“Perjuangan persamarataan gender tidak hanya memperjuangkan perempuan, tapi

diskriminasi diantara gender-gender tersebut.”

Hari perempuan yang jatuh tepat pada tanggal 8 Maret 2018 merupakan hari khusus
yang memperingati pencapaian wanita sepanjang sejarah dalam skala global. Tak luput di
Indonesia, hari perempuan dimeriahkan dengan aksi Women’s March yang bertajuk
#LawanBersama pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 3-4 Mei 2018 yang menyuarakan
tuntutan serta aspirasi pada pemerintah, di antaranya : menghapus kebijakan yang
diskriminatif, penghapusan stigma, diskriminasi, praktik, dan budaya kekerasan berbasis
gender.
Topik dalam Diskusi dan Kajian Rutin Kema Bareng Kastrat kedua yang
diselenggarakan oleh Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM Kema Universitas
Padjadjaran 2018 yakni perihal kesejahteraan dan perlakuan diskriminatif gender mahasiswi,
tenaga pendidik, dan pekerja di Universitas Padjadjaran mengangkat tema berdasarkan pada
Hari Perempuan Internasional tersebut.
Pada kegiatan diskusi ini, pembicara memaparkan pengalaman pribadi, kemudian
menjelaskan fenomena serta permasalahan yang muncul di Universitas Padjadjaran terkait
dengan kesejahteraan dan perlakuan diskriminatif gender. Ibu Antik Bintari, selaku pembicara,
menceritakan beberapa permasalahan terkait diskriminatif gender yang terjadi di Unpad pada
tahun 1990an, hal tersebut merupakan titik awal dirinya terlibat dalam topik gender. Dahulu,
semasa ospek beliau kerap dihadapkan pada upaya pelecehan seksual yang dilakukan
seniornya, seperti untuk memperjuangkan tanda tangan sebagai prasyarat kelulusan ospek
maka ia harus mencium seniornya. Ketika ia menolak maka berdampak pada berkurangnya
akses untuk bergaul dan bahkan berorganisasi. Fenomena upaya pelecehan seksual tersebut
bukan hanya pada lingkup antar mahasiswa. Namun, ada pula oknum dosen yang diduga
hendak melakukan pelecehan seksual terhadap mahasiswi. Selalu menjadi permasalahan ketika
mahasiswi tidak berani melaporkan dugaan tindak pelecehan tersebut dikarenakan tidak adanya lembaga yang menangani kasus-kasus pelecehan seksual serta prosedur birokrasi untuk
melaporkan tindakan saat itu yang dianggap cukup sulit.
Disisi lain, pembicara menganggap bahwa dulu Unpad jarang memberikan kesempatan
bagi perempuan untuk memiliki posisi strategis. Salah satu contohnya adalah langkanya posisi
dekan yang diisi oleh wanita dimana pada waktu itu hanya ada satu posisi dekan wanita yakni
dalam Fakutlas Kedokteran Gigi. Isu standar ganda diantara dosen-dosen juga kerap ditemui
dalam interaksi sosial sehari-hari. Hal-hal tersebut mendasari pernyataannya bahwasanya
Unpad belum menjadi universitas yang responsif gender.
Political will, kepedulian, terhadap isu gender dianggap belum telihat ada secara
signifikan. Mengingat bahwa Unpad dianggap belum memiliki komitmen dan kepedulian
terhadap isu gender, terlihat dari masih banyak sarana dan prasarana yang minim bagi
perempuan seperti minimnya fasilitas untuk menyusui dan tempat penitipan anak. Perihal
fasilitas bagi penyandang kaum difabel juga diangkat oleh beliau dengan memberikan contoh
Unpad masih minim dalam menyediakan trotoar dan gedung-gedung yang ramah difabel.
Padahal, Unpad sendiri, melalui program TPB sudah berkomitmen untuk mencapai tujuan demi
tujuan dalam Sustainable Development Goals (SDG) yang dirumuskan oleh Perserikatan
Bangsa-Bangsa yang mana diantara 17 goals SDG tersebut, pada goal kelima tercantum
persamarataan gender dan yang kesepuluh adalah pengurangan ketidaksamarataan.
Kendati memang ada keinginan dari beberapa wanita di lingkup Universitas untuk
mendapatkan kesejahteraan yang layak, akan tetapi beberapa wanita lain lebih menempatkan
dirinya untuk tetap menerima status quo dan diam saja. Seperti halnya tetap memegang
keyakinan bahwa perempuan itu tidak sepatutnya pulang malam meskipun ia harus dihadapkan
pada rapat penting, kemudian meyakini bahwa kejahatan khususnya kejahatan seksual akan
sangat lebih rawan terjadi pada perempuan, padahal bila ditinjau kembali sebenarnya lelaki
juga memiliki resiko yang sama besarnya dengan perempuan perihal korban kejahatan. Hal ini
membuktikan bahwa masih kentalnya budaya victim blaming dalam lingkungan Unpad,
khususya terhadap kaum hawa. Labeling terhadap perempuan itu sendiri menjadi penghambat
bagi mereka untuk berjuang dan berkarya. Bu Antik juga mengatakan banyak civitas
akademika yang sinis, pesimis, tidak tahu, dan bahkan apatis terhadap fenomena ini. Bagi Ibu
Antik, dalam upayanya untuk memperjuangkan kesetaraan gender, khususnya kesejahteraan bagi para wanita, kerap kali dihadapkan pada berbagai ancaman, yakni ketika berbicara
kepentingan perempuan maka ia terkadang disebut liberal/radikal. Diskriminasi, memposisikan
laki-laki seolah-olah tidak punya kewajiban di rumah, seperti ada rantai keterbatasan bagi
pergerakan perempuan yang bersumber dari struktur sosial yang patriarkis. Padahal ketika
seseorang memperjuangkan akan penyamarataan hak gender, sejatinya akan ada simbiosis
mutualisme, atau hal yang kiranya saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Kendati
cara berfikir perempuan berbeda dengan cara pikir laki-laki, akan tetapi harus ada pembagian
peran agar tidak ada yang merasa lebih tinggi dan tidak terjadi diskriminasi diantara keduanya.
Pembicara menyampaikan pesan bahwa isu ini dalam lingkup Unpad masih sangat jarang
diperhatikan, maka dari itu payung riset penting terkait dengan isu gender.
Hak-hak wanita yang dijamin dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2013 tentang
ketenagakerjaan juga masih belum diimplementasikan secara penuh di lingkungan Unpad. Bu
Atik menegaskan di Unpad sendiri masih minim penegakkan hak-hak perempuan yang dijamin
oleh hukum. Seperti, perilah cuti haid yang masih kurang diperhatikan, dan minimnya fasilitas
penunjang bagi ibu hamil dan menyusui. Testimoni dari beliau akan kesulitan koleganya
mendapat ruang tertutup untuk menyusui mendukung pernyataannya. Selanjutnya Bu Antik
berharap Unpad dapat menghadirkan kurikulum berbasis gender agar isu-isu yang menjadi
keluh kesahnya terkait diskriminasi antar gender dapat ditanggulangi. Yang terakhir beliau
mengungkapkan urgensi akan diperlukannya serikat pekerja tenaga kerja Unpad, dengan
harapan permasalahan yang menghambat terpenuhinya kesejahteraan diantara tenaga kerja
Unpad dengan menampung aspirasi dan tuntutan melalui serikat pekerja Unpad.
Pembicara selanjutnya, Tara Imann, menjelaskan kajian ini melalui perspektif
mahasiswa. Menurutnya kesetaraan gender bukan cuma untuk perempuan, “it goes both ways”,
itu tidak hanya dapat dipahami melalui satu arah. Ketika perempuan sejahtera maka laki-laki
juga sejahtera, perempuan hanya ingin tidak dipandang sebelah mata. Kesetaraan gender bukan
semata-mata tentang perempuan yang ingin melebihi laki-laki namun tujuannya adalah
penyamarataan hak-hak yang telah dijaminkan. Banyak perempuan yang dianggap
berkompetensi tinggi dengan jiwa kepemimpinan nya, tapi tidak dipilih karena ia adalah
“seorang perempuan.” Tara Imann juga menyebutkan beberapa permasalahan pelecehan seksual yang terjadi
dalam lingkup Kecamatan Jatinangor, mewakili suara keluhan diantara koleganya yang telah
menjadi korban catcalling, ia menyatakan bahwa permasalahan ini sering sekali timbul dalam
keseharian mahasiswi Unpad. Tara Imann juga memaparkan permasalahan dalam pergaulan
antar mahasiswa Unpad bahwa perempuan sering diobjektifikasi. Beberapa hal tersebut
diantara lainnya merupakan permasalahan yang sering dianggap oknum-oknum sebagai sebuah
kebiasaan, Tara Imann dalam kesempatan ini memaparkan akibat-akibat yang timbul dari
tindakan tersebut. Perempuan tetap dianggap tidak lebih kompeten untuk jadi pemimpin.
Kemudian ketika aib perempuan diumbar lalu dijadikan bahan lelucon yang hal tersebut
merupakan indikator terjadinya degradasi pada seorang perempuan. Bahwa sesungguhnya
penting halnya untuk tidak saling mendiskriditkan.

