“Mengapa harus pakai Insya Allah?” tanya Soeharto dengan nada kesal kepada Subchan ZE, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) era peristiwa 1965, ketika Subchan mengatakan “Insya Allah” di akhir sebuah rapat perihal peristiwa 1965.

Begitulah sikap Soeharto terhadap kelompok Islam yang saat itu menjadi kelompok king maker dalam konstelasi politik kontemporer. Sikap demikian ditenggari karena latar belakang Soeharto yang lahir dalam keluarga Abangan. Meminjam istilah Clifford Geertz dalam buku Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa, Abangan merupakan suatu kelompok masyarakat yang menitikberatkan pada kebudayaan atau tradisi rakyat yang masih menerapkan pola tradisi Jawa dalam kehidupannya, sehingga kelompok masyarakat ini tidak melibatkan diri secara aktif dalam agama Islam. Soeharto sendiri lahir pada 8 Juni 1921, di Kampung Kemusuk, Argomulyo, Desa Godean, sekitar 15 kilometer dari kota Yogyakarta. Ia adalah anak dari pasangan Kertosudiro, seorang petugas ulu-ulu (petugas irigasi desa), dan Sukirah. Bisa dikatakan bahwasanya lingkungan Soeharto memiliki pemahaman agama yang rendah sehingga membentuk Soeharto yang dikenal sebelum tahun 1990-an.
Sikap alergi Soeharto terhadap dimensi Islam selain dikarenakan latar belakang keluarganya yang merupakan seorang abangan, juga disinyalir dikarenakan Soeharto menganggap selain kelompok komunis, kelompok yang perlu diwaspadai, terutama karena potensinya menggoyang status quo yang dimiliki oleh Soeharto, adalah kelompok Islam. Kelompok Islam pada saat itu hanya dijadikan alat untuk melenyapkan kelompok komunis oleh Soeharto, dan setelah kelompok komunis lenyap, maka kelompok Islam pun segera dimarginilisasi. Salah satu upaya diskriminatif rezim Soeharto, yaitu depolitisasi partai-partai politik Islam dengan penyatuan berbagai partai politik Islam melalui Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang nyatanya tidak memiliki power untuk menghadapi Golkar. Golkar tetap menjadi aktor utama bersama militer dengan Soeharto sebagai panglima dalam konstelasi politik Indonesia pada saat itu. Soeharto juga menolak adanya perundingan terkait dengan Piagam Jakarta, tepatnya perundingan pada sila pertama Piagam Jakarta, yaitu ”Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya”. Penolakan Soeharto terhadap perundingan tersebut dijawantahkan melalui suatu reaksi, “Bagaimana dengan saya yang Abangan ini, dan Islam Abangan lainnya? Apakah akan dipaksa melakukan sembahyang dan lain-lainnya?,” ujarnya.
Konstelasi Politik Domestik yang Berubah
Selidik punya selidik, Soeharto memiliki kedekatan yang baik dengan ABRI. Bisa dibilang, selama dua dekade (1966-pertengahan 1980-an), ABRI merupakan salah satu penyokong kekuatan politik bagi Soeharto. Namun, tahun 1988, menjadi awal pecahnya hubungan antara Soeharto dengan ABRI. Mulanya, pada Februari 1988, Soeharto mencopot posisi Jenderal Benny Moerdani dari posisinya sebagai Pemimpin ABRI. Soeharto menunjuk Jenderal Try Sutrisno, mantan ajudannya sekaligus Kepala Staf Angkatan Darat, sebagai pengganti Jenderal Moerdani. Spekulasi pergantian Jenderal Moerdani seolah membenarkan spekulasi publik bahwa adanya ketegangan relasi antara ABRI dengan Soeharto. Hal tersebut dikarenakan Jenderal Moerdani mulai menyuarakan suara ABRI yang mengkhawatirkan aktivitas bisnis anak-anak Soeharto dan mulai berbicara tentang suksesor Soeharto.
Faktanya, pemilihan presiden pada tahun 1988 merupakan sejarah awal rezim Soeharto yang menolak kekuatan ABRI yang sebelumnya ABRI merupakan kekuatan utamanya dalam kontestasi politik. Selama pemilihan presiden 1988, beberapa elemen dalam ABRI untuk pertama kalinya mengeluarkan pendapatnya terkait dengan penolakan terhadap Soeharto di depan publik. Penolakan tersebut berlanjut tatkala Soeharto menunjuk Letnan Jenderal Soedharmono sebagai Wakil Presiden. Banyak pemimpin ABRI yang tidak mengetahui Sudharmono, yang sebagian besar karirnya dihabiskan pada bidang administratif dan hukum tentang militer, dan menganggap Sudharmono bukan sebagai orang yang secara nyata memiliki latar belakang sebagai seorang tentara sejati. Sudharmono juga dianggap tidak bekerja sesuai dengan apa yang menjadi kepentingan ABRI dikarenakan pada saat penunjukannya sebagai Menteri Sekretaris Negara, dia membuat Sekretariat Negara sebagai pusat kekuatan politik baru dari rezim Orde Baru, yang membuat Soeharto pada saat itu tidak terlalu bergantung pada kekuatan ABRI.
Kekecewaan ABRI pada pilihan Wakil Presiden Soekarno berlanjut tatkala ABRI melakukan konsolidasi dalam kongres Partai Golkar yang dilaksanakan pada November 1988. ABRI pada saat itu khawatir terhadap kembali terpilihnya lagi Sudharmono sebagai Ketua Umum Golkar untuk kedua kalinya. Pada saat kongres, ABRI memobilisasi lebih dari 70 persen suara dari representasi daerah pada Kongres Nasional. Hal yang dilakukan oleh ABRI memunculkan spekulasi bahwa ABRI ingin menempatkan orangnya pada pucuk pimpinan Partai Golkar. Namun, isu ini terselesaikan ketikan Soeharto memunculkan nama lain dari kalangan pensiunan jenderal, Wahono, sebagai satu-satunya kandidat pada posisi Ketua Umum. Nama Wahono pun kemudian disepakati oleh ABRI.
Potensial kekuatan politik pun ditemukan oleh Soeharto yang menemukan kelompok Muslim sebagai potensi mesin politiknya. Menjelang tahun 1980-an, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup baik. Dari tahun 1966 hingga 1982, Indonesia konsisten dengan pertumbuhan ekonomi diatas 5%. Dengan demikian, kondisi ekonomi yang cukup baik menjadi salah satu katalis bangkitnya kelompok Islam dan juga menyebabkan tingkat pendidikan kelompok Islam yang tinggi. Karena hal tersebut menyebabkan juga lahirnya cendekiawan muslim seperti Nurcholis Madjid yang mendapatkan gelar Ph.D dari Universitas Chicago, menginisiasi gerakan pemikiran Islam dengan slogan “Islam, Yes: Partai Islam, No”, dan juga cendekiawan muslim lainnya seperti Dawam Rahardjo, Adi Sasono, hingga Imaduddin Abdulrahim. Cendekiawan tersebut dan kelompok muslim memiliki peran yang signifikan dalam konstelasi politik Indonesia, khsususnya terkait dengan peran lebih kelompok Islam dalam konstelasi politik dan perumusan kebijakan publik.
Soeharto pun mulai berubah pandangannya terhadap kelompok Islam dengan mendukung kelompok Islam. Kesempatan Soeharto untuk mendukung kelompok Islam muncul ketika pemerintah ikut memprakarsai lahirnya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Ketika Menteri Riset dan Teknologi, Pak Habibie, meminta ijin kepada Soeharto untuk menjadi Ketua ICMI, Soeharto segera memberikan izinnya. Soeharto juga diindikasikan memperlihatkan keinginannya untuk menginisiasi lahirnya ICMI.
Sikap Soeharto terhadap lahirnya ICMI ini memiliki beberapa alasan. Penerimaan Pancasila sebagai ideologi utama oleh kelompok Islam mengubah pandangan Soeharto terhadap Islam. Dari sini, Soeharto berkeyakinan bahwasanya kelompok Islam bukan merupakan ancaman dalam rezimnya. Pada waktu yang sama pula, Soeharto melihat kelompok Muslim sebagai potensi mesin politik dikarenakan kelompok Islam mulai memperlihatkan ketertarikannya dalam kancah konstelasi politik publik. Soeharto juga pada saat itu membutuhkan mesin politik baru guna dapat mengantisipasi dari rival politiknya, ABRI. Kelahiran ICMI pada 1990 tidak dapat dilepaskan dari konteks kepentingan kedua belah pihak.
Sikap Soeharto yang mulai ingin menarik empati dari Muslim juga berlanjut ketika Soeharto pertama kali mempublikasikan ibadah hajinya kepada publik. “Presiden Soeharto ke Tanah Suci semata-mata ingin mewujudkan niatnya sebagai hamba Allah untuk beribadah dan jangan dikait-kaitkan dengan masalah lain, termasuk politik,’’ ujar Menteri Sekretaris Negara, Moerdiono kepada Merdeka, 5 Juni 1991. Selain itu, Soeharto juga memperbolehkan penggunaan hijab pada siswa di sekolah negeri sekuler yang awalnya dilarang melalui Surat Keputusan 052/C/Kep/D.82 tentang Seragam Sekolah Nasional yang berujung pada pelarangan jilbab di sekolah negeri sekuler. Kementerian Agama pada saat itu juga mengajukan RUU yang memperkuat posisi pengadilan agama kepada parlemen, menerbitkan sebuah kodifikasi hukum keluarga Islam, dan memperkenalkan undang-undang pernikahan baru yang membuat perkawinan lintas agama yang hampir tidak mungkin dilakukan.
Kebangkitan Kelompok Islam di Indonesia
Kebangkitan kelompok Islam dalam konstelasi politik domestik diakibatkan oleh usaha dari kelompok Islamnya sendiri dalam melestarikan dan memperkuat kesadaran religius diantara konstituennya, walaupun dalam usahanya kelompok Islam menemukan berbagai tantangan di bawah rezim otoritarian. Hegemoni dari rezim dan sikap politik yang represif terhadap politik agama juga membuat sulit pergerakan kelompok Islam dalam mengekspresikan aktifitas politiknya. Dalam kenyataannya juga, aktivitas politik kelompok Islam juga dibatasi. Perubahan strategi kelompok Islam yang awalnya berusaha menciptakan pengaruhnya di tataran suprastruktur lalu berubah menjadi penguatan awareness dalam tataran kelompok atau grassroots pada akhirnya terbayarkan.
Walaupun rezim Soeharto dapat mengurangi peran politik dari kelompok Islam, kelompok Islam tetap dapat memainkan peran penting dalam tataran masyarakat. Kelompok Islam memainkan peran penting dalam penggiringan massa dan opini publik. Dengan beberapa pengecualian, banyak organisasi massa Islam memiliki perhatian lebih terhadap sumber daya yang berhubungan dengan kegiatan sosial dan pendidikan dalam masyarakat.
Khususnya terkait dengan organisasi Islam mana yang memiliki pengaruh kuat dalam konstelasi politik domestik, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU), tetap menjadi representasi dari kelompok-kelompok Islam di Indonesia. Kedua organisasi tersebut merupakan organisasi bekas yang berafiliasi dengan Masyumi. Tidak seperti NU yang dahulunya pada tahun 1952 sempat bertransformasi sebagai Partai Politik, Muhammadiyah hanya fokus pada bidang agama, sosial, dan pendidikan.
NU pun lalu mengikuti gerak perjuangan Muhammadiyah yang hanya berfokus pada bidang agama, sosial, dan pendidikan. Di bawah kepemimpinan Abdurrahman Wahid, cucu dari pendiri NU, aktivitas dari organisasi Islam terbesar ini mulai memfokuskan diri pada bidang-bidang yang telah disebutkan dan mulai menjauhi dunia politik.
Reorientasi peran dan fungsi organisasi Islam mulai terlihat dari munculnya perhatian dalam bidang pendidikan dan kesejahteraan yang dahulunya hanya berfokus pada bidang politik. Walaupun hanya berfokus pada bidang tersebut, kelompok Islam juga tetap menaruh perhatian terhadap konstelasi politik domestik. Mereka tidak turun pada ranah suprastruktur, tetapi mereka turun pada ranah infrastruktur dimana mereka memberikan pengaruh kepada pemerintah dalam mengarahkan kebijakan publik yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.
Penutup
Pada dasarnya, perubahan dinamika politik Rezim Orde Baru disebabkan oleh Rational Choice Soeharto itu sendiri. Soeharto sebagai aktor politik mempunyai tujuan dan maksud tersendiri sehingga ia mengupayakan untuk mewujudkan tujuan dan maksud dirinya. Aktor dianggap memiliki nilai atau pilihannya sendiri, artinya adalah aktor akan memilih suatu tindakan sesuai dengan tujuan dan tujuan tersebut juga menyesuaikan dengan prioritas dari aktor tersebut. Dalam hal ini, tujuan Soeharto menggandeng kelompok Islam adalah guna mempertahankan status quo nya yang berhasil dipertahankan selama 32 tahun. Hal tersebut diamini pula oleh Marsh dan Stocker yang menyatakan bahwa teori pilihan rasional menitikberatkan pada keputusan yang diambil oleh individu. Soeharto juga memegang peranan penting dalam mencari sumberdaya politiknya yang dahulu hilang dikarenakan pecahnya kongsi terhadap ABRI.
Saat ini, setelah Reformasi, apa yang menjadi analisa Soeharto terhadap kelompok Islam merupakan sebuah keniscayaan. Soeharto pandai betul memanfaatkan entitas yang ada untuk mempertahankan status quo-nya. Penggunaan kelompok Islam sebagai mesin politik Soeharto yang dominan berlanjut hingga mempengaruhi konstelasi politik nasional kontemporer. Namun, hal yang patut menjadi perhatian kita adalah mengenai kasus-kasus politisasi agama yang menyebabkan masyarakat menjadi terpolarisasi. Agama seyogyanya menjadi ajaran atau pedoman etika dalam kehidupan, bukan menjadi komoditas dalam politik. Karena politik bukanlah pola perdagangan identitas, melainkan sebuah wadah perang gagasan guna menghadirkan kebaikan bersama.
Referensi:
Geertz, Clifford. 1981. Abangan, Santri, dan Priyayi dalam Masyarakat Jawa. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya
Mardiani, Annisa. 2014. Muatan Politik di Balik Soeharto Naik Haji. Diakses di https://historia.id/agama/articles/muatan-politik-di-balik-soeharto-naik-haji-Py59P pada 31 Mei 2018
Marsh, David, Gerry Stoker, 2010. Teori dan Metode dalam Ilmu Politik (terj. Helmi Mahadi dan Shohifullah, Theory and Method in Political Science). Bandung: Nusa Media
Subarkah, Muhammad. 2017. Sunan Kalijaga, Pak Harto: Islamnya Orang Jawa di Zaman Modern. Diakses di http://www.republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/17/06/08/or7k46385-sunan-kalijaga-pak-hartoislamnya-orang-jawa-di-zaman-moderen pada 31 Mei 2018
Sukma, Rizal. 2003. Islam in Indonesian Foreign Policy. London: Routledge Curzon.