Hukum dan HAM sebagai Penentu Kualitas Demokrasi di Indonesia: Pedulikah Kedua Pasangan Calon?

Share on facebook
Share on twitter

A. Pendahuluan

Kamis, 17 Januari 2019, seluruh masyarakat Indonesia akan disuguhkan sebuah perdebatan menarik antara kedua pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden. Debat yang diselenggarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) antara kedua paslon tersebut pada dasarnya merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan kampanye pemilu presiden dan wakil presiden.1 Untuk debat sesi pertama ini, isu yang ditentukan adalah mengenai Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Terorisme, dan Korupsi.2 Pertanyaan yang harus kita ajukan berkaitan dengan tema tersebut adalah, apakah kedua paslon peduli kepada penegakkan hukum dan HAM serta penanganan terorisme dan korupsi?

Sebagaimana yang kita ketahui, selama kampanye berlangsung beberapa bulan terakhir, kampanye seringkali diwarnai dengan isu ekonomi, seperti utang negara, kemiskinan, infrastruktur, dan lain-lain. Permasalahan hukum jarang sekali diangkat oleh kedua paslon. Padahal, narasi-narasi mengenai hukum dan HAM (termasuk di dalamnya mengenai korupsi dan terorisme) adalah sesuatu yang sangat penting untuk dibahas. Hal ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa, yang membedakan masa Reformasi dan Orde Baru adalah Hukum dan HAM.3

Pada masa Orde Baru, narasi yang terus dibangun adalah ekonomi. Hukum dan HAM diabaikan demi tercapainya tujuan-tujuan ekonomi yang diusung oleh pemerintah. Akibatnya, hak- hak sipil dan politik yang merupakan HAM Generasi Pertama4 (seperti hak hidup, hak untuk berserikat dan berkumpul, hak untuk menyatakan pendapat, dan hak untuk diadili dengan peradilan yang independen dan imparsial)5 justru diabaikan sehingga demokrasi pun hampir tidak ada dan tidak berjalan sebagaimana mestinya dengan dalih “Demokrasi Pancasila” dan “Sakralnya UUD 1945”. Hal tersebutlah yang menjadi salah satu faktor tumbangnya Rezim Orde Baru dan berganti menjadi Era Reformasi.6

Artikel ini pada dasarnya bertujuan untuk menjawab tiga pertanyaan besar, yaitu apakah penegakan hukum dan HAM mempengaruhi demokrasi? Bagaimana Joko Widodo sebagai presiden incumbent menjalankan kebijakan hukum dan HAMnya serta dampaknya terhadap demokrasi Indonesia? Bagaimana Prabowo menyikapi isu hukum dan HAM serta dampaknya terhadap demokrasi Indonesia? Untuk menjawabnya, akan dilakukan studi teoretis tentang konsep demokrasi, otoritarianisme, dan studi perbandingan dengan negara lain yang mengalami kemunduran demokrasi dalam beberapa waktu terakhir.

B. Pembahasan dan Analisis

1. Hukum dan HAM: Penentu Kualitas Demokrasi

Jika menilik peristiwa lebih dari 20 tahun yang lalu, yaitu reformasi, maka salah satu hal yang paling diinginkan oleh masyarakat adalah adanya demokrasi di Indonesia. Hal itu tidak terlepas dari praktik- praktik otoritarianisme yang dijalankan Orde Baru di mana hak-hak warga negara, utamanya hak sipil dan politik, sangatlah dibatasi.

Narasi yang dibangun saat itu adalah Indonesia menjalankan “Demokrasi Pancasila” di mana demokrasi bukan berarti membebaskan masyarakat menjadi bebas menyuarakan apapun, akan tetapi demokrasi haruslah selalu dengan musyawarah mufakat (yang dalam hal dilaksanakan secara perwakilan, berarti hanya dijalankan oleh elite semata). Ini juga tidak terlepas dari isi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai hukum tertinggi di Indonesia yang sangat sedikit mengakui Hak Asasi Manusia setiap orang. Akibat dari hal tersebut, demokrasi hanyalah fiksi dan kata-kata indah semata yang digunakan oleh elite menjadi narasi-narasi untuk mengamankan legitimasi kekuasaan mereka. Orang-orang yang menyuarakan pendapatnya di depan umum dan berbeda pendapat dengan pemerintah harus menghadapi “peradilan jalanan” di mana pihak yang menyelenggarakan fungsi pertahanan dan keamanan, ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), dengan seenaknya mengeksekusi, mencabut hak hidup mereka, atau menyiksa mereka, tanpa ada sama sekali proses peradilan melalui pengadilan yang adil dan imparsial.

Oleh karena itu, hukum dan HAM sangat penting untuk diperhatikan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Azis Haq dan Tom Ginsburg, Profesor Hukum dari University of Chicago, kualitas demokrasi pada dasarnya dipengaruhi oleh tiga hal, yaitu: (1) sistem pemilihan demokratis, yang paling penting adalah pemilihan umum yang bebas dan adil secara berkala, di mana pihak yang kalah menyerahkan kekuasaan; (2) hak asasi manusia, yaitu hak untuk berbicara dan berserikat yang terkait erat dengan demokrasi dalam praktik; dan (3) stabilitas, prediktabilitas, dan integritas hukum dan lembaga hukum—yaitu, negara hukum (dalam istilah Anglo-Saxon atau Inggris: the rule of law, hukumlah yang tertinggi atau berdaulat, termasuk menjamin pengadilan yang independen dan imparsial)—secara fungsional diperlukan untuk memungkinkan keterlibatan demokratis tanpa rasa takut atau paksaan. Menurut keduanya, ketiga elemen kelembagaan ini diperlukan untuk mempertahankan tingkat responsif demokratis dan pemilihan umum yang adil. Dengan tidak adanya ketiga elemen kelembagaan tersebut, dapat dinyatakan bahwa demokrasi telah jatuh7 atau telah terjadi kemunduran demokrasi (democracy backsliding8 / democracy recessions9) dan praktik otortarianisme (autocracy10 / autocratization11). Akan tetapi, yang menarik adalah, kemunduran demokrasi dan praktik otoritarianisme dapat terjadi tidak hanya ketika hukum benar-benar tidak sama sekali dihiraukan (the decline of executive coups)12, tapi juga dapat terjadi ketika hukum digunakan untuk mengakomodasi atau mengatur hal- hal yang sama sekali tidak demokratis dan tidak sesuai dengan hak asasi manusia (executive aggrandizement13 / autocracy legalism14 / authoritarian constitutional systems15 / constitutional retrogression16). Menurut Nancy Bermeo, Profesor Comparative Politics dari Oxford University, menyatakan bahwa democracy backsliding menunjukkan pelemahan yang dipimpin negara atau penghapusan salah satu institusi politik yang menopang demokrasi yang ada. Karena lembaga- lembaga politik yang menopang demokrasi banyak sekali (termasuk semua lembaga yang memungkinkan orang untuk merumuskan dan menandakan preferensi dan kemudian mereka ditimbang oleh perwakilan terpilih mereka), istilah tersebut mencakup banyak proses. Karena aktor- aktor negara yang mungkin memulai kemunduran itu sendiri beragam (mulai dari raja hingga presiden sampai militer), istilah itu mencakup banyak agen.17 Lebih jauh lagi, dia menjelaskan salah satu bentuk democracy backsliding, yaitu executive aggrandizement, yang berarti pemusatan kekuasaan oleh eksekutif dengan cara-cara yang konstitusional dan legal menurut hukum.18

