MENUJU UNPAD YANG LEBIH “EFISIEN?”[1]

Oleh

Tim Freire Scholae

 

Pendahuluan: Tentang Pendidikan dan Pendidikan Tinggi

Pendidikan seharusnya merupakan hak dasar bagi seluruh warga dunia, termasuk warga negara Indonesia. Pendidikan memiliki empat elemen utama, yaitu pihak yang diajar, pihak yang mengajar, kegiatan belajar-mengajar, dan fasilitas yang mendukungnya. Di samping perdebatan mengenai siapa pihak yang berhak mengajar dan siapa yang belajar, penyediaan fasilitas di sini seharusnya dikerjakan oleh pihak yang memiliki sumber daya, wewenang, dan kemampuan yang besar. Pihak tersebut di konteks zaman modern sekarang adalah negara. Dalam konteks negara Indonesia, kewajiban negara untuk melaksanakan pendidikan bagi warganya telah termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Pendidikan formal secara umum dapat dibagi menjadi dua. Pertama adalah pendidikan dasar yang diselenggarakan dalam jenjang sekolah dengan orientasi mempersiapkan perkembangan manusia pada masa anak-anak. Pada jenjang ini, hal diutamakan adalah bagaimana anak-anak sampai masa remaja bisa belajar cara berpikir sederhana, mulai mengenal lingkungan sosial di luar keluarganya sekaligus membangun relasi dengan orang lain dari berbagai macam latar belakang, dan mencari jati dirinya sebelum beranjak dewasa.

Jenjang yang kedua adalah jenjang pendidikan tinggi. Jenjang pendidikan tinggi orientasinya tentu berbeda dengan jenjang pendidikan dasar. Pada jenjang ini, hal yang diutamakan adalah bagaimana mempersiapkan manusia yang mengenyamnya bisa memiliki tingkat kesiapan tertentu untuk memasuki fase kehidupan dewasa. Kesiapan ini melingkupi pengetahuan, mental, dan kemampuan praktis untuk dapat hidup mandiri. Lebih khususnya lagi, jenjang pendidikan tinggi yang berbasis riset mempunyai orientasi untuk mencetak manusia-manusia yang memiliki kemampuan analisis di atas rata-rata yang mampu memecahkan masalah kompleks di masyarakat. Hal tersebut tertuang dalam tri dharma perguruan tinggi.

Namun bagaimana kenyataannya sekarang? Apakah pendidikan di Indonesia termasuk pendidikan tinggi-nya berlangsung sebagaimana hakikatnya? Berkaca pada kejadian-kejadian belakangan ini, tampaknya hakikat tersebut perlahan-lahan tergeser. Pendidikan tidak lagi tampak sebagai bentuk pelayanan negara terhadap warganya. Pendidikan dilihat sebagai suatu upaya untuk meningkatkan prestise dalam kehidupan bermasyarakat dan semata-mata hanya untuk meningkatkan taraf hidup ekonomi saja. Maka tak heran bahwa orang-orang yang bersekolah atau kuliah menganggap ijazah sebagai prioritas utama yang mesti didapat dalam mengenyam pendidikan.

Pendidikan tinggi termasuk di dalamnya. Kenyataan pada saat ini, biaya kuliah dalam bentuk Uang Kuliah Tunggal atau UKT semakin tinggi dari tahun ke tahun. Kuliah seakan menjadi investasi besar yang apabila kita mengerahkan modal awal yang cukup besar di hal tersebut, kita berharap untuk bisa mendapat keuntungan yang lebih besar setelah lulus. Hal tersebut bisa dilacak dari orientasi para penyelenggara pendidikan tinggi yang nampaknya mulai bergeser. Asas pelayanan oleh lembaga pendidikan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan bergerser menajdi asas kompetisi untuk menjadi kampus yang lebih unggul dan populer dibanding kampus lain. Dasar dari implementasi asas ini adalah menjadikan kampus sebagai Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum atau PTN-BH. Sedangkan salah satu universitas yang menjadi PTN-BH yaitu universitas kita sendiri – Universitas Padjadjaran.

