Debat Pertama Pilpres: Gagasan yang Realistis atau Sekedar Bualan?

Share on facebook
Share on twitter

A. Pendahuluan

Kamis, 17 Januari 2019, telah dilaksanakan debat pertama antara kedua pasangan calon (paslon) Presiden dan Wakil Presiden. Isu yang saat itu diperdebatkan adalah mengenai hukum, hak asasi manusia (HAM), korupsi, dan terorisme.1 Banyak sekali tanggapan pasca selesainya debat tersebut, dimulai dari debat yang dirasa hambar, minim gagasan, melenceng dari isu, hingga keinginan dari masyarakat agar kisi-kisi mengenai pertanyaan-pertanyaan debat tidak lagi dikeluarkan oleh KPU.2 Selain itu, analisis juga diberikan kepada sikap kedua calon, dimulai dari Joko Widodo yang dianggap agresif, Prabowo bertahan, Ma’ruf Amin yang tidak banyak bicara, hingga Sandiaga Uno yang disebut terlalu tenang dalam menyampaikan pernyataan.3

Akan tetapi, tentu yang perlu kita perhatikan adalah gagasan para paslon. Sebagaimana diuraikan dalam kajian sebelumnya, hukum (termasuk di dalamnya pemberantasan terhadap korupsi dan terorisme) serta hak asasi manusia adalah penentu kualitas demokrasi suatu negara.4 Seandainya the rule of law dan hak asasi manusia itu tidak ditegakan dengan sebaik-baiknya, maka sangat mungkin otoritarianisme kembali mungkin terjadi di Indonesia seperti pada masa Demokrasi Terpimpin atau Orde Baru.

Artikel ini akan berusaha untuk mengkaji gagasan (sesuatu yang baru) dari kedua paslon, yaitu apakah realistis atau justru sekedar bualan saja? Untuk menganalisisnya akan dilakukan studi teoretis berdasarkan teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

B.   Pembahasan dan Analisis

A. Gagasan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin

  • Terkait Hukum

Dalam debat yang telah dilangsungkan tersebut, salah satu gagasan yang diusung Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’ruf Amin untuk memperbaiki sistem hukum yang ada di Indonesia adalah membentuk Pusat Legislasi Nasional. Tujuan dari adanya badan ini adalah untuk mengharmonisasi berbagai peraturan yang ada agar tidak terjadi tumpang tindih, baik di tingkat pusat (antar lembaga negara dan antarkementerian) maupun kaitannya dengan relasi pusat dan daerah. Nantinya, menurut Jokowi, badan ini akan menggabungkan fungsi-fungsi pembentukan peraturan yang ada di Badan Pembinaan Hukum Nasional, Direktorat Jenderal Perundang-undangan, dan kementerian-kementerian yang ada. Apakah gagasan ini logis untuk diterapkan?

Gagasan ini sebenarnya wajar dikeluarkan oleh seorang presiden di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari fungsi legislasi yang tidak hanya dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)5, tapi juga dimiliki oleh Presiden.6 Tidak seperti negara dengan sistem presidensial lainnya, seperti Amerika Serikat, Brazil, Filipina, dan lainnya di mana Presiden tidak memiliki fungsi legislasi (mengajukan, membahas, dan menyetujui undang-undang)7 dan hanya memiliki hak untuk mengesahkan atau tidak mengesahkan undang-undang (dalam kata lain tidak mau mengesahkan ini disebut dengan hak veto)8, di Indonesia, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Presiden memiliki kewenangan berupa mengajukan, membahas, dan menyetujui undang-undang (UU). Karenanya, wajar jika seandainya wacana pembentukan Pusat Legislasi Nasional yang dibuat Presiden muncul dari usulan seorang Presiden di republik ini.

Akan tetapi, perlu diingat bahwa tidak semua peraturan perundang-undangan adalah produk legislasi. Jika seandainya semua peraturan perundang-undangan adalah legislasi, maka bisa dikatakan semua lembaga negara di republik ini memiliki fungsi legislasi karena dapat membuat peraturan perundang-undangan.9 Akan tetapi, tidak demikian. Menurut Prof. Jimly, fungsi legislasi hanyalah berkaitan dengan pembentukan (pengajuan, pembahasan, dan persetujuan) undang-undang, bukan peraturan perundang-undangan lain di bawahnya, artinya, legislasi hanyalah berkaitan dengan undang-undang.10 Oleh karena itu, jika seandainya presiden membentuk Pusat Legislasi Nasional, tentu secara nomenklatur pun sudah tidak tepat jika seandainya badan atau komisi ini berfungsi untuk mengawasi pembentukan semua peraturan perundang-undangan dari tingkat lembaga negara, kementerian, hingga gubernur, bupati, dan walikota, karena legislasi hanyalah undang-undang semata.

Lalu, bagaimana dengan peraturan daerah? Dalam konteks negara kesatuan, seperti yang dijelaskan oleh C. F. Strong, hanya terdapat satu badan legislatif yaitu pada tingkat nasional.11 Dalam konteks Indonesia, badan legislatif itu adalah DPR, yang memiliki semua fungsi legislasi (seperti yang telah dijelaskan di atas). Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bukanlah legislatif di daerah. Pada dasarnya, DPRD hanyalah bagian dari eksekutif di daerah bersama dengan Gubernur, Bupati, atau Walikota. Oleh karena itu, produk yang dikeluarkannya, yaitu peraturan daerah (perda) tidak bisa disebut sebagai legislasi atau produk legislatif. Bahkan dalam nomenklatur UU No. 23 Tahun 2014 (UU Pemda) sekalipun disebut sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.12 Atas dasar hal tersebut, maka nomenklatur “Pusat Legislasi Nasional” sekali lagi tidak tepat.

Bukan hanya secara nomenklatur, secara fungsi dan kewenangan badan ini pun akan bermasalah dan saling tumpang tindih dengan kementerian yang saat ini sudah ada. Misalnya, jika Pusat Legislasi Nasional ini adalah badan yang berfungsi mengharmonisasi semua peraturan perundang-undangan yang ada dengan kewenangan untuk mengecek semua rancangan peraturan perundang-undangan yang ada sebelum disahkan oleh masing-masing instansi, maka ini bisa jadi mengambil kewenangan instansi lain. Contohnya, berkaitan dengan pembentukan Perda, sekalipun executive review terhadap perda (pencabutan perda) yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri (terhadap perda provinsi) dan Gubernur (terhadap perda kabupaten dan kota) sudah dinyatakan inkonstitusional karena dianggap mengambil alih kewenangan Mahkamah Agung (MA) untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang13, saat ini, sesuai UU Pemda, masih terdapat executive preview (evaluasi rancangan perda) yang dilakukan oleh menteri dalam negeri dan gubernur.14 Artinya, jika seandainya terdapat Pusat Legislasi Nasional, maka kewenangan ini akan diambil alih badan tersebut menggantikan Mendagri dan Gubernur. Pertanyaannya, apakah efektif? Bayangkan ribuan rancangan perda provinsi, kabupaten, dan kota diserahkan ke pusat hanya untuk dievaluasi. Tentu hal ini tidak akan efektif dibandingkan dengan pelaksanaan evaluasi terhadap raperda yang dilakukan oleh Mendagri dan Gubernur. Mengapa?