Kemunduran demokrasi dan praktik otoritariansime dengan cara-cara konstitusional dan legal tersebut, menurut Abdurrachman Satrio, Peneliti di Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, telah terjadi di berbagai negara, seperti di Polandia, Hungaria, dan Turki.19 Di Polandia, pelemahan lembaga demokrasi dan perlindungan terhadap HAM dilakukan oleh the Law and Justice Party (PiS) setelah memenangkan pemilihan umum (pemilu) 2015 dengan cara mengubah undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi mereka yang di dalamnya diatur perubahan jumlah komposisi hakim yang mempersulit Mahkamah Konstitusi Polandia untuk bisa menghasilkan putusan konstitusional atau inkonstitusional.20 Akibatnya, kasus-kasus judicial review yang biasanya dilatarbelakangi terlanggarnya hak konstitusional (yang biasanya juga sama dengan hak asasi manusia) menjadi sulit untuk diselesaikan serta sulit untuk memulihkan hak konstitusional tersebut. Selain itu, hakim konstitusi yang ada diganti dengan hakim yang dianggap loyal kepada pemerintah. Peristiwa tersebut menimbulkan teguran yang keras dari Uni Eropa yang menyaratkan negara anggotanya untuk memenuhi tiga prinsip utama Uni Eropa, yaitu free market, respect human rights, dan respect the rule of law (termasuk independent and impartial courts). Namun, hal tersebut dihiraukan oleh PiS yang menguasai parlemen dan lembaga kepresidenan. Peristiwa yang juga menggemparkan adalah berasal dari analisis oleh Forum of Civic Development, sebuah think-tank di Warsawa, 37 undang-undang yang dibuat PiS telah menyebabkan pemecatan lebih dari 11.300 pegawai negeri sipil. Partai memutuskan siapa mantan komunis yang merupakan patriot yang bertaubat, dan yang merupakan musuh negara yang tidak direformasi. Untuk yang kedua (yang dianggap musuh negara), termasuk petinggi militer, telah dibersihkan.21 Selain itu, di Turki, praktik otoritarianisme ini terjadi melalui berbagai pembentukan dan perubahan undang-undang yang substansinya bertentangan dengan HAM. Banyak dari undang- undang ini yang melemahkan akuntabilitas lembaga. Kebebasan media dan otonomi peradilan menjadi bagian utama dalam kemunduran demokratis. Pada tahun 2004, misalnya, pemerintah merevisi undang-undang hukum pidana untuk memungkinkan penuntutan pidana terhadap jurnalis karena membahas masalah apa pun yang dianggap kontroversial oleh otoritas negara. Kemudian muncul serangkaian undang-undang pencemaran nama baik, baik perdata maupun pidana, yang mulai negara gunakan secara luas untuk membungkam kritik. Undang-undang lain memfasilitasi pemblokiran situs web dan identifikasi pengguna Internet, sementara yang lain mengizinkan Dewan Tertinggi Radio dan Televisi (the Radio and Television Supreme Council) untuk melarang liputan tentang masalah-masalah tertentu sama sekali. Karena media begitu sering dimiliki oleh perusahaan yang bergantung pada kontrak pemerintah, wartawan harus memilih antara kebebasan berekspresi dan memiliki pekerjaan. Selama protes Gezi Park 2013 saja, lebih dari delapan puluh wartawan dipecat.22

Sistem peradilan Turki juga telah menjadi sasaran dalam praktik executive aggrandizement. Pada 2010, Erdogan (Presiden Turki saat ini) mengeluarkan dua lusin perubahan konstitusi melalui referendum nasional. Presiden menerima kekuasaan untuk memilih empat belas dari tujuh belas hakim Mahkamah Konstitusi, sementara keputusan tentang pihak mana yang sah dan diizinkan untuk mengajukan kandidat untuk jabatan hakim MK dialihkan dari pengadilan ke legislatif. Pada tahun 2014, pemerintah mengeluarkan undang-undang yang memberikan kekuasaan menteri kehakiman untuk secara langsung menunjuk anggota Dewan Tinggi Hakim dan untuk mengendalikan dewan inspeksi yang mendisiplinkan hakim di Mahkamah Agung (dan peradilan di bawahnya). Dalam waktu enam bulan, lebih dari tiga ribu hakim diberhentikan. Pengadilan mengalami pukulan lain dari undang- undang yang memberi kekuatan kepada Organisasi Intelijen Nasional (dipimpin oleh seorang presiden lembaga intelijen) untuk mengumpulkan “semua informasi, dokumen, atau data dari entitas mana pun di Turki” tanpa harus meminta izin yudisial atau mengajukan peninjauan kembali. Dari praktik tersebut terlihat bahwa the rule of law menjadi tidak berjalan karena kekuasaan kehakiman menjadi tidak independen dan tidak imparsial.23

Oleh karena itu, menjadi penting dalam hal ini rakyat untuk memperhatikan bagaimana penguasa atau elite ketika membuat berbagai peraturan perundang-undangan atau membuat hukum karena bisa saja kebijakan tersebut dibuat di dalam aturan-aturan formal yang ada (seperti undang- undang, peraturan pemerintah, dll) akan tetapi isinya bertentangan dengan konsep rule of law dan HAM sehingga mengarah kepada otoritarianisme. Fenomena global telah menunjukan di berbagai negara otoritarianisme dijubahi oleh hukum dan seakan tidak bertentangan dengan konstitusi sehingga akhirnya HAM banyak orang tidak dapat dipertahankan dengan alasan kepentingan negara, kepentingan rakyat banyak, dan sebagainya.