Dampaknya adalah wajar apabila saat ini mahasiswa tidak diposisikan sebagai subjek utama pelayanan namun hanya sekadar pelengkap bagi kampus sebagai lembaga yang mesti mencapai komptensi keunggulan tertentu. Apalagi setelah kampus diubah manajamennya menjadi korporasi pendidikan. Mahasiswa dengan posisinya yang lemah dan memiliki kontribusi yang paling minim daripada dosen dan pejabat birokratik rektorat hanya berkontribusi memberikan pendapatan utama bagi kampus melalui biaya kuliah yang dibayarkan. Pertanyaannya, apakah kondisi seperti ini layak untuk terus dipertahankan? Bagaimana pembacaan kritis kita terhadap kenyataan seperti itu?

 

PTN-BH dan Universitas Padjadjaran

Pada tanggal 28 Maret 2014, Universitas Padjadjaran mendapatkan mandat dari pemerintah pusat (Pemerintah Nasional) dalam rangka merubah status yang pada awalnya BAN-PT (Badan Akreditasi Negara-Perguruan Tinggi) menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTN-BH)[2]. Namun mengapa Universitas Padjadjaran perlu mengarah kepada penetapan program PTN-BH sebagai grand design atas pengembangan Universitas Padjadjaran semenjak tahun tersebut? Ternyata, pemerintah pusat (khususnya kemenristekdikti/ Kementrian Riset dan Pendidikan Tinggi) menekankan bahwa perlu dibentuk suatu pola pengelolaan (pada perguruan tinggi) yang memiliki otonomi yang lebih luas, baik dalam pengelolaan dalam tataran akademik keilmuan maupun dalam tataran nonakademik, dengan maksud mendorong berbagai Perguruan Tinggi Negeri (dan pada tanggal 28 Maret 2014, dikhususkan pada Unpad) agar dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi yang memiliki daya kompetisi baik dalam tingkatan regional (Provinsi Jawa Barat pada khususnya) maupun tingkat global. Bahkan, pada Peraturan Pemerintah No.80 tahun 2014, Unpad oleh tim yang dibentuk oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah ditetapkan sebagai perguruan tinggi negeri yang resmi melaksanakan program PTN-BH sebagai program pengembangan utama.

Setelah program grand design ini (PTN-BH) diberlakukan, banyak pihak yang memberikan sambutan maupun pihak yang memberikan beberapa kritikan atas diberlankukannya program ini. Alasan “permukaan” yang selalu dipeributkan baik dalam sanjungan maupun kritikan terkait program ini adalah bahwa Unpad perlu meningkatkan kualitas pendidikan tinggi untuk menghadapi persaingan global dan hal tersebut dapat dimungkinkan bilamana terdapat keleluasaan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan perguruan tinggi secara mandiri. Agar kita mampu menelaah kembali terkait hal-hal yang dipeributkan tadi, ada baiknya kita membaca bagaimana Statuta Unpad tahun 2015 berbicara terkait kompleksitas pemberlangsungan Unpad, karena aturan inilah yang menjadi dasar atas keberlanjutan Unpad secara yuridis. Oleh karenanya, mari kita menelaah PP Nomor 51 tahun 2015 terkait Statuta Universitas Padjadjaran sebagai ibarat “konstitusi Unpad” yang menjadi pendorong berlakunya PTN-BH di Unpad.

Namun sebelumnya, ketika kembali menelisik Statuta Unpad, ada baiknya pembaca sekalian memahami adanya tiga permasalahan utama yang akan dibahas dalam tulisan ini yakni: 1. Distribusi Fungsi Kelembagaan Universitas, 2. Program Pembangunan Perguruan Tinggi, dan 3. Sirkulasi Keuangan, hal ini ditekankan karena tiga hal inilah yang menjadi sendi yang diubah secara signifikan oleh PTN-BH. Oleh karenanya, pertama-tama, mari kita berbicara terkait dengan bagaimana fungsi kelembagaan di Unpad pasca PTN-BH berlangsung.