Bayangkan ribuan kabupaten dan kota harus berkoordinasi dahulu dengan organ pusat yang ada di Jakarta hanya untuk membentuk perda. Tentu koordinasi ini tidak bisa hanya sebatas evaluasi melalui jaringan internet semata, pasti ada koordinasi langsung (tatap muka) untuk membicarakan substansi-substansi yang ada dalam rancangan perda yang akan dijadikan perda tersebut. Oleh karena itu, tentu memang lebih baik evaluasi rancangan perda kabupaten/kota cukup dengan gubernur, begitu pula rancangan perda provinsi yang cukup dengan Mendagri. Lalu, tentu jika ingin pemerintah bersikeras untuk membentuk Pusat Legislasi Nasional, maka agar tidak tumpang tindih kewenangannya dengan Mendagri dan Gubernur, perlu ada perubahan UU Pemda. Pertanyaan mendasar yang patut untuk dipertanyakan adalah, jika para ahli saja sudah mengatakan dengan adanya mekanisme executive preview dan executive review (yang terakhir telah dinyatakan inkonstitusional) yang ada dalam UU Pemda saja sudah terjadi resentralisasi dan mengurangi otonomi daerah15, bagaimana jika pengawasan berupa evaluasi perda ini dilakukan oleh satu badan pusat saja? Tentu telah terjadi sentralisasi kekuasaan yang lebih kuat dibandingkan dengan mekanisme yang ada saat ini.

Selain itu, harmonisasi peraturan perundang-undangan lainnya pun sudah dilaksanakan oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) melalui Direktorat Jenderal Peraturan Perundang- undangan.16 Mari kita pikirkan jika seandainya terdapat Pusat Legislasi Nasional, bentuknya akan seperti apa? Apakah badan tersebut merupakan komisi independen17 yang berarti memiliki independensi seperti KPK sehingga independen dari presiden atau berada di bawah kementerian tertentu? Jika seandainya Pusat Legislasi Nasional ini adalah komisi independen sebagaimana dijelaskan oleh Bruce Ackerman, tentu hal ini menjadi aneh karena kewenangan untuk mengharmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada adalah kewenangan eksekutif, yaitu Presiden. Jika seandainya diambil oleh komisi ini, maka tentu menjadi tidak logis karena komisi

13 Baca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 137/PUU-XIII/2015 dan No. 56/PUU-XIV/2016

14 Baca Pasal 245 UU Pemda. Baca pula Pasal 1 angka 44 UU Pemda yang menyatakan bahwa menteri yang disebut dalam undang-undang ini adalah Menteri Dalam Negeri.

15 Indra Perwira, “Konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, Nomor 3, Tahun 2015, hlm. 441.

16 Pasal 11 Peraturan Presiden (Perpres) No. 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan HAM (Perpres Kemenkumham)

17 Bruce Ackerman, “The New Separation of Power”, Harvard Law Review, Volume 113, Number 3, Januari 2000, hlm. 718.

tersebut akan independen dari presiden. Kemudian, jika Pusat Legislasi Nasional di bawah kementerian, maka paling logis berada di dalam Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Jika seandainya berada di bawah Menkumham dan menjadi bagian dari Kemenkumham, lalu apa perbedaan badan ini dengan Ditjen Peraturan Perundang-undangan? Jika seandainya hanya berganti nama atau nomenklatur, tentu menjadi wacana yang sia-sia belaka.

  • Terkait Pemberantasan Korupsi

Berkaitan dengan pemberantasan korupsi, sebenarnya tidak ada gagasan baru yang dikeluarkan oleh Jokowi dan Ma’ruf Amin. Gagasan yang disampaikan Jokowi seperti perampingan birokrasi, merekrut putra-putri terbaik serta mutasi dan promosi sesuai dengan kompetensi, integritas, dan rekam jejak (merit system), serta pengawasan internal dan eksternal yang kuat sebenarnya sudah menjadi wacana sejak lama.18 Justru sesuatu yang baru seperti pengesahan RUU Perampasan Aset atau pemberian pengamanan yang lebih kepada komisioner dan penyidik KPK sama sekali tidak diangkat.