2. Kebijakan Hukum Jokowi dan Dampaknya terhadap Demokrasi Indonesia

Meneliti mengenai kebijakan-kebijakan hukum yang dibuat Jokowi, nampaknya kita harus melihat hal ini dari peneliti yang dilakukan oleh Thomas P. Power, peneliti dari Departement of Political and Social Change Australian National University yang berfokus pada kajian politik Asia Pasifik. Power menulis artikel berjudul “Jokowi’s authoritarian turn and Indonesia’s democratic decline” untuk menjelaskan

bagaimana kebijakan-kebijakan Jokowi sering kali bertentangan dengan HAM dan demokrasi sehingga dia mengkategorikan Jokowi sebagai salah satu pemimpin otoriter saat ini.24

Dalam tulisannya tersebut, mengutip apa yang digambarkan oleh Jacqui Baker dan Eve Warburton, bahwa Jokowi adalah presiden developmentalis yang menunjukkan “ketidaksabaran dengan kompleksitas hukum”25 dan memandang pemeliharaan negara yang kuat dan lanskap politik yang stabil sebagai hal yang penting untuk pencapaian tujuan ekonomi.26 Ini menggemakan penilaian Burhanuddin Muhtadi bahwa “Jokowi tampaknya menganggap sektor non-ekonomi sebagai sekunder, atau hanya sebagai instrumen untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.”27 Menurut Power, analisis para ahli tersebut menunjukan bahwa aspirasi politik progresif yang melekat pada Jokowi pada tahun 2014 salah tempat, dan Jokowi bersedia untuk mengabaikan prinsip-prinsip pluralisme politik yang demokratis, kebebasan berekspresi, dan due process of law ketika ia percaya mereka dapat menghambat agenda ekonominya.28

Ketika Jokowi mencapai akhir masa jabatannya yang pertama, adalah tepat untuk merenungkan lebih lanjut tentang pendekatannya terhadap lembaga kepresidenan dan implikasinya bagi demokrasi Indonesia. Mungkin dikarenakan ketakutan oleh prospek kampanye sektarian gaya Jakarta pada Pilkada yang lalu, pendekatan Jokowi yang “serampangan” untuk menghadapi tantangan politik telah menciptakan beberapa preseden yang sangat berbahaya bagi demokrasi Indonesia. Upaya untuk mengkonsolidasikan posisi politiknya telah mulai melanggar norma-norma demokrasi yang fundamental dan, tentu saja, pada pencapaian inti dari era reformasi Indonesia. Pada 2018, Power melihat banyak bukti bahwa pemerintah Jokowi mengambil giliran otoriter, mempercepat penurunan status quo demokratis Indonesia. Sebagian besar, ini berasal dari upaya konsisten pemerintah untuk memperoleh manfaat sempit dan partisan dari instrumentalisasi politik lembaga- lembaga utama negara dan manipulasi perpecahan masyarakat sipil.29

Politisasi institusi penegakan hukum dan hukum bukanlah fenomena baru di Indonesia. Kompleksitas peraturan hukum dan keberadaan kriminalitas di mana-mana—khususnya korupsi— telah lama menjadi sarana untuk mengendalikan dan memanipulasi bawahan politik mereka. Namun, upaya pemerintah untuk menggunakan instrumen hukum dengan cara ini menjadi jauh lebih terbuka dan sistematis di bawah Jokowi. Tanda-tanda peringatan dari pergeseran ini tampak jelas dalam pengangkatan kabinet pertama Jokowi, ketika politisi Nasdem Muhammad Prasetyo diangkat menjadi jaksa agung (jabatan yang secara tradisional disediakan untuk orang yang diangkat bukan dari partai). Hampir segera, pemerintah bergerak untuk melemahkan koalisi oposisi mayoritas dengan menangkap sejumlah anggota partai oposisi dengan tuduhan korupsi. Seperti yang dinyatakan oleh Burhanuddin Muhtadi, penangkapan ini menunjukkan kecenderungan Jokowi untuk “menggunakan instrumen negara untuk memperingatkan oposisi agar tidak membuat pemerintahannya tidak stabil”.30 Kita bisa melihat contoh kebijakan-kebijakan hukum jokowi yang cukup berbahaya bagi demokrasi dan tidak sesuai prinsip HAM. Contoh, pada awal 2017, Hary Tanoesodibjo—taipan media, penyokong oposisi, dan ketua Partai Persatuan Indonesia (Perindo)—mengalihkan kesetiaannya kepada Jokowi setelah polisi menuduhnya melakukan intimidasi terhadap jaksa penuntut umum; kasusnya tidak membuahkan kemajuan sejak saat itu. Hal ini mengkonfirmasi tingkat ke di mana Jokowi dan penasihat politiknya melihat institusi penegak hukum sebagai alat untuk menjinakkan kekuatan oposisi.31

