Mengawal Otonomi PTN Badan Hukum di Indonesia

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi, istilah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) menjadi familier di tengah-tengah masyarakat. Pola pengelolaan PTNBH sendiri sangat ‘lekat’ dengan sikap pro kontra dari masyarakat, khususnya sivitas akademika, bahkan Mahkamah Konstitusi menerima dua kali permohonan pengujian konstitusionalitas UU Perguruan Tinggi terkait status PTNBH. Namun Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK Nomor 111/PUU-X/2012 dan Putusan MK Nomor 33/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa pola pengelolaan PTNBH tidak bertentangan dengan UUD 1945 atau konstitusional. Untuk itu Departemen Kajian Strategis BEM KEMA Unpad ingin mengkaji konsep PTNBH, dan berupaya mengajak pemerhati pendidikan untuk mengawal otonomi yang dimiliki PTNBH.

Keraguan terhadap PTNBH.

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, norma mengenai PTNBH telah diujikan kepada MK sebanyak dua kali. Dalam Putusan MK Nomor 111/PUU-X/2012, pemohon mendalilkan status PTNBH menghilangkan peran dari negara dalam mengelola pendidikan, terutama pendidikan tinggi. Sedangkan dalam Putusan MK Nomor 33/PUU-XI/2013, pemohon mendalilkan bahwa otonomi perguruan tinggi dalam PTNBH memiliki kesamaan dengan Badan Hukum Pendidikan (BHP) yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 atau inkonstitusional dalam Putusan MK Nomor 11-14-21-126/PUU-VII/2009 dan Putusan MK Nomor 136/PUU-VII/2009.

Menurut Darmaningtyas dalam buku Melawan Liberalisasi Pendidikan, PTNBH merupakan penerapan liberalisasi pendidikan tinggi. Hal tersebut tidak terlepas dari peran World Trade Organization (WTO) menjadikan pendidikan sebagai sektor jasa di dalam General Agreement on Trade in Services (GATS). Implikasi dari dikategorikannya pendidikan sebagai sektor jasa adalah pendidikan menjadi komoditas yang bisa diperjualbelikan. Peserta didik dianggap sebagai modal manusia (human capital) dan hanya dianggap sebagai calon pekerja industri.

Pengaturan dan Konsep PTNBH dalam UU Pendidikan Tinggi.

Pendidikan akademik bersifat dinamis dalam mengejar ilmu yang tumbuh dan berkembang secara global. Dinamika pengembangan ilmu perlu kebebasan dari birokrasi secara organisasi, keuangan, ketenagaan, dan sarana prasarana agar bisa tumbuh dan berkembang dalam kancah persaingan global. Oleh karena itu, menjadi keniscayaan bahwa untuk membangun kualitas perguruan tinggi kelas dunia di Indonesia perlu perguruan tinggi yang memiliki otonomi di bidang akademik maupun non-akademik. Dengan disahkan UU Perguruan Tinggi, PTNBH memiliki otonomi yang lebih luas dibandingkan dengan PTN sebagai Satuan Kerja Pemerintah maupun PTN dengan Pola Keuangan BLU. Dalam Pasal 65 ayat (3) UU Pendidikan Tinggi PTNBH memiliki wewenang-wewenang sebagai berikut :

  1. Kekayaan awal berupa kekayaan negara yang dipisahkan kecuali tanah
  2. Tata kelola dan pengambilan keputusan secara mandiri
  3. Unit yang melaksanakan fungsi akuntabilitas dan transparansi
  4. Hak mengelola dana secara mandiri, transparan, dan akuntabel
  5. Wewenang mengangkat dan memberhentikan sendiri dosen dan tenaga kependidikan
  6. Wewenang mendirikan badan usaha dan mengembangkan dana abadi
  7. Wewenang untuk membuka, menyelenggarakan, dan menutup program studi

Berdasarkan wewenang-wewenang tersebut terdapat tiga karakteristik utama dari PTNBH. Pertama, Badan Hukum Publik, PTNBH dibentuk oleh negara bersifat fungsional yang dibentuk untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi yang terjangkau oleh masyarakat. Status badan hukum yang diberikan kepada PTN menjadikan PTN sebagai subjek hukum, implikasinya PTN dapat melakukan perbuatan hukum dalam batas-batas yang ditentukan oleh pemerintah. Artinya PTN memiliki keleluasaan untuk bertindak sendiri dalam mengurus lembaganya. Kedua, Memiliki Otonomi dalam Mengelola Lembaga Sendiri, sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya PTNBH memiliki otonomi di bidang akademik maupun non-akademik. Perlu diingat bahwa otonomi yang diberikan kepada PTNBH memiliki batasan-batasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 65 ayat (3) UU Pendidikan Tinggi. Ketiga, Tidak Berakhir dengan Kepailitan, PTNBH bukan merupakan badan usaha seperti perseroan terbatas dimana harta kekayaan menjadi tanggungan atas tuntutan pihak ketiga. Hal tersebut dipertegas dengan Penjelasan Pasal 64 ayat (4) UU Pendidikan Tinggi bahwa PTNBH merupakan PTN yang sepenuhnya milik negara dan tidak dapat dialihkan kepada perseorangan atau swasta.

