Oleh: Rizki Fauzi 

  1. Pendahuluan

Hak asasi manusia menjadi suatu konsepsi adanya kesadaran manusia terhadap hak-hak yang melekat dalam setiap individu. Fenomena pelanggaran HAM memiliki beragam bentuk, mulai dari yang paling sederhana hingga yang demikian kompleks menjadi refleksi betapa luas dan melekatnya hak asasi manusia dalam setiap sendi kehidupan. Salah satu wujud pelanggaran hak asasi manusia yang tak boleh luput dari perhatian masyarakat ialah kekerasan seksual yang dapat terjadi di berbagai negara, tak terkecuali Indonesia. Berbagai negara telah berkomitmen melalui berbagai kebijakan dan/ atau regulasinya dalam menanggulanggi dan mengentaskan akar permasalahan kekerasan seksual yang seiring waktu kian merambat secara sporadis hingga menjalar ke berbagai kalangan tak hanya wanita namun pria. Menurut National Sexual Violence Resouce Center (NSVRC) Kekerasan seksual terjadi ketika seseorang dipaksa atau dimanipulasi oleh orang lain untuk melakukan aktivitas seksual yang tidak diinginkannya atau tanpa sepersetujuan pihak tersebut.[1] Siapapun dapat menjadi korban kekerasan seksual baik anak-anak, remaja, orang dewasa bahkan orang tua. Pelaku kekerasan seksual dapat orang asing, orang yang menjadi kepercayaan korban bahkan anggota keluarganya sekalipun. Kekerasan seksual memiliki ragam bentuk mulai dari pemerkosaan, hubungan inses atau sedarah, kekerasan seksual dengan anak di bawah umur, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, memperlihatkan bagian tubuh genital atau ketelanjangan pada orang lain, melakukan masturbasi di hadapan publik hingga melihat atau mengintip kegiatan pribadi seseorang tanpa sepengetahuan/izin pihak tersebut. Dengan meninjau kembali target atau calon korban kekerasan seksual, nyatanya dapat berasal dari beragam golongan usia maupun gender.

Sepanjang 2008-2020 Komnas Perempuan telah mengeluarkan catatan merah terkait tingginya eskalasi korban kekerasan seksual di Indonesia. Berdasarkan catatannya, peningkatan jumlah korban kekerasan seksual pada perempuan dewasa meningkat lebih dari 700%, korban anak perempuan meningkat 65%, korban pelecehan seksual secara online naik 300%, dan kelompok disabilitas melonjak hingga 47% dalam kurun 1 (satu) tahun dari 2019-2020.[2] Kemudian, berdasarkan kepada data dari Lembaga Advokasi Perempuan dan Anak menemukan fakta bahwa selama pandemi COVID-19, lonjakan kasus kekerasan seksual berbasis online juga meningkat yang dalam tempo waktu setengah tahun terdapat 4 (empat) kasus. Jumlah ini tergolong tinggi sebab jika kita bandingkan dengan laporan 2019, dalam setahun angka kasusnya adalah 2 kasus.[3] Fenomena ini juga baru data dari korban yang bersedia melapor dan dari orang lain yang melaporkan tindak asusila tersebut, belum termasuk korban tersembunyi yang tidak melaporkan dirinya telah menjadi korban kekerasan seksual. Sederhananya, permasalahan kekerasan seksual masih menjadi fenomena gunung es di Indonesia.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Komnas Perempuan, kelompok disabilitas utamanya jenis disabilitas intelektual menjadi korban kekerasan seksual paling banyak dibanding disabilitas lainnya, berikut adalah persentasenya :

  1. Diagram 1. Sumber: Catahu 2020.
  2.  

Disabilitas intelektual merupakan suatu kondisi ketika seseorang terlahir dengan kecerdasan dan kemampuan mental di bawah rata-rata dan tidak memiliki keterampilan yang cukup mumpuni untuk melakukan kegiatan sehari-hari.[4] Kelompok disabilitas intelektual memang bisa mempelajari kemampuan baru, namun mereka mempelajarinya lebih lambat dari orang-orang pada umumnya. Dalam dunia Psikologi, disabilitas intelektual memiliki berbagai tingkatan dari yang ringan hingga yang berat. Dalam persfektif Viktimologi, kelompok dengan gangguan mental dan kecerdasan merupakan kelompok yang jauh lebih rentan menjadi sasaran atau target pelaku-pelaku kejahatan. Hal ini sejatinya tidak mengherankan sebab apabila kesehatan mental atau kecerdasan intelektualitas seseorang lebih rendah, maka hal ini dapat berjalan secara paralel dengan kemampuan adaptasi sehari-harinya yang akan rendah pula, hal inilah yang memancing pelaku kejahatan untuk memanfaatkan dan mengeksploitasi kekurangan kelompok disabilitas untuk memperoleh keuntungan darinya. Fakta demikian sekaligus menjadi bukti bahwa terdapat probabilitas dan kerentanan yang sama potensialnya bagi setiap orang tanpa terkecuali, utamanya kelompok disabilitas. Berdasarkan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) BPS, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia secara keseluruhan pada 2015 adalah 21,5 Juta jiwa dengan rincian 36% atau 7,7 Juta jiwa adalah penyandang disabilitas intelektual, kemudian pada 2016, jumlah penyandang disabilitas dengan usia diatas 15 Tahun adalah 22,8 Juta jiwa meskipun jumlahnya sedikit jika dikomparasikan dengan orang normal, namun penaganan terhadap kelompok minoritas ini masih termajinalkan baik karena perlakuan diskriminatif dari masyarakat maupun kebijakan dan/ atau regulasi dari Pemerintah yang belum berpihak sepenuhnya kepada mereka secara adil. Menurut data dari Center for Improving Qualified Activity in Live of People with Disabilities (CIQAL) terhadap 29 kasus Kekerasan pada kelompok disabilitas tak satupun berakhir dengan hukum pidana,[5] dengan demikian terdapat suatu urgensi bagi Negara untuk memperhatikan kembali hak-hak dan kepentingan korban kekerasan seksual disabilitas, sebagai aktualisasi perlindungan hukum dalam mengawal terwujudnya hak asasi manusia yang berkeadilan di Indonesia.

  1. Kemelut Penanganan Korban Kekerasan Seksual Disabilitas

Pasal 6 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa korban tindak pidana kekerasan seksual berhak memperoleh bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis termasuk kompensansi yang baru diberikan setelah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.[6] Frasa kekuatan hukum tetap sejatinya akan mengakibatkan pemenuhan terhadap hak-hak korban menjadi terabaikan karena bantuan yang seharusnya didapatkan korban secara segera justru terulur waktu karena harus menunggu putusan menjadi inkracht. Menurut peneliti Institute for Policy Research and Advocacy, Wahyu Wagiman menyatakan bahwa kenyataan ini seakan mengkerdilkan hak-hak korban yang harus ditunda sementara waktu dan pemenuhan haknya ditentukan pada ada atau tidak adanya pemidanaan terhadap pelaku. Dalam hal ini korban di posisi yang lemah sebab sangat mungkin dirugikan apabila secara prosedural masih menyulitkan korban.

Kemudian, merujuk pada Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi Korban menyebutkan bahwa untuk memperoleh kompensasi pemohon atau korban terlebih dahulu harus melengkapi permohonannya dalam tempo waktu 30 hari dan dihitung sejak tanggal diberitahukannya oleh LPSK. Apabila korban tidak melengkapi permohonannya dalam tempo waktu yang telah ditetapkan maka sebagaimana disebut dalam Pasal 5 Ayat (4), pemohon dianggap mencabut permohonannya tersebut. Hal yang menarik adalah adanya kenyataan tidak adanya aturan mengenai sanksi apabila Departemen Keuangan atau Pemerintah sendiri yang melakukan pelanggaran atas kelalaiannya jika terlambat memberikan kompensasi sejak putusan pengadilan dinyatakan inkracht kepada korban.

