Share on facebook
Share on twitter

Oleh Savira Nafa Alwa Bahasoan (110110190108) 

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Demokrasi dipercaya oleh 82 persen masyarakat Indonesia sebagai sistem  pemerintahan terbaik dengan kategori evaluasi dengan cakupan tentang kebebasan  berpendapat, berkeyakinan serta berkumpul, penegakan hukum, kebebasan media masa,  dan pemilihan umum. Namun, demokrasi yang ada di Indonesia selalu berlika-liku, dua  dekade setelah pemilihan penting pada tahun 1999, demokrasi di negeri ini dinilai  mengalami kemunduran. Intoleransi semakin berkembang, serta lembaga pemilihan dan  perwakilan semakin tidak berfungsi.1 Untuk mewujudkan demokrasi, tidak hanya perlu  kesadaran masyarakat namun juga pemerintah. Keduanya harus memiliki tekad untuk  menginginkan adanya pelaksanaan administrasi pemerintahan yang baik, dan sama-sama  memiliki toleransi. 

Perkembangan Demokrasi di Indonesia 

Yang pertama adalah demokrasi parlementer yang ditetapkan dalam Undang Undang Dasar 1950, sistem parlementer berlaku dimana badan eksekutif negara terdiri  dari Presiden beserta Menteri- Menterinya. Lalu, demokrasi terpimpin yang didalamnya  dinilai banyak terjadi penyimpangan- penyimpangan pada praktik demokrasi, khususnya  di bidang eksekutif. Salah satu contohnya bisa dilihat dalam Undang-Undang Nomor  19/1964 yaitu Presiden diberi wewenang di bidang yudikatif, di bidang legislatif juga  presiden diberi hak untuk mengambil tindakan politik berdasarkan peraturan tata tertib  peraturan presiden Nomor 14/1960. Selanjutanya ialah demokrasi Pancasila, yang pada  masa ini demokrasi Indonesia mengacu pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila  dan Undang- Undang Dasar 1945. Indonesia saat itu melakukan tindakan korektif untuk  meluruskan penyelewengan pada Undang-Undang Dasar yang terjadi pada demokrasi terpimpin. Contohnya ialah Ketetapan MPPS Nomor III/1963 yang menetapkan masa  jabatan seumur hidup untuk Ir. Soekarno dibatalkan sehingga jabatan Presiden kembali  bersifat selektif selama lima tahun. Hingga pada tahun 1998, lengsernya Presiden  Soeharto menandai dimulainya pelaksanaan demokrasi reformasi. Demokrasi pada masa  reformasi memiliki karakteristik pemilu yang lebih demokratis, perputaran kekuasaan  terjadi secara menyeluruh dari pemerintah pusat hingga daerah. Sebagian besar hak warga  negara dijamin pemerintah, seperti kebebasan berpendapat, kebebasan pers dan lain-lain.2 Pemilihan umum bertujuan untuk menyelenggarakan perubahan pemerintah dengan  teratur serta damai seiring dengan mekanisme yang dijamin oleh konstitusi. 3 Pemilu  adalah suatu syarat yang secara mutlak mewujudkan kedaulatan rakyat dalam negara  demokrasi. Pemilu adalah suatu bentuk dari hak asasi warga negara yang sifatnya  prinsipil, karena dalam pelaksanaannya pemerintah wajib mewujudkan hak asasi warga  negaranya.4 

Mundurnya Demokrasi Indonesia 

Demokrasi di negeri ini terlihat mengalami beberapa kemunduran, khususnya  pada akhir masa jabatan Presiden Jokowi pada periode pertama yaitu tahun 2019,  demokrasi Indonesia disebut berada dalam titik terendah sejak akhir orde baru. Terbukti  dengan pengaruh pemerintah pusat yang makin kuat dengan UU Ciptaker yang  menghapus wewenang daerah dalam hal perizinan usaha dan analisa dampak lingkungan,  terdapat pula peraturan yang menempatkan pemerintah pusat dengan kekuasaan paling  tinggi untuk memilih, memberhentikan serta melakukan relokasi, pemindahan birokrat di  semua tingkat administrasi negara. Tidak hanya itu, kepemilikan dari media di Indonesia telah didominasi oleh elite bisnis-politik yang berhubungan dekat dengan pemerintah.  Supremasi hukum yang diperburuk dengan pelemahan KPK dan politisasi kasus pidana.  Ada pula praktik-praktif yang sifatnya represif untuk menekan dan membatasi kritik dari  publik.5 Contohnya adalah saat demo mahasiswa pada September 2019 yang menolak  RKUHP dan pelemahan KPK, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mencatat ada 14 kasus  kekerasan yang terjadi pada jurnalis, 9 diantaranya dilakukan oleh apparat polisi.6 Hal hal ini tidak seiring dengan nilai-nilai demokrasi yang pernah ada di negeri ini. 

Perlindungan terhadap warga negara untuk berpendapat sangat diperlukan untuk  mengurangi adanya ancaman-ancaman dari apa yang sudah terjadi. Perlu adanya  dukungan advokasi hukum, berkembangnya kebijakan dan praktik-praktik pada  pemerintah yang berpegang teguh pada Demokrasi Pancasila, agar demokrasi di negeri  ini tidak semakin menindas rakyat. 

 

1 Usman Hamid, S.H., M.Si 2021, “Kemunduran Demokrasi di Indonesia”, Kuliah Umum Hukum Hak  Asasi Manusia 14 September 2021

2 Purnamawati, Evi 2020, ‘’Perjalanan demokrasi Indonesia’’ Volume 18 Nomor 2, Bulan Mei 2020, p.  255-256 

3 Mariana, Dede dan Paskarina, Caroline 2008, Demokrasi dan Politik Desentralisasi, Graha Ilmu,  Yogyakarta, p. 5. 

4 Kusnardi, Moh. dan Ibrahim, Harmaily 1978, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi  Hukum Tata Negara FHUI, p. 329. 

5 Usman Hamid, S.H., M.Si, Op. Cit. 

6 Madrim, Sasmito 2019, ‘’10 Jurnalis Jadi Korban Kekerasan Saat Demo Mahasiswa’’, VOA Indonesia,  diakses 26 September 2021 https://www.voaindonesia.com/a/jurnalis-jadi-korban-kekerasan-saat-demo-mahasiswa/5102661.html

 

Daftar Pustaka

Kusnardi, Moh. dan Ibrahim, Harmaily (1978), Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, p. 329.  

Madrim, Sasmito (2019), ‘’10 Jurnalis Jadi Korban Kekerasan Saat Demo Mahasiswa’’,  VOA Indonesia, diakses 26 September 2021 https://www.voaindonesia.com/a/jurnalis jadi-korban-kekerasan-saat-demo-mahasiswa/5102661.html 

Mariana, Dede dan Paskarina, Caroline (2008), Demokrasi dan Politik Desentralisasi,  Graha Ilmu, Yogyakarta, p. 5 

Purnamawati, Evi 2020, ‘’Perjalanan demokrasi Indonesia’’ Volume 18 Nomor 2, Bulan  Mei 2020, p. 255-256 

Usman Hamid, S.H., M.Si 2021, “Kemunduran Demokrasi di Indonesia”, Kuliah  Umum Hukum Hak Asasi Manusia 14 September 2021

Leave a Reply