Bukan hanya kasus tersebut, banyak juga kasus lainnya yang bisa disebutkan. Misalnya, pada pertengahan 2018, sejumlah pemimpin daerah terkemuka dan berafiliasi oposisi mengumumkan dukungan mereka untuk Jokowi. Pandangan elit mengungkap bahwa aktor pemerintah telah mengancam orang-orang ini dengan tuntutan hukum, biasanya berkaitan dengan korupsi, kecuali mereka mau mendukung petahana. Yang paling menonjol dari para pembelot ini adalah Zainul Majdi (dikenal sebagai TGB)—mantan gubernur Nusa Tenggara Barat, ulama berpengaruh, dan anggota Partai Demokrat—yang telah memimpin tim kampanye regional Prabowo pada tahun 2014, mendukung protes-protes atas nama Islam, dan dinamai sebagai salah satu calon presiden dari Gerakan 212 yang disukai. Pada akhir Mei, KPK mengumumkan akan menyelidiki dugaan keterlibatan TGB dalam korupsi terkait dengan penjualan saham dalam operasi pertambangan raksasa Newmont di Nusa Tenggara. Pada awal Juli, TGB mengumumkan dukungannya untuk terpilihnya kembali Jokowi, yang sangat disesalkan oleh Gerakan 212 dan para pemimpin oposisi lainnya, beberapa di antaranya menuduhnya mencari perlindungan hukum. Pengganti TGB sebagai gubernur Nusa Tenggara Barat, politisi PKS Zulkieflimansyah—yang namanya juga disebutkan sehubungan dengan kasus Newmont— memperlihatkan foto dirinya dengan Jokowi di profil WhatsApp-nya dan mengaitkannya dengan rekan-rekan separtainya tentang preferensi untuk petahana.32

Kemudian, Pada bulan Juli, Tjahjo Kumolo, menteri dalam negeri, mengklaim bahwa gubernur Sumatra Barat dan fungsionaris PKS Irwan Prayitno, anggota tim sukses Prabowo tahun 2014 lainnya, telah mendukung petahana, menyatakan “Pak Jokowi kehilangan banyak di Sumatra Barat (dalam pemilihan presiden 2014], tetapi sekarang gubernur mendukungnya”. Pada September 2018, koalisi Jokowi mengklaim mendapat dukungan dari 31 dari 34 gubernur, dan 359 dari 514 walikota dan bupati. Pandangan bahwa pembelotan politik ini dimotivasi oleh ancaman penuntutan pidana memiliki mata uang yang meluas di kalangan elit. Seperti yang dikatakan oleh seorang analis sektor intelijen dan keamanan saat di-interview oleh Power:33

“Partai-partai oposisi sekarang cemas. Kriminalisasi jauh lebih sistematis. Di era SBY, kasus- kasus korupsi cenderung ditindaklanjuti dengan cara yang lebih langsung dan kurang partisan. Sekarang pemerintah duduk di atasnya dan menggunakannya untuk pengaruh politik.”34 Upaya ‘kriminalisasi’ ini paling sering dikaitkan dengan kejaksaan agung, yang menangani

investigasi dan penuntutan korupsi dalam jumlah yang jauh lebih besar daripada KPK.35 Kegiatan kejaksaan hampir seluruhnya buram: tidak seperti KPK, ia tidak mempublikasikan informasi tentang investigasi yang sedang berlangsung.36 KPK juga tampaknya semakin berkompromi dalam periode Jokowi. Penuntutan politisi Golkar dan Ketua DPR Setya Novanto pada akhir 2017 atas perannya dalam skandal KTP elektronik (e-KTP) dipuji sebagai kemenangan bagi badan tersebut, tetapi KPK juga dituduh menyerah pada campur tangan politik setelah nama-nama beberapa politisi PDIP berpangkat tinggi yang sebelumnya terlibat dalam kasus ini dihapus dari dakwaan Novanto. Tidak ada politisi terkenal PDIP yang ditunjuk sebagai tersangka oleh KPK sejak pimpinan saat ini ditunjuk pada Desember 2015. Ini tidak mungkin kebetulan: Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan, yang diyakini memberikan pengaruh besar di antara agen-agen KPK yang direkrut dari kepolisian, adalah sekutu dekat ketua PDIP Megawati.37

Selain itu, di luar penggunaan taktis penuntutan berkaitan dengan kasus korupsi untuk menjinakkan lawan, Jokowi telah mengeluarkan berbagai kebijakan hukum baru untuk membatasi kebebasan berpendapat serta kebebasan berkumpul dan berserikat. Misalnya, dengan melarang organisasi masyarakat sipil. Perppu Ormas yang dikeluarkan pada pertengahan 2017 berfungsi untuk mencabut “hampir semua perlindungan hukum yang bermakna atas kebebasan berserikat”38, menambahkan instrumen represif lainnya dalam kebijakan hukum yang telah dibuat oleh Jokowi.39 Instrumen hukum juga digunakan ketika Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menggunakan kontrolnya atas verifikasi hukum partai untuk memanipulasi perpecahan faksi dalam Golkar dan PPP, dan pada akhirnya memaksa mereka masuk ke dalam koalisi pemerintahan. Lalu, selama tahun 2018, polisi telah meningkatkan upaya untuk menekan gerakan 2019 Ganti Presiden (2019GP), dengan dukungan vokal dari politisi pemerintah dan presiden sendiri.40

Berbagai justifikasi hukum—yang semuanya bertumpu pada interpretasi yang meragukan mengenai tujuan kelompok serta dikaitkan undang-undang yang berkaitan dengan kebebasan berbicara, kebebasan berserikat, dan kampanye politik—telah digunakan untuk mendukung tindakan keras tersebut. Pada bulan Maret, Polri mengumumkan bahwa mereka sedang menyelidiki penyanyi yang menjadi aktivis Titi Widoretno (Neno) Warisman dengan dugaan bahwa ia menciptakan grup WhatsApp menggunakan tag “2019 GantiPresiden” dapat melanggar Undang-Undang Transaksi Elektronik, atau bahkan merupakan alasan untuk makar. Pada pertengahan tahun, panitia 2019GP sering menerima laporan bahwa polisi menyita barang dagangan dari penjual dan mengintimidasi orang-orang yang memajang tagar. Pada bulan Juni hingga Agustus, acara 2019GP yang dijadwalkan di Serang, Bandung, Pekanbaru, Surabaya, Pontianak, Bangka Belitung, Palembang, Aceh, dan bagian lain negara itu dilarang atau dihancurkan oleh polisi, seringkali dengan bantuan pendukung pro pemerintah, yaitu “warga pemrotes”. Menyusul pembubaran polisi atas peristiwa Surabaya, Luhut berpendapat bahwa kegiatan 2019GP memang harus dilarang untuk mencegah perselisihan dan pertikaian sosial.41 Elemen lain dari tindakan keras pemerintah pada 2019GP adalah karakterisasi motivasi penyelenggara sebagai anti-sistem dan ekstremis.Pesan-pesan media sosial bahkan beredar dengan mengklaim (secara tidak benar) bahwa salah satu pelaku bom bunuh diri yang bertanggung jawab atas serangan dahsyat di Surabaya pada bulan Mei adalah pendukung 2019GP. Menanggapi tuduhan tersebut, logo 2019GP telah diubah pada paruh pertama tahun ini menjadi “2019: Ubah Presiden dengan Cara Konstitusional”. Meskipun demikian, selama diskusi televisi 2019GP, juru bicara istana Ali Mochtar Ngabalin menegaskan bahwa gerakan tersebut mewakili “perintah untuk mengubah presiden dengan cara apa pun pada tahun 2019:, dengan politisi PDIP Adian Napitupulu menambahkan bahwa aktivis 2019GP bertujuan untuk menggulingkan lembaga kepresidenan.

bukannya mengalahkan Jokowi secara elektoral.42 Kedua klaim sepenuhnya tanpa bukti. Berdasarkan kata-kata pendiri 2019GP, Mardani Ali Sera kepada Thomas P. Power dalam interview, mengatakan: Acara dan kegiatan kami secara konsisten dihalangi oleh pihak berwenang. Biasanya kami diberi alasan teknis, tetapi jelas ada motif politik di balik ini. Kami telah membuatnya sangat jelas bahwa kami ingin mengubah presiden dengan cara konstitusional—itu berarti secara demokratis, melalui pemilihan! Tetapi pemerintah, menggunakan aparatur negara, menghentikan kami dari menggunakan hak-hak demokrasi kita dan menuduh kami dari segala macam. Dengan pemilihan yang semakin dekat, situasi politik telah berubah. Sekarang tampaknya pihak berwenang di bawah instruksi untuk menghalangi dan secara hukum memberikan sanksi kepada pengkritik presiden. Orang harus berpikir dua kali sebelum menyuarakan kritik atau oposisi terhadap Jokowi/ Jangan meremehkan Jokowi. Meskipun wajahnya tidak bersalah, ia adalah seorang politisi yang harus ditakuti.43

Selain kebijakan-kebijakan hukum yang dijelaskan Power, Abdurrachman Satrio juga menyatakan bahwa adanya Presidential Threshold yang digunakan pada Pemilu Serentak juga pada dasarnya membatasi HAM dan tidak fair terhadap oposisi. Hal ini tidak lain karena suara dan kursi DPR yang digunakan sebagai ambang batas adalah suara dari pemilu lima tahun sebelumnya. Tentu bisa dikatakan hal tersebut menjadi tidak masuk akal karena bagaimana mungkin suara pada pemilu lima tahun sebelumnya di mana komposisi pemilih dan peserta pemilu pun berubah digunakan untuk pemilu di tahun 2019 yang pesertanya pun bisa jadi berbeda dengan pemilu sebelumnya tersebut. Yang menjadi semakin tidak masuk akal, perolehan suara dari masing-masing partai pun belum tentu sama dengan pemilu sebelumnya sehingga sangat tidak layak untuk dijadikan ambang batas pemilihan presiden pada tahun 2019. Tentu ini akan merugikan oposisi untuk menghadirkan sosok baru yang segar di mata publik.44

Selain mekanisme-mekanisme tadi, taktik lain yang digunakan pemerintah yang tidak sesuai dengan cita-cita reformasi dan sangat mungkin melanggar prinsip the rule of law adalah berjalannya kembali “dwi-fungsi” ABRI secara inplisit. Pada tahun 2018, setelah menunjuk kepala TNI yang baru dan memperkuat pengaruh pribadinya di dalam angkatan bersenjata, presiden bahkan melangkah lebih jauh dalam mendorong politisasi ulang TNI. Pada bulan Juni, Jokowi mengumumkan peningkatan besar dan segera dalam pendanaan untuk komando tingkat desa (Babinsa) TNI. Pada bulan Juli ia menyampaikan pidato kepada para perwira Babinsa di Makassar, menginstruksikan tentara di tingkat desa untuk menghentikan penyebaran ‘tipuan’ seperti yang menghubungkannya dengan Partai Komunis Indonesia (PKI); ini menggemakan instruksi sebelumnya kepada polisi untuk “memburu dan menangani dengan tegas orang-orang yang menyebarkan hoax”, yang mungkin “menyebabkan perpecahan bangsa”. Pada bulan Agustus Jokowi berpidato di mana ia menginstruksikan perwira polisi dan militer untuk mempromosikan pencapaian program pemerintahnya pada masyarakat:45

“Sehubungan dengan program pemerintah, pekerjaan yang telah kami lakukan — saya meminta semua petugas untuk pergi dan mensosialisasikan hal ini kepada masyarakat. Sampaikan ini kapan pun saat yang tepat untuk melakukannya.”46 Jika kecenderungan militer dan polisi serta penggunaan kebijakan hukum seperti di atas terus dikerahkan secara sistematis untuk memberikan keuntungan politik kepada pemerintah yang berkuasa ini benar-benar terjadi pada tahun 2019, itu akan menandai langkah lain dalam

ketidakseimbangan lapangan permainan antara pemerintah dan oposisi—suatu fitur yang tidak terkait dengan demokrasi, melainkan dengan otoritarianisme pemilu dan hibriditas rezim.47

Kemudian, yang harus diingat lagi, bahwa Jokowi pada 2014 pernah berjanji untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. Akan tetapi, hingga kini, janji tersebut nihil pelaksanaan.48 Hingga tahun 2019, kasus-kasus semacam Kerusuhan Mei 1998, Kasus Trisakti, Semanggi I, Semanggi II, Talangsari, Tanjung Priok, dan Tragedi 1965 tidak sama sekali berhasil diungkap oleh Kejaksaan Agung ke publik.49 Bahkan kasus pelanggaran HAM yang berpotensi tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku50 nampaknya semakin bertambah, seperti kasus penyiraman air keras yang diterima oleh penyidik KPK, Novel Baswedan, yang hampir buta sebelah matanya, tetapi hingga kini kasusnya sama sekali tidak terungkap oleh kepolisian.51

Akibat dari berbagai kebijakan hukum tersebut, indeks kebebasan terkemuka memperkuat pandangan yang umumnya suram ini. Pada 2017, peringkat demokrasi Indonesia mengalami penurunan paling dramatis hingga saat ini menurut Indeks Demokrasi menurut The Economist Intelligence Unit52, dan sekarang jelas berisiko tergelincir dari kategori ‘demokrasi cacat’ ke dalam ‘rezim hibrida’. Peningkatan bertahap dalam peringkat Indonesia dalam Indeks Persepsi Korupsi Transparency International telah berkurang sejak 2014 dan, memang, posisi internasional komparatifnya turun di beberapa tempat dalam survei terbaru.53 Posisi negara pada Indeks Kebebasan Pers berfluktuasi selama tahun 2010-an,54 tetapi perluasan ‘oligopoli’ yang terhubung secara politis memastikan media menjadi tidak lebih bebas dan majemuk daripada selama dekade pertama reformasi.55 Terakhir, berkaitan dengan Terorisme. Pada 2018, UU yang mengatur tentang perubahan UU Terorisme menyatakan di dalam definisi terorisme dimasukan “motif politik” sebagai salah satu motif penggunaan kekerasaan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasa teror.56 Meskipun usulan frasa ini berasal dari fraksi partai non-pendukung pemerintah, tetapi pemerintah tetap menyetujui pengaturan tersebut, sehingga dengan adanya frasa “motif politik” tersebut, potensi untuk menangkap atau membelenggu opisisi yang kritis terhadap pemerintah sangatlah besar ketika terjadi kasus terorisme.57

3. Proposal Kebijakan Hukum Prabowo dan Dampaknya terhadap Demokrasi Indonesia

Hampir sama dengan Jokowi, dalam hal hukum dan HAM, Prabowo nampak tak ramah. Narasi otoriter Prabowo dapat kita telusuri dari tulisan Edward Aspinall, Profesor pada Departemen Politics and Social Change, Coral Bell School of Asia Pacific Affairs, Australian National University, berjudul “Oligarchic Populism: Prabowo Subianto’s Challenge to Indonesian Democracy”.58

Dalam tulisan tersebut, Aspinall menyatakan bahwa , sinyal utama dari niat otoriter Prabowo adalah seruannya yang konsisten untuk Indonesia untuk kembali ke “teks asli” atau “versi asli” dari konstitusi 1945. Prabowo dan Gerindra melakukan panggilan ini sejak saat didirikan pada tahun 2008.59 Selain itu, Manifesto Gerindra menempatkan proposisi ini dalam kritik yang lebih luas tentang demokrasi kontemporer, menyatakan bahwa “sistem politik yang telah menuju ke arah demokrasi liberal sejak era reformasi perlu dikoreksi.” Kembali ke teks asli UUD 1945 akan berarti menghapus perubahan konstitusi yang dilakukan antara 1999 hingga 2002, yang diamanatkan, di antara banyak hal lainnya, antara lain batasan masa jabatan presiden, pemilihan presiden langsung, dan pemilihan DPD. UUD 1945 yang asli membayangkan sistem pemerintahan yang berfokus pada eksekutif, tidak memiliki hambatan demokratis yang berarti pada kekuasaan presiden, dan karenanya cocok dengan pemerintahan otokratis Suharto.60 Hal tersebut sangat terlihat jelas bahwa Prabowo adalah aktor yang sangat mungkin membuat kebijakan hukum yang bertentangan dengan HAM dan demokrasi.

Memang, sepanjang kampanye 2014, ketika wartawan atau orang lain mempertanyakan kredensial demokrasinya atau komitmennya terhadap hak asasi manusia, Prabowo akan bersikeras— beberapa kali dengan nada marah—bahwa ia adalah seorang “demokrat.” Ia sering menyatakan dalam konteks ini bahwa ia memiliki kapasitas dalam 1998 untuk melancarkan kudeta terhadap Habibie, dan fakta bahwa dia tidak melakukannya adalah bukti kredensial demokrasinya. Tetapi seringkali pernyataannya satu sama lain berkontradiksi. Seringkali dia akan mengatakan bahwa terlalu banyak yang telah dikorbankan dalam membangun sistem demokrasi untuk meninggalkannya sekarang (ketika menyatakan hal ini ia sering menggambarkan dirinya sebagai korban utama reformasi). Tapi kemudian dia akan mengeluh tentang sistem, menunjuk ke masalah politik uang dan korupsi yang sudah dijelaskan, atau mengatakan demokrasi Indonesia adalah “terlalu liberal,” telah “terlalu jauh,” atau, seperti yang ia katakan pada pertemuan dengan pensiunan senior para jenderal, itu “membuat kami lelah.” Komentar yang paling diungkapkan sering kali datang dalam bentuk lelucon atau selain itu, seperti ketika ia mengatakan kepada salah satu audiensi Gerindra bahwa Indonesia membutuhkan pemimpin yang “setengah otoriter ”.61 Suatu kali dalam beberapa tahun terakhir, Prabowo pernah mengutuk praktik demokrasi Indonesia saat ini, ketika, dua minggu sebelum pemilihan presiden 2014, dalam sebuah pidato di pusat budaya Taman Ismail Marzuki di Jakarta, ia mengkritik praktik pemilihan langsung. Prabowo menyatakan bahwa pemilihan langsung adalah produk dari budaya Barat dan tidak “cocok” untuk Indonesia. Dia melanjutkan bahwa Indonesia perlu menciptakan format politik baru yang menghilangkan sifat-sifat yang terlalu berorientasi “Barat” dan harus lebih sesuai dengan nilai-nilai leluhur. Dalam sebuah tindak lanjut, ia menambahkan bahwa Indonesia perlu menjauh dari pemilihan langsung karena mereka terlalu mahal dan mendorong korupsi.62 Meskipun kita jelas harus menyimpulkan niat anti-demokrasi dari posisi-posisi ini, penting untuk mengakui bahwa Prabowo tidak mengajukan argumen untuk regresi otoriter yang terbuka, rumit, atau koheren. Selama era Suharto, pembenaran ideologis yang dikembangkan untuk pemerintahan otoriter dipromosikan oleh fungsionaris rezim. Dibangun di sekitar konsep inti “Demokrasi Pancasila,” pembenaran ini membuat klaim kritis tertentu, termasuk bahwa orang Indonesia secara budaya cenderung mendukung harmoni, konsensus, dan musyawarah atas suara mayoritas, dan bahwa negara Indonesia “organik” atau “integral”, sehingga tidak ada konflik antara kepentingan individu atau kelompok sosial dan negara itu sendiri.63 Prabowo terkadang menyinggung kiasan ideologis semacam itu — misalnya, mengatakan bahwa pemilihan langsung telah mengambil Indonesia terlalu jauh dari “ideologi kita” atau “nilai-nilai dari nenek moyang kita ”—tapi dia jarang menyebut mereka secara eksplisit, dan tidak pernah menyebut secara keseluruhan. Alasannya jelas: Prabowo berkampanye untuk jabatannya melalui pemilihan yang demokratis dan dukungan rakyat untuk demokrasi tetap kuat di Indonesia. Di sisi lain, bagi para pendukung politik era Suharto, isyaratnya jelas dan menarik.64

