Banjir Jatinangor, Kenapa?

JATINANGORKU BANJIR, DULU TIDAK BEGINI

Press Release 03 April 2014 Kementerian Lingkungan BEM KEMA Unpad

banjir

 

Bismillahirahmanirahim

Assalamualaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakaatuh

Beberapa minggu kemarin Jatinangor sempat dilanda curah hujan yang cukup tinggi, dampak dari peristiwa alam itu ialah meluapnya sungai kecil yang mengalir melintasi jalan raya Jatinangor, sehingga besarnya debit air yang mengalir dari hulu tidak mampu ditampung oleh sungai dengan kapasitas yang relatif kecil sehingga mengakibatkan jalan utama di Jatinangor lumpuh akibat banjir.

Permasalahan banjir menjadi wacana di setiap daerah yang sering dilanda banjir pada saat musim hujan datang, namun berbeda dengan Jatinangor yang selama ini belum pernah atau sama sekali tidak pernah mengalami bencana banjir. Pemicu banjir diantaranya berkurangnya daerah resapan air, sampah, dan kondisi drainase yang buruk.

Pemantauan sebab terjadinya banjir harus disurvei dari hulu dan hilir untuk memastikan kesalahan yang paling banyak dan menjadi penyebab utama terjadinya banjir ada pada point yang mana. Kami sudah mensurvey baik hulu maupun hilir. dari hasil diskusi kami diantaranya;

TIM HULU

Tim Hulu mengamati kemungkinan terjadinya banjir akibat kerusakan alam

Lokasi : Ciparanje sampai Arboretum

Hasil             :

-          Kondisi lingkungan masih baik, pohon banyak

-          Ada aliran sungai yang debit airnya akan tinggi jika hujan turun dan terdapat pohon mati yang tersangkut di jembatan yang dilewati aliran air, ini menandakan bahwa pada saat itu arus sungai sedang naik.

-          Terjadi longsor di sekitar arboretum

Analisa         :

-          Penyebab utama banjir hari pertama di Jatinangor adalah debit air yang berlebih di aliran sungai karena intensitas hujan yang besar.

-          Penyebab utama banjir hari kedua adalah selain lebih tingginya debit air akibat hujan lebat juga penampang sungai yang terlalu kecil.

 

TIM HILIR

Tim Hilir mengamati kemungkinan terjadinya banjir akibat ulah manusia, melakukan wawancara terhadap ketua RT setempat

Lokasi : Ciseke kecil sampai Ciseke besar

Hasil    :

-          Pemukiman padat

-          Aliran air atau parit sempit

-          Jalanan di aspal

-          Di daerah Bunga mas banjir selutut

-          Di daerah belakang Ciseke banjir mencapai 2 meter

Analisa            :

-          Pemukiman terlalu padat oleh bangunan yang dijadikan sebagai kostan

-          Sebagian besar bangunan tidak mematuhi aturan IMB juga mengambil lahan yang seharusnya dijadikan badan jalan

-          Jalanan yang terlalu sempit dilapisi aspal sehingga air tidak terserap, ditambah lagi dengan daerah aliran air yang kecil

-          Sampah rumah tangga bukan menjadi masalah dikarenakan setiap rumah memiliki cara tersendiri untuk menangani sampah

-          Banjir lebih disebabkan kiriman dari cekdam yang debit airnya tinggi jika hujan lebat.

 

SOLUSI

-          Edukasi masyarakat terkait pembangunan.

-          Ada campur tangan pemerintah terkait penataan ulang bangunan di Ciseke.

-          Membuat sodetan agar air dari cekdam tidak sepenuhnya kearah Ciseke.

-          Melakukan pengamatan darimana air dating dan kemana air mengalir.

-          Mengubah pola pikir masyarakat yang lebih mendahulukan bisnis dibandingkan menjaga lingkungan.

-          Mencari data lengkap ke kecamatan mengenai akar permasalahan

-          Pengerukan cekdam agar air yang ditampung lebih banyak dan yang dialirkan lebih sedikit.

-          Mahasiswa mengadvokasikan pembuatan drainase (Parit) di jalanan Jatinangor kekecamatan.

 

Penerapan Uang Kuliah Tunggal (UKT)

logo bem_unpad

Penerapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) masih menjadi polemik di kalangan mahasiswa. Suara pro dan kontra masih keras terdengar dalam berbagai forum kajian yang dilakukan di berbagai fakultas. Untuk menjawab berbagai pertanyaan dan menghindari kesalahan pemahaman di kalangan mahasiswa, sering kali diadakan audiensi antara pihak universitas dengan pihak mahasiswa. Audiensi terbaru dilakukan hari ini, Kamis, 17 April 2014, di Ruang Rapat Wakil Rektor, Rektorat Universitas Padjadjaran. Audiensi dilakukan atas inisiasi BEM Kema Unpad, dengan menghadirkan Wakil Rektor I Prof. Dr. H. Engkus Kuswarno, MS. dan Wakil Rektor II Prof. Dr. Rina Indiastuti, SE., MSIE.

