Apabila kita memutar balikan waktu ketika jaman orientasi mahasiswa baru, tentu tidaklah asing terdengar di telinga kita tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi. Ketika itu, masih masa transisi SMA. Dimana kita benar-benar bersyukur dapat diterima di perguruan tinggi impian kita, dengan semangatnya kita menghapal materi ospek yang diberikan oleh kakak- kakak panitia ospek. “Apa itu tri dharma perguruan tinggi? Siapa yang hapal coba maju!” begitulah euforia ketika orientasi mahasiswa baru. Namun, dewasa ini masihkah mahasiswa mengedepankan Tri Dharma sebagai landasan dalam dunia kemahasiswaannya?
Tri Dharma Perguruan Tinggi merupakan dasar penyelenggaran pendidikan tinggi dengan substansi (1) Pendidikan dan Pengajaran; (2) Penelitian dan Pengembangan dan; (3) Pengabdian Masyarakat, dimana Universitas dan/atau sebutannya sebagai kesatuan padu yang mendukung taraf kemajuan bangsa melalui budaya akademik dapat menghasilkan mahasiswa yang berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Apabila kita berkaca pada UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Tri Dharma merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi. Dalam arti ini, suatu kegiatan yang dilakukan masyarakat akademik dalam perguruan tinggi harus berlandaskan Tri Dharma.
Sekarang kita tengok kondisi negara kita yang tengah berada dalam persaingan global, maka Pemerintah getol untuk mendorong Perguruan Tinggi agar melahirkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dengan harapan Bangsa Indonesia bisa bangkit bersama bangsa Asia lainnya. Hal ini tertuang dalam salah satu point Nawacita yang diusung Presiden Joko Widodo. Tapi banyak polemik perbedaan pendapat mengenai hal filosofis dan pragmatis tugas dan peran Perguruan Tinggi itu sendiri.
Irhoan Tanudiredja–salah seorang partner PwC Indonesia–mengatakan bahwa
“Indonesia berada di antara kelompok negara berkembang bersama Brasil, Tiongkok, India, Meksiko, Rusia dan Turki. Negara berkembang akan terus menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi global. Pada tahun 2050, negara-negara E7 dapat meningkatkan kontribusi PDB mereka dari sekitar 35% menjadi nyaris 50%. Berdasarkan PDB berdasarkan PPP, Tiongkok diproyeksikan akan menjadi negara terbesar di dunia, diikuti oleh India dan Indonesia menjadi negara terbesar keempat”
Pertumbuhan ini akan didorong sebagian besar oleh pasar negara berkembang yang baru dan negara-negara tengah berkembang, dengan negara ekonomi E7 seperti Brazil, China, India, Indonesia, Meksiko, Rusia dan Turki yang mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun sekitar 3,5% selama 34 tahun ke depan, dibandingkan hanya sekitar 1,6% untuk negara maju G7 seperti Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan AS. Hal ini mendorong Indonesia agar melakukan kegiatan ekonomi yang efektif, terukur dan konsisten, juga turut menyebabkan Pemerintah mulai melakukan inventasi pada dunia pendidikan, infrastruktur dan teknologi.
Orientasi ini turut berimbas pada dunia pendidikan nasional, khususnya Perguruan Tinggi sebagai entitas penghasil Sumber Daya Manusia yang mengisi kemerdekaan bangsa. Pemerintah berusaha mendorong agar Perguruan Tinggi menjalin kerja sama dengan stakeholder terkait demi meningkatnya citra Indonesia di mata dunia. Perguruan Tinggi diakomodir untuk beubah menjadi Berbadan Hukum, dimana Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk melakukan kerjasama akademik maupun non-akademik demi meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Dan yang paling anyar, Pemerintah berusaha untuk menghidupkan kembali kebijakan student loan atau kredit pendidikan di lingkup pendidikan tinggi. Sederhananya, melalui program ini, mahasiswa dibolehkan untuk membayar biaya pendidikan ketika sudah diterima di dunia kerja. Presiden Joko Widodo mengharapkan agar perilaku konsumtif masyarakat dapat berubah ke hal yang lebih produktif.
Tak ayal, student loan mendapat banyak tanggapan kontra dari berbagai kalangan. Student loan dapat disamakan dengan utang jangka panjang demi mendapatkan jasa pendidikan. Pendidikan yang merupakan salah satu hak yang wajib dipenuhi oleh negara lama kelamaan seakan menyesuakan dengan kondisi perubahan jaman yang menuntut persaingan global. Tentu perlawanan ini dikatakan sebagai gerakan anti liberalisasi pendidikan. Dimana, pendidikan tidak seharusnya berpaku pada sistem pasar global. Perguruan Tinggi seharusnya mendengar dahulu kebutuhan rakyat, bukan mengikuti keinginan pemilik modal di dunia persaingan global.
Disinilah Tri Dharma Perguruan Tinggi harusnya turut andil. Tri Dharma harus dijadikan landasan dalam membentuk kebijakan oleh pemangku jabatan. pengajaran Tri Dharma tidak boleh berhenti hanya dalam penyampaian materi ospek saja. Tetapi, harus diamali dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh sivitas akademika. Perilaku adil dan proporsional bukan perkara menuntut hak saja, tetapi juga kewajiban sebagai bagian dari masyarakat akademik. Tri Dharma harus diamini sebagai asas hukum yang menjiwai perilaku akademik tidak terbatas untuk Pemerintah dan pemangku kebijakan kampus tetapi oleh mahasiswa pula. Jika Tri Dharma sudah dijadikan sebagai norma dasar yang merupakan cerminan dari kegiatan masyarakat akademik. Tentu hal ini dapat menjadi social control tidak hanya bagi masyarakat akademik saja namun bagi Pemerintah juga agar tetap dapat bersaing dalam dunia kompetitif global dengan tidak mengesampingkan tujuan filosofis dari pendidikan itu sendiri, sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan UUD NRI 1945 bahwa pendidikan harus menjadi cara untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Hario Danang Pambudhi, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Sumber:
PwC. 2017. https://www.pwc.com/id/en/media-centre/press-release/2017/indonesian/pergeseran-kekuatan-ekonomi-dunia-ke-negara-ekonomi-berkembang-t.html. Diakses pada 24 April 2018 pukul 19.30 WIB