Tentu, selain permasalahan proposal kebijakan hukum yang dia tawarkan tersebut yang sangat berpotensi untuk membuat demokrasi Indonesia mundur jauh ke belakang dan sulitnya penegakan HAM, latar belakang pribadi Prabowo juga perlu dipertimbangkan. Dipercaya secara luas bahwa Prabowo berada di belakang penembakan Trisakti pada 12 Mei 1998, dan bahwa ia memainkan peran dalam mendalangi atau setidaknya memfasilitasi kerusuhan jalanan berikutnya di Jakarta, meskipun tidak ada bukti konklusif yang diberikan untuk mendukung klaim tersebut. Namun, di mana ada bukti yang tak terbantahkan, ada dalam penculikan dua puluh tiga aktivis anti-pemerintah, tiga belas di antaranya masih hilang dan diduga tewas, oleh Tim Mawar (Tim Mawar) yang dibentuk oleh Prabowo. Pada tahun 1999 pengadilan militer mengadili dan menghukum sebelas perwira dan prajurit Kopassus karena penculikan; karir militer mereka, bagaimanapun, tidak kemudian dirusak.65 Oleh karena itu, anggapan bahwa Prabowo akan kontra-Hak Asasi Manusia pun menjadi sulit untuk ditolak oleh berbagai kalangan, hingga saat ini. Hal terakhir yang perlu diperhatikan, mengenai permasalahan korupsi, sekalipun Prabowo selalu mengutuk korupsi elit politik dan lingkungan penipuan serta politik uang yang dipupuk oleh banyak politisi, dia pun menampilkan dirinya sebagai orang luar anti-elit yang dapat memberikan kepemimpinan kuat yang dibutuhkan Indonesia,66 tetapi pada kenyataannya, partai Prabowo, yaitu Gerindra, saat ini justru menjadi partai dengan predikat pengusung caleg mantan narapidana korupsi terbanyak setelah Partai Golkar. Terhitung, dari daftar 40 Caleg Eks-Napi Korupsi yang dipublikasikan Indonesia Corruption Watch (ICW), terdapat enam caleg eks-napi korupsi yang diusung Gerindra, yaitu Mohamad Taufik (Caleg DPRD Provinsi DKI Jakarta, Dapil DKI 3, No. 1), Herry Jones Johny Kereh (Caleg DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Dapil Sulawesi Utara 1, No. 2), Husein Kausaha (Caleg DPRD Provinsi Maluku Utara, Dapil Maluku Utara 4, No. 2), Ferizal (Caleg DPRD Kabupaten Belitung Timur, Dapil Belitung Timur 1, No. 4), Ali Hajar Syahyan (Caleg DPRD Kabupaten Tanggamus, Dapil Tanggamus 4, No. 2), dan Mirhammuddin (Caleg DPRD Kabupaten Belitung Timur, Dapil Belitung Timur 2, No. 1).67 Tentu menjadi sebuah pertanyaan, akan kah komitmen Prabowo untuk menjadi pemimpin anti- korupsi benar-benar akan dilaksanakan?

C. Penutup

Hukum dan HAM adalah faktor yang sangat penting untuk menjaga kualitas demokrasi Indonesia sejak reformasi pada 1998. Tanpa penegakan hukum yang berlandaskan pada konsep the rule of law dan hak asasi manusia, maka hukum akan sangat mungkin dimanfaatkan untuk alat kepentingan penguasa sehingga menimbulkan otoritarianisme gaya baru, seperti yang saat ini terjadi sebagai fenomena global termasuk di Indonesia.

Kedua pasangan calon, utamanya calon presiden, yaitu Jokowi (nomor urut 1, incumbent) dan Prabowo (nomor urut 2), dilihat dari track record keduanya, baik Jokowi yang telah menjalankan periode pertama masa jabatannya, atau pun Prabowo, dari pengalaman karir pribadinya selama di militer dan proposal-proposalnya untuk Indonesia ke depan, menunjukan kebijakan hukum yang tidak berorientasi pada hak asasi manusia dan the rule of law, serta bisa terus menimbulkan praktik otoritarianisme seperti yang terjadi di beberapa negara lain, seperti Turki, Polandia, Hungaria, dan lain-lain, saat ini. Selain itu, untuk Jokowi, praktik pemberantasan korupsi yang telah dilakukan saat dia menjabat, justru digunakan sebagai alat politik untuk mendapatkan dukungan dari pendukungnya yang pada awalnya merupakan oposisi. Tentu hal ini tidak dapat dibenarkan. Selain itu, permasalahan terorisme, yang tidak terlalu banyak dibahas dalam artikel ini, juga memiliki masalah dengan adanya UU Terorisme baru yang rentan disalahgunakan untuk kepentingan penguasa pula. Sementara untuk Prabowo, komitmennya untuk memberantas korupsi juga patut dipertanyakan karena mengizinkan eks-napi korupsi menjadi caleg dari partainya. Berdasarkan data-data yang telah dipaparkan sebelumnya, sebagai masyarakat, kita semua, Warga Negara Indonesia, khususnya Keluarga Mahasiswa Unpad, perlu mengawasi betul kebijakan hukum yang diterapkan, siapa pun yang terpilih, bukan hanya kebijakan ekonomi keduanya. Hal ini tidak lain karena jika hukum sudah tidak berjalan dengan semestinya lagi, walaupun dengan keadaan ekonomi sebaik apapun, tidak akan tercipta kehidupan yang diliputi rasa aman dan nyaman, seperti di masa Orde Baru yang lalu. Kita semua harus menuntut hukum yang dibuat harus selalu berorientasi pada kebutuhan masyarakat, memenuhi aspek-aspek HAM, serta mengakomodasi kepentingan minoritas. Tanpa hal tersebut, Indonesia tidak akan pernah menjadi negara dengan tingkat demokrasi yang baik kualitasnya.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal

Abdurrachman Satrio. “Constitutional Retrogression in Indonesia in the Times of Joko Widodo’s Government: How the Constitutional Court Can Save Democracy?”. Artikel ini telah dipresentasikan pada Simposium Internasional Mahkamah Konstitusi Indonesia ke-2 dengan tema “Mahkamah Konstitusi dan Konstitusionalisme dalam Dinamika Politik”. Yogyakarta 1-3 Oktober 2018.

Anna Lührmann dan Staffann I. Lindberg. “Keeping the Democratic Façade: Contemporary Autocratization as a Game of Deception”. V-Dem Working Papers. Series 2018: 75. Agustus 2018.

Azis Haq dan Tom Ginsburg. “How to Lose a Constitutional Democracy”. Artikel tersebut dapat diakses di ssrn.com/abstract=2901776.

Edward Aspinall. “Oligarchic Populism: Prabowo Subianto’s Challenge to Indonesian Democracy”.

Indonesia, No. 99, April 2015.

EIU (Economist Intelligence Unit). Democracy Index 2017: Free Speech under Attack. Dapat diakses di www.eiu.com/Handlers/WhitepaperHandler.ashx?fi=Democracy_Index_2017.pdf&mode=w p&campaignid=DemocracyIndex2017.

Gábor Attila Tóth. “The Authoritarian’s New Clothes: Tendencies Away from Constitutional Democracy”. The Foundation for Law, Justice, and Society. 2017.

Jim Schiller and Barbara Martin-Schiller, Imagining Indonesia: Cultural Politics and Political Culture, Athens: Ohio University Center for International Studies, 1997.

Karel Vasak. “A 30-year struggle: The sustained efforts to give force of law to the Universal Declaration of Human Right”. The Unesco Courier. November 1977.

Kim Lane Scheppele. “Autocratic Legalism”. The University of Chicago Law Review. 2018.

Miriam Budiardjo. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Edisi Revisi. Cetakan Pertama. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2008.

Nancy Bermeo. “On Democratic Backsliding”. Journal of Democracy. Volume 27. Number 1. National Endowment for Democracy and Johns Hopkins University Press. Januari 2016.

Thomas P. Power. “Jokowi’s authoritarian turn and Indonesia’s democratic decline”. Bulletin of Indonesian Economic Studies. Vol. 54. No. 3. 2018.

Website

CNN           Indonesia.           “ICW           Rilis            40           Nama           Caleg           Eks-Napi           Korupsi”. m.cnnindonesia.com/nasional/20190105135408-32-358668/icw-rilis-40-nama-caleg-eks- napi-korupsi. Diakses pada Kamis, 17 Januari, pukul 01.20 WIB.

Fitria     Chusna     Farisa.     “Ini     Jadwal     Debat     Pilpres     2019,     dari     Tanggal     Hingga     Tema”. nasional.kompas.com/read/2018/12/19/17590871/ini-jadwal-debat-pilpres-2019-dari- tanggal-hingga-tema. Diakses pada Senin, 14 Januari 2019, pukul 20.31 WIB.

Kristian Erdianto. “4 Tahun Presiden Jokowi, Janji Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu yang Masih Gelap”. nasional.kompas.com/read/2018/10/20/10495561/4-tahun-presiden-jokowi- janji-penyelesaian-pelanggaran-masa-lalu-yang. Diakses pada Rabu, 16 Januari 2019, pukul

03.45 WIB.

Kristian Erdianto. “Komnas HAM: Tak Ada Langkah Konkret Jaksa Agung Tuntaskan Pelanggaran HAM Masa Lalu”. nasional.kompas.com/read/2018/10/20/06401391/komnas-ham-tak-ada- langkah-konkret-jaksa-agung-tuntaskan-kasus-pelanggaran. Diakses pada Rabu, 16 Januar 2019, pukul 03.48 WIB.

Lalu Rahadian. “4 Poin dalam UU Terorisme Baru yang Berpotensi Jadi Masalah”. www.tirto.id/4-poin- dalam-uu-terorisme-baru-yang-berpotensi-jadi-masalah-cLcW. Diakses pada Rabu, 16 Januari, pukul 04.15 WIB.

Mata Najwa (Video). 5 September 2018. youtu.be/E-cS1Nbp5w. Diakses pada Rabu, 16 Januari 2019,

pukul 20.31 WIB.

Mela Arnani. “Hampir Dua Tahun Kasus Teror ke Novel Baswedan Tak Tuntas, Ini Lini Masanya”. nasional.kompas.com/read/2019/01/14/17350561/hampir-dua-tahun-kasus-teror-ke-novel- baswedan-tak-tuntas-ini-lini-masanya. Diakses pada Rabu, 16 Januar 2019, pukul 03.55 WIB.

Rakhmat Nur Hakim. “Jaksa Agung Klaim Kejaksaan Selesaikan Kasus Korupsi Lebihi KPK”. nasional.kompas.com/read/2017/09/11/11594671/jaksa-agung-klaim-kejaksaan-selesaikan- kasus-korupsi-lebihi-kpk. Diakses pada Selasa, 15 Januari 2019, pukul 15.45 WIB.

RSF (Reporters Without Borders), “World Press Freedom Index: Indonesia”, 2018,

rsf.org/en/indonesia/, diakses pada Rabu, 16 Januari 2019, pukul 22.23 WIB.

Transparency              International.               “Corruption               Perceptions              Index              2017”. www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017. Diakses pada Rabu, 16 Januari 2019, pukul 22.09 WIB. Vox Atlas (Video). “Poland is pushing the EU into Crisis”. youtu.be/P8MQTgdjcLE Diakses pada Selasa, 15 Januari 2019, pukul 13.45 WIB.

Dokumen Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2-13 tentang

Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

International Convenant on Civil and Political Rights.

Leave a Reply