Berkaitan dengan kemampuan korban kekerasan seksual disabilitas dalam melakukan komunikasi selama berjalannya proses peradilan, di Indonesia berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Peneliti Sasana Inklusi dan Advokasi Difabel, korban penyandang disabilitas sangat rentan didiskriminasi oleh masyarakat bahkan oleh aparat penegak hukum sekalipun.[7] Kasus konkret pernah terjadi di Sukoharjo menimpa seorang wanita penyandang disabilitas ganda (difabel intelektual dan wicara) yang menjadi korban kekerasan seksual oleh gurunya sendiri. Berdasarkan hitungan kalender, usia korban adalah 22 tahun namun secara mental, pikirannya setara dengan anak-anak usia 8 tahun. Akibat kekurangannya ini, korban tidak memperoleh keadilan sebab pada saat dilaporkan kepada Polisi, Polisi menolak menangani kasus korban karena masalah ingatan korban dan kesulitannya dalam berkomunikasi. Melihat pada Pasal 3 Ayat (3) huruf (b) Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 telah memberi kewenangan kepada pihak kepolisian untuk menerima aduan atau laporan dari pelapor. Adanya kewenangan ini memang memberinya kewenangan pula untuk menolak suatu laporan akan tetapi merujuk pada Pasal 3 Ayat (3) tersebut suatu laporan bisa ditolak setelah dilakukan pengkajian awal untuk menilai apakah suatu laporan tersebut layak atau tidak untuk dibuat laporan polisi. Melihat pada kasus tersebut, penolakan yang diberikan belum dapat disebut kajian awal sebab Polisi tersebut hanya mendasarkan alasannya pada kendala komunikasi tanpa upaya meminta bantuan kepada orang yang ahli dalam hal tersebut.

Kasus kedua, pernah menimpa seorang perempuan di Surakarta, Jawa Tengah. Korban adalah penyandang disabilitas tuli dan bisu, dalam perkaranya ia menjadi korban pemerkosaan oleh 6 (enam) orang laki-laki. Pada saat proses pidana berlangsung, korban memang diberi fasilitas penerjemah bahasa isyarat, namun hasilnya tidak memuaskan sebab penerjemah mengalami kesulitan menerjemahkan bahasa isyarat korban yang berbeda. Akibatnya, karena tidak ada yang mengerti dan mendampingi korban dalam berkomunikasi akhirnya polisi hanya menerka apa yang korban usaha sampaikan dengan kesimpulan bahwa “korban tidak diperkosa melainkan suka sama suka.” Kesimpulan demikian sangat berbahaya apabila terus dilakukan secara masif karena korban yang seharusnya merasa aman dan mendapat perlindungan justru dikebiri hak-haknya dan menghilangkan esensi dari adanya hak asasi sebagaimana disebut dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Adapula, disabilitas tuna wicara yang menjadi korban perkosaan dan pada saat melapor justru ditanya apakah korban berteriak atau tidak padahal sudah jelas korban tidak dapat berbicara. Fakta demikian sejatinya merefleksikan masih buruknya penampungan keterangan dan cara perolehan informasi yang benar atau akurat oleh penegak hukum yang jika terus dibiarkan akan memperburuk kondisi korban dan menjadikannya korban untuk kedua kalinya. Instrumen hukum Indonesia juga belum optimal dalam menyelaraskan payung hukum bagi korban kekerasan seksual disabilitas. Meskipun Indonesia telah meratifikai Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas akan tetapi secara yuridis belum dapat berjalan secara harmonis. Sebagai contoh, dalam Pasal 1 Angka 26 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa saksi adalah mereka yang mendengar sendiri dan melihat sendiri. Pasal ini menimbulkan pertanyaan sekaligus diskriminasi terhadap kelompok tertentu, atas bagaimanakah status keabsahan kesaksian yang diperoleh dari penyandang disabilitas tuna rungu dan tuna netra. Beberapa kejadian tersebut juga menjadi tamparan bahwa belum dilaksanakannya secara maksimal amanat yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar yakni Pasal 28 D Ayat (1) bahwa :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

Selain masalah dengan regulasi, kasus kekerasan seksual juga diperparah dengan kenyataan sosial yang ada di masyarakat. Paradigma victim blaming pada kasus kekerasan seksual telah tertanam pada sebagian pemikiran masyarakat Indonesia yang menyalahkan korban sebagai pemantik timbulnya kekerasan seksual. Stigma ini secara umum tak terlepas dari faktor individu, situasi dan institusi[8]sebagaimana telah dikemukakan dalam Lifestyle dan Routine Activity Theory oleh Hindelang, Cohen dan Felson. Victim blaming juga akan melanggengkan eksistensi tindak pidana kekerasan seksual karena dijadikan upaya pembenaran bagi pelaku tindak pidana dengan dalih bahwa kesalahannya disebabkan pula karena kesalahan korban. Permasalahan tak henti disitu, budaya patriarki, dan pembiaran terhadap kekerasan seksual oleh masyarakat juga memberi andil penting dalam problema kekerasan seksual. Selama ini masyarakat masih mengagung-agungkan posisi laki-laki yang selalu dianggap sebagai gender paling dominan, berkuasa dan sentral. Tidak menampik fakta, adanya anggapan tersebut memberi ruang gerak yang sempit bagi perempuan berkaitan dengan relasi kuasa yang menempatkan posisi laki-laki dan perempuan menjadi timpang sehingga mereka secara tidak sadar justru sedang membiarkan kejahatan tersebut menjamur. Masyarakat perlu mengubah mindset mereka bahwa tindakan kekerasan seksual bukanlah hal lumrah.