Berkaitan dengan RUU Perampasan Aset misalnya, permasalahan korupsi tidak hanya berkaitan soal bagaimana menghukum si pelaku, tapi bagaimana caranya agar aset negara dapat dikembalikan. Dalam praktik, permasalahan perampasan aset terjadi ketika penuntutan telah kehilangan subjek yang dituntutnya, yaitu ketika tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya; atau terdakwanya diputus lepas dari segala tuntutan hukum.19 Oleh karena itu, dibutuhkan suatu cara agar aset tersebut dapat kembali kepada negara yaitu dengan cara perampasan aset tanpa harus melalui proses pemidanaan pelaku (non- conviction based asset forfeiture) dengan adanya mekanisme melalui putusan pengadilan perdata.20

Selain itu, para paslon, termasuk Jokowi juga tidak mengangkat isu mengenai koordinasi kepolisian, kejaksaan, dan KPK dalam pemberantasan korupsi. Hal ini memang merupakan isu lama, tapi tentu gagasan teknis yang mendalam agar koordinasi dapat berjalan efektif menjadi sesuatu yang sangat penting untuk pemberantasan korupsi yang lebih maksimal.

  • Terkait Hak Asasi Manusia (HAM)

Berkaitan dengan HAM, Jokowi menitikberatkan HAM pada konteks HAM Generasi Kedua (ekonomi, sosial, dan budaya). Oleh karena hal itu, gagasan yang dibawa Jokowi sangat sedikit membahas bagaimana hak sipil dan politik agar tidak terlanggar. Tentu hal ini semakin menegaskan kajian dari BEM Kema Unpad sebelumnya bahwa prioritas Jokowi lebih diberatkan kepada ekonomi dan menjadikan sektor nonekonomi sebagai sesuatu yang sekunder.21

Akan tetapi, hal yang perlu diapresiasi dari Jokowi, walau ini bukan gagasan, tetapi sesuatu yang telah ada. Dalam pemerintahan Jokowi telah dibentuk UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Tentu hal ini akan sangat membantu para penyandang disabilitas untuk berkembang di Indonesia. Selain itu juga, dalam hal gender, seperti yang telah dinyatakan oleh Jokowi, pengangkatan sembilan menteri perempuan telah dilaksanakan olehnya. Hal ini, terlepas dari adanya Merit System, tentu merupakan sesuatu yang baik karena telah memperhatikan affirmative action bagi perempuan.

Namun, terkait apakah dengan adanya sembilan menteri perempuan ini telah membangkitkan kualitas perempuan di Indonesia atau tidak, tentu perlu penelitian lebih lanjut. Jangan sampai adanya perempuan di pemerintahan atau di lembaga legislatif hanya menjadi sebuah formalitas belaka tanpa disertai dengan adanya kebijakan-kebijakan yang pro terhadap perempuan.

  • Terkait Pemberantasan Terorisme

Dalam hal terorisme, usulan yang dibawa oleh Jokowi dan Ma’ruf Amin adalah melalui deradikalisasi. Pertanyaannya, selain usulan ini bukan merupakan sesuatu yang baru, instrumen hukum apa yang akan digunakan untuk melakukan deradikalisasi tersebut ke depan? Jika seandainya deradikalisasi dilakukan melalui lembaga pemasyarakatan misalnya (sesuai mekanisme saat ini), hal tersebut masih belum efektif.

Hal tersebut terbukti dengan adanya penyanderaan anggota-anggota kepolisian oleh narapidana (napi) terorisme di tempat penahanan yang ada di Markas Komando Brimob.22Dari adanya peristiwa ini, dapat terlihat bahwa deradikalisasi melalui penjara atau lembaga pemasyarakatan sudah cukup efektif untuk memberantas paham-paham radikal dari para narapidana atau mantan narapidana.

B.   Gagasan Prabowo-Sandiaga Uno

  • Terkait Hukum

Dalam konteks hukum, sesuai dengan pertanyaan dari panelis berkaitan dengan tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan yang ada, Prabowo-Sandi menggagas agar Badan Pembinaan Hukum Nasional diperkuat dengan para pakar hukum terbaik agar dapat mengharmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada. Apakah itu efektif?

Jika menilik kepada Perpres No. 44 Tahun 2015, kewenangan untuk melaksanakan harmonisasi peraturan perundang-undangan pada dasarnya berada pada Ditjen Peraturan Perundang-Undangan.23 Berbeda dengan Ditjen Peraturan Perundang-undangan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundangundangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) bertugas melaksanakan pembinaan hukum nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tugas tersebut diselenggarakan melalui berbagai fungsi yang diberikan Perpres, yaitu:24

  1. penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran di bidang pembinaan hukum nasional;
  2. pelaksanaan analisa dan evaluasi hukum, perencanaan hukum, penyuluhan dan bantuan hukum, serta dokumentasi dan jaringan informasi hukum;
  3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan analisa dan evaluasi hukum, perencanaan hukum, penyuluhan dan bantuan hukum, serta dokumentasi dan jaringan informasi hukum;
  4. pelaksanaan administrasi Badan Pembinaan Hukum Nasional; dan
  5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Artinya, walaupun BPHN memang melaksanakan pembinaan hukum nasional, Prabowo-Sandi seharusnya juga memperhatikan Ditjen Peraturan Perundang-undangan yang memang memiliki tupoksi untuk melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada.

Berkaitan dengan pakar hukum terbaik nasional, sebenarnya baik BPHN atau pun Ditjen Peraturan Perundang-undangan sudah diisi dengan ahli-ahli hukum terbaik. Misalnya, BPHN saat ini diketuai oleh Mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Prof. Dr. H. Benny Rianto, S. H., M. Hum., C. N.25 Lalu, sebelum Prof. Benny, BPHN juga dikepalai oleh Prof. Enny Nurbaningsih, S. H.,M. Hum., salah satu dari sembilan Hakim Konstitusi saat ini.26 Untuk Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, saat ini dipimpin oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Peraturan Perundang- undangan, Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S. H., M. Hum., Mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.27 Artinya, sebenarnya kedua badan tersebut sudah dipimpin oleh para ahli hukum terbaik. Lalu, mengapa peraturan perundang-undangan masih tumpang tindih? Hal ini tidak terlepas kurangnya aparatur-aparatur daerah yang ahli dalam bidang hukum. Selain itu, harus diakui pula bahwa peraturan perundang-undangan yang begitu banyak juga menjadi alasan sulitnya harmonisasi peraturan perundang-undangan karena saat pembuatan peraturan akan sangat mungkin ada landasan-landasan hukum tertentu yang terlewatkan.

  • Terkait Pemberantasan Korupsi

Gagasan yang disampaikan Prabowo-Sandi berkaitan dengan hal ini adalah adanya memperbaiki kualitas hidup para birokrat dengan menaikan penghasilan mereka agar korupsi dapat diminimalisir. Apakah hal tersebut realistis untuk menghilangkan korupsi?

Jika kita melihat saat ini, berdasarkan Surat Edaran Setjen DPR RI No. KU.00/9414/DPR RI/XII/2010 dan Surat Menteri Keuangan No. S-520/MK.02/2015, penghasilan anggota DPR saat ini (gaji dan tunjangan) bisa mencapai 54 juta rupiah per bulan.28 Hal itu belum termasuk biaya perjalanan dan pemeliharaan rumah dinas.29 Selain itu, untuk hakim, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2012, penghasilan (gaji dan tunjangan) hakim paling rendah mencapai 10 juta rupiah dan tertinggi (hakim di tingkat banding) mencapai 44 juta rupiah.30 Lalu, untuk Hakim Agung dan Hakim Konstitusi (Hakim yang berada pada tingkat Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi) memiliki penghasilan (gaji dan tunjangan) mencapai 76 juta rupiah lebih (terendah) hingga 126 juta rupiah lebih (tertinggi, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi).31

Dilihat dari data tersebut, gaji untuk para pejabat negara ini sudah sangat besar. Namun, kita mengetahui betul bahwa hingga saat ini anggota DPR dan hakim masih banyak yang terjerat korupsi. Hal itu belum lagi ditambah pejabat-pejabat lain mulai dari anggota DPRD, Bupati, Walikota, Gubernur, jaksa, hingga polisi. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan, penghasilan yang besar tidak menjamin akan menghilangkan hasrat para pejabat untuk melakukan korupsi. Bahkan, Indonesia saat ini masih menempati peringkat 96 dari 180 negara (turun enam peringkat dibandingkan indeks persepsi korupsi 2016) di dunia dalam indeks persepsi korupsi tahun 2017 menurut Transparency International.32

Lalu, kebijakan Prabowo-Sandi yang lain adalah memberikan sanksi berat kepada koruptor, yaitu, ditempatkan di pulau terpencil. Apakah ini tepat? Dalam memberikan pemidanaan seseorang atau mencabut hak seseorang, dalam hukum, tidak dapat dilakukan dengan semena-mena, melainkan haruslah dengan hukuman yang proporsional. Selain itu, tujuan pemidanaan kita saat ini pada dasarnya bukan hanya untuk memberikan nestapa, tapi juga untuk merehabilitasi orang33 agar dapat dimasyarakatkan sehingga ketika telah keluar dari lembaga pemasyarakatan, bisa menjadi bagian dari masyarakat seutuhnya kembali.

Oleh karena itu, tentu tidak tepat ketika akhirnya terpidana korupsi dihukum dengan ditaruh di pulau terpencil. Hal ini karena terpidana korupsi tidak memiliki masalah dalam hal keamanan dan ketertiban publik sehingga harus benar-benar dijauhkan dari masyarakat banyak. Lembaga pemasyarakatan sudah cukup untuk itu. Yang diperlukan adalah bagaimana cara presiden (melalui Kemenkumham) membenahi lembaga pemasyarakatan yang ada agar benar-benar dapat merehabilitasi terpidana, bukan justru membuat terpidana merasa tidak dihukum dengan diberi fasilitas-fasilitas mewah untuk terpidana tertentu saja. Justru, pemberian pemidanaan kepada narapidana korupsi haruslah sesuai dengan kejahatannya. Karena terpidana korupsi melakukan kejahatan yang terkait dengan jabatan tertentu (karena korupsi pastilah dilakukan oleh seorang pejabat negara sesuai dengan UU Tipikor34), maka seharusnya seorang yang telah melakukan korupsi tersebut dijauhkan dari jabatan negara yang ada. Hal ini sesuai dengan KUHP yang menyediakan sarana berupa pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu dan juga berdasarkan Putusan Pengadilan HAM Eropa yang menyatakan bahwa pencabutan hak politik (untuk memilih dan dipilih) dapat dicabut dengan syarat: a) diatur oleh hukum, b) harus proporsional, c) berdasarkan alasan ketidakmampuan mental dan tindak pidana serius, dan d) berdasarkan putusan pengadilan.35 Artinya, seorang terpidana korupsi, yang telah melanggar hak ekonomi secara luas bagi bangsa dan negara, seharusnya dapat dijauhkan dari jabatan yang digunakannya untuk melaksanakan kejahatan dengan putusan pengadilan. Itulah solusi yang seharusnya digunakan untuk memberikan rasa takut kepada koruptor agar tidak melaksanakan korupsi karena seorang pejabat biasanya sulit untuk mencari pekerjaan lain selain pekerjaan dalam suatu jabatan negara.

  • Terkait Hak Asasi Manusia (HAM)

Dalam permasalahan HAM, sama seperti Jokowi, tidak banyak yang digagas oleh Prabowo-Sandi. Gagasan-gagasan Prabowo yang berbicara soal disabilitas misalnya, sebenarnya sudah diakomodasi saat ini dengan adanya UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Oleh karena itu, dalam konteks hukum, maka telah ada hukum yang memfasilitas kebutuhan penyandang disabilitas. Seharusnya, Prabowo-Sandi menjelaskan kelemahan dari UU ini dan bagaimana proposal mereka untuk memperbaiki itu. Jika tidak ada, maka tidak ada perbedaan antara petahana dengan mereka.

