Perekonomian Indonesia di Ujung Pemerintahan Jokowi-JK

Oleh : Anoraga Ilafi Perdana || FEB 2016

 

Di masa-masa akhir kepemimpinan Jokowi-JK, terdapat banyak apresiasi maupun kritik atas kinerja pemerintah, khususnya dalam bidang ekonomi. Apresiasi kebanyakan menyinggung terkait pembangunan infrastruktur yang konsisten, perbaikan pemerataan ekonomi, hingga kebijakan investasi yang lebih mudah. Sedangkan, pihak yang mengkritik sering menyinggung tentang utang negara yang membengkak, pengelolaan pajak, pelemahan rupiah, hingga defisit neraca perdagangan. Berikut ini saya mencoba mengulas sedikit tentang perkembangan perekonomian Indonesia selama hampir 5 tahun ini dari berbagai sisi sebagai edukasi kepada pembaca yang budiman.

 

Pengelolaan Perpajakan

Pajak merupakan bagian yang vital dalam struktur penerimaan negara. Untuk penerimaan negara sendiri di tahun 2018 dipatok sebesar Rp1894,7 triliun, sedangkan Rp1618,1 triliun berasal dari penerimaan perpajakan(pajak dan bea cukai). Mengingat pentingnya perpajakan sebagai penerimaan negara, pemerintahan Jokowi-JK pun membuat berbagai kebijakan tentang perpajakan.

Dalam 4 tahun lebih beberapa bulan ini, pemerintah telah mencetuskan beberapa kebijakan. Salah satu yang paling popular adalah Program Pengampunan Pajak atau lebih dikenal dengan istilah Tax Amnesty. Tax Amnesty adalah program dimana Wajib Pajak dapat terbebas dari pajak yang seharusnya terutang dengan mengungkapkan harta yang selama ini belum diungkapkan dan membayar sejumlah uang tebusan. Program ini bertujuan repratiasi atau menarik dana warga negara Indonesia yang ada di luar negeri, meningkatkan nilai perpajakan nasional, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan itu, pemerintah berharap tidak ada lagi warga Indonesia yang menyembunyikan hartanya supaya terhindar dari pajak yang seharusnya mereka bayar. Dengan Tax Amnesty, diharapkan potensi penerimaan pajak meningkat, sehingga belanja pemerintah dapat meningkat yang berimplikasi pada perbaikan kondisi perekonomian, percepatan pembangunan, dan mengurangi pengangguran dan kesenjangan.

Menteri Keuangan RI, Bambang Brodjonegoro, saat penyusunan Tax Amnesty mengatakan bahwa terdapat Rp11.400,- triliun uang orang Indonesia di luar negeri dengan alasan mengejar negara-negara dengan tarif pajak kecil. Harapan besar pun muncul supaya para WNI yang memarkirkan uangnya di luar negeri bersedia membawa kembali uang tersebut ke Indonesia.

Untuk memicu masyarakat antusias, pemerintah akan memberikan sanksi bagi siapa saja yang setelah masa Tax Amnesty ternyata masih memiliki harta yang belum diungkapkan dengan denda sebesar 200% dari yang seharusnya.  Deklarasi harta program ini ternyata melebihi target, yaitu Rp4655,- triliun dari target Rp4000,- triliun. Namun, untuk target repatriasi, dari target sebesar Rp1000,- triliun, hanya Rp147,- triliun yang dapat didapatkan, jauh sekali dari target yang diharapkan. Kurangnya sosialisasi program ini menjadi penyebab utama mengapa realisasi pendapatan dari program ini kurang jauh dari target.

 

Strategi Pendongkrak Investasi dan Sumber Pendanaan

Menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019, Indonesia diproyeksikan membutuhkan investasi sebesar Rp26.557,9 triliun. Kebutuhan investasi akan dialokasikan untuk berbagai keperluan di berbagai sektor, seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Layanan Umum (BLU), Lembaga Keuangan Internasional, ataupun organisasi lainnya.

Pemerintah Jokowi-JK berhasil meningkatkan baik investasi asing secara langsung maupun portofolio di Indonesia. Sejak tahun 2015, Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) selalu melebihi target. Realisasi PMA dan PMDN di tahun 2015 mencapai Rp545,4 triliun dari target yang berjumlah Rp519,5 triliun. Di tahun 2016, realisasi PMA dan PMDN melebihi target menjadi Rp612,8 triliun dari target yang sebesar Rp594,8 triliun. Pada tahun berikutnya, 2017, realisasi PMA dan PMDN mencapai puncak tertinggi dari 4 tahun terakhir, yaitu sebesar Rp692,8 triliun dari target Rp678,8 triliun.

Gambar 1: Jumlah Target dan Realisasi PMA dan PMDN di tahun 2015-2017

 

Peningkatan PMA dan PMDN Indonesia 3 tahun terakhir pastinya tidak terlepas dari peran pemerintah, diantaranya terdapat kebijakan-kebijakan seperti layanan izin investasi 3 jam di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang mempermudah proses perizinan dan mengintegrasikan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pemberi proses perizinan secara online.

 

Tingkat Kemiskinan

Salah satu keberhasilan pemerintahan Jokowi-JK dalam pembangunan ekonomi adalah berhasil menekan angka kemiskinan. Sejak tahun 2014, tingkat kemiskinan mengalami tren penurunan. Pada tahun ini, BPS merilis tingkat kemiskinan terbaru per bulan Maret mencapai 9,82% atau kurang lebih 25,95 juta jiwa. Angka tersebut turun 2% dari tahun awal kepemipinan Jokowi-JK menjabat, yaitu sebesar11,11%.

Penurunan tigkat kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor seperti pemerataan pembangunan infrastruktur, khususnya di daerah 3T (Terluar, Terdepan, dan Tertinggal). Selain itu, pemberian bantuan dan jaminan sosial, pengendalian laju inflasi, serta peningkatan anggaran untuk kesehatan dan pendidikan juga merupakan bagian dari penyebab berhasilnya pemerintah menekan angka kemiskinan. Penurunan angka kemiskinan ini pastinya akan berimplikasi pada tingkat pengangguran maupun angka indeks kesenjangan di Indonesia.

 

Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu target utama pemerintah adalah mendongkrak pertumbuhan ekonomi negara. Namun, realisasinya belum pernah mencapai target RPJN, yakni 5,8%, dimana pada di tahun 2015 sebesar 4,88%, di tahun 2016 sebesar 5,02%, dan di tahun 2017 sebesar 5,07%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sendiri masih kalah dengan negara-negara berkembang lainnya, khususnya di Asia Tenggara, yaitu Vietnam, Malaysia, dan Filipina yang pertumbuhan ekonominya berkisar 6-8% per tahun. Indonesia masih harus meningkatkan usahanya dan melakukan terobosan agar realisasi target pertumbuhan ekonomi dapat tercapai.

 

Neraca Pembayaran

Neraca pembayaran mempunyai peran penting dalam perekonomian sebuah negara karena neraca pembayaran memuat performa perekonomian Indonesia dalam hal perdagangan, investasi, dan keuangan. Mengingat hal tersebut, wajar jika pemerintah mencanangkan berbagai kebijakan guna mendorong performa perekonomian menjadi lebih baik . Berbagai kebijakan telah dicanangkan Jokowi-JK, baik secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa kebijakan seperti perbaikan layanan di kepabeanan, memperbaiki tarif impor dan ekspor, pengoptimalan sektor pariwisata untuk meningkatkan devisa negara, hingga meningkatkan daya belanja pemerintah demi mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Gambar 2: Neraca Pembayaran Indonesia tahun 2014

Di awal kepemimpinan Jokowi-JK, neraca pembayaran Indonesia terlihat tidak begitu baik. Terlihat di Triwulan 4 tahun 2014, terjadi penurunan neraca pembayaran jika dibandingkan dengan Triwulan 3 di tahun yang sama, dari USD 6475 juta menjadi USD 2410 juta. Menurut laporan Bank Indonesia, penurunan yang signifikan di Triwulan 4 tahun 2014 terjadi di bagian transaksi finansial yaitu bagian direct investment dan portofolio investment.

Gambar 3: Defisit Transaksi Berjalan Indonesia(%PDB) tahun 2015-2017

Disamping itu, defisit transaksi berjalan mengalami penurunan secara konsisten sepanjang 2015-2017. Menurut data di atas, defisit transaksi berjalan Indonesia tahun 2016 turun menjadi -1,82% jika dibandingkan di tahun 2015 yang sebesar -2,03%. Di tahun 2017, defisit transaksi berjalan menjadi 1,7%, dimana turun sebesar 0,12%. Peningkatan ekspor dan penurunan impor menjadi kunci utama dalam keberjasilan Jokowi-JK menurunkan defisit transaksi berjalan. Sebuah apresiasi yang patut diberikan kepada pemerintahan Jokowi-JK.

Apresiasi memang perlu diberikan kepada pemerintahan Jokowi-JK. Namun, kritik terhadap kondisi ekonomi yang ada juga sangat lah perlu dilontarkan, mengingat masih banyak permasalahan ekonomi yang belum tertuntaskan seperti utang yang membengkak, masih tingginya angka kemiskinan, stabilitas harga kebutuhan pokok, dan kesenjangan yang masih stagnan. Oleh karena itu, mari kawal terus jalannya perekonomian bangsa ini di ujung pemerintahan Jokowi-JK, terlepas situasi pemilihan presiden di tahun 2019 yang diaktori Jokowi-Ma’ruf Amin dan Prabowo-Sandiaga Uno.

 

 

 

 

Referensi        :

Bappenas.2017.Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2015-2019. Diakses dari

https://www.bappenas.go.id/files/publikasi_utama?Evaluasi%20Paruh%20Waktu%20RPJMN%2015-2019.pdf

 

Badan Pusat Statistik.2018. Persentase Penduduk Miskin Maret 2018 Turun Menjadi 9,82 persen. Diakses dari

https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/07/16/1483/persentase-penduduk-miskin-maret-2018-turun-menjadi-9-82-persen.html

 

Setiawan, Sakina Rakhma Dian.2018. Ekonomi Indonesia 2017 Tumbuh 4,07 Persen, Tertinggi Sejak Tahun 2014. Diakses dari

https://ekonomi.kompas.com/read/2018/02/05/113820026/ekonomi-indonesia-2017-tumbuh-507-persen-tertinggi-sejak-tahun-2014