Meminjam Konsep Suprastruktur-Infrastruktur Politik Negara untuk Mengharmoniskan Dinamika Kelembagaan Kampus
Oleh : Yassar Aulia || FH 2016

Sebuah kampus, yang biasanya dijadikan tempat bagi universitas menanamkan fondasinya, dapat diibaratkan sebagai sebuah minatur negara, karena terdapat berbagai elemen yang menyerupai atau mengambil cetak biru dari bagaimana sebuah negara pada umumnya. Hal itu seperti; terdapat susunan hirarkis yang jelas-dimana ada seseorang yang berperan sebagai pemimpin atau kepala, terdapat penerapan tatanan peraturannya masing-masing, sifatnya yang cenderung self-sustainable diakibatkan peran dari tiap-tiap fakultas yang memiliki kontribusi uniknya masing-masing untuk almamater sehingga dapat dihasilkan sumber daya yang dibutuhkan (SDM berkualitas, hasil penelitian yang diterapkan, dsb.), serta adanya ciri khas berbeda dari setiap universitas, layaknya tiap negara memiliki custom dan budaya uniknya tersendiri.

Tentu saja dengan variabel yang begitu banyak dan beragam, diperlukan sinergitas yang tinggi, serta harus mampu menaungi berbagai lembaga yang ada sehingga tujuan bersama yang ingin diraih dari universitas tersebut bisa tercapai. Jika dianalogikan, rektor dan rektorat dapat disamakan dengan presiden dan istana negaranya, dimana secara konsekutif masing-masing memiliki peran sebagai pimpinan yang menjalankan tugas eksekutif dan berperan sebagai tempat beroperasi dimana banyak fungsi yang dilimpahkan olehnya kepada bawahan-bawahannya seperti departemen serta bagian yang telah ada layaknya menteri-menteri atau lembaga tinggi negara lainnya (terdapat bagian akademik, bagian sarana dan prasarana, dll). Secara keseluruhan, kesejahteraan kampus dapat dicapai dengan cara-cara yang secara teoritis diterapkan dalam pengelolaan negara yang ideal, apabila dalam upaya pencapaian tersebut terdapat keharmonisan dalam menggerakkan semua elemen yang terdapat dalam sebuah Perguruan Tinggi.

Salah satu cara untuk mencapai hal di atas ialah dengan menggunakan fungsi sinergis yang berasal dari implementasi dan aktualisasi peran yang dimiliki oleh suprastruktur dan infrastruktur politik dalam sebuah negara pada umumnya. Dalam lingkup yang luas, dimana cakupannya merupakan universitas itu sendiri, suprastruktur disini dapat diartikan sebagai rektor beserta jajarannya, dimana dengan berbagai kebijakan yang dibuatnya harus mengayomi kebutuhan universitas secara menyeluruh dan harus memiliki kualitas yang tepat guna. Agar selaras bentuk kerjasama yang masif ini, aktualisasi serta pembentukan dari sebuah kebijakan tidaklah bisa bersifat top-down, harus bottom-up, serta harus sesuai dengan aspirasi serta demand dari civitas akademika itu sendiri. Untuk mencapai hal tersebut, sulit dan tidaklah praktis apabila suprastruktur yang di sini direpresentasikan oleh rektor beserta jajarannya selalu turun langsung ke bawah hingga masuk ke elemen-elemen terkecil dalam kampus yang merupakan bagian dari lembaga-lembaga dalam universitas untuk menampung segala keluh kesah yang ada dengan efisien. Itu dikarenakan peran serta kewajiban dari suprastruktur sendiri tidaklah hanya bersifat internal, terdapat berbagai tuntutan yang melekat dalam kewajiban dan wewenangnya untuk menjalankan fungsi pada tatanan eksternal seperti dalam lingkup nasional maupun internasional (contoh: melakukan kerjasama dengan universitas luar maupun pemitraan dengan lembaga negara). Oleh karena itu, peran untuk menampung aspirasi ini dapat dilimpahkan kepada infrastruktur, yang mana diwakilkan oleh dekan beserta jajaran dekanatnya pada setiap lembaga-lembaga dalam universitas — disini dapat diartikan dengan fakultas-fakultas yang ada, apabila kita masih menyorotinya melalui perspektif luas di dalam sebuah universitas. Setelah telah ditampung oleh infrastruktur, barulah bisa disampaikan segala aspirasi tersebut kepada suprastruktur agar ditemukan solusinya.
Sesungguhnya penerapan ini bisa terus dilakukan hingga pada lingkup terkecil kelembagaan dalam sebuah universitas, asalkan didalamnya terdapat sebuah tatanan hierarkis serta terdapat bentuk sub-organ padanya yang bisa memungkinkan agar sistem suprastruktur-infrastruktur ini dapat diterapkan. Namun, semakin kita mengalami penurunan lingkup, maka sifat dari interaksi serta kerjasama yang dilakukan haruslah dan pasti akan dituntut untuk semakin kualitatif. Seperti contoh, jika tatanan suprastruktur-infrastruktur tadi ingin digunakan dalam negara demi meraih kesejahteraan rakyat, sulit untuk mendapatkannya dengan pendekatan yang kualitatif, karena jumlah dari warga yang ingin dijamunya pun sudah terlampau banyak. Alhasil, hanya bisa dimungkinkan untuk menghasilkan sebuah produk yang kuantitatif, dimana dapat dicontohkan dengan produk survei yang hanya menampilkan data serta statistik yang menjelaskan kesejahteraan dan sudah menduduki tingkat berapa kesejahteraan tersebut. Disaat pada tingkat-tingkat luas, kesejahteraan yang ingin diperoleh hanyalah bagian dari pemenuhan job desc masing-masing pihak, tidak ada concern untuk mengkaji secara mendalam tingkat kesejahteraan yang telah dicapai masyarakat, dan memang sulit untuk melihat dan turun langsung secara kualitatif dalam melaksanakan pekerjaan tersebut, seperti yang diuraikan diatas. Namun, beda halnya apabila lingkupnya kecil, umpamakan dalam sebuah struktural kemahasiswaan fakultas, dimana suprastruktur disini dirubah posisinya kepada jajaran dekanat, dan lembaga kemahasiswaan seperti BEM serta UKMF yang ada diberi posisi sebagai pemegang fungsi infrastruktur.
Perannya menjadi sangat esensial karena lingkup yang dicakupnya secara signifikan lebih sedikit dan masing-masing pihak bisa berhadapan secara langsung sehingga hasil dari pekerjaan masing-masing elemen dapat terlihat, terasa, serta dibicarakan dengan tatap muka apabila dirasa butuh. Pada level ini, pendekatan pekerjaannya harus dilakukan dengan dua arah; dialektis. Dimana masing-masing pihak terus membuka jalur komunikasi yang dekat dan ajeg sehingga tujuan akhirnya dapat tercapai atau terupaya sebaik mungkin untuk tercapai: mensejahterakan kampus. Agar semua ini dapat tercapai atau diupayakan untuk tercapai, secara mendasar harus dihilangkan terlebih dahulu semua bentuk ego yang dimiliki tiap lapisan elemen civitas akademika, dan berhenti sejenak untuk melihat gambaran besarnya; bahwa semua yang dilakukan dalam universitas adalah demi kepentingan almamater, bukan kepentingan individu maupun segelintir kalangan di dalam kampus.