Selain itu, keseteraan gender yang digagas Prabowo harus lah diuji betul. Seperti yang dikatakan Jokowi berkaitan dengan kepengurusan Gerindra yang sangat sedikit pimpinannya diisi oleh perempuan, hal tersebut harus menjadi bagaimana Prabowo memperhatikan affirmative action nantinya dalam penyelenggaraan pemerintahan.

  • Terkait Pemberantasan Terorisme

Kembali sama dengan Jokowi, Prabowo menekankan deradikalisasi. Lalu, program deradikalisasi yang dicanangkan pun masih belum jelas. Dalam debat tersebut, Prabowo menyatakan bahwa deradikalisasi akan dilakukan melalui pesantren dan guru-guru dengan (kembali) peningkatan dana dalam pendidikan bagi pesantren dan sekolah.

Pertanyaannya, utamanya dalam hal deradikalisasi melalui pesantren, sejauh apa pemerintah bisa mengintervensi? Apakah pesantren dapat diintervensi kurikulumnya? Atau seperti apa? Hal ini lah yang harus diperhatikan betul. Karena pesantren banyak sekali yang masih berbasis pendidikan nonformal yang akhirnya akan menyulitkan pemerintah tersendiri untuk menerapkan berbagai kurikulum kepada pesantren-pesantren tersebut.

C. Penutup

Debat presiden dan wakil presiden pekan lalu menunjukan bagaimana kualitas dari pemahaman hukum masing-masing paslon presiden dan wakil presiden. Gagasan-gagasan yang dianggap kurang realistis hingga seringkali melencengnya perdebatan ke isu lain (utamanya isu ekonomi) menunjukan ketidaksiapan para paslon serta kurangnya concern para paslon mengenai isu hukum. Hal ini ditambah lagi, jika dilihat dari track record para paslon (utamanya kedua calon presiden) yang memang tidak ramah HAM, haruslah menjadi perhatian utama bagi kita semua.

Berdasarkan kajian yang telah dipublikasikan sebelumnya dan juga gagasan yang diberikan para calon, sebagai masyarakat, kita semua, Warga Negara Indonesia, khususnya Keluarga Mahasiswa Unpad, perlu memerhatikan betul-betul gagasan terkait kebijakan hukum yang ditawarkan oleh kedua paslon. Disamping tentu saja, kebijakan ekonomi keduanya. Hal ini tidak lain karena jika hukum tidak berjalan dengan semestinya, dengan keadaan ekonomi sebaik apapun, tidak akan tercipta kehidupan yang diliputi rasa aman dan nyaman, seperti di masa Orde Baru yang lalu. Kita harus melakukan pengawalan terhadap gagasan yang ditawarkan, bahwa kebijakan hukum yang disodorkan harus selalu berorientasi pada kebutuhan masyarakat, memenuhi aspek-aspek HAM, serta mengakomodasi kepentingan minoritas. Tanpa hal tersebut, sulit bagi Indonesia untuk menjadi negara dengan tingkat kualitas demokrasi yang baik.

Daftar Pustaka

Buku dan Paper

BEM Kema Unpad Kabinet Mahakarya. “Hukum dan HAM sebagai Penentu Kualitas Demokrasi di Indonesia: Pedulikah Kedua Pasangan Calon?”. Dipublikasi melalui Official Account Kema Unpad, dapat diakses di bit.ly/KajianPilpresHukumDanHAM.

Bruce Ackerman. “The New Separation of Power”. Harvard Law Review. Volume 113. Number 3.

Januari 2000.

C. F. Strong diterjemahkan oleh Derta Sri Widowatie. Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk (Modern Political Constitutions: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form). Cetakan ke-10. Bandung: Nusa Media. 2015.

Indra Perwira. “Konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum. Volume 2. Nomor 3. Tahun 2015.

Jimly Asshiddiqie. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II. Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. 2006.

