Pemerintah Belum Ramah Interprofesional Collaboration!

Share on facebook
Share on twitter

Oleh: Michael Mochamad Danny

Interprofesional collaboration yang selanjutnya disingkat IPC didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana tenaga kesehatan yang berasal dari berbagai latar belakang profesi bekerja sama dengan pasien, keluarga, dan komunitas dalam upaya memberikan layanan kesehatan yang terbaik (Vega and Bernard, 2017). Dalam konteks IPC semua tenaga kesehatan berkomunikasi selama proses pelayanan untuk keselamatan pasien dan memberikan peluang yang sama kepada seluruh tenaga kesehatan dan untuk bersinergi untuk keselamatan pasien (Lin, Cythia and Chan, 2019). 

Saat ini, IPC merupakan elemen kunci dalam penerapan sistem kesehatan yang efisien. Dalam konteksnya para pembuat kebijakan dan para tenaga kesehatan profesional bergerak membangun dan mengimplementasikan dalam praktik sehari-hari (Girard, 2019). Salah satu organisasi internasional yang bergerak aktif dalam bidang Interprofessional Collaboration adalah IPEC (Interprofessional Education Collaborative) dimana dalam salah satu misi mereka adalah menyiapkan fakultas untuk mengajarkan peserta didik bagaimana cara bekerja yang efektif dengan berbagai tenaga kesehatan. Namun di Unpad sendiri, dimana terdapat 5 fakultas kesehatan dalam rumpun ilmu berbeda belum melakukan pembelajaran IPC, sehingga mahasiwa yang sedang menempuh pendidikan memiliki peluang tidak faham mengenai bagaimana cara bekerja sebagai tim untuk meningkatkan asuhan kesehatan yang baik kepada pasien. 

Berdasarkan pengamatan penulis, hanya Fakultas Keperawatan yang baru memberlakukan mata kuliah IPC sebagai mata kuliah wajib (MKW) bagi para mahasiswa nya. Hal ini bisa menjadi salah satu contoh konkrit bahwa Unpad belum peduli akan aspek IPC. Karena bagaimanapun sebagai institusi pendidikan tentunya Unpad berkewajiban mencetak lulusan untuk siap kerja dan siap berkolaborasi guna memberikan layanan kesehatan yang terbaik. Hal ini dikuatkan oleh peneltian Ateah et al., (2011) bahwa pemebelajaran mengenai IPC akan meningkatkan kemampuan bekerja sama dengan tenaga kesehatan dalam lingkup interprofessional collaboration.

Tidak hanya Unpad, pemerintah Republik Indonesia pun belum ramah terhadap IPC, yang kemudian menjadi salah satu bukti konkrit bahwa pemerintah belum peduli akan aspek IPC dalam hal ini adalah penyamarataan hak bagi setiap tenaga kesehatan adalah mengenai aturan Rumah Sakit yang tercantum dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dimana pada pasal 34 ayat satu disebutkan bahwa ‘Kepala Rumah Sakit harus seorang tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang perumahsakitan’. Tenaga medis yang dimaksud disini adalah Dokter/Dokter Gigi/Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis. Hal ini tercantum dalam Undang Undang no 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dimana dijelaskan dalam pasal 11 ayat dua bahwa ‘Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis’. Hal ini semakin mempertegas bahwa masih ada diskriminasi terhadap kelompok tertentu khusunya di tatanan kesehatan.

Diksi ‘yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang perumahsakitan’ tentu bisa saja dimiliki oleh siapa saja tanpa memandang darimana profesi mereka berasal. karena hakikatnya tidak ada tolok ukur yang kuat yang menyatakan bahwa satu profesi dengan tegas lebih baik dari profesi lain dalam hal pengalaman dan kemampuan dalam bidang perumahsakitan. Hal ini seolah menjadi penghalang yang cukup tebal antar tenaga kesehatan untuk setara dan berkolaborasi dalam urusan kerja. Bahkan tidak menutup kemungkinan orang diluar tenaga kesehatan memiliki kemampuan yang jauh lebih apik dalam hal manajemen rumah sakit.

Rumah sakit adalah salah satu sektor yang padat modal namun juga padat karya, tentunya diperlukan keahlian yang tidak sembarang untuk memimpin rumah sakit. Di dalam sebuah rumah sakit tentunya terdiri dari berbagai elemen yang bergotong royong menjalankan fungsi dan kewajiban sebagai penyedia layanan kesehatan dan berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, dalam pasal 11 ayat satu dijelaskan bahwa Tenaga Kesehatan terdiri Tenaga Medis, Tenaga Psikologi Klinis, Tenaga Keperawatan, Tenaga Kebidanan, Tenaga Kefarmasian, Tenaga Kesehatan Masyarakat, Tenaga Kesehatan Lingkungan, Tenaga Gizi, Tenaga Keterapian Fisik, Tenaga Keteknisian Medis, Tenaga Teknik Biomedika, Tenaga Kesehatan Tradisional, dan Tenaga kesehatan lain. Begitu banyak dan bervariasi tenaga kesehatan yang ada di Indonesia. 

Dari berbagai tenaga kesehatan yang ada di Indonesia dapat ditarik satu kesepakatan bahwa tidak ada satu pun tenaga kesehatan yang jelas dan tanpa ada ambigu sedikit pun lebih baik daripada tenaga kesehatan lain. Semua elemen yang ada memiliki keunggulan dan potensi masing-masing seusai dengan kebidangannya. Lalu apakah hanya tenaga medis yang boleh menjadi pimpinan rumah sakit? Tentu hal ini semakin memperkuat sterotip pada tenaga kesehatan yang lain.
Setelah lebih dari 10 tahun undang-undang No. 44 Tahun 2009 diundangkan mungkin masih ada stereotip yang melekat pada tenaga kesehatan tertentu sehingga aturan mengenai pimpinan rumah sakit masih diberlakukan sampai sekarang. Karena beberapa penelitian menyebutkan bahwa stereotip akan menentukan keberhasilan dan kualitas IPC yang ada dalam tatanan pelayanan kesehatan (Orchard et al., 2008; Ateah et al., 2011).

Maka dari itu pemerintah seharusnya lebih mengakomodir semua kepentingan tenaga kesehatan yang ada di Indonesia dan jangan hanya peduli atau fokus pada satu tenaga kesehatan saja, karena bagaiamanpun sterotip yang ada akan membuat suasana kerja yang buruk diantara para tenaga kesehatan dan khawatir akan berdampak pada layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat.


Dasar Hukum
Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
Undang-Undang No.36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan

Referensi
Ateah, C. A. et al. (2011) ‘Stereotyping as a barrier to collaboration: Does interprofessional education make a difference?’, Nurse Education Today. Elsevier Ltd, 31(2), pp. 208–213. doi: 10.1016/j.nedt.2010.06.004.
Girard, M. (2019) ‘Interprofessional Collaborative Practice and Law : A Reflective Analysis of 14 Regulation Structures’, Journal Of Research in Interprofessional Practice and Education, 9(2), pp. 1–12. doi: 10.22230/jripe.2019.
Lin, P., Cythia, L. Y. and Chan, E. Y. (2019) ‘Interprofessional Collaboration During Medical Emergencies Among Doctors, Nurses and Respiratory Therapists in the Intensive Care Unit: A Phenomenological Study Protocol’. doi: 10.1111/jan.14244.
Orchard, C. et al. (2008) ‘Functional Mentoring : A Practical Approach With’, 28(3), pp. 157–164. doi: 10.1002/chp.
Vega, C. and Bernard, A. (2017) Interprofessional Collaboration to Improve Health Care: An Introduction, Medscape. Available at: https://www.medscape.org/viewarticle/857823 (Accessed: 11 March 2020).

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *