Urgensi Perampungan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual

Share on facebook
Share on twitter

Oleh: Helfrida Mahendraputri M.

 Dengan latar belakang keresahan dan tindak kekerasan seksual yang semakin sulit dikendalikan serta laporan atas kasus yang terus bertambah setiap tahunnya, Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual hadir dengan harapan dapat membantu melindungi korban seksual terutama perempuan yang jauh lebih berpotensi menjadi sasaran kekerasan seksual. Peraturan yang ada sebelum dicanangkannya RUU PKS rupanya belum kuat dan tidak cukup mengikat, misalnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang hanya fokus pada isu kekerasan rumah tangga. Tujuan perancangan RUU PKS selain daripada melindungi terjadinya kekerasan seksual, juga untuk menekankan pada seluruh lapisan masyarakat untuk stop blaming the victim, atau berhenti menyalahkan korban sebagai penyebab terjadinya kekerasan seksual. Menjadi korban kekerasan seksual bukanlah keinginan setiap perempuan. Kepribadian seorang pelaku seperti bagaimana perangainya, apa saja kesehariannya, nampaknya selalu luput dari sorotan. Banyak dari masyarakat yang justru memaklumi tindakan keji penjahat seksual dibandingkan membela korban dan membantu menyuarakan keresahan perempuan. Belum lagi jika pola pikir tertentu yang kerap kali menjadikan perempuan seolah berada di bawah derajat laki-laki dan layak untuk selalu diposisikan sebagai korban dari patriarki. Pemikiran yang agaknya kurang luas terkadang menjebak pikiran-pikiran sebagian dari masyarakat untuk paham apa itu hak asasi manusia. Tidak melulu soal definisi hak asasi manusia secara luas, tapi juga soal hak untuk memperoleh keamanan dan kebahagiaan yang normalnya harus didapatkan perempuan dan terjamin keberadaannya.

 RUU PKS sendiri memuat beberapa substansi pokok, diantaranya yaitu:

  • • Definisi dari kekerasan seksual dalam Pasal 1 RUU PKS.
  • • Tujuan perancangan RUU PKS, yaitu untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual; menangani, melindungi, dan memulihkan korban; menindak pelaku; serta menjamin terlaksananya kewajiban dan peran seluruh pihak terkait.
  • • Cakupan tindak pidana kekerasan seksual, seperti diantaranya pelecehan seksual; eksploitasi seksual; perbudakan seksual; dan beragam tindakan lainnya.
  • • Ketentuan hak korban, keluarga korban, dan saksi tindak kekerasan seksual tersebut yang tercakup dalam Pasal 21 sampai 39.

Pendekatan yang digunakan dalam merancang RUU PKS yaitu pendekatan Feminist Jurisprudence, atau pendekatan hukum yang berperspektif perempuan. Sesuai namanya, pendekatan ini mengedepankan hak-hak perempuan serta fokus menggali apa yang perempuan butuhkan, apa yang perempuan inginkan, dan apa yang menjadi pertimbangan dalam hal pengalaman konkret dan unik dari perempuan.

 Pada kenyataannya, perumusan itu tidak dapat terhindar dari pro dan kontra masyarakat. Komisioner Komnas Perempuan yang kala itu menjabat, Imam Nahei menegaskan bahwa RUU PKS ini dibuat dengan tujuan memberi perlindungan dari kekerasan seksual terhadap siapapun. Berbeda dengan fraksi PKS (Partai Keadilan Sejahtera) yang cenderung menolak usulan draf tersebut karena dianggap pro terhadap perzinahan. Selain itu, menurut media Voa-Islam.com, RUU tersebut memisahkan pembahasan kekerasan seksual dengan penyimpangan seksual. Padahal, ruh yang seharusnya dipertegas adalah soal penyimpangan seksual. Ketua Perkumpulan Penggiat Keluarga (Giga), Euis Sunarti mengatakan bahwa RUU PKS hanya fokus pada bentuk kekerasannya, bukan pada aktivitasnya dan pemisahan isu kekerasan seksual dengan penyimpangan seksual sangat berpotensi menimbulkan sekularisme. Kebijakan apapun yang dibuat oleh pemerintah tentu tak bisa luput dari pro dan kontra. Latar belakang budaya, ekonomi, dan aspek kehidupan lainnya sangat berpengaruh besar dalam berbagai cara pandang masyarakat. Pun, tidak mungkin pemerintah memaksakan kehendaknya sendiri akan apa yang direncanakannya. Perlu campur tangan dari seluruh elemen dalam negara agar setiap kebijakan yang dibuat dapat diterima oleh semua pihak. Terhitung sudah delapan tahun sejak pertama kali digagaskan, RUU PKS belum juga menghasilkan keputusan final dan masih terus melihat perkembangan. Sebagian masyarakat mengatakan setuju, sebagian lagi tidak. Disinilah kredibilitas pemerintah sebagai lembaga berwenang diuji. Sejauh mana pemerintah mampu menyikapi dan mengambil keputusan terbaik demi kemaslahatan rakyat.

 Gagasan untuk membuat RUU PKS sebenarnya sudah ada sejak 2012. Kemudian, pada 2014 Komnas Perempuan mulai menyusun draf Naskah Akademik dan Rumusan RUU PKS dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait. Pada 2016, RUU PKS masuk ke dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas DPR. Tetapi, hingga 2018 perancangan tersebut masih mangkrak dan belum menemui keputusan final. Hingga pada akhir 2018, Komnas Perempuan yang saat itu sudah berganti kepemimpinan menjadi Azriana Manalu mendesak pengesahan RUU PKS agar tindak kekerasan seksual yang terus melonjak itu bisa diselesaikan dengan hukum beserta dasarnya yang jelas. Ironisnya, hingga menginjak tahun 2019, RUU PKS masih harus ditunda. Dijanjikan saat itu bahwa keputusan akan dideklarasikan pada Mei 2019 setelah sebelumnya ditunda pada April 2019 sebagai dampak pelaksanaan pemilu. Memasuki 2020 ini, RUU PKS tidak kunjung menemukan titik terang. Dilaporkan oleh Tempo dalam laman berita yang dimuat, bahwa RUU PKS kembali masuk ke dalam daftar Prolegnas bersama dengan 49 RUU lainnya. Kompleksitas permasalahan yang ada di Indonesia memang tak bisa diselesaikan dengan sebegitu mudahnya. Namun, jika sudah masuk ke dalam daftar prioritas, baiknya segera diselesaikan agar permasalahan tidak menggantung dan segera mendapat solusi.

 Proses pengerjaan Prolegnas memang tidak mudah. Ada sekitar 5 tahap yang mesti dilalui sebelum akhirnya suatu RUU dikatakan layak. Substansi yang dimuat pun tentu tidak bisa main-main. Terlebih jika di tahun 2020 ini ada 50 RUU yang masuk daftar Prolegnas, pemerintah haruslah mengambil langkah strategis untuk menyelesaikan semua agar perlindungan hukum semakin jelas. Khususnya untuk RUU PKS dimana perempuan sebagai entitas sosial yang rentan mengalami kekerasan sosial menunggu keberlanjutan dari ketetapan ini. Namun, mengingat beberapa pihak tidak menyetujui rancangan tersebut, pemerintah juga perlu bijak dalam mengambil jalan tengah supaya jangan sampai ada salah satu yang diuntungkan, namun dirugikan di sisi lainnya.

 Menunggu hasil akhir penantian panjang RUU PKS yang belum jelas kepastiannya tentu membuat gusar. Langkah dan peran yang dapat kita ambil untuk memimalisasi tindak kekerasan seksual saat ini adalah berani bersuara ketika ada masalah, dan berani bertindak ketika melihat secara langsung tindakan tersebut. Pertama, menegur langsung pelaku tindak kekerasan seksual. Meskipun hal tersebut terkesan menantang, namun tentu yang kita harapkan adalah pelaku dapat secepatnya menghentikan tindakan tersebut. Kedua, mengalihkan tindakan tersebut dengan mengajak korban berbicara. Dengan begitu, pelaku akan terdistraksi dan berpotensi menggagalkan aksinya. Ketiga, jika tidak memungkinkan untuk melakukan kedua hal tersebut, langkah yang dapat kita ambil berikutnya adalah mendokumentasikan aksi pelaku. Dan yang terpenting adalah laporkan tindakan tersebut kepada pihak berwenang agar kasus segera diusut.  Mari kita bersama-sama perlahan meminimalisasi tindak kekerasan seksual dan wujudkan keadilan setinggi-tingginya bagi perempuan dan korban lain pada umumnya. Diam dan bungkam bukan pilihan.

Daftar Pustaka

Rais, N.F., Manurung, G.P. and Wardani, A.K., 2019. Analisis Keberlakuan RKUHP dan RUU-PKS dalam Mengatur Tindak Kekerasan Seksual. Lex Scientia Law Review3(1), pp.55-68.

Rohma, Z.F., 2018. Konstruksi RUU PKS Dalam Framing Pemberitaan Media Online. Alamtara: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam2(2), pp.65-80.

Citrawan, M.R. and Muchamad Iksan, S.H., 2019. Tinjauan Kritis Terhadap Ruu Penghapusan Kekerasan Seksual Dari Perspektif Islam Dan Hukum Pidana Positif Indonesia (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

Purwanti, A. and Hardiyanti, M., Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual. Masalah-masalah Hukum47(2), pp.138-148.

Kumparan. 2018. Komnas Perempuan Desak Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

https://kumparan.com/kumparanstyle/komnas-perempuan-desak-pengesahan-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual 1543061718607335998?utm_source=kumApp&utm_campaign=share&shareID=TYokb0pTbIJ0 (diakses 20 Maret 2020)

Kumparan. 2019. Hal-hal yang Perlu Diketahui tentang RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. https://kumparan.com/kumparanstyle/hal-hal-yang-perlu-diketahui-tentang-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual-1550050688179490092?utm_source=kumApp&utm_campaign=share&shareID=WUgSZia4nHWw (diakses 20 Maret 2020)

Kumparan. 2018. Melecut Penuntasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. https://kumparan.com/kumparannews/melecut-penuntasan-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual?utm_source=kumApp&utm_campaign=share&shareID=kZaRiu60UWR9 (diakses 20 Maret 2020)

Kumparan. 2019. Pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Ditunda Hingga Mei. https://kumparan.com/kumparannews/pembahasan-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual-ditunda-hingga-mei 1551174159951515278?utm_source=kumApp&utm_campaign=share&shareID=FvVoJk3bX2sQ (diakses 20 Maret 2020)

Kumparan. 2018. Memupuk Nyali Memerangi Pelecehan Seksual. https://kumparan.com/kumparannews/memupuk-nyali-memerangi-pelecehan-seksual?utm_source=kumApp&utm_campaign=share&shareID=P8rb8XxDlAPz (diakses 20 Maret 2020)

Tempo. 2020. RUU PKS Masuk Prolegnas 2020, 5 Alasan Aturan Itu Harus Disahkan. https://nasional.tempo.co/read/1296182/ruu-pks-masuk-prolegnas-2020-5-alasan-aturan-itu-harus-disahkan (diakses 21 Maret 2020) 

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *