Oleh: Putri Indy Shafarina

Aksi protes di Indonesia yang diidentikkan dengan mahasiswa dan buruh mendapat tempat tersendiri di masyarakat untuk diingat. Sebuah gerakan sosial yang kemudian mendapat sorotan publik sebegitu masifnya tentu menjadi hal baik pada satu sisi. Masyarakat mengingatnya dengan huru-hara, sampah bertebaran, corat-coret gambar alat kelamin laki-laki yang diikuti tulisan DPR di tembok-tembok kota, pembakaran ban, dan pengerusakan fasilitas umum. Paling tidak, itulah “realitas” kebanyakan aksi protes yang disajikan oleh media.

Padahal telah menjadi pengetahuan umum bahwa taktik peliputan berita menduduki peran penting dalam mengonstruksi persepsi masyarakat terhadap aksi protes dan legitimasinya atas agenda yang dibawa massa aksi (Berenson, 2018). Lewat framing, jurnalis membentuk narasi tersebut. Framing adalah di mana jurnalis memilih beberapa aspek dari realitas yang kemudian sengaja ditonjolkan dalam penggambarannya di berita. Menurut Berenson (2018), framing berarti jurnalis memilih argumen dan sama dengan mengambil posisi terhadap suatu permasalahan. Dengan begitu, hal ini umumnya dikaitkan dengan agenda setting di mana jurnalis menjadi penentu “apa yang penting”, kemudian agenda setting lah yang mendefinisikan “apa yang layak” dalam peliputan berita (McCombs & Shaw, 2017)

Aksi protes pada umumnya memerlukan bantuan media untuk menyebarluaskan narasi dan gagasan yang dibawa dalam gerakannya. Di satu sisi, media juga memerlukan aksi protes untuk membuat berita, tetapi hubungan alot kepentingan media dan aktivis gerakan seringkali tidak sejalan. Oleh karena itu, banyak pemberitaan tentang aksi protes yang bersifat negatif. Terdapat beberapa framing yang telah diasosiasikan dengan paradigma terhadap aksi protes, antara lain cerita kriminalitas, kerusuhan, dan kekerasan (McLeod, 2007)

Pada bulan September 2019, Indonesia diramaikan dengan aksi Reformasi Dikorupsi dengan tujuh tuntutannya, yang salah satu tuntutan utamanya adalah penolakan terhadap Revisi UU KPK. Remotivi sebagai pusat kajian media dan komunikasi melakukan riset tentang paradigma media dalam pemberitaan aksi Reformasi Dikorupsi pada lima media daring, antara lain Liputan6, Detik, Tribunnews, Kompas, dan Tempo selama 24-30 September 2019 dengan total 690 berita.

Di bulan Oktober 2020, juga terdapat beberapa kali demonstrasi di Indonesia dengan tuntutan penolakan terhadap UU Cipta Kerja yang menjadi agenda pemerintah dan telah disahkan oleh DPR secara sembunyi-sembunyi. Remotivi kembali melakukan riset pemberitaan UU Cipta Kerja di tujuh stasiun televisi Indonesia, antara lain tvOne, Metro TV, CNN TV, TVRI, iNews, Kompas TV, dan Berita Satu TV selama tiga hari pada tanggal 8, 10, dan 13 Oktober 2020.

Pada riset paradigma media daring dalam pemberitaan Reformasi Dikorupsi, ditemukan sebanyak 71 dari 690 berita atau sebesar 10,3% yang membahas kerusuhan saat demonstrasi (Arief, 2019). Sedangkan dalam riset pemberitaan televisi terhadap UU Cipta Kerja, Remotivi menemukan 153 dari 466 berita atau sebesar 36,96% yang menyoroti aksi vandalisme saat demonstrasi (Heychael & Rizky, 2020). Dengan memberikan fokus pemberitaan terhadap vandalisme dan kerusuhan, menjadi jelas bahwa media gagal menggambarkan realitas secara utuh tentang demonstrasi yang terjadi. Hal ini tentunya berpotensi besar untuk mendiskreditkan aspirasi yang dibawa oleh masyarakat. Menjadikan vandalisme dan kerusuhan sebagai fokus pemberitaan, sama saja dengan membingkai demonstrasi sebagai milik kelompok anarkis yang memang dari awal bertujuan untuk membuat kerusuhan, bukannya demonstrasi damai untuk menyampaikan aspirasi. Dengan begitu, media sukses mereduksi dan mendiskreditkan gerakan menjadi sebatas sekelompok orang yang mengganggu rutinitas dan ketentraman masyarakat (McLeod, 2007).

Pada riset yang sama, pemberitaan UU Cipta Kerja, berita tentang kekerasan polisi hanya ditemukan sebanyak 25 berita atau sebesar 6,04% (Heychael & Rizky, 2020). Padahal realitas di lapangan berdasarkan laporan dari Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan), terdapat banyak tindakan brutalitas aparat, intimidasi, hingga upaya pembungkaman (Kontras, 2020). Salah satunya, saat demonstrasi di Jakarta pada tanggal 8 Oktober 2020, massa aksi dipukul mundur oleh aparat menggunakan gas air mata padahal aksi berjalan kondusif dan waktu masih menunjukkan pukul lima sore (Kontras, 2020). Di Medan, tercatat sebanyak 253 massa aksi ditangkap, sedangkan di Malang sebanyak 129 orang, dan berbagai tindakan brutal dan melanggar HAM lainnya yang dilakukan oleh aparatur negara (Kontras, 2020). Sedangkan di riset pemberitaan Reformasi Dikorupsi, berita tentang kekerasan polisi ditemukan sebanyak 46 atau sebesar 6,7% di mana tidak menunjukkan perbedaan signifikan dengan riset pemberitaan UU Cipta Kerja (Arief, 2019). Realitas di lapangan pun tidak berbeda jauh dengan demonstrasi UU Cipta Kerja. Kontras bersama AMUKK (Aliansi Masyarakat untuk Keadilan dan Demokrasi) juga mengecam tindakan brutal dan represifitas aparat (Kontras, 2019).

Meskipun menurut McLeod (1994) framing terhadap aksi protes cenderung berkutat pada kriminalitas, kerusuhan, dan kekerasan yang menjadi “dagangan” media dengan bumbu-bumbu sensasional, kenyataannya media hanya memberikan porsi kecil untuk pemberitaan terkait represifitas dan brutalitas aparat. Padahal, vandalisme dan kerusuhan memiliki benang merah dengan represifitas dan brutalitas aparat, yaitu kekerasan dan kriminalitas “yang dilakukan negara” kepada rakyatnya, yang kemudian menjadi salah satu akar dari kerusuhan.

Media sebagai pelaksana jurnalisme yang seharusnya menjadi anjing pengawas kekuasaan, sebagaimana elemen jurnalisme (Kovach & Rosenstiel, 2001), malah memilih untuk membingkai demonstrasi menjadi negatif lewat vandalisme dan kerusuhan. Jurnalis berkewajiban untuk melindungi fungsi pengawasan dan memperjuangkan fungsi tersebut untuk dipraktikkan dengan tidak sembrono dan mengeksploitasinya untuk keuntungan komersial semata (Kovach & Rosenstiel, 2001).

Media seharusnya menawarkan suara pada mereka yang tidak bersuara, menjadi pengawas segelintir orang yang berkuasa (American Press Institute, 2013), bukan malah berkongsi dengan penguasa dan menjaga tirani dari protes massa. Mereka terbiasa untuk mengukur magnitude sebuah demonstrasi dari seberapa besar kerusakan (Arief, 2019), sehingga jika semakin besar, akan semakin laku untuk “didagangkan”. Pemilihan framing kerusuhan yang kemudian mendiskreditkan gerakan serta selayang pandang terhadap represifitas dan brutalitas aparat, media seperti seolah-olah sengaja memakaikan kacamata kuda pada anjing pengawas penguasa.


Daftar Pustaka

Berenson, A., 2018. Journalism and Social Media Frame Social Movements: The Transition to Media Matrix. IntechOpen.

Arief, Y., 2019. Aspirasi Dikorupsi: Paradigma Media dalam Pemberitaan #ReformasiDikorupsi. Diakses dari https://www.remotivi.or.id/pantau/555/aspirasi-dikorupsi-paradigma-media-dalam-pemberitaan-reformasidikorupsi pada 4 November 2020.

McCombs, M. E. & Shaw, D. L., 2017. The agenda-setting function of mass media. The Agenda Setting Journal, 1(2), p. 110.

McLeod, D. M., 2007. News Coverage and Social Protest: How the Media’s Protest Paradigm Exacervates Social Conflict. J. Disp. Resol, 12(1).

Heychael, M. & Rizky, P. A., 2020. Lumpuh dalam Cengkeraman Cukong: Televisi dan Pemberitaan UU Cipta Kerja. Diakses dari https://www.remotivi.or.id/pantau/643/lumpuh-dalam-cengkeraman-cukong-televisi-dan-pemberitaan-uu-cipta-kerja pada 4 November 2020.

Kontras, 2020. Temuan Tindakan Kekerasan Aparat & Pembungkaman Negara Terhadap Aksi-Aksi Protes Menolak Omnibus Law di Berbagai Wilayah. Diakses dari https://kontras.org/2020/10/25/temuan-tindakan-kekerasan-aparat-pembungkaman-negara-terhadap-aksi-aksi-protes-menolak-omnibus-law-di-berbagai-wilayah/
pada 4 November 2020.

Kontras, 2019. Hentikan Aksi-Aksi Brutal dan Represif Aparat terhadap Rakyat yang Bergerak!. Diakses dari https://kontras.org/2019/09/27/hentikan-aksi-aksi-brutal-dan-represif-aparat-terhadap-rakyat-yang-bergerak/ pada 4 November 2020.

Kovach, B. & Rosenstiel, T., 2001. Sembilan Elemen Jurnalisme. Edisi 1. Jakarta: Yayasan Pantau.

American Press Institute, 2013. The elements of journalism. Diakses dari https://www.americanpressinstitute.org/journalism-essentials/what-is-journalism/elements-journalism/ pada 4 November 2020.