Pada pasal 17 bagian kesatu Bab IV terkait Pengelolaan, dijelaskan bahwa organ Unpad (secara hierarkis), terdiri dari Majelis Wali Amanat/MWA, Rektor, dan Senat Akademik/SA Unpad. Dengan adanya MWA sebagai tingkat tertinggi organ Unpad, MWA dilimpahkan sebuah fungsi dimana pada akhirnya merekalah yang menyetujui usul perubahan Statuta Unpad (hanya mereka yang bisa menyepakati perubahan konstitusi Unpad) dan fungsi itulah yang benar-benar menunjukkan bahwa lembaga tersebut menjadi primus interpares (tertinggi diantara yang lainnya). Lembaga itu pula yang (pada pasal 18 Bab 4 Statuta 2015) akhirnya memiliki fungsi untuk mengesahkan tahapan-tahapan rencana pembangunan Unpad yang diukur berdasarkan periode tahun seperti Rencana Induk Pengembangan/ RIP (yang diukur 25 tahun), Rencana Strategis/ RenStra (diukur 5 tahun), dan Rencana Keuangan dan Anggaran Tahunan/ RKAT (diukur setahun) yang diusulkan oleh Rektor. Disanalah berbagai program sistematik pembangunan Unpad tertuang dalam berbagai pentuk penjelasan dan pelaporan anggaran. Selain daripada fungsi pembinaan pada “pihak eksternal” dan “pengawasan & pertimbangan dalam mengembangkan kekayaan dan menjaga kesehatan keuangan berikut korporasi akademik”[3], MWA pun memiliki perangkat lembaga yang dapat membantu mereka dalam pengauditan keuangan internal dan eksternal Unpad yang disebut sebagai Komite Audit (pasal 24). Maka semua data terkait perkembangan keuangan Unpad, secara holistic (menyeluruh) ada pada lembaga ini. Dan berdasarkan pada prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan di Unpad, lembaga ini terbentuk sebagai lembaga yang transparan.

Setelah itu ada pula Rektor, yang dengan berbagai lembaga sub-ordinat dibawahnya memiliki fungsi untuk melaksanakan manejemen dan mengelola kekayaan Unpad secara optimal (pasal 26 Statuta) dan menyusun (dan mengusulkan kepada MWA) RIP-RenStra-RKAT dan melaksanakan penyusunan & penetapan kebijakan operasional akademik dan non-akademik. Sebagai eksekutor, dalam pelaksanaan fungsinya, Rektor memiliki garis koordinasi vertical dengan lembaga-lembaga dibawahnya yakni Wakil Rektor, Direktorat, SPM-SPI, UPT, Fakultas, Korporasi Akademik, dan Ad Hoc[4]. Disini, terdapat fungsi-fungsi eksekusi yang menjalankan apa yang perlu dijalankan (kecuali Rektor yang memiliki hak-hak prerogative tertentu). Namun yang menarik disini adalah fungsi dari SPM (Sistem Penjaminan Mutu) dan SPI (Sistem Penjaminan Internal) yang dimana SPM memilki fungsi sebagai penjamin layanan akademik sesuai standar (Pasal 55 Bab V Statuta 2015 ayat 2) dan Sistem Penjaminan (mutu) Internal yang pada hakikatnya melaksanakan pengembangan standar mutu dan audit dibidang pendidikan, penelitian, pengabdian, kemahasiswaan (ayat 4). Semua data terkait dengan program penjaminan mutu di Unpad ada pada lembaga ini dan kedua lembaga ini berpangku kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal (baca pasal 55). Namun siapakah pemangku kepentingan ini? Nanti akan dibahas.

Ada pula Senat Akademik yang berfungsi pada pertimbangan, pengawasan bidang akademik (pasal 33 Bab 3) yang dimana terdapat beberapa fungsi sebagai penetap sistem akademik dan mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar, dan otonomi keilmuan. Selain itu, SA juga berfungsi untuk menjadi penimbang atas usul RIP, RenStra, dan RKAT dalam bidang akademik. Menariknya seharusnya, sebagai pelajar, perlu ada komunikasi yang lebih antara SA dan mahasiswa untuk membicarakan berbagai program akademik seperti percepatan kelulusan yang mungkin bisa ditanya kepada pihak SA.

