Revisi UU MD3 : “Menjaga Muka, Membungkam Masyarakat”

Tepat pada tanggal 12 Februari 2018 lalu, DPR RI mengesahkan Revisi UU MD3 yang pengesahannya menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat, aktivis, hingga para akademisi tata negara. Kontroversi ini berkaitan dengan beberapa pasal yang dinilai telah menciderai nilai-nilai demokrasi yang tengah dibangun oleh masyarakat Indonesia. Beberapa pasal di antaranya juga meninggalkan kesan implisit bahwa DPR RI menjadi lembaga yang superbody.

Kamis, 1 Maret 2018, MPR RI mengundang mahasiswa dari berbagai universitas dalam diskusi kebangsaan di Gedung Wakil Rakyat. Tidak hadir sebagai peserta konferensi saja, BEM Kema Unpad turut andil memberikan hasil kajian mengenai Revisi UU MD3 sebagai bentuk upaya mewujudkan lembaga legislatif yang selaras dengan considera, serta bentuk upaya kontrol sosial yang baik demi terwujudnya cita-cita bangsa.

Yuk, simak kajian lengkap mengenai UU MD3 ini serta sikap BEM Kema Unpad beserta BEM GAMA FIB, BEM Kema Fapet, BEM Kema FPIK, BEM KM “HMG”, BEM KMFP, BEM Kemafar, BEM Kema FKG, BEM Kema FKep, BEM Kema FTIP, BEM Kema FK pada https://tinyurl.com/RilisPernyataanSikapUUMD3

CP : M. Arief Virgy ( 085926140003)

BEM/0070/04/I/2018

Departemen Kajian dan Aksi Strategis
Bidang Dinamisasi Kampus dan Kebijakan Publik
BEM Kema Unpad 2018
Satyagraha