2 Tahun Bersama Jokowi-Ma’ruf: Penyempitan Kebebasan Sipil Selama Pandemi Sebagai Bentuk Re-eksaminasi Wajah Demokrasi Indonesia

Share on facebook
Share on twitter

Oleh Inas Zulfa Sulasno

Pandemi ini telah memperlihatkan kepada kita betapa semakin terpuruknya ruang sipil di  Indonesia. Ditandai dengan dalih-dalih keadaan darurat yang membuat para penggiat  HAM terutama masyarakat sipil tidak bisa bergerak secara leluasa karena semakin  menyempitnya ruang gerak bagi mereka, sehingga seolah-olah negara mengabaikan  pemenuhan hak sipil bagi masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya kasus  seperti para buruh yang bekerja di salah satu Indomaret, Jakarta Barat yang menuai  berbagai aksi spontannya akibat pemotongan THR 50% oleh perusahaan secara sepihak,  pengkerdilan kebebasan berpendapat melalui kritik bahkan dianggap sebagai suatu berita  hoax dan penghinaan kepada penguasa. Adanya persoalan singkat diatas kerapkali  menghadirkan pemerintah yang seolah-olah bertindak reaktif terhadap kritik yang  dilakukan oleh masyarakat dalam menyuarakan hak-haknya. 

Bertajuk Pandemi, bagaimana dengan nasib buruh? 

Bertajuk kepada kasus-kasus seperti nasib buruh selama pandemi, sebut saja AB yang  merupakan anggota PT. Indomarco Prismatama atau yang kerap disapa Indomaret  ditangkap polisi setelah melakukan protes akibat pemotongan THR oleh perusahaan  sebesar 50% yang berlokasi di Indomaret, Pandemangan, Jakarta Barat. Tidak  tercapainya suatu kesepakatan antara pihak buruh dengan perusahaan, namun perusahaan  tetap memberikan THR 50% secara sepihak kepada para buruh. padahal , berdasarkan  hasil negosiasi pertama dengan pihak perusahaan, akan diselenggarakannya negosiasi  yang kedua untuk membahas persoalan tersebut. Kondisi ini membuat para buruh yang  bekerja di Indomaret tersebut melakukan serangkaian aksi spontan. Sehingga membuat  AB ditangkap oleh Polres Jakarta Barat. Berdasarkan pemaparan LBH Jakarta adanya  negosiasi tersebut sebenarnya membahayakan para buruh yang tidak mempunyai  bargaining power di hadapan perusahaan. 

Pengkerdilan Kebebasan Berpendapat Mencuatkan Kritik dan Penghinaan Kepada  Penguasa 

Beranjak kepada kasus pengkerdilan “kebebasan berekspresi” yang disampaikan oleh  seorang mantan TNI bernama Ruslan Buton yang kemudian ditangkap oleh aparat  kepolisian Sulawesi Utara. Pada saat itu, Ruslan mengunggah suatu video yang meminta  Presiden Joko Widodo untuk mundur dan menyampaikan kritikan kepada pemerintah  terkait dengan tata kelola selama pandemi. Adapun, Kasus yang baru-baru mencuat ini  seperti pengumuman lomba mural yang dibungkam pada Rabu, 15 September 2021 yang  digelar sebagai bentuk menyuarakan kesulitan hidup dan terutama mengkritik kebijakan  Presiden Joko Widodo dan pemerintah kemudian dihapus oleh pemerintah setempat,  sedangkan spanduk-spanduk besar dengan wajah politikus yang bertajuk omong kosong  justru bertebaran tanpa batas.  

Urgensi Kebebasan Sipil Di Masa Pandemi Sebagai Bentuk Re-eksaminasi Wajah  Demokrasi di Indonesia 

Berangkat pada kasus-kasus diatas bahwa setidaknya ada beberapa hal yang menjadi  indikator kebebasan sipil patut dipelihara oleh pemerintah diantaranya kebebasan sipil  masyarakat dalam hal kebebasan berekspresi dan berpendapat secara leluasa merupakan  “surya” bagi negara hukum guna untuk mengontrol pemerintah. Ekspresi dan pendapat  yang sebenarnya disampaikan secara baik oleh masyarakat merupakan bentuk partisipasi  masyarakat dalam pemerintahan yang demokratis ini. Dalam tatanan negara hukum,  pemerintah yang baik adalah pemerintah yang mampu dan memiliki keberanian dalam  mengoreksi kesalahan dimulai dari kebijakannya. Hal tersebut dipertegas dengan Pasal  19 ICCPR atau yang sering disapa dengan Kovenan Hak Sipil dan Politik yang pada  intinya menyatakan “ freedom of expression shall include freedom to seek, receive and  impart information and ideas of all kinds……. Or through any other media of his  choice…. Be subject to certain restrictions.selain itu, ekspresi merupakan bentuk  pengembangan diri yang tertuang pula dalam Pasal 28C ayat 1 UUD 1945 yang pada  intinya menyampaikan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui  pemenuhan kebutuhan dasarnya dan dipertegas dengan Pasal 28E ayat 3 UUD 1945 bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan  pendapat.  

