Share on facebook
Share on twitter

Oleh: Georgius Benny

Pemikiran mengenai demokrasi bukanlah sesuatu yang dilahirkan dari pemikiran Indonesia. Jauh sebelum peradaban modern pemikiran mengenai demokrasi sudah lahir dan berkembang pada era Yunani kuno. Yunani sebagai salah satu pusat kelahiran ilmu pengetahuan menjadi peradaban pertama yang mengenal pemerintahan dengan sistem demokrasi.

Pada masa Yunani kuno, sistem demokrasi dipakai dalam menjalankan pemerintahan di negara kota (polis) Athena. Sistem demokrasi yang dipakai masih sederhana yaitu demokrasi perwakilan dimana secara acak akan dipilih warga untuk menduduki jabatan administratif dan yudisial sementara legislatif dijabat oleh seluruh warga. Konsep sederhana inilah yang akan menjadi cikal bakal demokrasi modern.
Ide mengenai demokrasi terus berkembang utamanya setelah peristiwa Rennaisance dan Revolusi Prancis yang terjadi di Eropa pada abad pertengahan. Pemikir-pemikir filsafat politik Eropa terus mengembangkan ide dan gagasan mengenai demokrasi yang dituangkan dalam beberapa turunan pemikiran salah satunya adalah tentang teori trias politica.

Indonesia sendiri mengenal ide demokrasi berkat peran mahasiswa yang bersekolah di Eropa salah satunya adalah Mohammad Hatta. Mereka mengamati bahwa penerapan demokrasi dapat menjadi tumpuan penegakan keadilan bagi warga negara. Bahkan sistem pemerintahan demokrasi di Belanda masih memberikan hak bicara dan membela diri bagi Mohammad Hatta yang pada masa itu diadili di pengadilan Belanda.

Hatta dituduh atas tiga perbuatan yaitu menjadi anggota perhimpunan terlarang, terlibat dalam pemberontakan, dan menghasut untuk menentang Kerajaan Belanda. Walaupun berasal dari negara jajahan Belanda namun Hatta masih mendapatkan hak untuk membela diri di pengadilan. Pembelaannya yang terkenal diberi judul yang cukup berani, “Indonesia Vrij” atau jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah “Indonesia Bebas”.

Pengalaman Hatta menjadi pemicu masuknya ide demokrasi ke Indonesia yang pada masa itu masih berada di bawah kolonialisme Belanda. Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 menjadi momentum untuk menerapkan sistem demokrasi dalam proyeksi pemerintahan Indonesia kedepannya.

Semenjak itu demokrasi Indonesia dimulai dan mengalami jatuh bangun akibat banyaknya peristiwa politik yang terjadi. Pembabakan demokrasi Indonesia dapat kita bagi ke dalam empat babak yaitu Demokrasi Parlementer (1950-1959), Demokrasi Terpimpin (1959-1966), Demokrasi Pancasila (1966-1998), dan Demokrasi Reformasi (1998-sekarang).

Hingga kini setidaknya kita masih berusaha untuk menjadi negara yang demokratis. Namun selayaknya pertandingan olahraga yang melelahkan maka rasanya setelah perjalanan panjang yang dilalui demokrasi Indonesia kita perlu beristirahat sejenak dan merefleksikan kedudukan demokrasi dalam kehidupan bernegara sebelum menentukan arah demokrasi Indonesia kedepannya.

Sepanjang hayatnya demokrasi seringkali berbenturan dengan kepentingan politik yang membuat demokrasi kehilangan maknanya sebagai suatu sistem pemerintahan berbasis kedaulatan rakyat. Kepentingan politik mereduksi makna demokrasi sehingga demokrasi hanya menjadi sekedar formalitas politik. Demokrasi yang seharusnya mencakup kebebasan berpendapat hingga kesejahteraan rakyat kini hanya sebatas demokrasi elektoral.

Demokrasi Indonesia kini mungkin bisa kita sebut sedang terjebak dalam elektoralisme. Demokrasi menjadi sekedar formalitas dalam rutinitas pemungutan suara tiap diadakannya kontestasi politik baik eksekutif maupun legislatif di berbagai tingkatan. Bahkan demokrasi elektoral ini melahirkan turunan dampak buruk yang mengekor seperti pemborosan anggaran dan polarisasi sosial dalam masyarakat.

Dilansir dari situs resmi Kementrian Keuangan menyebutkan bahwa Kementrian Keuangan menganggarkan 25,29 triliun rupiah untuk pelaksanaan pemilu serentak pada 2019 yang lalu. Anggaran ini bahkan masih belum menghitung anggaran pendukung dan pengawasan. Jadi bisa disimpulkan bahwa total anggaran lebih dari 25,29 triliun rupiah. Bahkan masih ada anggaran dari tim kampanye masing-masing calon.

Selain itu dampak buruk lainnya adalah polarisasi sosial dalam masyarakat. Tentu kita masih ingat bagaimana Pilkada DKI 2017 yang sarat akan politik identitas melahirkan polarisasi antara pendukung Anies-Sandi vs pendukung Ahok-Djarot. Bahkan polarisasi akibat politik identitas ini sudah menyentuh ranah SARA dan berlanjut hingga kini. Sentimen bawaan Pilkada terasa hingga muncul narasi larangan menyolatkan jenazah pendukung calon lawan.

Polarisasi ini berlanjut hingga Pilpres 2019. Polarisasi antara pendukung Jokowi dan Prabowo dikenal dengan sebutan cebong vs kampret. Bahkan polarisasi ini berlanjut ketika akhirnya Jokowi dinyatakan sebagai pemenang dan Prabowo bergabung dalam kabinet serta Partai Gerindra masuk koalisi pemerintah. Elit politik dengan mudahnya melakukan rekonsiliasi tanpa memedulikan masyarakat yang sudah terpolarisasi sedemikian parahnya.

Monopoli demokrasi elektoral oleh elit politik sarat dengan permainan politik identitas yang memecah belah. Narasi “us vs them” begitu kental dan akhirnya melahirkan polarisasi. Narasi “us vs them” ini membuat dikotomi antar pendukung calon begitu mengakar kuat. Seolah-olah ada dua kelompok yaitu kita dan mereka. Masing-masing kelompok menganggap kelompoknya benar sementara kelompok lain salah.

Reduksi makna demokrasi ini sebenarnya juga diakibatkan oleh masyarakat itu sendiri. Jauh sebelum demokrasi modern sebenarnya filsuf asal Yunani yakni Socrates pernah mengatakan bahwa demokrasi adalah sistem yang buruk jika tidak adanya pemahaman politik yang setara antar masyarakat. Tanpa adanya pemahaman yang setara maka demokrasi akan dimonopoli oleh kelompok dengan intelektualitas yang lebih tinggi.

Masyarakat dengan pemahaman politik yang rendah cenderung akan apatis dan hanya mengikuti arus opini publik saja sehingga monopoli demokrasi oleh elit politik rentan terjadi. Seperti pada masa orde baru dimana rezim orde baru menggaungkan pancasila dalam setiap manifestasi pemerintahannya seperti penyebutan demokrasi pancasila dan sistem ekonomi pancasila.

Padahal dalam implementasinya rezim orde baru memonopoli demokrasi sehingga dalam setiap pemilu selalu terpilih pemenang yang sama. Bahkan calon lawan hingga pers yang kritis dibredel supaya tidak menghambat jalannya kepentingan oligarki politik orde baru. Tidak hanya dalam pemilu namun monopoli ini juga diterapkan dalam implementasi kebijakan atau program pembangunan yang sarat akan Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN).

Maka dari itu demokrasi mengalami dobel reduksi. Pertama penyempitan makna menjadi sekedar demokrasi elektoral dan monopoli demokrasi oleh elit politik. Demokrasi menjadi kehilangan fungsi juga dikarenakan kurangnya dukungan dari pressure group atau kelompok penekan. Masyarakat seharusnya mengambil peran sebagai pressure group agar marwah demokrasi tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Namun sekali lagi karena pemahaman politik yang tidak setara maka berbagai elemen masyarakat terlalu polos dan sibuk dengan urusannya masing-masing. Kelompok menengah ke atas sibuk dengan dunia kerja dan bisnisnya atau malah menjadi penyokong dana bagi elit politik sehingga apatis terhadap permasalahan ini sementara kelompok menengah ke bawah memiliki tuntutan ekonomi yang besar sehingga permasalahan ini bukanlah sebuah urgensi.

Peran pressure group kini lagi-lagi hanya diambil oleh mahasiswa, buruh, tani, dan elemen pergerakan lainnya. Masyarakat awam kembali hanya menjadi swing voters dimana mereka hanya mengikuti arus opini publik. Padahal dalam keadaan reduksi makna demokrasi seperti ini kita lebih butuh banyak orang-orang yang kemudian sadar untuk berpartisipasi dalam pengawalan demokrasi.

Pada mulanya demokrasi dihadirkan sebagai sebuah konsep yang menawarkan kehidupan yang adil dan sejahtera. Namun dalam setiap masanya instrumen penyelenggara demokrasi seringkali memonopoli demokrasi sehingga demokrasi kehilangan makna dan fungsi sejatinya. Makna demokrasi kini menjadi bias antara demokrasi sebagai suatu sistem politik dengan demokrasi sebagai formalitas politik.

Demokrasi seharusnya sepaket dengan kebebasan berpendapat, kesejahteraan rakyat, penegakan hukum, perlindungan HAM, dan keadilan sosial. Namun paket lengkap demokrasi ini nampaknya harus kita perjuangkan agar kita dapat menikmatinya padahal seharusnya bisa kita dapatkan secara gratis.

Harapan akan demokrasi Indonesia yang paripurna haruslah terus dinyalakan dan dipantik kepada setiap warga negara. Demokrasi Indonesia kini harus kembali menempuh jalan panjang. Semoga nafas demokrasi terus ada seiring dengan panjangnya jalan yang harus dilalui. Hidup demokrasi!


REFERENSI

Isnaeni, H 2018, Bung Hatta Bebas di Hari Lebaran, historia.id, diakses 23 Agustus 2020, https://www.google.com/amp/s/historia.id/amp/politik/articles/bung-hatta-bebas-di-hari-lebaran-DpwjM
Natsir, M & Ridha, M 2018, ‘Terjebak Elektoralisme: Catatan tentang Demokrasi Indonesia Dua Dekade Terakhir’, Jurnal Politik Profetik, vol. 6, no. 2, hh. 235-248
Nugroho, H 2012, ‘Demokrasi dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual untuk Memahami Dinamika Sosial Politik Indonesia’, Jurnal Pemikiran Sosiologi, vol. 1, no.1, hh. 1-15
Syukur, A 2007, ‘Era Baru Historiografi Yunani Kuno’, Jurnal Sejarah Lontar, vol. 4, no.2, hh. 57-62
Zaini, A 2018, ‘Demokrasi: Pemerintahan oleh Rakyat dan Mayoritas’, Al -ahkam; Jurnal Hukum, Sosial dan Keagamaan, vol. 14, no. 2, hh. 25-41
Konten video berjudul “Why Socrates Hated Democracy” dari channel youtube The School of Life. https://youtu.be/fLJBzhcSWTk

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *