Pada tahun 2017 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang bekerja sama dengan Change.org melakukan sebuah survei yang melibatkan 27.298 responden untuk menanggapi 19 pertanyaan mengenai HAM di Papua. Responden terdiri dari 95 persen orang di luar papua, tiga persen penduduk pendatang di Papua, dan dua persen penduduk asli Papua. Yang menarik dari survei ini, responden asli Papua sangat khawatir akan keadaan mereka di masa yang akan datang. Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia menegaskan, bahwa permasalahan – permasalahan yang ada di Papua yang mengkhawatirkan ini terkait belum berhasilnya eksekusi Otonomi Khusus di Papua.1

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan (LIPI) pada akhir 2008, memetakan masalah utama yang ada di Papua. Berdasarkan penelitian tersebut, kasus kekerasan dan pelanggaran HAM menjadi persoalan terbesar yang ada di Papua. Pelanggaran HAM yang terjadi di Papua berasal dari negara, aparat keamanan, dan kelompok sipil bersenjata.2 Ditambah dengan kelompok – kelompok pendukung kemerdekaan seperti OPM, KNPB, dan ULMWM. Maka tidak heran ketika kita mendengar berita kerusuhan yang ada di Wamena pada September 2019.

Kerusuhan yang ada di Wamena, bermulai dari isu kesalahpahaman perkataan seorang guru yang dianggap bernada rasial pada hari Rabu (18/9/2019). Ketua Komnas HAM, Taufik Damanik menjelaskan bahwa kesalahpahaman itu terjadi saat menyebarnya informasi yang viral di tengah-tengah masyarakat terkait ujaran rasisme yang diucapkan seorang guru yang setelah dilakukan pengecekan tidak benar adanya. Persoalan tersebut sebenarnya sempat teredam ketika dilakukannya klarifikasi dengan pihak-pihak yang persangkutan pada Sabtu (21/09/2019). Namun, konflik mulai meruncing pada Minggu keesokan harinya, ketika sekolah tersebut mulai diserang sejumlah orang. Lalu pada Senin (23/09/2019), gelombang unjuk rasa mulai membesar karena tersulut isu tersbut.

Banyak kejanggalan yang terjadi dalam persitiwa ini, mengingat sumber utama konflik sebenarnya sudah cukup diredam pada hari Sabtu (21/09/2019). Namun tiba-tiba konflik tersebut meledak ke berbagai arah, juga menimbulkan beberapa aksi anarkis. Terlebih, warga sekitar mengaku tidak mengenali wajah massa perusuh. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar massa bukan penduduk Wamena.

Konflik ini mengakibatkan sejumlah kerugian, baik secara fisik dan materi, yang tidak dapat disepelekan. Demonstran membakar rumah warga, kantor pemerintah, PLN, dan kios masyarakat.3 Dilansir dati Tempo.com, sebanyak 10.000 orang mengungsi di awal kerusuhan wamena.4 Kabid Humas Polda Papua Kombes AM Kamal, menyatakan bahwa total kerusakan meliputi pembakaran 5 perkantoran, 80 mobil, 30

motor dan 150 ruko.5 Terlebih, terdapat 23 korban tewas, dan 63 orang luka-luka6. Bupati Jayawijaya, John Richard Banua juga mengatakan sebanyak 1.261 orang di Wamena melakukan eksodus7.

Dilansir dari Tempo.co, Kepolisian Daerah Papua menetapkan 13 orang sebagai tersangka kasus huru-hara tersebut. Pada Selasa, 8 Oktober 2019, 10 dari 13 orang sudah berhasil ditangkap, sedangakan 3 orang lainnya masih berstatus buron. Para tersangka dikenakan 160 KUHP, 170 KUHP dan 187 KUHP berdasarkan barang bukti seperti 34 batu yang digunakan untuk menyerang, satu sepeda motor, satu buah mobil, dan rekaman video yang tengah didalami.8

Di sisi lain, peliputan media di Papua sangat minim. Keminiman tersebut dapat dilihat dari sulitnya syarat bagi jurnalis lokal maupun internasional untuk meliput di Papua. Kemudian juga tekanan yang di dapat baik itu saat di Papua maupun cuitan di sosial media. Bahkan tidak jarang jurnalis yang terlibat dengan isu Papua dikriminalisasi, seperti contohnya Dandhy Laksono, seorang aktivis HAM dan pendiri WatchdoC. Ia dituding memprovokasi konflik di Wamena melalui cuitannya di twitter. Kemudian Ia dijerat pasal berlapis, diantaranya Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45 A ayat (2) UU 11/2009 tentang perubahan atas UU 8/2016 tentang ITE dan atau Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Tudingan Dandhy yang memprovokasi terjadinya kericuhan di Wamena dianggap janggal karena cuitanya diunggah lima jam setelah kericuhan terjadi.9 Penangkapan ini seolah– olah mengisaratkan bahwa ada hal yang ingin ditutupi.

Johnny Blades dalam jurnalnya mengungkapkan represifitas dan tekanan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap jurnalis yang ingin meliput di Papua masih sangat terasa. Walaupun pada tahun 2015 lalu, Jokowi telah telah menyatakan bahwa media asing yang terakreditasi aakn diberi akses penuh ke Papua. Namun, itu tidak sesuai dengan kondisi yang dihadapi oleh dunia internasional. Ada mekanisme ‘clearing house’ yang harus diikuti wartawan internasional. Proses yang melibatkan 18 unit kerja dari 12 kementerian berbeda dengan prosedur berbelit – belit untuk melengkapi berkas izin. Pun ketika sudah mendapatkan izin, belum tentu akan lancar saat melaksanakan peliputan. 10

Pada tahun 2018 kepala biro BBC Indonesia, Rebecca Alice Henschke diusir dari Papua saat meliput Keladian Luar Biasa (KLB) gizi buruk dan campak di Kabupaten Asmat. Ia sudah mengantongi izin, tapi kemudian dipaksa keluar karena unggahannya di akun sosial media milik pribadi 11. Pada tahun 2017 jurnalis asal Perancis Jean Frank Pierre dam Basille Marie Longchamp ditahan kemudian dideportasi dari Indonesia saat sedang shooting film documenter untuk Garuda Indonesia karena kurangnya berkas dari institusi terkait12. Di tahun yang sama, Zeid Ra’ad Al Hussein, Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia PBB, ingin mengunjungi Indonesia, termasuk di dalamnya dicantumkan rencana kunjungan ke Provinsi Papua dan Papua Barat. Namun kemudian Pemerintah Indonesia menolak kunjungan tesebut13.

Tidak hanya kalangan jurnalis saja yang mendapatkan tekanan, melainkan pers mahasiswa pun mendapatkan tekanan. Dilansir dari Tirto.id, diskusi publik membahas tentang framing media dan hoaks di papua yang diselenggarakan oleh Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) dibubarkan paksa oleh aparat. Polisi mengatakan seharusnya ada laporan kepada mereka atas diskusi, yang saat itu polisi bertanggung jawab terhadap keamanan setempat karena ini merupakan acara yang harus diamankan. Kemudian mahasiswa membantah berdasarkan Pasal 10 ayat 4 UU Nomor 9 Tahun 1998 “pemberitahuan secara tertulis tidak berlaku bagi kegiatan ilmiah di dalam kampus dan kegiatan keagamaan.” Sedangkan diskusi publik termasuk didalamnya kegiatan ilmilah yang dimaksud pasal tersebut14.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Blades, Johnny (2018). Internationalisation of the ‘hidden’ west papua issue: A regional media matter for melanesia and the pacific. Pacific Journalism Review, 24, 33-41.

Website

Apinino, R. ” Kasus Rebecca BBC dan Gelapnya Kebebasan Pers di Papua”. 2018. https://tirto.id/cEhohttps://tirto.id/kasus-rebecca-bbc-dan-gelapnya-kebebasan-pers-di-papua-cEho . Diakses pada Rabu, 9 Oktober 2019.

Antara. “Jumlah Pengungsi Kerusuhan Wamena Lebih 10 Ribu Orang”. 2019. https://nasional.tempo.co/read/1256124/jumlah-pengungsi-kerusuhan-wamena-lebih-10-ribu-orang/full&view=ok . Diakses pada Rabu, 9 Oktober 2019.

Banjarnahor, D. ” Kerusuhan Wamena, Korban Tewas Bertambah Jadi 23 Orang”. 2019. https://www.cnbcindonesia.com/news/20190924131818-4-101794/kerusuhan-wamena-korban-tewas-bertambah-jadi-23-orang . Diakses pada Rabu, 9 Oktober 2019.

Bernie, M.” Bagaimana Jurnalis Dandhy Laksono Dikriminalisasi soal Kasus Papua?”. 2019. https://tirto.id/bagaimana-jurnalis-dandhy-laksono-dikriminalisasi-soal-kasus-papua-ei2p. Diakses pada Rabu, 9 Oktober 2019.

detikcom “Bupati Jayawijaya: 1.261 Warga Sudah Eksodus dari Wamena”. 2019. https://news.detik.com/berita/d-4727560/bupati-jayawijaya-1261-warga-sudah-eksodus-dari-wamena .Diakses pada Rabu, 9 Oktober 2019.

Erdianto, K. “LIPI: Pelanggaran HAM di Papua Harus Berujung pada Pengadilan dan Rekonsilisasi”. 2019. https://nasional.kompas.com/read/2019/09/07/06412371/lipi-pelanggaran-ham-di-papua-harus-berujung-pada-pengadilan-dan?page=all . Diakses pada Rabu, 9 Oktober 2019.

Kine, P. “Indonesia Steamrolls Media Freedom in Papua, Again”. 2017. https://www.hrw.org/news/2017/03/20/indonesia-steamrolls-media-freedom-papua-again . Diakses pada Rabu, 9 Oktober 2019.

Kine, P. ” Indonesia Menghalangi Kunjungan Ketua HAM PBB ke Papua”. 2018. https://www.hrw.org/id/news/2018/06/21/319446. Diakses pada Rabu, 9 Oktober 2019.

Putra, N. P.”80 Mobil, 30 Motor, 150 Rumah dan Toko Rusak Akibat Kerusuhan di Wamena”. 2019. https://www.merdeka.com/peristiwa/80-mobil-30-motor-150-rumah-dan-toko-rusak-akibat-kerusuhan-di-wamena.html . Diakses pada Rabu, 9 Oktober 2019.

Prabowo, H. “ Pers Mahasiswa di Surabaya Dibubarkan Kampus Karena Diskusi Papua”. 2019. https://tirto.id/pers-mahasiswa-di-surabaya-dibubarkan-kampus-karena-diskusi-papua-ejAq. Diakses pada Jumat, 11 Oktober 2019.

Rahma, A. ” Polisi Tetapkan Anggota KNPB Tersangka Kerusuhan Wamena”. 2019. https://nasional.tempo.co/read/1257063/polisi-tetapkan-anggota-knpb-tersangka-kerusuhan-wamena . Diakses pada Rabu, 9 Oktober 2019.

Suwandi, D. “Ini Daftar Kerusakan Akibat Kerusuhan di Wamena”. 2019. https://regional.kompas.com/read/2019/09/25/11482551/ini-daftar-kerusakan-akibat-kerusuhan-di-wamena-papua . Diakses pada Rabu, 9 Oktober 2019.

Wardah, F. ” Survei LIPI: Pelanggaran HAM Persoalan Terbesar di Papua”. 2017. https://www.voaindonesia.com/a/survei-lipi-pelanggaran-ham-persoalan-terbesar-di-papua/4164959.html . Diakses pada Rabu, 9 Oktober 2019.