Mindia Vashakmadze. “The Role of The Military in Elections”. Working Paper No. 159. Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces. 2005.

Muladi dan Barda Nawawi Aried. Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: Alumni. 1984. Refki Saputra. “Tentang Penerapan Perampasan Aset Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset

Forfeiture) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia”. Jurnal Integritas. Volume 3. Nomor 1. Maret 2017.

Robert Neal Webner. “The Intersession Pocket Veto and the Executive-Legislative Balance of Powers”.

Georgetown Law Journal. Georgetown University. Wahington. April. 1985.

Transparency International. “Corruption Perception Index 2017”. 2018.

Website

Afriani     Susanti.     “Banyak     Artis     Hingga     Menteri     Nyaleg,     Ini      Rincian     Anggota     DPR”. www.idntimes.com/news/indonesia/amp/afrianisusanti/banyak-artis-hingga-menteri- nyaleg-ini-rincian-gaji-anggota-dpr. Diakses pada Senin, 21 Januari 2019, pukul 06.10 WIB.

Badan Pembinaan Hukum Nasional. “Profil Pejabat”. bphn.go.id/readinfo/main_officer. Diakses pada Minggu, 20 Januari 2019, pukul 05.30 WIB.

CNN     Indonesia.    “Amunisi     Serangan    Balik     Jokowi    Berujung     Blunder     untuk    Prabowo”. www.cnnindonesia.com/nasional/20190118113244-32-361880/amunisi-serangan-balik- jokowi-berujung-blunder-untuk-prabowo. Diakses pada Jumat, 18 Januari 2018, pukul 20.45 WIB.

Feri       Agus.       “Pansel       Hakim        MK       Bakal        Cecar       Kepala       BPHN       soal        RKUHP”, www.cnnindonesia.com/nasional/20180710033004-12-312848/pansel-hakim-mk-bakal- cecar-kepala-bphn-soal-rkuhp. Diakses pada Senin, 20 Januari 2019, pukul 05.35 WIB.

Fitria     Chusna     Farisa.     “Ini     Jadwal     Debat     Pilpres     2019,      dari     Tanggal     Hingga     Tema”. nasional.kompas.com/read/2018/12/19/17590871/ini-jadwal-debat-pilpres-2019-dari- tanggal-hingga-tema. Diakses pada Jumat, 18 Januari 2019, pukul 20.31 WIB.

Indonesia     Corruption      Watch.      “7      Catatan      Debat      Capres      Terkait      Isu      Antikorupsi”.

www.instagram.com/p/Bs2FJL3lsOr/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=8x75cm13t6do.

Diakses pada Sabtu, 19 Januari 2019, pukul 13.14 WIB.

Najwa Shihab. “Agar Debat Berikutnya Lebih Bermutu dan Tidak Hambar”. www.tirto.id/agar-debat- berikutnya-lebih-bermutu-dan-tidak-hambar-deGH.Diakses pada Jumat, 18 Januari 2018, pukul 20.39 WIB.

Rakhmat Nur Hakim. “Kronologi Operasi Penanggulangan Penyanderaan di Mako Brimob”. nasional.kompas.com/read/2018/05/10/10492751/kronologi-operasi-penanggulangan- penyanderaan-di-mako-brimob. Diakses pada Minggu, 20 Januari 2019, pukul 15.35 WIB.

Tribunnews. “Kementerian Hukum dan HAM Enggan Proses Peraturan yang Melarang Eks Narapidana Korupsi Jadi Caleg”. jakarta.tribunnews.com/amp/2018/06/11/kementerian-hukum-dan- ham-enggan-proses-peraturan-yang-melarang-eks-narapidana-korupsi-jadi-caleg.Diakses pada Senin, 21 Januari 2019, pukul 05.45 WIB.

Dokumen Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2014 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Agung dan Hakim Konstitusi.

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan HAM. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 137/PUU-XIII/2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 56/PUU-XIV/2016. Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana.

Leave a Reply