Dimana Mahasiswa? Apakah mereka termaksud sebagai pemain utama dalam struktur ini? Dalam pasal 50 Statuta Unpad 2015 ayat 1, Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada Prodi. Dan sebagaimana seorang Mahasiswa dalam dalam ayat 2, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan pendidikan dan fasilitas pendukung untuk menjamin kelancaran proses pembelajaran. Maka dimana fungsi mahasiswa dalam struktur PTN-BH ini? Mahasiswa hanya menjadi subjek yang protes ketika hak pada ayat 51 tidak terpenuhi baik dalam tataran organisasi kemahasiswaan maupun individu mahasiswa aktif. Berdasar pada Statuta, ya hanya itu,

 

UNPAD dan Program Perencanaan Strategis

Perlu untuk kita ketahui, Rencana Strategis maupun Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan UNPAD 2015-2019 berdasar kepada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Artinya,RPJMN menjadi salah satu tolak ukur bagi Kemristekdikti untuk menetapkan kebijakan dan langkah-langkah strategis apa yang akan dilakukan agar pola pembangunan di bidang Pendidikan Tinggi selaras dengan tuntutan dan fokus pembangunan nasional. Maka,menjadi logis saat kebijakan-kebijakan di UNPAD mengarah pada kesiapan persaingan global, peringkat-peringkat Internasional, banyaknya jurnal-jurnal Internasional dikarenakan Pembangunan Nasional saat ini memang mengarah kepada kepada skema pembangunan berkelanjutan (Suistanable Development Goals) yang selain berfokus pada pembangunan infrastruktur juga berfokus pada kesiapan menghadapi persaingan pasar global .

Mari sejenak menilik RKAT UNPAD 2017. Dalam RKAT 2017, UNPAD telah menetapkan agenda-agenda strategis untuk mewujudkan mandat Kemristekdikti dalam upaya menghadapi dinamika dan persaingan global. Agenda-agenda strategis tersebut adalah :

1) pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals/SDGs);

2) pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA);

3) pencapaian Common Goals Jawa Barat; dan

4) penguatan Pola Ilmiah Pokok (PIP) Unpad, ‘Bina Mulia Hukum dan Lingkungan   Hidup dalam Pembangunan Nasional’.

5) penerapan otonomi akademik dan otonomi pengelolaan sebagai perguruan tinggi

negeri badan hukum (PTN BH).

Dari agenda-agenda tersebut kita dapat menemukan beberapa poin penting:

Yang pertama, kebijakan-kebijakan UNPAD akan mengarah pada kesiapan mahasiswa dan dosen untuk menghadapi persaingan global yang tercetus dalam SDGs. Salah satunya indikatornya adalah banyaknya mahasiswa yang lulus cepat dan banyaknya program-program inovatif serta jurnal-jurnal Internasional yang dapat dihasilkan sebagai tolak ukur pendongkrak prestise Universitas di tingkat regional maupun dunia.

Yang kedua, bahwa ternyata kebijakan-kebijakan UNPAD akan disesuaikan dengan pola pembangunan Jawa Barat. Itulah yang menjadi salah satu alasan UNPAD terus berupaya melakukan pembukaan kampus-kampus cabang di beberapa daerah di Jawa Barat walaupun pada akhirnya tidak berjalan maksimal dan malah menimbulkan polemik baru dikarenakan UNPAD seakan memaksakan pembukaan cabang kampus namun tidak siap dalam hal dana, kualitas pengajaran dll (salah satu contohnya Kampus Pangandaran).

Yang ketiga, kemunculan PTNBH sebagai pola baru dalam pengelolaan sistem akademik maupun keuangan UNPAD. Poin ini menjadi salah satu poin yang sangat jarang direspon di kalangan mahasiwa/I UNPAD. Padahal Skema PTNBH menjadi salah satu hal yang mempengaruhi banyaknya kebijakan dari pihak Kampus yang implikasinya dirasakan langsung oleh rekan-rekan di tingkat fakultas maupun universitas.  Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 2015 yang mengatur tentang bentuk dan mekanisme pendanaan PTNBH, pendapatan Unpad dapat berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) dan selain APBN. Pendanaan yang bersumber dari APBN diberikan dalam bentuk Bantuan Pendanaan PTNBH (BPPTNBH) dan/atau bentuk lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya, Negara tidak lagi menjadi pemasok dana utama bagi UNPAD. Hal ini menyebabkan UNPAD dapat membuka kerjasama dengan pihak investor agar UNPAD mendapatkan suntikan dana di tengah pemotongan dana yang dilakukan oleh Negara. Hal ini jugalah yang menyebabkan UNPAD banyak melakukan perampingan dan di struktur kelembagaannya serta pemangkasan dana besar besaran di tingkat fakultas dan himpunan dengan dalih efisiensi dana dan program kegiatan.

 

Tentang Keuangan

Selain permasalahan kelembagaan yang dikondisikan oleh satu struktur utama, yaitu PTN-BH, UNPAD juga mengalami permasalahan lain, yaitu permasalahan keuangan yang dikondisikan secara langsung dari permasalahan kelembagaan. Maka untuk mengetahui persoalan tata kelola keuangan  di UNPAD, kita perlu membaca situasi kelembagaan yang mengkondisikannya. Bagaimana cara lembaga mengkondisikan tata kelola keuangan di UNPAD?

Pertama, agenda-agenda strategis UNPAD yang disusun melalui Rencana Strategis UNPAD 2015-2019 ditetapkan dengan maksud melaksanakan visi UNPAD 2015-2019, yaitu menjadi universitas riset dan berdaya saing regional. Agenda-agenda strategis yang ditetapkan tersebut tentunya menuntut prioritas yang tinggi dalam tata kelola keuangan.

Kedua, prioritas tata kelola keuangan yang dimaksud terkait agenda strategis tersebut terkait dengan pembangunan infrastruktur akademik, layanan pendidikan, dan riset penelitian. Dengan demikian sektor tersebut mesti kita tinjau ulang dengan kita komparasikan dengan realitas konkrit UNPAD selama Rencana Strategis UNPAD 2015-2019 diberlakukan.

Ketiga, terkait sumber penerimaan dana UNPAD itu sendiri yang mesti kita lihat dari dua aspek, yaitu aspek dana APBN dan aspek dana non-APBN. Selain itu, sumber penerimaan dana UNPAD juga terkait dengan proses distribusi dana itu sendiri ke lembaga-lembaga yang berada di UNPAD.

Sebelum kita mencapai pembahasan tersebut, kita mesti mengetahui apa yang menjadi hakikat dari pengelolaan keuangan PTN-BH di UNPAD. Dalam Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan PTN-BH Pasal 6 menyebutkan ada 6 alokasi pendanaan PTN-BH, yaitu:

  1. Biaya operasional pendidikan yang mencakup penyelenggaraan pendidikan, penyelenggaraan penelitian, penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat, dan pengelolaan manajemen;
  2. Biaya dosen non-PNS yang mencakup gaji, tunjangan jabatan akademik, tunjangan profesi, tunjangan kehormatan, uang makan, dan/atau honorarium;
  3. Biaya tenaga kependidikan non-PNS yang mencakup gaji, tunjangan, uang makan, dan tunjangan kinerja;
  4. Biaya investasi yang mencakup gedung dan bangunan, jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan, peralatan dan mesin, aset tetap lainnya, aset tidak berwujud, serta aset lainnya;
  5. Biaya pengadaan aset berupa tanah; dan
  6. Biaya pengembangan yang mencakup pengembangan program penyelenggaraan pendidikan tinggi, pengembangan keilmuan/keahlian dosen dan tenaga kependidikan, pengembangan lainnya yang disebutkan dalam Rencana Strategis PTN-BH, serta pengembangan yang merupakan penugasan dari pemerintah.[5]

Dari hal-hal tersebut, selanjutnya mari kita lihat bagaimana sumber penerimaan dana di UNPAD. Tahun 2017, UNPAD menerima dana sebesar Rp. 1.088.767.403 dengan komposisi mayoritas berasal dari dana non-APBN sebesar Rp. 693.068.000.000 atau 63,66% dari total keseluruhan penerimaan dana di UNPAD, sisanya berasal dari dana APBN. Sumber non-APBN berasal dari dana pendidikan atau mahasiswa (35,48%), dana masyarakat non-pendidikan (7,39%), dana hasil usaha PTN-BH (0,09%), dana hasil kerjasama Tri Dharma (16,35%), dana hasil pengelolaan aset PTN-BH (1,13%), serta dana APBD Jawa Barat (3,21%). Sedangkan, sumber APBN yang berasal dari BPPTNBH hanya sebesar Rp. 100.118.246 atau 9,2% dari total keseluruhan penerimaan.[6]