  1. Upaya Proteksi Yuridis terhadap Hak Asasi

Menurut James Meadours peristiwa kekerasan seksual merupakan bagian menegangkan yang bisa menghancurkan rasa aman seseorang dan membuat korban merasa tidak berdaya hingga mengalami trauma emosional, psikologis yang bisa melebihi kapasitas normal mereka dan sangat mungkin melekat dalam ingatannya seumur hidup.[9] Dalam sebuah studi yang dilakukan oleh Wilson dan Brewer (1992), tingkat viktimisasi kepada kelompok disabilitas intelektual untuk mengalami kejahatan secara fisik dan penyerangan seksual memiliki probabilitas jauh lebih tinggi hingga 3 (tiga) kali lipat dibanding orang normal pada umumnya.[10] Studi ini merupakan bentuk keprihatinan sekaligus perhatian Wilson dan Brewer yang mencoba mengungkapkan bahwa kelompok disabilitas memiliki peranan penting bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan sosialnya mengingat dinamisnya perubahan di masyarakat serta adanya kebutuhan pengaturan yang lebih khusus. Studi tersebut apabila kita kolerasikan dengan pendapat Walklate ternyata memiliki benang merah. Walklate menyebutkan bahwa salah satu faktor yang menjadikan orang rentan diviktimisasi adalah fisik dari korban,[11] dalam kenyataannya seseorang yang memiliki kecacatan mental belum tentu mengalami keterbatasan secara fisik, bahkan ada penyandang disabilitas intelektual yang memiliki tampilan fisik yang sama menariknya dengan orang-orang normal bahkan mungkin lebih baik visualnya. Sehingga, daya tarik fisik serta ketidakcakapannya untuk berpikir secara normal telah menempatkan penyandang disabilitas intelektual menjadi sasaran empuk pelaku kejahatan.

Pendapat kedua ahli tersebut kiranya dapat mejadi refleksi bahwa diperlukan penanganan secara khusus terhadap korban kejahatan utamanya mereka yang mengidap disabilitas. Mengingat Indonesia sebagai negara hukum, Negara jangan sampai menomor duakan penanganan korban kelompok disabilitas hingga berujung pada terabaikannya korban di jalur hukum. Mengingat, Negara juga telah menjamin, bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (equality before the Law). Hal ini juga dipertegas dalam Pasal 28 G Ayat (1) bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh perlindungan diri pribadi.. berhak atas rasa aman dan mendapatkan perlindungan dari segala ancaman ketakutan karena merupakan bagian dari Hak Asasi. Pasal ini menginstruksikan bahwa korban disabilitas harus memperoleh kedudukan yang sama dalam memperjuangkan hak-haknya, siapapun tidak boleh mengebiri hak mereka dengan hal yang tidak manusiawi, baik melalui pengabaian terhadap masalah atau dengan sengaja membungkam kejadian tak etis tersebut sehingga menjadi rahasia kelam bagi korban disatu sisi dan memberi peluang kedua bagi pelaku karena hukuman yang tidak setimpal.

Kemudian melihat pada Pasal 28 I Ayat (2) juga telah menjamin bahwa setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan secara bebas dari sikap diskriminatif dan memperoleh perlindungan atas sikap diskriminatif tersebut. Lalu melihat kepada Pasal 5 Ayat (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa setiap orang termasuk didalamnya Kelompok rentan berhak untuk mendapatkan penanganan dan perlindungan lebih karena kekehususannya tersebut. Pada penjelasan Pasal ini disebutkan bahwa Kelompok masyarakat rentan salah satunya adalah Penyandang cacat. Oleh karena itu, terdapat suatu urgensi bagi Negara dalam memberikan upaya maksimal yang menjunjung tinggi harkat dan martabat korban kekerasan seksual disabilitas sebagai bentuk dijunjungnya hak asasi manusia di Indonesia.

Melihat paparan di atas, proyeksi belum optimalnya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual disabilitas sebenarnya memperlihatkan adanya perbedaan prioritas dalam hal kesejahteraan yang terlalu terkotak-kotak antara kelompok mayoritas dengan minoritas. Dalam Teori Anti-Utilitarian sebagaimana ditulis oleh Scott Davidson dalam buku Hukum Hak Asasi Manusia dinyatakan, bahwa kelompok minoritas kerapkali dihiraukan dan dirugikan hak-haknya sebab preferensinya tidak diwakilkan oleh kelompok mayoritas.[12] Indonesia sebagai Negara yang mau menjunjung tinggi kesetaraan antar warganya sebagaimana disebut secara eksplisit dalam sila ke-5 yakni “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” tentu harus pula mengaplikasikan prinsip HAM dalam sendi-sendi kehidupannya. Dalam merealisasikan hak asasi manusia, negara memiliki kewajiban yang sepatutnya dilakukan. Dalam hal berkaitan dengan integritas mental dan fisik, negara memiliki kewajiban untuk menghormati untuk menghormati, kewajiban untuk memenuhi, dan kewajiban untuk melindungi.

Namun, kiranya perlu diketahui upaya yuridis sebagai aktualisasi perlindungan terhadap hak asasi kelompok disabilitas sudah cukup banyak diakui, baik internasional maupun nasional. Hal demikian tercerminkan sebagaimana Universal Declaration of Human Rights telah menjanjikan bahwa segala hak yakni hak ekonomi, sosial, politik, budaya, dan sipil termasuk hak hidup bebas dari ketakutan dapat diperoleh oleh semua pihak termasuk difabel.[13] Dalam melindungi hak asasi manusia kelompok disabilitas, terobosan yang sudah dilakukan Indonesia dikonkritkan melalui ratifikasi Konvensi CEDAW (The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 yang bertujuan menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dengan mengedepankan terpenuhinya Hak Asasi Manusia dengan berlandaskan pada norma serta standar kewajiban yang menginstruksikan, bahwa Negara bertanggung jawab dalam mengentaskan diskriminasi termasuk di dalamnya penghapusan Kekerasan Seksual, dan saat ini berdasarkan catatan Komnas Perempuan 2019, kasus kekerasan secara seksual pada kelompok disabilitas selalu lebih tinggi dibanding kekerasan secara Psikis, fisik dan penelantaran yang jumlahnya lebih minim dari jumlah korban kekerasan seksual dengan data :[14]

Diagram 2. Sumber: Komnas Perempuan

 

Komitmen tersebut sejatinya menjadi jabaran atas salah satu prinsip hak asasi manusia yaitu State Responsibility atau tanggung jawab negara. Negara memiliki tanggung jawab dalam memberikan perlindungan, memenuhi hak-hak warganya, serta menghormati hak asasi manusia setiap warga negaranya tanpa terkecuali. Prinsip State Responsibility menjadi salah satu prinsip yang selalu ditulis di dalam berbagai kovenan maupun regulasi domestik. Secara eksplisit ketentuan ini juga dapat dijumpai dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa :

Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia”.

Kemudian, mengingat bahwa Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas (Convention On The Rights Of Persons With Disabilities) telah mewajibkan negara dalam Pasal 16, untuk melakukan segala langkah dalam memulihkan fisik, kognitif dan psikologis,rehabilitasi dan reintegrasi sosial penyandang disabilitas yang telah menjadi korban kekerasan, eksploitasi dan perbuatan semena-mena salah satunya termasuk dengan memberikan layanan perlindungan dan memperhatikan kondisi sulit atas keterbatasan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas (Lihat Pembukaan huruf P). Dalam pelaksanaannya, hak-hak demikian belum dapat terpenuhi dengan maksimal, sebab selama ini korban kekerasan seksual disabilitas belum bisa ikut terlibat secara menyeluruh dalam menentukan/memilih bentuk perlindungan dan dukungan keamanan yang dibutuhkan karena diwakili oleh pendamping yang belum tentu memahami secara sosial dan akademis kebutuhan perlindungan seperti apa yang diperlukan oleh korban. Fasilitas selama proses perkara berlangsung juga belum optimal utamanya dalam memberikan fasilitas penerjemah untuk berkomunikasi dalam memberikan keterangan. Pemerintah masih perlu mengupayakan pemberian fasilitas atau program yang dapat memenuhi kebutuhan korban kekerasan seksual mengingat Pasal 16 Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas sudah menjamin bahwa “Untuk mencegah terjadinya segala bentuk eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, Negara-Negara Pihak wajib menjamin bahwa semua fasilitas dan program didesain untuk melayani penyandang disabilitas dipantau secara efektif oleh badan independen.” Sekaligus sebagai penyempurnaan agar Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dapat berpihak kepada korban secara menyeluruh tanpa terkecuali dengan mengedepankan prinsip non-discriminate dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas sehingga hak-hak korban kekerasan seksual disabilitas dapat terpenuhi dan terlindungi secara yuridis.

  1. Penutup

Kekerasan seksual terhadap kelompok disabilitas di Indonesia masih menjadi isu hak asasi manusia yang mengkhawatirkan. Eksistensinya masih dapat merambat secara intense apabila tidak ditangani dengan kompeten dan komprehensif. Upaya proteksi utamanya dari segi yuridis menjadi salah satu kebutuhan primer yang bertujuan untuk memutus mata rantai kekerasan seksual disabilitas. Baik Negara maupun masyarakar harus dapat berkomitmen dan turut andil bersama dalam mengentaskan ketidakadilan yang masih dapat melilit korban dalam memperjuangkan hak-haknya. Prinsip kesetaraan dan non diskriminasi menjadi dua hal penting yang harus selalu disisipkan dalam berbagai sendi kehidupan demi mewujudkan hak asasi manusia yang adil dan merata demi Indonesia yang bebas dari kelamnya problema hak asasi.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Penghapusan Diskriminasi Terhadap

Perempuan

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 13

Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak

Penyandang Disabilitas

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi Korban

The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women

Convention on The Rights Of Persons With Disabilities

  1. Wilson dkk. 1996. Intellectual Disability and Criminal Victimisation. Canbera : Australian Institute of Criminology.

Dini Wardinasih, Penyandang Disabilitas di Indonesia: Perkembangan Istilah dan Definisi, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Volume 20, Nomor 2, Oktober 2019.

Imam Alfi, Umi Halwati, Faktor-faktor Victim Blamming (Menyalahkan Korban) di Wilayah Praktik Pekerja Sosial, Islamic Management and Empowerment Journal, Volume 1 Nomor 2, Desember 2019.

James Meadours, “How Trauma Affects People with Intellectual Disabilities”, Arc of the United States, diakses dari https://thearc.org/wp-content/uploads/forchapters/Trauma.pdf

John Lowman dan Brian. 1992. Realist Criminology: Crime Control and Policing in 1990s. Kanada : University Toronto Press.

Komnas Perempuan, “Siaran Pers dan Lembar Fakta Komnas Perempuan: Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2020”, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, diakses dari https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-siaran-pers-dan-lembar-fakta-komnas-perempuan-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2020

Kontributor Lampung, Kekerasan Seksual selama Pandemi Meningkat, Pelaku dan Korban berkenalan di Medsos, Kompas.com, diakses dari https://regional.kompas.com/read/2020/07/01/17432021/kekerasan-seksual-selama-pandemi-meningkat-pelaku-dan-korban-berkenalan-di?page=all

Muhammad Syafi’I dalam diskusi berjudul Pendampingan dan Bantuan Hukum Difabel Berhadapan dengan Hukum di Fakultas Hukum UII Yogyakarta sebagaimana dimuat oleh Pito Agustin, “Sebab Difabel yang Berhadapan dengan Hukum Butuh Pendampingan”, Tempo.co, diakses dari https://difabel.tempo.co/read/1233991/sebab-difabel-yang-berhadapan-dengan-hukum-butuh-pendampingan/full&view=ok

NSVRC, “What is Sexual Violence?”, National Sexual Violence Resouce Center, diakses dari https://www.nsvrc.org/sites/default/files/Publications_NSVRC_Factsheet_What-is-sexual-violence_1.pdf

Pito Agustin Rudiana, Dari 29 Kasus Kekerasan Terhadap Difabel, Tiada yang Dipidana, Tempo.co, diakses dari https://difabel.tempo.co/read/1294353/dari-29-kasus-kekerasan-terhadap-difabel-tiada-yang-dipidana

Scott Davidson. 2008. Hukum Hak Asasi Manusia. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti

United Nations, Universal Declaration of Human Rights, diakses dari https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.un.org/en/udhrbook/pdf/udhr_booklet_en_web.pdf&ved=2ahUKEwiGrJyHqNzrAhVBT30KHeigA2oQFjABegQIFBAC&usg=AOvVaw1rxfMqGj23-EhmbTteF-5F

 

[1] NSVRC, “What is Sexual Violence?”, National Sexual Violence Resouce Center, diakses dari https://www.nsvrc.org/sites/default/files/Publications_NSVRC_Factsheet_What-is-sexual-violence_1.pdf Pada 4 September 2020 Pukul 17.12 WIB.

[2] Komnas Perempuan, “Siaran Pers dan Lembar Fakta Komnas Perempuan: Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2020”, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, diakses dari https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-siaran-pers-dan-lembar-fakta-komnas-perempuan-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2020 Pada 4 September 2020 Pukul 17.47 WIB.

[3] Kontributor Lampung, Kekerasan Seksual selama Pandemi Meningkat, Pelaku dan Korban berkenalan di Medsos, Kompas.com, diakses dari https://regional.kompas.com/read/2020/07/01/17432021/kekerasan-seksual-selama-pandemi-meningkat-pelaku-dan-korban-berkenalan-di?page=all Pada 4 September 2020 Pukul 19.36 WIB.

[4] Dini Wardinasih, Penyandang Disabilitas di Indonesia: Perkembangan Istilah dan Definisi, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Volume 20, Nomor 2, Oktober 2019, hlm. 138.

[5] Pito Agustin Rudiana, Dari 29 Kasus Kekerasan Terhadap Difabel, Tiada yang Dipidana, Tempo.co, diakses dari https://difabel.tempo.co/read/1294353/dari-29-kasus-kekerasan-terhadap-difabel-tiada-yang-dipidana Pada 5 September 2020 Pukul 17.32 WIB.

[6] Lihat Pasal 7 Ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

[7] Muhammad Syafi’i dalam diskusi berjudul Pendampingan dan Bantuan Hukum Difabel Berhadapan dengan Hukum di Fakultas Hukum UII Yogyakarta sebagaimana dimuat oleh Pito Agustin, “Sebab Difabel yang Berhadapan dengan Hukum Butuh Pendampingan”, Tempo.co, diakses dari https://difabel.tempo.co/read/1233991/sebab-difabel-yang-berhadapan-dengan-hukum-butuh-pendampingan/full&view=ok Pada 6 September 2020 Pukul 22.34 WIB.

[8] Imam Alfi, Umi Halwati, Faktor-faktor Victim Blamming (Menyalahkan Korban) di Wilayah Praktik Pekerja Sosial, Islamic Management and Empowerment Journal, Volume 1 Nomor 2, Desember 2019, hlm. 217.

[9] James Meadours, “How Trauma Affects People with Intellectual Disabilities”, Arc of the United States, diakses dari https://thearc.org/wp-content/uploads/forchapters/Trauma.pdf Pada 6 September 2020 Pukul 20.17 WIB.

[10] C. Wilson dkk, Intellectual Disability and Criminal Victimisation, 1996, Canbera : Australian Institute of Criminology, hlm. 2.

[11] John Lowman dan Brian, Realist Criminology: Crime Control and Policing in 1990s, 1992, Kanada : University Toronto Press, hlm. 286.

[12] Scott Davidson, 2008, Hukum Hak Asasi Manusia, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, hlm. 43.

[13] United Nations, Universal Declaration of Human Rights, diakses dari https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.un.org/en/udhrbook/pdf/udhr_booklet_en_web.pdf&ved=2ahUKEwiGrJyHqNzrAhVBT30KHeigA2oQFjABegQIFBAC&usg=AOvVaw1rxfMqGj23-EhmbTteF-5F Pada 7 September 2020 Pukul 21.36 WIB.

[14] Komnas Perempuan, “Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan Dan Anak Perempuan, Komnas Perempuan, diakses dari https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2020/Catatan%20Tahunan%20Kekerasan%20Terhadap%20Perempuan%202020.pdf Pada 8 September 2020 Pukul 12.51 WIB.