penuhi, misalnya kewajiban untuk datang pada sidang dan memberikan kesaksian, keterangan keahlian, menterjemahkan. Orang itu harus benar-benar dengan sengaja menolak memenuhi kewajibannya tersebut.

Pasal tersebut merupakan salah satu dari delik omisi. Delik omisi adalah delik yang terdiri dari perbuatan negatif atau tidak berbuat atau tidak melakukan sesuatu padahal mestinya berbuat.13 Delik dalam Pasal 224 KUHP ini oleh Moeljatno disebut sebagai delik “tidak mengindahkan kewajiban menurut undang-undang sebagai saksi atau ahli”. Unsur

sebagai delik omisi dari tindak pidana Pasal 224 KUHP terlihat dari rumusan “tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undangundang yang harus dipenuhinya” ketika seseorang dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa. Dalam hal ini yang bersangkuan tidak berbuat sesuatu, yaitu tidak memenuhi kewajiban, ketika ia seharusnya berbuat sesuatu sebagai saksi, ahli atau juru bahasa.14

Namun, perlu diakui bahwa dalam Pasal 170 ayat (1) KUHAP dinyatakan apabila mereka yang karena pekerjaan, hakikat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.15 Tapi harus ditandai juga dalam Pasal 170 ayat (2) KUHAP bahwa hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut. 16

Penjelasan dua pasal tersebut menyatakan bahwa pekerjaan atau jabatan yang menentukan adanya kewajiban untuk menyimpan rahasia ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (ayat (1)) dan jika tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan atau pekerjaan yang dimaksud, maka seperti yang ditentukan oleh ayat ini, hakim yang menentukan sah atau tidaknya alasan yang dikemukakan untuk mendapatkan kebebasan tersebut (ayat (2)).

Komentar oleh R. Soesilo atas pasal ini yaitu: untuk menjamin kerahasiaan hal yang dipercayakan kepada para penyimpan rahasia, maka mereka itu diberi hak untuk minta dibebaskan dari kewajiban memberi keterangan sebagai saksi, akan tetapi hanya tentang hal yang memang dipercayakan kepada mereka itu saja. Pada akhirnya hakimlah yang akan menentukan sah atau tidaknya semua alasan untuk permintaan dibebaskan dan kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi itu.17

Lantas, mangkirnya Uu apakah sengaja atau tidak? Seberapa pentingkah acara-acara tersebut sehingga tidak dapat diwakilkan dan tidak dapat di jadwalkan kembali? Apakah agenda tersebut sekedar alibi saja? Apakah ada rahasia yang tidak bisa disampaikan oleh UU atas nama jabatan? Sampai saat ini, tidak ada satu pun pasal yang menyatakan adanya rahasia jabatan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan bagi gubernur, bupati/walikota, dan para wakilnya. Oleh sebab itu, tidak alasan bagi Uu untuk mangkir sebagai saksi dalam persidangan tersebut.

Akibat Mangkir

Ketidakhadiran Uu justru semakin menguatkan indikasi yang berasal dari keterangan saksi dan terdakwa bahwa Uu terlibat dalam kasus tersebut. Bambang Lesmana, Penasihat Hukum Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tasikmalaya Abdul Kodir mengatakan ketidakhadiran Uu tersebut akan menjadi pertimbangan hukum dalam putusan hakim. Pasalnya, keterangan terdakwa tidak disangkal oleh mantan Bupati Tasikmalaya itu. Keterangan saksi dan terdakwa yang dimaksud, mengenai dana hibah yang sekarang jadi masalah. Dana itu dipakai untuk Musabaqoh Qiroatul Kutub (MQK) dan pengadaan hewan kurban atas perintah Uu Ruzhanul Ulum dalam keterangan saksi dan terdakwa18.

Mangkir sama artinya dengan tidak menyangkal keterangan terdakwa bahwa Uu terlibat sebagai pemberi perintah. Dalam hukum pidana jika benar terbukti bahwa Uu bertindak sebagai pemberi perintah, maka Uu dapat dijerat dengan pasal penyertaan. Dalam penyertaan tersebut, dapat saja Uu diduga terlibat sebagai “penyuruh lakukan” atau “penganjur”19. Pada kondisi ini, terdakwa bisa jadi mendapatkan keringanan, atau bahkan menjadi tidak dapat dipidana20 sesuai ketentuan pasal 51 KUHP. Jadi apakah Uu terlibat dalam kasus ini?

Nir Keteladanan

Meskipun status Uu adalah sebagai saksi, mangkir hingga sebanyak 3 (tiga) kali dalam persidangan kasus korupsi jelas kontradiktif dengan tekad serta cita-cita anti korupsi. Mangkir menjadi indikasi bahwa saudara Uu tidak berkeinginan baik untuk mendukung proses hukum yang berjalan. Terlebih, nama Uu telah disebut-sebut dalam persidangan

Mangkir justru mengundang indikasi bahwa Uu memang terlibat dalam korupsi, sehingga nyalinya ciut untuk hadir dalam persidangan. Toh jika Uu tidak terlibat, untuk apa ciut dan takut datang memberikan kesaksian? Semestinya dengan hadir, keterlibatannya dapat dikonfirmasi langsung di hadapan majelis hakim. Kejelasan terkait hal tersebut merupakan kebutuhan masyarakat Jawa Barat, sebab masyarakat Jawa Barat sudah tentu tidak ingin dipimpin oleh seorang koruptor.

Uu hingga saat ini memilih bungkam, tidak memberikan alasan yang jelas tentang kenapa mangkir bakan hingga tiga kali. Selain alibi bahwa dirinya sibuk menjalankan tugas pemeritahan sebagai Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat. Padahal apapun alasannya, sebagai warga negara yang baik apalagi sekaligus pejabat publik, Uu Ruzhanul Ulum dapat mengupayakan hadir dalam persidangan tersebut untuk menyampaikan fakta-fakta yang sebenarnya dimuka sidang, apalagi sebelumnya telah mengatakan siap untuk taat dalam proses hukum!

Sebagai pejabat publik, Uu seharusnya menyadari dirinya akan menjadi perhatian segenap elemen masyarakat. Uu sejatinya harus memberikan contoh baik bagi masyarakat Jawa Barat untuk taat dan menghormati proses hukum. Apalagi di Jawa Barat, saudara Uu bukan hanya merupakan sosok umara, melainkan sekaligus sosok ulama “Panglima Santri” yang semestinya menjadi panutan, sosok yang dapat digugu dan ditiru oleh masyarakat. Namun pada posisi ini, saudara Uu justru memberikan contoh yang buruk bagi masyarakat Jawa Barat. Jika Uu boleh mangkir karena sibuk, artinya masyarakat juga boleh. Jika Uu boleh tak taat hukum, kenapa masyarakat mesti taat?! Uu Ruzhanul Ulum, pemimpin nir keteladanan!

Sikap BEM Kema Unpad bersama BEM FH Unpad:

  1. Mengecam sikap Uu Ruzhanul Ulum yang memilih mangkir sebagai saksi sebanyak 3 (tiga) kali dari persidangan.
  2. Menyayangkan sikap Uu Ruzhanul Ulum sebagai Pejabat Publik, yang sama sekali tidak menghargai Pengadilan dan tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat guna menaati proses hukum.
  3. Menuntut Uu Ruzhanul Ulum untuk menghormati dan melaksanakan proses hukum yang berjalan.
  4. Menuntut Uu Ruzhanul Ulum untuk segera memberikan klarifikasi resmi melalui media massa Jawa Barat terkait alasan mangkir sebagai saksi.
  5. Menuntut Uu Ruzhanul Ulum untuk segera memberikan klarifikasi resmi melalui media massa Jawa Barat terkait dugaan keterlibatanya dalam kasus korupsi dana hibah bansos tersebut.
  6. Mengajak masyarakat khususnya masyarakat Jawa Barat untuk memberikan perhatian, mengawal hingga selesai kasus ini serta tetap menjaga semangat melawan segala bentuk korupsi.

Daftar Pustaka

  1. Buku

Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. Edisi Kedua.

Cetakan Kedelapan. 2004.

M. Karjadi dan R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan Penjelasan Resmi dan Komentar. Bogor: Politeia. 1988.

Moeljatno. Azas-azas Hukum Pidana. Cetakan Kedua. Jakarta: Bina Aksara. 1984.

Moeljatno.   Hukum   Pidana   Delik-Delik   Percobaan   dan  Delik-Delik    Penyertaan.

Jakarta: Bina Aksara. 1985.

P.A.F   Lamintang dan Theo Lamintang. Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi Edisi Kedua. Jakarta: SinarGrafika. 2013.

  • Soesilo.  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  Serta  Komentar-

Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia. 1988.

Utrecht. Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I. Surabaya: Pustaka Tinta Mas. 1994.

  • Dokumen Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

  • Media Online
  1. Beritasatu.com. “Wagub Jabar Mangkir Sidang Korupsi Bansos Tasikmalaya”. 18 Maret 2019. www.beritasatu.com/nasional/543616/wagub-jabar-mangkir-sidang-korupsi-bansos-tasikmalaya. Diakses pada 27 Maret 2019.
  2. Dony  Indra  Ramadhan.  “Wagub  Uu  Mangkir  Sidang  Bansos,  Pengacara: Terdakwa Sudah Capai”. 18 Maret 2019. www.news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4472610/wagub-uu-mangkir-sidang-bansos-pengacara-terdakwa-sudah-capai. Diakses pada 27 Maret 2019.
  3. Dony Indra Ramadhan. “Wagub Jabar Uu Tiga Kali Mangkir Sidang Sunat Bansos Tasikmalaya”. 18 Maret 2019. news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4472404/wagub-jabar-uu-tiga-kali-mangkir-sidang-sunat-bansos-tasikmalaya. Diakses pada 27 Maret 2019.
  4. Novianti Nurulliah. “Ditanya Soal Mangkir Sidang, Uu Ruzhanul Ulum Kembali Bungkan”. 25 Februari 2019. www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2019/02/28/ditanya-soal-mangkir-sidang-uu-ruzhanul-ulum-kembali-bungkam. Diakses pada 27 maret 2019.
  5. Rizky Perdana. “Pemprov Jabar Jelaskan Alasan Uu Mangkir Sidang Lagi”. 11 Maret 2019. pindainews.com/berita/7313/pemprov-jabar-jelaskan-alasan-uu-mangkir-sidang-lagi. Diakses pada 27 Maret 2019.
  6. Yedi Supriadi. “Uu Ruzhanul Ulum Mangkir Tiga Kali untuk Jadi Saksi Sidang Korupsi Kabupaten Tasikmalaya”. 18 Maret 2019. www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2019/03/18/uu-ruzhanul-ulum-mangkir-tiga-kali-untuk-jadi-saksi-sidang-korupsi-kabupaten-tasikmalaya. Diakses pada 27 Maret 2019.

Leave a Reply