Uang Kuliah Tunggal (UKT)

Pemberlakuan tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) memiliki dasar hukum yang jelas, yakni surat edaran Direktorat Pendidikan Tinggi Nomor 97/e/ku/2013 dan surat edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 272/El.I/KU/2013. Tarif UKT dibagi ke dalam lima kelompok dengan memperhatikan kemampuan ekonomi mahasiswa. Perbedaan tarif UKT ini didasarkan atas kemampuan ekonomi keluarga, bukan kemampuan akademik atau prestasi mahasiswa. Tarif terendah diperuntukkan bagi mahasiswa kalangan ekonomi rendah, sedangkan tarif tertinggi diperuntukkan bagi mahasiswa kalangan ejonomi mampu.

Adapun tarif UKT berbeda di setiap prodi karena disesuaikan dengan kebutuhan prodi masing – masing. Dalam hal ini, pihak universitas menyerahkan sepenuhnya kepada prodi dalam hal penentuan tarif UKT dengan alasan pihak prodi lah yang lebih mengetahui kebutuhan mahasiswa. Jika sutau prodi memiliki jumlah praktikum yang banyak, maka tarif UKT-nya pun lebih tinggi karena banyak biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan praktikum. Sebaliknya, prodi yang tidak memiliki praktikum memiliki tarif UKT yang lebih rendah.

Penentuan tarif UKT telah melalui proses perhitungan yang matang. Semua angka biaya sudah melalui proses audit. Penentuan tarif UKT diawali dengan menghitung unit cost. Template penghitungan unit cost berlaku sama di setiap perguruan tinggi. Karena Unpad merupakan perguruan tinggi negeri (PTN), maka mendapatkan bantuan operasional dari pemerintah, yang dikenal dengan istilah Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN). Perlu digarisbawahi bahwa BOPTN ini bukanlah dana yang dijadikan pemasukan (input), tetapi justru dijadikan sebagai pengurang. Jadi, UKT diperoleh dari unit cost yang dikurangi pembiayaan pemerintah dan BOPTN.

Unit cost=Biaya Langsung (BL)+Biaya Tidak Langsung (BTL)

UKT=Unit cost – pembiayaan dari pemerintah – BOPTN

Pada tahun 2014, dana BOPTN yang dikucurkan sebesar 94 M. Nilai ini mengalami penambahan dari tahun sebelumnya karena Unpad memiliki kinerja yang bagus dalam penelitian. Memang, 30% dana BOPTN ini digunakan sebagai dana penelitian. Nilai dana BOPTN ini mungkin saja kembali naik di tahun depan, tentu jika Unpad berhasil meningkatkan kinerja penelitiannya. Dana BOPTN yang lainnya digunakan untuk mendukung operasional kampus, dari mulai operasional dosen, pegawai, biaya pembelajaran dan kemahasiswaan, sarana dan prasarana, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), hingga pemeliharaan berbagai sarana pendukung operasional kampus.

Beasiswa

Tarif UKT rendah ditujukan bagi mahasiswa kalangan ekonomi tidak mampu. Mahasiswa miskin membayar Rp0 – Rp500.000 atau Rp1.000.000 persemester. Jika kondisi ekonomi keluarga mahasiswa berubah, dan kemampuan membayar tarif UKT berubah, atau dengan kata lain tidak mampu membayar UKT, maka sampaikan usulan perubahan itu kepada pihak fakultas. Pihak fakultas akan mengakomodasi usulan tersebut. Jika usulan perubahan tersebut disetujui pihak fakultas, maka data baru akan diunggah ke dalam database. Namun, jika pihak fakultas tetap tidak mengubah usulan perubahan itu, maka data yg diunggah tetap data lama.

Sebetulnya, ada cara lain yang bisa dilakukan jika mahasiswa tidak mampu membayar uang kuliah. Cara tersebut adalah dengan mencarikan beasiswa untuk membiayai kuliah mahasiswa. Pihak universitas pun terbuka kepada para mahasiswa yang ingin mencari beasiswa. Dan bagusnya, Unpad telah menjalin kerjasama dengan berbagai perusahaan untuk mentediakan beasiswa kepada mahasiswa kurang mampu yang beprestasi.