Dari data penerimaan dana UNPAD tersebut sebenarnya terlihat bahwa UNPAD sebagai PTN belum siap menyandang status Badan Hukum karena kecilnya penerimaan dari hasil usaha PTN-BH dan pemanfaatan aset UNPAD. Pertanyaan selanjutnya pada akhirnya ialah kemana dana BPPTNBH mengalir? Pada dasarnya dana BPPTNBH diperlukan untuk 6 alokasi pendanaan yang telah disebutkan sebelumnya yang salah satunya ialah untuk pengelolaan investasi. Asumsinya adalah, jika pendanaan yang lain dialokasikan untuk keperluan 5 alokasi dana lainnya selain biaya investasi, maka seharusnya BPPTNBH mencukupi untuk menutup keperluan biaya investasi, lalu sebenarnya bagaimana mekanisme dana pengeluaran di UNPAD yang sebenarnya?

Telah disebutkan sebelumnya bahwa prioritas utama dari distribusi keuangan di UNPAD adalah tiga hal, yaitu pembangunan infrastruktur akademik, layanan akademik, dan riset penelitian dengan prioritas terbesar disalurkan kepada pengarusutamaan riset. Selain itu, rupanya biaya investasi bukan berasal dari BPPTNBH, namun berasal dari hasil kerjasama UNPAD dengan pihak lainnya. Lalu sebenarnya kemana mengalirnya dana BPPTNBH ini? Mari kita lihat kembali dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan UNPAD Tahun 2017.

Dana pengeluaran terbesar dialokasikan untuk dana pendidikan (36,10%) mencakup peningkatan totalitas pembelajaran dan layanan pendidikan serta peningkatan totalitas kegiatan kemahasiswaan; dana penelitian dan riset (22,65%); dana pengabdian kepada masyarakat (0,28%) yang berfokus kepada PKM; dana pengembangan (4,90%) yang mencakup penguatan program studi dan pengembangan sumber daya manusia; dana layanan perkantoran, tata kelola, dan kelembagaan (27,39%); serta dana investasi (8,68%) yang mencakup pengembangan dan penyertaan modal. Selain itu, terdapat usulan dana investasi sebesar Rp. 160.400.000.000 yang berasal dari dana masyarakat, kerjasama, dan APBD (karena pada dasarnya Kemenristekdikti tidak lagi memberikan dana terkait infrastruktur).[7]

Dari hal tersebut terlihat bahwa sesuai dengan penjelasan awal – yaitu PTN-BH dimaksudkan untuk menciptakan Daya Saing Regional maupun Internasional melalui SDG’s – maka yang dimaksudkan pengalokasian dana terkait riset adalah terkait dengan dana pembangunan infrastruktur riset (sesuai yang tercantum dalam dana usulan investasi) sehingga UNPAD tidak ambil pusing terhadap pengelolaan riset itu sendiri. Bahkan dana riset yang dimaksudkan adalah untuk PKM dan peningkatan publikasi jurnal yang terkesan dipaksakan. Sedangkan dana BPPTNBH yang tidak seberapa itu juga dialirkan ke layanan pendidikan dan pembelajaran. Tercatat pula hutang usaha UNPAD tahun 2017 mencapai Rp. 5.880.295.937. Untuk selanjutnya, bagaimana alur dana di UNPAD dapat menjadi arus utama yang menyebabkan permasalahan di UNPAD, maka kita perlu mengadakan satu kajian khusus yang sumbernya mencakup dari dua hal, yaitu dari data yang dikeluarkan oleh UNPAD serta realitas konkrit yang kita temukan di lapangan.

Namun, terlepas dari itu semua, mengecilnya dana APBN yang diterima oleh UNPAD adalah sebagai bentuk dari terjadinya liberalisasi UNPAD secara berkala. Dalam istilah yang lain, arus penerimaan kas UNPAD yang sebagian besar dari dana non-APBN pada akhirnya menyebabkan UNPAD menjadi PTN yang terswastanisasi. Hal ini bisa disorot dari awal kita membahas perkara keuangan hingga kepada kebijakan pengeluaran dana yang berfokus kepada pembangunan infrastruktur akademik yang sebenarnya tidak lebih penting daripada pengembangan intelektualitas. Inilah yang seharusnya kita lihat dari awal sebagai bentuk dari bobroknya PTN-BH! Mengapa demikian? Bentuk konkrit dari pelaksanaan PTN-BH bukanlah dari bentuk kelembagaannya, namun berasal dari keuangannya. Sedangkan, bentuk konkrit selanjutnya ialah pelaksanaan kebijakan dan tata kelola kelembagaannya yang berakibat pada tata kelola keuangannya.