Dalam sesi tanya jawab, pertanyaan-pertanyaan dilontarkan oleh beberapa kawan-
kawan Unpad. Pertanyaan pertama menanyakan tentang solusi atas tindakan apa yang harus

dilakukan ketika perempuan katanya tidak diperkenankan keluar malam tapi itu justru
diskriminasi atas hak perempuan keluar malam.
Bu Antik dalam jawabannya menyatakan bahwa isu dari perspektif gender berbicara
dalam hal kesamaan masing-masing gender dalam aksesibilitas dan fasilitas. Beliau
menekankan bahwa seyogyanya fasilitas publik harus aman, bukan bagi perempuan saja,
semua manusia harus aman. Laki-laki dan perempuan sama sama memiliki resiko akan
menjadi korban kejahatan yang mana cenderung lebih sering terjadi pada malam hari. Tidak
ada satupun jenis kelamin yang terdiskriminasikan. Namun perbedaannya ketika wanita
menjadi korban, sering timbul lagi tindakan victim blaming. Atas permasalahan ini, beliau
berharap Unpad agar diadakan lembaga/hotline yang khusus untuk menangani perihal
kejahatan-kejahatan seksual.
Pertanyaan selanjutknya menanyakan perihal fenomena objektifikasi wanita hingga
menimbulkan rasa takut bagi perempuan berdasarkan pengalaman kolega pemberi pertanyaan
dan ia bertanya bagaimana menghilangkan pelecehan hingga ke akar-akarnya. Jawaban dari
beliau kembali kepada goal dari riset yang Bu Antik paparkan sebelumnya, selanjutnya terkait
tindak lanjut dari riset tersebut adalah untuk membangun mekanisme yang konkrit, diadakan
dosen konselor yang mengadvokasi bagi korban-korban pelecehan seksual serta untuk mendapatkan data-data untuk diajukan ke rektorat, ia menyarankan adanya survey yang
membahas isu tersebut,
Menanggapi pernyataan Bu Antik bahwa faktanya terjadi kasus-kasus pelecehan
seksual oleh tenaga pendidik dalam Unpad, pertanyaan selanjutnya yaitu terkait tentang
pelanggaran kode etik tenaga pendidik Unpad. Seperti bagaimana dikatakan sebelumnya,
beberapa kasus pelecehan seksual terjadi antara dosen dan mahasiswa serta dosen terhadap
sesama dosen, kode etik dosen diatur dalam Statuta Unpad dan lebih lanjut kode etik termaktub
dalam Peraturan Senat Akademik Unpad No. 5 Tahun 2017. Walaupun sudah ada peraturan
yang mengatur tentang kode etik, baik dari lembaga Unpad dan dari UU sendiri, beberapa kasus
pelecehan seksual yang dilakukan oleh dosen hanya akan ditanggapi dengan bentuk peringatan
kepada dosen tersebut dan tidak ada tindak lanjutan berupa sanksi yang benar-benar konkrit.
Menurut Pasal 1 Ayat 1 UU No. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial,
Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial
warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat
melaksanakan fungsi sosialnya. Mengacu pada pasal tersebut, gerakan perjuangan kesetaraan
gender ada atas dasar kesadaran dan fakta bahwa terciptanya kondisi yang dimaksud masih
terhambat di berbagai tempat, waktu, dan situasi, termasuk di dalam Unpad sendiri. Dari
diskusi ini, telah diketahui bahwa diskriminasi terhadap kaum perempuan masih sering terjadi,
salah satu contohnya adalah perempuan jarang dipercayai menempati posisi atau jabatan
tertentu karena dianggap kurang kapabel dibanding laki-laki. Ini tentunya menyebabkan tenaga
kerja perempuan cenderung memiliki kesulitan yang lebih tinggi dalam memenuhi kebutuhan
materialnya, jika dibandingkan dengan laki-laki.
Selanjutnya Pasal 75 Ayat 3 UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen juga
menjamin adanya perlindungan hukum dari perlakuan diskriminatif dari beberapa diantaranya
masyarakat dan birokrasi. Menganut kepada contoh-contoh diskriminasi terhadap perempuan
dalam aspek pekerjaan yang terjadi di Unpad, seperti kepercayaan bahwa partisipasi
perempuan perlu dibatasi dalam kegiatan kerja di malam hari dan bahwa adanya stigma yang
mana perempuan selalu harus mengantongi izin dari suaminya untuk berkegiatan tertentu
namun tidak sebaliknya, tentu mengerucut pada fakta bahwa hak perempuan sebagai warga
negara Indonesia belum terpenuhi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang karena perempuan masih dianggap sebagai kaum yang lemah dan dianggap sebagai warga negara
kelas dua sehingga belum bisa mengembangkan diri secara maksimal sebagaimana telah
dijaminkan oleh UU Kesejahteraan Sosial. Diperunyam lagi dengan kebiasaan
mengobjektifikasi perempuan, termasuk dalam pergaulan antar mahasiswa itu sendiri,

lembaga-lembaga yang kurang maksimal dalam memberikan perlindungan terhadap kejahatan-
kejahatan terhadap tenaga kerja Unpad serta peserta didiknya, dan stigma masyarakat yang

berkembang menjadikan indikator bahwa Unpad masih belum bisa mengedepankan
kesejahteraan tenaga kerja secara seutuhnya dan belum ada upaya menjamin perlindungan
sebagaimana telah tertulis dalam UU Guru dan Dosen.