Menyoal Peraturan “Tutup Warung pada Jam Puasa” di Daerah

*Gambar Ilustrasi (suarasurabaya.net)

“Islam Bukan Penindas Minoritas. Toleransi Harus Dikedepankan”
H. Wahid Hasyim, dalam Sidang PPKI 18 Agustus 1945

 

Razia terhadap warung yang buka di Serang menjadi topik yang sering diperbincangkan di media sosial. Terjadi pro dan kontra di antara netizen mengenai tindakan Satuan Polisi Pamong Praja yang menutup paksa warung yang buka di siang hari. Ada yang setuju karena hal tersebut sudah menjadi peraturan yang mengikat masyarakat, namun di sisi lain peraturan tersebut dianggap diskriminatif. Menanggapi pro dan kontra tersebut, Departemen Kastrat BEM Kema Unpad menjadi tertarik untuk mengkaji dan membuat opini dari pertanyaan “apa tepat pemerintah daerah bikin aturan yang memaksa pedagang buat nutup tempatnya di jam puasa ?”.

Pertama penulis akan menjelaskan terlebih dahulu apa saja jenis norma yang hidup di tengah masyarakat. Secara umum terbagi menjadi empat (4), yakni : (1) Norma Agama; (2) Norma Kesusilaan; (3) Norma Kesopanan; (4) Norma Hukum. Keempat norma memiliki kriteria yang berbeda-beda dan penegakan tersendiri terhadap pelanggarnya. Dalam konteks “menutup warung pada jam puasa”, keempat jenis norma tersebut dapat dijadikan “pisau” untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pertama, norma agama secara umum memiliki karakter yang bersifat privat dan penegakan terhadap pelanggarnya dilakukan di akhirat. Sifat privat yang dimaksud ialah kepatuhan seseorang tergantung pada keyakinannya dan tidak ada paksaan (dari orang lain) untuk  mematuhi norma agama. Kedua, norma kesopanan dan norma kesusilaan yang memiliki karakter tidak tertulis, dipatuhi oleh masyarakat sebagai sebuah kesadaran, dan penegakan terhadap pelanggarnya adalah sanksi sosial dari masyarakat. Ketiga, norma hukum yang memiliki karakter tertulis, memaksa, dan penegakan terhadap pelanggarnya berupa denda bahkan pidana penjara.

Dalam hal “menutup warung pada jam puasa” merupakan irisan dari ketiga norma tersebut. Di Kota Serang maupun daerah lain yang selama ini menjadi sorotan, hal tersebut sudah dimuat ke dalam peraturan daerah atau peraturan kepala daerah. Namun hal ini belum menjawab pertanyaan di atas, karena hal tersebut lebih dekat dengan norma kesopanan & kesusilaan maupun norma agama. Opini masyarakat banyak yang menyatakan bahwa “menutup warung pada jam puasa” sudah menjadi norma kesopanan & kesusilaan bagi masyarakat yang memiliki tradisi Islam yang kuat, artinya menjadi hukum tidak tertulis atau kebiasaan. Namun pandangan tersebut juga menimbulkan pertanyaan, “kalau sudah menjadi kebiasaan dan dipatuhi masyarakat, mengapa harus dijadikan norma hukum ?”. Disinilah nampaknya yang menjadi kebingungan dari masyarakat, pun apa yang sesuai dengan kesopanan atau kesusilaan sangat dinamis dan bisa berubah-ubah. Dalam asumsi penulis, tetap bukanya warung pada jam puasa tentu ditolerir masyarakat karena masyarakat non muslim atau bagi yang berhalangan puasa (ibu hamil, musafir, atau perempuan yang sedang menstruasi) tidak dapat dipaksakan untuk mengikuti orang yang sedang berpuasa.

“Pisau” terakhir yang dijadikan bahan analisis bagi penulis adalah norma agama. Sebelum itu, mari kita pahami dulu hubungan antara agama dan negara dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Secara umum terdapat forum interum dan forum eksterum, forum interum berbicara mengenai hubungan antara manusia dengan Tuhan sedangkan forum eksterum berbicara mengenai hubungan antar masyarakat dalam konteks beragama. Contoh nyata dari forum interum adalah sholat atau ibadah dan puasa, negara (pemerintah pusat atau daerah) sebenarnya tidak boleh memaksakan masyarakat untuk melaksanakan ibadah tersebut karena norma agama bersifat privat. Sedangkan contoh nyata dari forum eksterum adalah zakat, naik haji, atau qurban, yangmana peran negara dibutuhkan untuk mengatur hal tersebut agar berjalan dengan tertib. Dalam pandangan penulis, “menutup warung pada jam puasa” dalam konteks norma agama merupakan forum interum, sehingga  kepatuhan dari orang yang makan atau pedangang warung bersifat pribadi dan tidak boleh ada paksaan dari pihak lain untuk mematuhi.

Selain itu argumen untuk tetap membuka warung dirasa cukup kuat, selain mengakomodasi masyarakat non muslim atau bagi yang berhalangan puasa, kebutuhan ekonomi bagi pedagang harus tetap dipenuhi (mengingat kebutuhan akan hari raya Idul Fitri). Mengingat pula syariah islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dunia dan akhirat, yang juga menyangkut hubungan antar manusia dengan manusia. Walaupun seharusnya warung/tempat makan tetap dibuka pada jam puasa, penulis berpandangan bahwa warung/tempat makan harus tetap menghormati umat Islam yang sedang menjalankan ibadah puasa. Dengan cara menggunakan tirai saat jam puasa atau menghimbau pelanggan untuk membungkus makanan/minuman yang dibeli untuk disantap di rumah masing-masing. Saran dari penulis untuk daerah yang memiliki tradisi Islam yang kuat adalah membuat peraturan di daerah yang mengatur tata cara bagi warung/tempat makan ketika buka di jam puasa. Pun juga menjadi penting bagi pemerintah daerah untuk mengedepankan cara-cara yang persuasif ketika terdapat kekeliruan yang dilakukan oleh pedagang warung. Sehingga forum interum dalam beragama tidak dilanggar, namun tetap menghormati umat Islam yang sedang menjalankan ibadah puasa.

 

Jika kita merasa Muslim terhormat, maka kita akan berpuasa
Dengan menghormati orang yang tidak berpuasa

K.H. Abdurrahman Wahid

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *