Oleh : Faradilla Adwina || Ilmu Politik 2015 || Delegation for Harvard National Model United Nations 2019

The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) pada awalnya hanya merupakan sebuah medium bagi para pemimpin negara di Asia Tenggara untuk membangun relasi. Namun, seiring dengan bertambahnya kebutuhan negara-negara di Asia Tenggara untuk menjalin sebuah harmonisasi kerjasama regional, ASEAN kemudian terbentuk menjadi sebuah organisasi resmi di tahun 1967. Pada awalnya, ASEAN didirikan secara resmi dengan lima anggota negara-negara di Asia Tenggara yakni Menteri Luar Negeri Indonesia (Adam Malik), Wakil Perdana Menteri yang juga Menteri Pertahanan dan Menteri Pembangunan Nasional Malaysia (Tun Abdul Razak), Menteri Luar Negeri Filipina (Narciso Ramos), Menteri Luar Negeri Singapura (S. Rajaratnam dan Menteri Luar Negeri Thailand (Thanat Khoman), dan selanjutnya ASEAN pun resmi didirikan melalui Bangkok Declaration.
ASEAN yang dahulu hanya merupakan sebatas organisasi regional yang secara sederhana mengakomodasi penyelesaian permasalahan-permasalahan di lingkup Asia Tenggara, yang mencakup pada sektor politik dan keamanan, ekonomi dan sosiokultural, kini telah berkembang menjadi organisasi yang kompleks dengan committees yang beragam. Adapun salah satu committees yang dinaungi oleh ASEAN adalah ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR).
Dengan dibentuknya berbagai sektor yang berbeda dalam tubuh ASEAN, tentu diharapkan jika berbagai permasalahan yang ada dalam lingkup Asia Tenggara dapat diselesaikan dengan baik. Namun, sebuah kritik pada akhirnya muncul untuk AICHR. Hal ini berhubungan dengan absennya peran ASEAN dan AICHR dalam menangani kasus krisis kemanusiaan Rohingya. Hal ini disinyalir dengan adanya prinsip ASEAN Way, yang menekankan-tidak menggunakan pertahanan kolektif untuk melayani kepentingan apapun antar kekuatan besar, berjanji untuk berkomitmen pada prinsip konsultasi, penggunaan musyawarah sebagai dasar untuk menyelesaikan perbedaan pendapat antar anggota serta menghormati kedaulatan dari negara lain. Poin terakhir, yakni menghormati kedaulatan dari negara lain diduga telah membuat ASEAN dan AICHR enggan mengambil tindakan lebih lanjut untuk merespon krisis kemanusiaan Rohingya karena tidak ingin mengganggu kedaulatan dari Myanmar sebagai salah satu anggota dari ASEAN.

Pengaruh Asian Values
Namun, jika kita telaah lebih lanjut, sebenarnya prinsip dari ASEAN Way tersebut juga sejalan dengan prinsip Asian Values yang dicetuskan oleh Perdana Menteri Pertama Singapura, yakni Lee Kuan Yew. Menurut Yew, Asian Values terdiri dari dua kategori, yakni sikap seseorang terhadap pekerjaannya dan sikap seseorang terhadap orang lain. Masyarakat Asia dikenal memiliki karakteristik pekerja keras dan memiliki keteguhan terhadap apa yang dikerjakannya. Keluarga di Asia juga selalu memotivasi anak mereka sedari kecil untuk bekerja sungguh-sungguh terhadap apa yang dikerjakannya. Budaya ambisius sejak kecil ini nampaknya memang sudah mengakar dalam diri masyarakat Asia hingga terbukti, beberapa negara di Asia berhasil merajai perekonomian dunia—sebut saja Tiongkok, Singapura, Jepang, dan Korea Selatan.
Sedangkan sikap terhadap orang lain, Yew beranggapan jika masyarakat Asia cenderung lebih menyukai stabilitas dan harmoni, menghormati nilai-nilai kekeluargaan dan menitikberatkan pada komunalisme dibandinkan dengan individualisme. Dalam pandangannya Asian Values ini, Lee Kuan Yew menjustifikasi otoritarianisme yang diterapkan oleh para pemimpin di Asia. Ia juga berpendapat jika demokrasi dan Hak Asasi Manusia adalah sebuah kultur yang dimiliki oleh bangsa Barat dan sulit untuk diterapkan begitu saja pada masyarakat Asia.
Lee Kuan Yew memiliki prinsip untuk menjunjung tinggi otoritarianisme dimana ia percaya untuk membangun sebuah negara yang kuat dibutuhkan untuk mengharamkan adanya eksistensi dari oposisi, membungkam kebebasan individu untuk berpolitik, dan menggalakan pembangunan ekonomi. Prinsip otoritarianisme ini nampaknya juga sedikit banyak berpengaruh pada rezim Hak Asasi Manusia kini dimana Hak Asasi Manusia seakan dipandang sebelah mata dan dianggap sebagai sesuatu yang sudah usang karena pada dasarnya prinsip otoritarianisme itu sendiri sudah mengesampingkan pentingnya eksistensi dari Hak Asasi Manusia. Tentu saja hal ini menimbulkan sebuah pertanyaan terkait dengan apakah ASEAN dan AICHR tidak berfungsi dengan optimal dalam melindungi Hak Asasi Manusia karena adanya prinsip dari Asian Values itu sendiri?

Krisis Kemanusiaan Rohingya
Sejatinya krisis kemanusiaan melibatkan etnis Rohingya merupakan salah satu krisis kemanusiaan paling buruk yang terjadi di wilayah Asia Tenggara, bahkan mungkin dapat dikatakan salah satu yang buruk dalam sejarah krisis kemanusiaan internasional. Salah satu pemicu konflik ini adalah Provinsi Rakhine, tempat etnis Rohingya yang mayoritas beragama muslim bermukim. Etnis Rohingya secara administratif tidak diakui secara resmi oleh negara meskipun banyak bukti-bukti otentik yang menunjukkan bahwa mereka memang telah bermukim dalam beberapa generasi di Provinsi Rakhine. Pemerintah Myanmar hanya mengakui mereka sebagai pendatang ilegal. Banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan kepada etnis Rohingya, yaitu tidak diberikannya izin usaha, diberikan pajak yang terlampau tinggi dan berlebihan, kemudian jika mereka tidak mampu untuk membayar pajak tersebut maka lahan pertanian, tambak, maupun properti yang mereka miliki kemudian akan disita.
Permasalahan terkait konflik etnis memang sudah lama terjadi di Myanmar, bahkan sejak tahun 1991 hingga saat ini. Namun, intensitas konflik yang terjadi di Provinsi Rakhine dan melibatkan etnis Rohingya meningkat dalam beberapa dasawarsa ini. Hal ini terkait dengan bagaimana etnis Rohingya yang mayoritas beragama Islam sebenarnya hidup berdampingan dengan etnis lain di Rakhine dan etnis mayoritas di Rakhine tersebut beragama Buddha. Etnis Rohingya seringkali dianggap sebagai faktor pengganggu dalam Provinsi Rakhine karena eksistensi mereka telah menyebabkan adanya perebutan hak atas lahan dan ekonomi. Etnis mayoritas di Rakhine beranggapan jika seandainya saja etnis Rohingya tidak bermukim di Rakhine, maka lahan dan kesempatan-kesempatan dalam berusaha, serta peluang ekonomi dapat sepenuhnya diutilisasi oleh etnis mayoritas yang memang diakui eksistensinya secara administratif oleh pemerintah Myanmar. Mereka beranggapan jika etnis Rohingya merupakan etnis yang illegal dan tidak diakui oleh negara sehingga sejatinga mereka tidak memiliki hak dalam mengutilisasi faktor-faktor produksi yang ada di Provinsi Rakhine.
Krisis kemanusiaan Rohingya ini disinyalir sudah menjatuhkan ratusan ribu korban jiwa dengan ratusan ribu lainnya, yang pada akhirnya mengungsi ke negara-negara di sekitar Myanmar seperti Bangladesh, Thailand, dan Indonesia. Krisis ini telah melanggar Pasal 6 Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional yang mengatur mengenai Genosida. Pada Pasal 6 ini dijelaskan bahwa Genosida berarti “Setiap perbuatan berikut ini yang dilakukan dengan tujuan untuk menghancurkan, seluruhnya atau untuk sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, ras atau keagamaan”.
Bahkan, pada Pasal 4 Konvensi Tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida juga dijelaskan bahwa “Orang-orang yang melakukan genosida atau setiap dari perbuatan-perbuatan lain yang disebutkan dalam Pasal 3 harus dihukum, apakah mereka adalah para penguasa yang bertanggung jawab secara konstitusional, para pejabat negara, atau individu-individu biasa “.

Peran Asean Intergovernmental Commission on Human Rights dalam Merespon Krisis Kemanusiaan Rohingya
Absennya peran dan lambatnya respon yang diberikan oleh ASEAN dalam menghadapi krisis kemanusiaan Rohingya telah menimbulkan banyak kritik dari dunia internasional. ASEAN sendiri sebenarnya tidak mampu berbuat banyak ketika timbul permasalahan yang mengharuskan adanya intervensi dari pihak luar, entah itu ASEAN sendiri maupun negara lain yang menjadi anggota ASEAN karena organisasi ini menganut prinsip non-intervensi. Respon hati-hati dan terkesan lamban terhadap krisis kemanusiaan di Rohingya yang diberikan oleh ASEAN itu sendiri merupakan salah satu bentuk dari implementasi bagaimana ASEAN sangat menghormati prinsip non-intervensi tersebut. ASEAN ingin memastikan jika permasalahan yang ada di setiap negara harus diurus oleh masing-masing negara yang memiliki permasalahan tanpa adanya campur tangan dari pihak luar.
Sejatinya, peranan merupakan perilaku yang diharapkan dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi dan diharapkan memiliki perilaku sesuai dengan sifat posisi tersebut dalam menjalankan peranan politiknya. Dalam teori ini dijelaskan jika sesungguhnya realisasi dari peran seorang aktor merupakan cerminan bagaimana ekspektasi dan tuntutan dari internal aktor tersebut maupun faktor eksternal aktor tersebut, yang pada akhirnya membuat aktor tersebut memiliki peran demikian.
Kemudian, tiga variabel penjelasan mengenai konsep peran antara lain adalah kondisi eksternal yang dikatakan mencakup persepsi ancaman dan perubahan penting dalam kondisi penting luar negeri ; atribut nasional yang berkaitan dengan kemampuan sebuah negara, pendapat dan sikap umum, kebutuhan ekonomi dan komposisi negara ; dam atribut ideologis dan sikap yang mencakup kebijakan atau peran tradisional, pendapat dan sikap umum, urusan humaniter prinsip ideologis dan identifikasi kawasan.
Jika kita menilik kembali pada seperti apa peran dari AICHR itu sendiri, ada baiknya jika kita kembali ke tahun 1950 dimana The European Convention on Human Rights (ECHR) pertamakali digagas. ECHR sendiri digadang-gadangkan sebagai inisiasi multilateral yang paling mumpuni di benua Eropa dalam hal menginisiasi usaha-usaha untuk melindungi Hak Asasi Manusia, dan salah satu medium negosiasi hukum transnasional untuk individu dalam mengajukan keluhan maupun ketidaknyamanan pada pemerintah mereka. ECHR sendiri berdiri atas adanya kesadaran dari masyarakat Eropa akan pentingnya pembentukan satu kesepakatan mengenai bagaimana seharusnya Hak Asasi Manusia itu diatur, karena pembahasan mengenai legitimasi dari Hak Asasi Manusia merupakan salah satu pembahasan yang paling krusial di tanah barat.
Sebagai salah satu dampak dari Perang Dunia II, rezim demokrasi di Eropa meninginginkan adanya badan Hak Asasi Manusia yang kuat dan independen untuk mencegah adanya kekuatan-kekuatan yang tidak demokratis dan ancaman yang potensial pada tatanan demokrasi di benua barat kala itu. Negara-negara di Eropa kemudian sepakat untuk mendelegasikan kedaulatan mereka kepada insititusi internasional yang independen dengan harapan, negara-negara di Eropa yang baru memiliki rezim demokrasi setelah Perang Dunia II tidak akan terancam dengan konflik politik domestik dan konflik politik yang menimbulkan kembalinya sistem demokrasi kepada otoritarianisme. Karena itu, pada akhirnya negara-negara di Eropa setuju untuk membentuk sebuah organisasi independen yang mengatur mengenai mekanisme pengaturan pengadaan Hak Asasi Manusia di Eropa.
Kembali lagi mengenai pembahasan terkait dengan AICHR, sebelumnya disebutkan jika peranan merupakan perilaku yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi dan setiap orang yang menduduki suatu posisi dan setiap orang yang menduduki posisi tersebut diharapkan akan memiliki perilaku sesuai dengan sifat posisi tersebut dalam menjalankan peranan politiknya, maka sebenarnya AICHR sendiri sebenarnya telah berperan sesuai dengan kapasitas yang seharusnya dia miliki, terkait dengan ekspektasi dan tanggung jawab yang tengah dimiliki oleh AICHR. Hal ini berkaitan, walaupun krisis kemanusiaan sedang terjadi Rakhine dan melibatka etnis Rohingya, namun AICHR sendiri memiliki kesadaran untuk tetap menunjung tinggi prinsip non-intervensi yang dipegang teguh oleh ASEAN. Dengan kata lain, AICHR sebagai salah satu badan yang berada di bawah hirarki ASEAN memiliki tanggung jawab untuk memenuhi ekspektasi yang sudah ditetapkan dalam prinsip ASEAN sebelumnya, yaitu menjunjung tinggi prinsip-prinsip yang telah dietapkan—termasuk mengenai mengimplementasikan dari prinsip non-intervensi itu sendiri.
Kemudian, terkait dengan tiga variabel penjelasan mengenai konsep peran. Berbicara mengenai variabel faktor eksternal, AICHR sendiri sebenarnya juga tergugah dengan permasalahan krisis kemanusiaan yang terjadi, namun kembali lagi pada ekspektasi yang diberikan kepada AICHR untuk menjunjung tinggi prinsip non-intervensi sehingga terkesan tidak banyak hal yang bisa dilakukan oleh AICHR. Kedua, adalah atribut nasional, dalam konteks ini AICHR sendiri bukan negara sehingga tidak bisa dikatakan sebagai “nasional”, namun AICHR sendiri memiliki identitas yang sama dengan masyarakat Rohingya, yakni sama-sama masyarakat Asia Tenggara dan juga Myanmar sendiri merupakan anggota dari ASEAN, sehingga sudah seharusnya AICHR berperan dalam mengatasi krisis kemanusiaan di Rohingya.
Ketiga, atribut ideologis dimana inilah yang mempengaruhi peran AICHR dalam bersikap, yakni adanya Piagam ASEAN yang memuat adanya prinsip non-intervensi tersebut dari ASEAN kepada negara-negara anggotanya.

Jika dibandingkan dengan ECHR, tentu AICHR sangat berbeda. Hal ini dimulai dari perbedaan prinsip yang dianut masyarakat Eropa dalam membentuk ECHR sedari awal, dimana masyarakat Eropa memang membentuk ECHR untuk meminimalisir terbentuknya otoritarianisme yang sejatinya sedang berusaha untuk dihindari oleh masyarakat Eropa yang kemudian bertransisi menjadi demokrasi. Sementara, masyarakat Asia hidup dalam prinsip Asian Values, dimana sebenarnya otoritarianisme secara tidak langsung dijunjung tinggi dan banyak diimplementasikan di negara-negara di Asia, dan prinsip dari Asian Values itu sendiri sedikit banyak mempengaruhi pemikiran masyarakat Asia mengenai Hak Asasi Manusia. Secara implisit, terutama mengenai bagaimana rakyat seharusnya menyerahkan Hak Asasi Manusia yang telah dimilikinya kepada negara dan diskusi mengenai Hak Asasi Manusia sendiri pun sebenarnya bukan merupakan subjek yang begitu krusial dalam ranah Asia.

Reformasi Kebijakan Asean Intergovernmental Commission on Human Rights
Sejatinya memang ketika kita menelaah peran yang telah dilakukan oleh AICHR, badan ini dapat dikatakan sudah melakukan peran yang sesuai dengan kapasitasnya. Namun, sesuai dengan kapasitas, bukan berarti telah maksimal karena seperti yang sudah kita prediksi sebelumnya, AICHR memang belum melakukan perannya dengan maksimal dalam merespon krisis kemanusiaan di Rohingya.
Terbentur oleh prinsip non-intervensi yang dianut oleh ASEAN dan juga prinsip Asian Values yang mengesampingkan urusan Hak Asasi Manusia, respon yang diberikan oleh AICHR dalam mengatasi permasalahan krisis kemanusiaan Rohingya terasa begitu buram, bahkan krisis kemanusiaan Rohingya pada akhirnya diatasi langsung oleh PBB dan badan-badan yang dinaunginya.
Satu dari banyak saran yang diberikan pada ASEAN dan AICHR, adalah adanya reformasi kebijakan dimana ASEAN dan AICHR seharusnya dapat memposisikan diri sebagai sebuah organisasi regional di Asia Tenggara yang seharusnya mengakomodasi permasalahan yang terdapat di dalamnya. ASEAN dan AICHR memang memiliki tanggung jawab untuk menjalankan prinsip non-intervensi dan berjalan sesuai dengan Asian Values, namun tentu saja, pada suatu titik di kehidupan ini, nampaknya nyawa ratusan ribu jiwa yang melayang sia-sia akan menjadi lebih berarti dibandingkan dengan sekedar pemenuhan prinsip yang telah ditetapkan sebelumnya. ASEAN sebagai sebuah organisasi regional seharusnya dapat menilai dan memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam merespon suatu masalah.

DAFTAR PUSTAKA

K.J. Holsti. 1983. Politik Internasional : Kerangka untuk Analisis, Jakarta : Gelora Aksara,.
Mochtar, Mas’oed. Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi, Jakarta : Pustaka LP3ES

DAFTAR JURNAL
Andre Asplund (2014) ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights : Civil Society Organizations Limited Influence on ASEAN, Journal of Asian Public Policy, 7 : 2, 191 – 199
Jurgen Ruland (2000) ASEAN and the Asian Crisis : Theoritical Implications and Practical Consequences for Southeast Asian Regionalism, The Pacific Review, 13 : 3, 421 – 451/
Lindsey N, Kingston (2015) : Protecting the World’s Most Persecuted : The Responsibility to protect and Burma’s Rohingya Minority. The International Journal of Human Rights.
Taku Yukawa (2017): The ASEAN Way as a Symbol : An Analaysis of Discourses on the ASEAN Norms, The Pacific Review.