Pola pengelolaan PTNBH sama sekali tidak menghilangkan peran dari negara. Keliru apabila pola PTNBH dianggap sebagai bentuk privatisasi, karena pengelolaan terhadap PTNBH tidak beralih ke pihak ketiga. Negara tetap bertanggung jawab terhadap penyelenggaran pendidikan tinggi pada PTNBH sebagai berikut :

  1. Memberikan dana APBN kepada PTNBH
  2. Menyelenggarakan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi
  3. Menetapkan standar nasional pendidikan tinggi
  4. Mewajibkan PTNBH memberikan akses yang luas bagi mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi
  5. Menetapkan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi

Dengan wewenang-wewenang tersebut negara dapat mengawal otonomi dari PTNBH agar tidak merugikan mahasiswa, tenaga kependidikan, maupun masyarakat secara umum.

PTNBH : Peluang atau Ancaman?

Mengapa otonomi perguruan tinggi dipersoalkan? Jawabannya adalah karena salah persepsi tentang otonomi perguruan tinggi. Salah persepsi tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat, tetapi juga pimpinan PTN. Masyarakat mengira implementasi otonomi perguruan tinggi mengakibatkan semakin besarnya dana pendidikan yang ditanggung mahasiswa. Adapun beberapa pimpinan PTN menganggap otonomi perguruan tinggi sebagai kesempatan menutupi kebutuhan dana peningkatan mutu dengan menggalang dana dari mahasiswa. Seharusnya badan hukum dimaknai sebagai fungsi dan bukan bentuk, sebagaimana amar putusan MK yang membatalkan UU Badan Hukum Pendidikan. Pola pengelolaan PTNBH lebih memberikan peluang bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang lebih bermutu dan terjangkau.

Permasalahan-permasalahan yang mungkin dialami oleh PTNBH di Perguruan Tinggi lain tidak terjadi di Universitas Padjadjaran. Misalnya mengenai kenaikan UKT yang sering dipermasalahkan oleh PTNBH di Perguruan Tinggi lain, justru di Universitas Padjadjaran sudah dapat diselesaikan dengan cara-cara pengadvokasian yang telah dilakukan oleh beberapa lembaga kemahasiswaan.

Namun pemberian otonomi seluas-luasnya ini terkadang disalah artikan oleh penyelenggara PTNBH. Bahwa tidak seharusnya dalam menjalankan otonominya penyelenggara PTNBH bebas mengatur kelembagaan bahkan kegiatan kemahasiswaan tanpa adanya batasan. Maka permasalahan yang dapat disimpulkan dalam tulisan ini terletak pada persoalan penerapan norma, bukan pada persoalan konstitusionalitas norma. Kunci keberhasilan PTN adalah proses pengambilan keputusan secara bermartabat dan partisipatif berdasarkan kebenaran yang berbasis data dan fakta. Oleh karena itu BEM Kema Unpad menghimbau kepada Keluarga Mahasiswa Unpad untuk mengawal proses jalannya pelaksanaan PTN Badan Hukum yang sekarang menjadi status Universitas Padjadjaran sebagai PTN Badan Hukum. Mengingat status PTNBH baru diterapkan Unpad belum genap setahun, maka sivitas akademika Universitas Padjadjaran harus memastikan agar konsep PTNBH sebagaimana yang telah disebutkan dapat berjalan dengan baik.

Lebih jauh BEM Kema Unpad menghimbau masyarakat untuk mengawal proses jalannya pelaksanaan PTNBH di Indonesia. Selain itu kami menghimbau kepada PTNBH di seluruh Indonesia sebagai berikut :

  1. Tidak menjadikan mahasiswa sebagai ‘konsumen’ yang berakibat pada terbebaninya mahasiswa maupun masyarakat pada umumnya dalam mendapatkan pendidikan;

  2. Mengoptimalkan badan usaha yang dibentuk agar menghasilkan laba yang nantinya digunakan untuk pendanaan universitas dan menjadikan PTNBH benar-benar mandiri;

  3. Menjadikan badan usaha yang dibentuk PTNBH sebagai penunjang pendidikan, hal ini dilakukan agar badan usaha tidak digunakan untuk mencari laba saja.

  • Maba

    Bagaimana pengaplikasian secara konkret dari poin no. 1 dari Bem Kema kepada rektorat?