Arah Konsep Ideologi, Pemerintahan, Hubungan Internasional dan Keamanan di Mata Calon Presiden Indonesia

Share on facebook
Share on twitter

A. Pendahuluan

Debat Pilpres sesi ketiga yang akan diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2019. Debat kali ini akan mengangkat empat tema, yaitu Ideologi, Pemerintahan, Hubungan Internasional dan Keamanan. Debat kali ini pun akan dilaksanakan di Hotel Shangri-La Jakarta dan hanya dihadiri oleh para Calon Presiden saja dari kedua calon, yaitu Joko widodo dan Prabowo Subianto.1 Debat keempat ini menjadi sangat menarik, selain hanya dilakukan oleh kedua Calon Presiden lagi saja, tema yang diangkat menyangkut segala aspek yang berhubungan dengan konsep dasar negara Indonesia. Melihat itu, Departemen Kajian Strategis telah melakukan pengkajian terhadap keempat isu yang menjadi tema debat kali ini dan bagaimana persiapan kedua calon pada visi-misi yang  diajukan. Serta berharap kajian ini dapat terjawab takkala debat capres dilaksanakan, terlebih hitungan hari telah mendekati waktu pelaksanaan Pemilu dan diharapkan pemilih dapat menentukan secara objektif.

B. Pembahasan dan Analisis

  1. Ideologi

Sejak Indonesia memasuki pasca reformasi maka sejak saat itulah falsafahnya berubah dari negara totaliter menjadi negara demokrasi. Tak hanya itu, ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi telah mengakibatkan perubahan orientasi dari dekolonisasi kepada demokratisasi. Salah satu tujuan dari dekolonisasi adalah untuk mempengaruhi pembentukan ideologi dan identitas nasional yang lebih berakar pada tradisi. Dengan semangat dekolonisasi, para pendiri negara melakukan rekonstruksi tradisi rakyat Indonesia ke dalam ideologi dan konstitusi Indonesia agar memiliki identitas nasional yang berbeda dengan negara kolonial. Rekonstruksi tersebut bernama Pancasila.

Negara Indonesia telah memiliki suatu ideologi negara bernama Pancasila. Pancasila menurut Darmodhiharjo (1991:230), yaitu: Pancasila merupakan “lima dasar atau lima asas adalah nama dari Dasar Negara Republik Indonesia”. Istilah pancasila sudah dikenal sejak jaman Majapahit pada abad XIV, yaitu terdapat dalam buku Negarakertagama karangan Prapanca dan buku Sutasoma karangan Tantular2. Pancasila sebagai ideologi bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Dengan kata lain, seluruh tatanan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia menggunakan pancasila sebagai dasar moral atau norma dan tolak ukur tentang baik buruk dan benar. Pancasila merupakan jiwa seluruh rakyat Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia dan pancasila menjadi tujuan hidup bangsa Indonesia.

Kita sebagai bangsa yang terdiri dari berbagai suku, etnis dan ras bersatu dalam kesatuan dan hidup rukun dengan berdampingan. Para founding fathers kita telah menetapkan bahwa untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia dan segenap tumpah darah Indonesia maka dibentuklah pemerintahan negara Indonesia sesuai dengan yang termaktub didalam Pembukaan UUD 1945. Didalam UUD 1945 itu sendiri pun terdapat Pancasila. Itu berarti dasar negara dan orientasi negara kita berlandaskan dengan Pancasila.

Selama 4 tahun terakhir, Pemerintahan Jokowi-Jk telah melakukan banyak kebijakan dalam menjaga keutuhan dan ideologi bangsa. Banyak problematika yang dihadapi dan banyak pula langkah untuk dicarikan solusi. Salah satu cara pemerintah Jokowi dalam menjaga keutuhan bangsa dengan membentuk BPIP. Kepala Badan Pengarah Ideologi Pembinaan Pancasila ( BPIP) Yudi Latief menyebut sejumlah masalah yang menyebabkan pemahaman Pancasila mulai luntur dari kehidupan bangsa saat ini diantaranya Fragmentasi social di mana unsur-unsur politik identitas primordialisme kembali meruyak ke ruang public. Isu kesenjangan social. Perhatian terhadap masalah persatuan dan keadilan dalam rangka memperingati hari Kesaktian Pancasila harus berjalan beriringan. Maraknya ekstremisme di ruang publik akibat lemahnya membumikan praktik ideologi3.

Dibalik semua permasalahan tersebut pemerintah telah membuat berbagai solusi seperti melakukan revitalisasi dan reaktualisasi pemahaman terhadap Pancasila. Kemudian, mengembangkan nilai kerukunan di tengah masyarakat melalui penumbuhan nilai kewarganegaraan berbasis nilai-nilai Pancasila. Mendorong terwujudnya keadilan sosial melalui perumusan sistem ekonomi dan pembangunan berbasis nilai-nilai Pancasila. Selain itu, langkah yang dilakukan lembaga BPIP adalah menguatkan internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam produk perundang-undangan dan kebijakan publik.

Dibalik maksud dan tujuan pemerintah dalam menjaga ideologi bangsa. Terdapat berbagai kritik terhadap cara pemerintah di dalam mengambil tindakan. Dimulai dari terbentuknya BPIP hingga pembubaran Ormas Hizbut Tahrir Indonesia. Berikut kajian dan penjabaran terhadap 2 kebijakan tersebut;

Urgensi dan esensi dari terbentuknya BPIP?

Polemik bertalian dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), ramai diperbincangkan usai Jokowi menandatangani Perpres Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas lainnya bagi Pimpinan, Pejabat, dan Pegawai BPIP4. BPIP dibuat dan dibentuk dikarenakan ada hasil survei yang menyebut 9 persen rakyat Indonesia tidak setuju dengan ideologi negara yaitu Pancasila. Menurut salah satu anggota

BPIP, yaitu Mahfud Md, meski kecil presentasinya itu dapat merusak negara5. jumlah tersebut berkembang karena masih ada orang yang tidak tahu nilai Pancasila. Untuk mengatasi hak tersebut, dibentuklah BPIP sebagai unit yang membantu presiden terkait ideologi.

Perpres tersebut menimbulkan perdebatan. Pasalnya, Perpres tersebut dibuat tidak dengan persiapan dan perencanaan yang matang. Akibatnya, bertentangan dengan UU yang lainnya. Anggota dewan pengarah dan kepala BPIP yang mendapatkan hak keuangan pengangkatannya tidak melalui seleksi. Sedangkan hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Tak hanya berbenturan dengan UU saja, gaji dari para anggota dan kepala BPIP pun terbilang fantastis. Ada yang menganggapnya wajar, namun tidak sedikit yang menilainya sebagai pemborosan. Kisaran angka Rp 36 juta sampai Rp 100 juta lebih, yang bakal didapat staf khusus sampai ketua dewan pengarah BPIP menjadi sorotan karena angkanya dianggap fantastis.

Lebih Parahnya lagi, dari sekian petinggi BPIP, Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri menjadi figur paling menyita perhatian karena menerima gaji paling besar, yaitu Rp 100 juta lebih, melebihi pendapatan presiden dan wakil presiden.

Ada beberapa hal yang perlu kita soroti dan garis bawahi tentang efektifitas dari Lembaga yang baru berumur satu tahun ini. Pertama, masalah anggaran yang dialokasikan berupa gaji terhadap anggota yang sudah masuk dalam kategori pemborosan. Apalagi gaji tersebut melebihi ketimpangan cukup jauh dibandingkan dengan gaji pejabat-pejabat lembaga negara lain, termasuk menteri, atau bahkan hakim agung, hakim Mahkamah Kostitusi, dan Presiden sendiri.

Kedua, seberapa pentingkah keberadaan BPIP ini perlu dibentuk. Urgensi pembentukan BPIP ini pun masih perlu dipertanyakan. Jangan sampai lembaga negara yang dibentuk baik yang bersifat struktural maupun non-struktural di kemudian hari dibubarkan oleh pergantian rezim pada pemerintahan berikutnya karena dianggap tidak efisien.

Ketiga, efektifitas BPIP masih diragukan. Kenapa demikian? 23 lembaga negara yang pernah dibubarkan Presiden Jokowi adalah lembaga yang dinilai tidak efektif karena sebagian besar tumpang tindih dengan kementerian lain sehingga hanya berujung pada pemborosan keuangan negara. Tujuan lembaga BPIP ini dibentuk adalah dalam rangka menegakkan dan mengimplementasikan nilai-nilai pancasila bagi seluruh penyelenggara negara, komponen bangsa, dan warna negara Indonesia.

Dibalik itu semua para yang menjadi persoalan terbesarnya adalah bagaimana cara mengukur tingkat keberhasilan dari lembaga ini. Atau jangan-jangan ini adalah ajang bagi-bagi kekuasaan dan jabatan dengan memanfaatkan momentum redikalisme dan terorisme.

  1. Pembubaran HTI

Hizbut Tahrir Indonesia atau biasa disebut HTI resmi dibubarkan pada tanggal 19 Juli 2017.9 Pencabutan status badan hukum dilakukan sebagai tindaklanjut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 yang mengubah UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan10. Pembubaran tersebut terjadi atas dasar pertimbangan.

HTI dinilai tidak menjalankan asas, ciri dan sifat ormas yang termaktub dalam Undang- undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas), yaitu bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945″. HTI disebut mendakwahkan doktrin negara berbasis kekhilafahan kepada para pengikutnya. Selain itu, HTI dianggap berpotensi menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta membahayakan NKRI.

Pembubaran ini menimbulkan konflik di kalangan masyarakat. Pasalnya, pembubaran ormas yang seharusnya menunggu kepastian dari putusan pengadilan justru tidak dilakukan. Ditambah pembubaran tersebut dilakukan sebelum ada keputusan pengadilan. Menarik untuk dikaji lebih jauh Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan memberikan kewenangan terhadap Menteri Hukum dan HAM untuk “melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum” terhadap ormas yang “menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila”.

Lebih jauh, putusan pengadilan yang disyaratkan untuk membubarkan ormas sebagaimana dicantumkan pada Pasal 68 UU Ormas tahun 2013 telah dihapus dalam Perppu ini. Artinya, pemerintah tak lagi memerlukan pengadilan untuk membubarkan ormas11.

2. Pemerintahan

Pemerintahan merupakan hal yang sangat penting mengingat berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Pemerintahan dan pemerintah kedua berasa dari kata perintah yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan suruhan, komando dan aturan dari pihak atas yang harus dilakukan. Sedangkan J.A Corry seperti yang dikutif Muchtar Affandi (1982), menyatakan bahwa pemerintah merupakan pengejawantahan yang kongkret dari negara yang terdiri dari badan-badan dan orang-orang yang melaksanakan tujuan tujuan negara. Dengan demikian maka pemerintahan berbicara mengenai bagaimana organisasi negara mampu melaksanakan aktivitas negara untuk mendapatkan tujuannya.12 Indonesia memiliki corak pemerintahan yang demokratis. Tertuang dalam pasal 1 (2) Undang-undang Dasar (UUD) 1945 bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar.13 Dengan adanya kadaulatan rakyat maka rakyatlah yang akan menentukan bagaimana pemerintahan Indonesia. Rakyat akan terlindungi hak haknya karena peraturan akan di bentuk dengan kehendak rakyat. Namun akan menjadi suatu bumerang ketika rakyat tidak mampu menyampaikan kehendaknya kepada pemerintah. Pemerintahan hanya akan berjalan sewenang-wenang dengan tidak terpenuhinya hak rakyat oleh pemerintah. Jika tingkat demokrasi Indonesia tinggi maka nilai kedaulatan pun tinggi dan bisa sampai diartikan kedaulatan Indonesia memiliki kualitas yang baik. Sebaliknya, rendahnya nilai demokrasi akan menunjukan kedaulatan yang buruk.

Dalam era Jokowi Demokrasi Indonesia yang di riset oleh Economist Intelligence Unit yang merupakan the world leader in global business intelligence yang memiliki riset juga terhadap pemerintahan.14 Tahun 2014 Index Democracy Indonesia berada pada urutan 49 dengan skor 6.9515. Data tersebut menunjukan Indonesia berada dalam kondisi demokrasi yang buruk, mengingat bahwa dalam peringkat dunia negara Norway di peringkat satu mendapat skor 9.93 yang hampir menyentuh nilai sempurna.16 Korea Selatan yang merdeka 15 Agustus 1945 bahkan ada di peringkat yang baik yaitu dengan skor 8.06.17 Tahun 2018 Indonesia berada  pada tingkat 65 dengan skor 6.39. Peringkat yang naik ternyata mengindikasikan adanya penurunan nilai demokrasi.18

Data tersebut berbeda dengan data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dimana skor yang dimiliki sebesar 73,04 dan tahun 2017 mendapat skor 72,11.19 Dengan demikiran dikatakan bahwa demokrasi Indonesia mengalami kemajuan. Perbedaan tersebut menjadi ambigu apakah demokrasi Indonesia membaik atau tidak.

Pada faktanya berdasar pada Keterangan Pers Nomor : 021/Humas-KH/X/2018 yang di rilis oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), kasus pelanggaran terhadap hak warga negara khususnya pada pelanggaran ham berat masih belum di selesaikan, bahkan dalam kurun waktu 2017-2018 ada tiga kasus pelanggaran ham berat.20 Dalam persoalan kebebasan berpendapat pun ada yang di langgar hak nya dan belum lagi mengenai kasus ditangkapnya Robertus Robert yang hak berpendapatnya telah dilanggar karena telah menyuarakan Dwifungsi TNI. Dengan banyaknya pelanggaran hak rakyat berarti mengindikasikan demokrasi Indonesia yang buruk. Jika demokrasi Indonesia buruk maka menggambarkan penyelenggaraan negara oleh pemerintah yang berdasar kedaulatan rakyat justru menunjukan dilanggarnya hak rakyat, maka pemerintahan justru memiliki nilai buruk dalam penyelenggaraan negara.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih Indonesia nampaknya tidak berjalan dengan baik. Tahun 2014 – 2018 tercatat 132 anggota DPR dan DPRD terjerat korupsi.21 Seharusnya pemerintahan berjalan dengan bersih. Jika data korupsi masih banyak maka tata pemerintahan Indonesia masih buruk karena para pemerintah yang menduduki jabatan masih belum mampu mengoptimalkan posisinya untuk melayani masyarakat. Tahun 2014 Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Profesi/Jabatan tercatat 61 kasus dan tahun 2018 tercatat 129 kasus.22 Dengan banyaknya kasus korupsi menggambarkan tata pemerintahan yang haus akan kekuasaan, dengan demikian pemerintahan yang harusnya dapat melayani publik justru tidak mampu, uang rakyat yang harusnya di kelola dengan baik justru diambil untuk kepentingan pribadi sehingga merugikan negara dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Tata pemerintahan dapat terlihat dari berbagai aspek, kondisi ekonomi Indonesia yang naik turun pun menggambarkan pemerintahan Indonesia. Jika melihat Indonesia sebagai negara hukum yang mengartikan para aparatur negara harus tunduk pada hukum maka akan menggambarkan pemerintahan yang baik yakni dengan dijalankannya aturan aturan. Tetapi pada kenyataannya indeks negara hukum Indonesia tahun 2017 adalah 5,85 dengan kenaikan 0,54 poin dari tahun 2016 5,31 poin.23

Data data diatas menunjukan gagalnya program jokowi-jk dalam membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.24

Tata pemerintahan juga ditunjukan seperti yang ada dalam kajian kajian BEM Kema  Unpad sebeumnya, dapat dilihat dari infrastuktur, pangan, pendidikan, dll.

Dalam visi misi Jokowi-Amin dalam hal pemerintahan akan membangun pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Hal tersebut akan diwujudkan dengan aktualisasi Demokrasi Pancasila, Mengembangkan Aparatur Sipil Negara yang Profesional, Reformasi Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Akuntabilitas Birokrasi, Reformasi Kelembagaan Birokrasi Yang Efektif dan Efisien, Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan Reformasi Pelayanan Publik.25 Melihat visi misi tersebut nampaknya harus diterangkan leih konkrit. Pasalnya dalam pemerintahan Jokowi-JK masih terdapat banyak

kebocoran pemerintahan, sehingga seharusnya untuk kembali meyakinkan harus ada langkah mampu memastikan bagaimana visi misi tersebut dapat tercapai.

Dalam visi misi prabowo tidak menyebutkan fokus pada tata pemerintahan yang akan dijalankan, tetapi menunjukan bahwa pemerintahan Indonesia seharusnya dalam nilai tukar rupiah ke dollar bisa stabil, rasio pajak bisa mencapai 15.5%, cadangan devisa USD 202 M, koruspi kepala daerah bisa di cegah.26 Tidak dijelaskan langkah konkretnya seperti apa, hanya menjelaskan potensi yang mampu Indonesia raih. Tapi menunjukan potensi pemerintahan tidak berarti bisa menunjukan pemerintahan yang baik.

3. Hubungan Internasional

“…. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial….” Frasa yang tertera dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat tersebut mencerminkan tujuan Indonesia dalam hubungan internasional. Namun pada kenyataannya, bagaimana peran Indonesia dalam dunia internasional?

Indonesia boleh berbangga dengan terpilihnya kembali sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2019-2020. Sebelumnya, Indonesia pernah menjadi anggota tidak tetap DK PBB pada tahun 1973-1974, 1995-1996, dan 2007- 200827. Namun, seberapa besar peran Indonesia di PBB itu sendiri? Selama menjabat menjadi Presiden, empat kali berturut-turut Jokowi tidak menghadiri Sidang Majelis Umum PBB28. Alasannya, Jokowi absen karena ingin fokus untuk urusan dalam negeri, Asian Para Games, dan rapat tahunan International Monetary Fund (IMF) di Bali. Tentu alasan tersebut tidak cukup kuat dan seakan-akan mengesampingkan peran lainnya di kancah internasional. Memang, dalam pemerintahan Jokowi, Indonesia telah memiliki berbagai prestasi di dunia internasional seperti terpilihnya sebagai anggota tidak tetap DK PBB, keikutsertaan dalam perdamaian Afghanistan, perannya dalam upaya perdamaian dan keamanan di Afrika, serta perannya sebagai pemprakarsa pernyataan pers DK PBB mengenai aksi-aksi terorisme di Afghanistan, Filipina, Iran, India, dan Selandia Baru29. Akan tetapi, absennya Jokowi dari sidang PBB serta kurangnya interaksi Jokowi dengan para pemimpin dunia dan forum-forum dunia tetap saja menunjukkan kurangnya peran Indonesia di dunia internasional. Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Ferdinand Hutahaean pun menilai kemampuan komunikasi dan intelektualitas Jokowi masih kurang dalam hal ini30.

Salah satu yang menjadi perhatian Indonesia dan dibawakan oleh kedua paslon adalah isu mengenai kemerdekaan Palestina. Konflik Palestina dengan Israel memang belum kunjung selesai, meskipun isu tersebut berkali-kali di angkat oleh PBB. Israel mungkin telah melanggar hukum internasional. Akan tetapi Israel masih mendapatkan dukungan kuat dari Amerika Serikat dan posisi tawar Palestina masih rendah. Dalam pertemuan ke 8167 DK PBB, Nickolay Mladenov, Special Coordinator for the Middle East Peace Process dan Personal Representative of the Secretary-General to the Palestine Liberation Organization and the Palestinian Authority, bahkan mengatakan bahwa selama ini PBB hanya mengelola (managing) konflik antara Palestina dan Israel alih-alih menyelesaikannya (resolving)31. Jika PBB saja belum mampu menyelesaikan konflik tersebut bagaimana Indonesia, yang Presidennya tidak pernah menghadiri Sidang Majelis Umum PBB, menyelesaikan konflik antara Palestina dan Israel?

Usaha yang telah Indonesia lakukan untuk Palestina di antara lain adalah penandatanganan perjanjian pemberian bantuan kemanusiaan melalui United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA). Dana yang diberikan sebagai bantuan kepada Palestina ini berjumlah sebesar satu juta dolar AS32. Namun bagaimana usaha Indonesia dalam meningkatkan posisi tawar Palestina secara politik agar dapat berdiri sejajar dengan Israel dan Amerika Serikat?

Kedudukan Indonesia di DK PBB hanyalah sebagai anggota sementara. Kedudukan Indonesia di dunia internasional juga tidak sekuat negara-negara seperti Amerika Serikat atau bahkan Australia33, yang mendukung Israel. Indonesia juga bukanlah juru kunci dalam proses pendamaian Timur Tengah, yang bisa Indonesia lakukan adalah bersikeras memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan menciptakan opini publik yang mendorong penyelesaian konflik antara Israel dan Palestina.

Lalu, secara keseluruhan, dimanakah kedudukan kekuasaaan Indonesia di dunia saat ini? Berdasarkan studi yang dilakukan oleh US News, BAV Group dan Wharton School of the University of Pennsylvania, Indonesia menduduki peringkat ke 47 dari 80 negara di dunia yang termasuk ke dalam studi. Skor power Indonesia secara keseluruhan hanya 0.6 dari 10 poin, dengan komposisi sub-dimensi: kekuatan militer 0.7/10, kekuatan aliansi internasional 0.5/10, pengaruh ekonomi 0.8/10, pengaruh politik 0.6/10, dan pemimpin 0.5/1034. Untuk memperkuat kedudukannya di dunia internasional, Indonesia perlu meningkatkan perannya lagi dalam diplomasi, memaksimalkan kedudukannya sebagai anggota tidak tetap DK PBB, dan lain sebagainya. Semuanya telah tercantum dalam visi misi kedua paslon. Namun demikian perancangan visi misi dan pelaksanaanya merupakan kedua hal yang berbeda.  Jokowi kembali membawakan keterlibatan di ASEAN dan DK PBB—hal yang tidak dibawakan oleh Prabowo secara spesifik—tetapi akankah Jokowi menghadiri pertemuan internasional jika terpilih? Sementara itu, Prabowo menawarkan untuk mengaktifkan kembali peran Indonesia di dunia internasional dan smart diplomacy—but how smart would it be?

Permasalahannya adalah pencapaian dari “keterlibatan” dan “keaktifan” dapat diukur— sebagaimana yang telah dilakukan dalam pemerintahan Jokowi saat ini—melaui jumlah pertemuan internasional yang dihadiri, jumlah kursi yang diduduki Indonesia dalam lembaga internasional, serta jumlah pengajuan proposal yang disetujui oleh negara lain35. Permasalahan dari indikator-indikator ini adalah bahwa hal-hal tersebut hanya berfokus pada proses, bukan besarnya pengaruh. Bahkan, jumlah tingginya pengajuan proposal yang banyak disetujui oleh negara lain bisa jadi mencerminkan tingginya normative influence, atau kecenderungan Indonesia untuk dipengaruhi dan mengikuti norma yang ada, dalam hal ini, keinginan negara lain. Menurut suatu studi, normative inflluence Indonesia dalam hubungan diplomasi memang tinggi36 sebagaimana budayanya yang mengutamakan “perdamaian” dan kepentingan orang lain. Keterlibatan di dunia internasional bukan berarti kekuatan di dunia internasional. Indonesia mungkin telah turun dalam berbagai agenda di internasional, tetapi besarkah pengaruhnya? Bagaimana Indonesia dapat melepaskan diri dari normative influence dan justru mempengaruhi dunia? Paslon manapun yang terpilih pada nantinya perlu menguatkan kekuatan Indonesia di internasional, guna turut melaksanakan ketertiban dunia sebagaimana tertera dalam Pembukaan UUD.

4. Keamanan

Hal yang sampai saat ini masih mendapat sorotan publik mengenai masalah jaminan keamanan setiap warga negara selain penanganan terorisme adalah belum terungkapnya kasus penyiraman air keras yang menimpa Novel Baswedan–penyidik senior KPK. Peristiwa ini terjadi pada April 2017 silam saat Novel Baswedan selesai menunaikan ibadah solat subuh berjamaah dan secara tiba-tiba dua orang tidak dikenal menyiramkan air keras tepat ke wajah penyidik KPK ini hingga menyebabkan mata kiri Novel mengalami kerusakan 95%.37 Langkah yang cukup baik diambil oleh Jokowi melalui Polri dengan membentuk tim gabungan untuk menindaklanjuti perkara penyiraman air keras Novel Baswedan pada 8 Januari 2019 dibawah surat tugas Kepala Kepolisian RI bernomor Sgas 3/1.HUK.6.6/2019.38 Pembentukan tim Gabungan ini merupakan lanjutan rekomendasi dari Tim Pemantauan Proses Hukum Novel

Baswedan yang dibentuk Komnas HAM dalam rangka menjalankan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana secara bersama-sama.39

Namun, menjadi sebuah pertanyaan mengapa tindakan pembentukan tim gabungan ini baru terlaksana pada waktu yang berdekatan dengan debat pertama calon presiden (debat pertama: 17 Januari 2019) padahal pihak Kepolisian RI telah mempublikasikan sketsa wajah salah satu orang yang dicurigai sebagai pelaku penyerangan terhadap Novel pada 1 Agustus 2017 diikuti publikasi sketsa wajah pelaku kedua pada November 2017, dapat dikatakan mandek lebih dari setahun. 40 Bukankah menjadi wajar bila masyarakat berasumsi bahwa pihak pemerintah (dalam konteks ini Jokowi) tidak serius dalam penanganan kasus penyerangan ini dan juga wajar bila masyarakat berasumsi pihak petahana memanfaatkan momentum debat pertama calon presiden?

