Peran Unpad sebagai “Madrasah” Penerus Bangsa
Oleh : M. Rafie || FH 2016

Dalam Konsideran UU No.12 Tahun 2012, perguruan tinggi diusahakan semaksimal mungkin untuk mengadakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa menginahkan nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Secara eksplisit, mahasiswa sebagai peserta didik perguruan tinggi diharap dapat sejalan dengan cita-cita nasional agar menjadi insan akademis yang berbasis pencipta, pengabdi, serta selalu mengharap ridho Tuhan Yang Maha Esa dalam prosesnya menjadi civitas akademika yang berkualitas.
Perguruan tinggi merupakan hal fundamental, layaknya pondok pesantren yang tengah mendidik santrinya dalam mewujudkan insan yang berakhlak terpuji di tengah tuntutan zaman. Dalam Pasal 5 Huruf b menyatakan bahwasanya agenda pembangunan mahasiswa sebagai peserta didik dalam perguruan tinggi diarahkan untuk menjadi insan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan maupun teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional, yakni menaikkan daya saing anak bangsa yang mana dalam pelaksanaanya dilanjutkan dengan amanat Pasal 13 Ayat (2) pada undang-undang yang sama, yang berbunyi “Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara aktif mengembangkan potensinya dengan melakukan pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, dan/atau penguasaan, pengembangan, dan pengamalan suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk menjadi ilmuwan, intelektual, praktisi, dan/atau profesional yang berbudaya”.
Atas penafsiran pasal secara gramatikal, pasal tersebut menggambarkan konkrit bahwa tupoksi materil dari seorang mahasiswa hanyalah belajar (bergelut dengan akademis). Meskipun terdapat diksi “yang berbudaya” tetapi pada praktik lapangan (das sollen) hal tersebut kurang diperhatikan karena tuntutan zaman yang mengamini bahwa kemampuan secara akademis sudahlah cukup untuk menaikan daya saing anak bangsa tanpa pengembangan yang dimaksudkan dalam Pasal 13 Ayat (2) di atas.
Unpad dalam perkembangannya pernah mendapat surat dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 296/E.E1/OT/2014 tertanggal 28 Maret 2014, yang berisi mandat dari pemerintah pusat untuk menjalankan wewenang sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH), hal ini berakibat Unpad diperintah untuk menjadi kampus yang “PTNBH” (Perguruan Tinggi Badan Hukum). Badan hukum yang dimaksud dalam ini adalah “Rechtspersoon”, yang mana badan itu berhak atas pengaturan dan pengelolaan secara mandiri atas keluar dan masuknya keuangan yang dianggap sebagai siasat untuk meminimalisir pengeluaran dari sektor kegiatan mahasiswa yang padahal penting mengingat amanat pasal 13 Ayat (2) UU No.12 Tahun 2012 tersebut.
Pembentukan karakter di lingkungan Universitas Padjadjaran melalui kegiatan mahasiwa dirasa sangatlah penting untuk mencetak generasi penerus bangsa yang unggul demi persaingan dalam kancah internasional. Unpad sebagai madrasah seharusnya memfasilitasi atau setidaknya merangkul santrinya (mahasiswa) dalam menjalankan haknya mencari potensi diri dalam rangka mencetak penerus bangsa agar anak bangsa khususnya mahasiswa Unpad dapat bersaing baik nasional maupun internasional.