 

Kesimpulan: PTN-BH Bukan Solusi!

Melihat semrawutnya alur kebijakan dan pengelolaan kelembagaan di UNPAD sehingga dapat menghadirkan spekulator-spekulator yang dapat mempermainkan keuangan di UNPAD serta tidak siapnya UNPAD menjadi PTN-BH yang utuh akan berimplikasi terhadap defisit keuangan di UNPAD. Mengapa demikian? Pengelolaan usaha sebagai bentuk dari realisasi konkrit otonomi keuangan di UNPAD yang rendah dapat memicu hutang yang menumpuk, dengan demikian seharusnya UNPAD mempunyai pelaporan dana yang tidak seimbang. Maksudnya ialah total pengeluaran dan total penerimaan tidak seimbang. Mengapa demikian? Tercatat di lampiran Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan UNPAD sendiri terdapat jumlah hutang yang lumayan besar sehingga dapat membebani sumber penerimaan dana yang mayoritas berasal dari mahasiswa.

Selain itu, kebijakan PTN-BH yang berarti kebijakan “swastanisasi kampus negeri” dapat berimplikasi pada bertambah besarnya penerimaan dana dari mahasiswa (melalui UKT dan BKT). Untuk mengatasi hal itu, UNPAD bersama PTN-BH lain nantinya akan mencanangkan suatu program bernama Student Loan sebagai solusi konkrit untuk menutupi gelembung defisit yang nantinya akan merugikan PTN-BH. Namun kebijakan tersebut masih harus kita kaji lagi mengingat pihak birokrasi kampus berjanji dalam Rencana Strategis UNPAD 2015-2019 untuk tidak membawa UNPAD ke arah liberalisasi dan komersialisasi PTN. Padahal kita harus mengetahui, terjadinya otonomi kampus yang berimplikasi kepada terjadinya kesemrawutan alur kebijakan, pengelolaan kelembagaan, serta tata kelola keuangan di kampus itu sendiri merupakan bentuk dari liberalisasi dan komersialisasi kampus.

Dengan demikian, PTN-BH bukanlah solusi yang bagus untuk memajukan satu universitas mengingat hakikat dari keberadaan universitas itu sendiri adalah wadah dari penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, dan pengabdian kepada masyarakat, bukan sebagai bentuk korporasi akademik yang bersaing di pasar global. Sejatinya, Perguruan Tinggi itu sendiri seharusnya membentuk ahli-ahli intelektual yang mampu menyelesaikan persoalan yang terjadi di masyarakat, bukan membentuk tenaga kerja ahli yang kemampuan kerjanya dapat diperjualbelikan di pasar global.

 

Daftar Referensi

Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Padjadjaran.

Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan PTN-BH.

Peraturan Majelis Wali Amanat UNPAD No. 1 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Tertib Majelis Wali Amanat UNPAD.

Peraturan Majelis Wali Amanat UNPAD No. 2 Tahun 2016 Tentang Komite Audit Majelis Wali Amanat UNPAD.

Peraturan Rektor UNPAD No. 40 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola UNPAD.

Dokumen Rencana Strategis UNPAD 2015-2019.

Dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan UNPAD Tahun 2017.

[1] Esai ini sebagai pendahuluan atas kajian mengenai Perguruan Tinggi Negara-Badan Hukum (PTN-BH) yang sistemnya sedang diberlakukan di UNPAD yang berisi kritik secara general terhadap PTN-BH UNPAD itu sendiri.

[2] Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Indonesia No.51 Tahun 2015 tentang Statuta Unpad

[3] Peraturan MWA No. 1 tahun 2016 Bab 3 & Bab 6 Organisasi dan Tata Tertib MWA Unpad

[4] Peraturan Rektor No. 40 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Unpad

[5] Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan PTN-BH.

[6] Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan UNPAD Tahun 2017 Hal. 21.

[7] Ibid, hal. 23-25.