Adanya pemberangusan kebebasan berpendapat dalam kasus-kasus diatas mengakibatkan  minimnya keterlibatan masyarakat sebagai kenyataan dalam suatu pemberangusan. Hal  ini bukanlah suatu yang sepele dan patut menjadi perhatian yang mengandung makna  bahwa kebebasan berpendapat bukan hanya berkenaan dengan penyampaian pendapat  saja tetapi berhubungan erat juga dengan akses pengutaraan pendapat. Berbagai persoalan  yang justru mengekang kebebasan sipil merupakan wujud pengurangan hak selama masa  darurat covid-19. Adanya beberapa hal yang kemudian harus dicermati yaitu asas  proporsionalitas yang dinilai dilanggar oleh pemerintah yang memberikan keharusan  terhadap tindakan pengurangan HAM yang seharusnya dapat digunakan selama ada  justifikasi dan diperlukan serta penilaian yang objektif. Justru sebagai bentuk efektivisasi  penanganan covid-19 yang sebenarnya bergantung juga pada kesadaran masyarakat  dalam melakukan aktivias sehari-hari. Hal tersebut dapat berhasil, apabila penyempitan  kebebasan berpendapat dan represifitas dikurangi bahkan dihilangkan. Justru dengan  adanya tindakan yang anarkis dan represif dari pemerintah hanya akan “memotong surya”  bagi kesadaran masyarakat.  

Sehingga perlunya re-eksaminasi wajah demokrasi yang lebih memperjuangkan  kebebasan berpendapat dan berekspresi bagi masyarakat. Pemerintah juga dinilai lalai  dalam melakukan penilaian yang objektif dengan dalih keadaan darurat selam pandemi  dan membuka pintu yang besar berkenaan dengan pembungkaman kritiksasi dengan  menggunakan “jaring-aman” penghinaan terhadap presiden. Hal tersebut dapat dilihat  pada kasusnya Ruslan Buton dan pembuatan karya mural yang ditujukan kepada Presiden  Joko Widodo dan pemerintah. Adanya berbagai desakan dan respon yang diberikan oleh  masyarakat sipil yang sebenarnya sudah diakomodir oleh Presiden kepada masyarakat.  Adanya hal ini tentunya menggunakan kerja keras dari masyarakat sipil dalam memenuhi  haknya terutama di masa pandemi. Perlunya re-eksaminasi justru agar pemerintah dapat  merespon dan memberikan tindakan yang baik atas kritiksasi dari masyarakat sipil secara  proporsional dan objektif. Pada prinsipnya, di masa pandemi ini masyarakat sipil tidak seharusnya dianggap sebagai musuh bagi pemerintah seperti penggunaan kondisi darurat,  yang mengandung makna bahwa pemerintah harus bisa memberikan bukti adanya  keonaran atau keributan didalam masyarakat tersebut yang memang perlu  diberlakukannya kedaruratan tersebut.  

Perlunya re-eksaminasi wajah demokrasi dalam hal menggunakan tindakan yang  proporsional sebenarnya dilakukan dengan maksud menghindari penyalahgunaan  kekuasaan selama masa pandemi. Agaknya kita harus berkaca pada salah satu kasus yang  mempertontonkan kondisi demokrasi Hungaria yang hampir hilang sebagai dampak  penyalahgunaan kekuasaan di masa pandemi bahwa adanya suatu regulasi kedaruratan  yang dianggap sebagai cara dalam menangani pandemi namun digunakan dalam  membuat wewenang yang absolut juga menghapuskan kewajiban parlemen untuk  memberlakukan decree. Hal tersebut dapat menjadi cerminan bagi kita bahwa perlunya  kejelasan waktu dalam menetapkan status kedaruratan sehingga negara tidak masuk ke  dalam “hole” yang lebih dalam sebagai bentuk otoritarianisme. Sehingga, adanya suatu  kesimpulan bahwa penegakkan regulasi yang lebih bersifat menghukum daripada  mengoreksi bukan merupakan amanah dari cita-cita bangsa, minimnya dasar hukum yang  tepat dan penyebaran informasi yang sensitif hanya akan menambah kekhawatiran  masyarakat yang kalang-kabut menghadapi pandemi ini. 

Daftar Pustaka 

Undang-Undang Dasar 1945 

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 

David Hamer.(2004). Can Responsible Government Survive in Australia?. The  Department Of Senate. 21-22. 

Sheng, Wang Huei. 2020. Coronavirus disease 2019 (covid-19): Journal of Internal  Medicine of Taiwan 31, no. 2. 61–66.  

Egi Adyatama. 2021. Mural Dihapus Aparat, Gejayan Memanggil: Perlawanan Akan  Terus Bergema. Diakses dari: https://nasional.tempo.co/read/1506493/mural dihapus-aparat-gejayan-memanggil-perlawanan-akan-terus-bergema

Komisi Nasional HAM Republik Indonesia. 2021. Masa Pandemi Covid-19 Perlu Lebih  Banyak Ruang Ekspresi. Diakses dari:  komnasham.go.id/index.php/news/2021/5/17/1784/masa-pandemi-covid-19-perlu lebih-banyak-ruang-berekspresi.html 

Guterres, Antonio. 2021. We are all in this Together: Human Rights and COVID-19  Response and Recovery | United Nations. Diakses dari: https://www.un.org/en/ un coronavirus-communications-team/we- are-all-together-human-rights-and-covid 19- response-and.  

CNN Indonesia. 2020. Jejak Kasus Ruslan Buton, Mantan TNI yang Minta Jokowi  Mundur. Diakses dari: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200603140156- 12-509451/jejak-kasus-ruslan-buton-mantan-tni-yang-minta-jokowi-mundur

Leave a Reply