Pada Minggu (8/11) lalu EXPOSE (Exhibition and Art Performance for Social Dedication), program kerja di bawah Departemen Advokasi Masyarakat BEM Kema Unpad, telah menyelenggarakan salah satu agendanya yang berupa audiensi melalui Zoom dan siaran langsung di YouTube.

Audiensi yang dinamakan Membumi Bersama Kesenian Jatinangor ini merupakan upaya dari EXPOSE untuk menjadi wadah penghubung antara pegiat seni dengan pemerintah setempat.

Sebagai daerah yang kaya akan kebudayaan lokal, sanggar-sanggar di Jatinangor yang bergerak di bidang kesenian menghadapi hambatan seperti kurangnya dukungan serta sulitnya penetapan legalitas oleh pemerintah. Permasalahan tersebut semakin menjadi kendala setelah pandemi COVID-19 melahirkan keterbatasan dalam menjalankan sanggar, yang mana menjadi bahasan utama dari audiensi siang hari itu.

Diskusi dibuka oleh Kepala Departemen Advokasi Masyarakat, Regy Pratama (FPIK 2017) selaku moderator acara. Audiensi ini mengundang H. Dony Ahmad Munir, Bupati Kabupaten Sumedang yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Drs. H. Herman Suryatman, M.Si Herry Dewantara, Camat Jatinangor, dan Tatang Sobarna dari Dewan Kesenian Sumedang sebagai perwakilan dari pihak pemerintah. Selain itu, Drs. Taufik Ampera, M. Hum, Manajer Riset, Inovasi, dan Kemitraan FIB Unpad turut mengikuti diskusi sebagai pembicara. 

Kedelapan sanggar kesenian yang berkesempatan mengikuti audiensi adalah Sanggar Jaga, Sanggar Bumi Kasturi, Sanggar Jamparing Parikesit, Sanggar Kalawaas, Sanggar Wangsit, Sanggar Gumelar Putra Pasundan, Sanggar Sri Banyuwening, serta Sanggar Ranggonuyut. Perwakilan dari setiap sanggar kemudian menyampaikan aspirasi serta permasalahan masing-masing.

Permasalahan yang disampaikan oleh para perwakilan sanggar antara lain adalah terbatasnya ruang kreatif yang diberikan pemerintah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pendekatan, belum mumpuninya sarana prasarana, serta minimnya keterbukaan anggaran untuk sanggar. Sejumlah perwakilan, terutama yang mata pencaharian utamanya adalah seni, turut menyampaikan bahwa pekerjaan menjadi sulit dicari pasca pandemi.

Aspirasi dari sanggar akan menjadi poin utama yang akan digarap ke depannya oleh pemerintah Sumedang. Beberapa rencana dilahirkan setelah pemaparan tuntutan disebutkan, di antaranya adalah rencana koordinasi lebih lanjut dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mengenai sarana dan prasarana serta akan disediakannya ruang bagi para sanggar untuk berkreasi, mulai dari gagasan ekstrakulikuler seni di sekolah hingga diperbaikinya sarana yang sudah ada seperti Sabusu.

Adapun tuntutan yang dikeluarkan oleh EXPOSE sebagai pihak mahasiswa antara lain:

1. Menuntut Pemerintah daerah Sumedang mengoptimalkan sarana – prasarana yang layak dan lengkap serta dapat dipergunakan oleh seluruh pegiat seni untuk menunjang kebutuhan pegiat seni di Jatinangor.

2. Sistem keterbukaan anggaran dana dalam pengelolaan kesenian dan kebudayaan.

3. Optimalisasi lembaga atau badan yang legal disahkan oleh pemerintah untuk menghimpun sanggar-sanggar kesenian yang ada di Jatinangor.

4. Memberikan edukasi secara langsung kepada pelaku seni.

 

Adapun konsolidasi lanjutan telah dilaksanakan pada 11-12 November  untuk membahas kebijakan dari pemerintah secara lebih lanjut. Diharapkan audiensi ini akan menjadi awal dari terwujudnya harapan sanggar-sanggar kesenian yang telah berkontribusi banyak untuk kebudayaan Jatinangor.*

Gambar 1: Audiensi membumi bersama kesenian Jatinangor