Dalam penanganan kasus ini, pihak Prabowo-Sandi menawarkan janji untuk mengungkap kasus ini pada 100 hari pertama masa kerjanya melalui pembentukan TGPF (Tim Gabungan Pencari Fakta) Novel Baswedan yang bersifat independen dan bekerja tidak bertanggung jawab pada pihak kepolisian.41 Tim ini menjadi sebuah tim independen yang bertanggung jawab langsung kepada presiden berdasarkan evaluasi atas kinerja kepolisian yang dinilai tidak serius dalam mengungkap kasus ini.42 Namun, apakah dengan solusi ini, pihak Prabowo dapat menjamin terlaksana dengan sebenar-benarnya dan kasus ini terselesaikan dengan sempurna tanpa ada hal yang ditutup-tutupi?

Keseriusan kedua pihak menangani kasus ini sangat dinanti publik mengingat terbongkarnya kasus ini akan mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menangani korupsi serta keseriusan pemerintah dalam menjamin keamanan bagi seluruh rakyat.

Terlepas dari keseriusan terhadap keamanan secara fisik, kedua belah pihak juga harus bisa memberikan solusi konkret menghadapi kriminalitas terhadap keamanan dunia maya (atau lebih dikenal dengan istilah cyber crime). Berdasarkan data Kepolisian RI, Indonesia menempati posisi tertinggi kedua kejahatan siber di dunia dengan total serangan cyber pada pertengahan tahun 2018 sebanyak 90 juta.43 Bahkan, Direktorat Cyber Mabes Polri menerima 4000an laporan kasus terkait kejahatan cyber dengan korban lebih banyak dari perusahaan.44

Dalam periode kepemimpinannya, Jokowi membentuk Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melalui Peraturan Presiden nomor 133 tahun 2017 yang bertanggung jawab langsung kepada presiden.45 BSSN mempunyai delapan fungsi, diantaranya terkait dengan identifikasi, deteksi, proteksi dan penanggulangan e-commerce, persandian, diplomasi siber, pusat manajemen krisis siber, pemulihan penanggulangan kerentanan, insiden dan/atau serangan siber.

Namun, tugas lembaga bentukannya ini dinilai saling tumpang tindih  dengan Kepolisian RI dan Kementrian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo), sehingga bila BSSN ini terus dilanjutkan, hal yang harus diperhatikan adalah batas-batas kerja yang jelas serta optimalisasi dalam koordinasi dengan Kepolisian RI dan Kemkominfo. Saling  tumpang tindihnya tugas BSSN dapat dilihat dalam hal misal mesin sensor “konten negatif” seharga Rp 200 miliar kepunyaan Kemkominfo, pekerjaan memburu ujaran kebencian akan bersinggungan dengan tugas Kemenkominfo dan Kepolisian RI. Belum lagi, memburu penjahat digital (cyber criminal) yang sudah dilakukan oleh Unit Cyber Crimes Mabes Polri, di sisi pertahanan akan bersinggungan dengan Kementerian Pertahanan yang sudah memiliki Cyber Operation Center (COC).46

Sedang, pihak Prabowo memfokuskan penyelesaian pada peningkatan keterampilan dan kemampuan Kepolisian RI untuk mengantisipasi dan mengatasi kejahatan-kejahatan baru seperti cyber crime, human trafficking, international drug trafficking, pencucian uang, dan lain sebagainya.47 Mengenai Rencana pelaksanaannya nanti, pihak Prabowo belum memberikan gambaran seperti apa program ini akan berjalan. Hal yang mungkin harus dipertimbangkan adalah kontribusi setiap elemen masyarakat tidak hanya pihak Kepolisian RI yang dituntut meningkatkan keterampilan dan kemampuan, tetapi juga mengoptimalkan peran aktif masyarakat. Hal yang kemudian harus menjadi perhatian kedua pihak dalam rencana meningkatkan keamanan dalam ruang cyber adalah konsep membangun cyber security tidak hanya berfokus pada pengembangan teknologi mandiri, tetapi diikuti dengan penentuan arah berjalannya upaya pembangunan cyber security.

DAFTAR REFERENSI

A. Buku dan Jurnal

Dede Mariana, Caroline Paskarina, Neneng Yani Yuningsih, 2007, Buku Materi Pokok Universitas Terbuka: Perbandingan Pemerintahan, Jakarta: Universitas Terbuka Jakarta

The Economist Intelligence Unit, 2015, Democracy Index 2014 Democracy and its discontents A report from The Economist Intelligence Unit

B. Website

Berniw, Mohammad, “Pernyataan Ombudsman Bikin Novel Baswedan Dua Kali Jadi Korban”, 2019, https://tirto.id/pernyataan-ombudsman-bikin-novel-baswedan-dua-

kali-jadi-korban-deAp, diakses 27 Maret 2019, pukul 01.24 WIB.

CNN Indonesia, “Tim Prabowo Ingin TGPF Novel Baswedan Tak di Bawah Kepolisian”,

2019, https://www.cnnIndonesia.com/nasional/20190111214715-32-360307/tim-

prabowo-ingin-tgpf-novel-baswedan-tak-di-bawah-kepolisian, diakses 27 Maret 2019,

pukul 00.58 WIB.

CNN Indonesia, “Tim Prabowo Ingin TGPF Novel Baswedan Tak di Bawah Kepolisian”,

2019, https://www.cnnIndonesia.com/nasional/20190111214715-32-360307/tim-

prabowo-ingin-tgpf-novel-baswedan-tak-di-bawah-kepolisian, diakses 27 Maret 2019,

pukul 00.58 WIB.

Dina, Steffania, “Tumpang Tindih Tugas Badan Siber dengan Lembaga Lain”, 2018, https://kominfo.go.id/content/detail/12355/tumpang-tindih-tugas-badan-siber- dengan-lembaga-lain/0/sorotan_media, diakses 28 Maret 2019, pukul 10.16 WIB.

Hadi, Syaiful. “Hampir Dua Tahun Mandek, Begini Perjalanan Kasus Novel Baswedan”,

2019, https://nasional.tempo.co/read/1164184/hampir-dua-tahun-mandek-begini-

perjalanan-kasus-novel-baswedan, diakses 27 Maret 2019, pukul 00.41 WIB.

Rizki, Ramadhan, “Polri: Indonesia Tertinggi Kedua Kejahatan Siber di Dunia”, 2018, https://www.cnnIndonesia.com/nasional/20180717140856-12-314780/polri- Indonesia-tertinggi-kedua-kejahatan-siber-di-dunia diakses 27 Maret pukul 01.30 WIB.

Sugianto, Danang, “4.000 Laporan Cyber Crime, Mayoritas Korbannya Perusahaan”, 2019, https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-4398592/4000-laporan-cyber- crime-mayoritas-korbannya-perusahaan?_ga=2.223434136.2057039997.1553522545- 415197851.1547641452, diakses 27 Maret 2019, pukul 10.37 WIB.

Suriyanto, “Mengenal Badan Siber dan Sandi Negara Bentukan Jokowi”, 2018, https://www.cnnIndonesia.com/nasional/20180103073246-20-266219/mengenal- badan-siber-dan-sandi-negara-bentukan-jokowi diakses 27 Maret 2019, pukul 11.11 WIB.

Tempo.co, “Kubu Prabowo Bandingkan Kasus Novel Baswedan dengan Terorisme”,

2019, https://nasional.tempo.co/amp/1164221/kubu-prabowo-bandingkan-kasus-

novel-baswedan-dengan-terorisme, diakses 27 Maret 2019, pukul 00.34 WIB.

Wibisono, Gunawan, “Jika Menang Pilpres, Prabowo-Sandi Janji Bentuk TGPF untuk Novel”, 2019, https://www.jawapos.com/nasional/pemilihan/19/01/2019/jika-

menang-pilpres-prabowo-sandi-janji-bentuk-tgpf-untuk-novel?amp=1, diakses 26

Maret 2019, pukul 23.33 WIB.

Yunus, Yusran, “Ini Rincian 5 Fokus Utama Program Kerja Prabowo-Sandi”, 2019, https://kabar24.bisnis.com/read/20190115/15/878702/ini-rincian-5-fokus-utama- program-kerja-prabowo-sandi, diakses 27 Maret 2019, pukul 11.44 WIB.

The Economist Intelligence Unit, 2019, Introduction, https://www.eiu.com/home.aspx, diakses pada 28 Maret 2019 pukul 23:00 WIB

Badan Pusat Statistik, 2018, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tingkat Nasional 2017 Mengalami Peningkatan Dibandingkan dengan IDI Nasional 2016, https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/08/15/1534/indeks-demokrasi-Indonesia– idi–tingkat-nasional-2017 mengalami-peningkatan-dibandingkan-dengan-idi-nasional- 2016.html

Komisi Pemberantasn Korupsi, 2018, Statistik TPK Berdasarkan Profesi/Jabatan, https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-profesi-jabatan , diakses pada 29 Maret 2019 pukul 04:00 WIB

ILR, 2018, Indeks Negara Hukum Indonesia 2017, https://www.ilr.or.id/indeks-negara- hukum-Indonesia-2017/ , diakses pada 29 Maret 2019 pukul 04:00 – 05:00 WIB

Kompas.com, 2014, “Nawa Cita”, 9 Agenda Prioritas Jokowi-JK, https://nasional.kompas.com/read/2014/05/21/0754454/.Nawa.Cita.9.Agenda.Priorit as.Jokowi-JK , diakses pada 29 Maret 2019 pukul 04:00 – 05:00 WIB

Liputan6.com, 2019, Daftar Lengkap Visi Misi Jokowi-Ma’ruf Amin, https://www.liputan6.com/news/read/3868449/daftar-lengkap-visi-misi-jokowi- maruf-amin , diakses pada 29 Maret 2019 pukul 04:00 – 05:00 WIB

Bagus Prihantoro Nugroho, 2019, Prabowo-Sandi Ubah Visi-Misi, Ini Dokumen ‘Indonesia Menang’ Selengkapnya, https://news.detik.com/berita/4379342/prabowo- sandi-ubah-visi-misi-ini-dokumen-Indonesia-menang-selengkapnya , diakses pada 29 Maret 2019 pukul 04:00 – 05:00 WIB

“United Nations Security Council,” accessed March 29, 2019,

https://www.un.org/securitycouncil/search/country?field_member_state_value=IDN.

“5 Pemimpin Dunia Kembali Absen Di Sidang Majelis Umum PBB Ke-73,” Tempo.co, 2018, https://dunia.tempo.co/read/1131242/5-pemimpin-negara-kembali-absen-di- sidang-majelis-umum-pbb-ke-73/full&view=ok.

Marcheilla Ariesta, “Indonesia Keluarkan Resolusi Perdamaian Afghanistan Di DK PBB,” Medcom.id, 2019, https://www.medcom.id/internasional/dunia/0kpzaB7N-Indonesia- keluarkan-resolusi-perdamaian-afghanistan-di-dk-pbb.

Very Kresnawati, “Dua Isu Andalan Bikin Debat Keempat Capres 2019 Bakal Panas,” Opini.id, 2019, https://opini.id/politik/read-11765/dua-isu-andalan-bikin-debat- keempat-capres-2019-bakal-panas-.

“Nickolay Mladenov (Special Coordinator) on the Situation in the Middle East, Including the Palestinian Question – Security Council, 8167th Meeting,” 2018, https://webtv.un.org/meetings-events/security-council/watch/nickolay-mladenov-

special-coordinator-on-the-situation-in-the-middle-east-including-the-palestinian- question-security-council-8167th-meeting/5719358145001/?term=.

Ariesta, “Indonesia Keluarkan Resolusi Perdamaian Afghanistan Di DK PBB.”

Tanita D. Rahmani, “Australia’s Recognition of Jerusalem Matters, so Does Indonesia’s Disapprobation,” The Jakarta Post, 2018, https://www.thejakartapost.com/academia/2018/11/28/australias-recognition-of- jerusalem-matters-so-does-Indonesias-disapprobation.html.

“Indonesia,” US News, 2018, https://www.usnews.com/news/best- countries/Indonesia.

Evan A. Laksmana, “Indonesian Foreign Policy Needs to Focus More on Impact than Process,” The Jakarta Post, 2018, https://www.thejakartapost.com/academia/2018/12/15/Indonesian-foreign-policy- needs-to-focus-more-on-impact-than-process.html.

Mathew Davies and Susan Harris-Rimmer, “Assessing Indonesia’s Normative Influence: Wishful Thinking or Hidden Strength,” Asia and the Pacific Policy Studies 3, no. 1 (2016): 83–91, https://doi.org/10.1002/app5.119.

ID-ideologi-dan-konstitusi-dalam-perkembang.pdf, diakses pada tanggal 27 Maret 2019 pukul 19.00 WIB

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Yudi Latief Sebut Pemahaman Pancasila Mulai Luntur, Ini Masalahnya…”, https://nasional.kompas.com/read/2018/06/01/10113651/yudi-latief-sebut- pemahaman-pancasila-mulai-luntur-ini-masalahnya. Penulis : Reza Jurnaliston, Editor :

Farid Assifa, diakses pada tanggal 27 Maret 2019 pukul 19.30 WIB

diakses pada tangal 27 Maret 2019 pukul 20.00 WIB dari: https://www.merdeka.com/politik/perpres-bpip-dinilai-dibuat-tanpa-persiapan- matang.html ,

https://news.detik.com/berita/4046816/mahfud-bpip-dibentuk-karena-ada-ancaman- terhadap-ideologi-pancasila , diakses pada tanggal 28 Maret 2019 pukul 11.30

https://www.merdeka.com/politik/perpres-bpip-dinilai-dibuat-tanpa-persiapan- matang.html , diakses pada tanggal 28 Maret 2019 pukul 12.30

https://www.liputan6.com/news/read/3542293/pro-kontra-gaji-fantastis-pejabat- bpip , diakses pada tanggal 28 Maret 2019 pukul 18.00 WIB

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4042171/membandingkan-gaji- megawati-di-bpip-presiden-dan-menteri, diakses pada tanggal 29 Maret pukul 08.30 WIB

https://nasional.tempo.co/read/892580/hti-resmi-dibubarkan-kemenkumham-cabut- status-hukumnya/full&view=ok. diakses pada tanggal 29 Maret 2019 pukul 09.00 WIB

https://nasional.kompas.com/read/2017/07/19/10180761/hti-resmi-dibubarkan- pemerintah

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “HTI Resmi Dibubarkan Pemerintah”, diakses pada tanggal 29 Maret 2019 pukul 10.00 WIB.

C. Dokumen Hukum

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Leave a Reply