Kajian PERPPU Ormas

Oligarki Kekuasaan, Evaluasi Kebijakan
“PERPPU ORMAS: Pemerkosaan Terhadap Hukum”

10 Juli 2017, Pemerintah resmi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Perppu Ormas tersebut mengatur prosedur pembubaran ormas oleh pemerintah menjadi lebih singkat dan ringkas termasuk menghilangkan mekanisme pengadilan. Sehingga dengan subjektifitasnya, pemerintah bisa membubarkan Ormas yang dinilai oleh pemerintah bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pada dasarnya Perppu dikeluarkan dalam hal ikhwal kegentingan memaksa yang dijabarkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 138/PUU-VII/2009, banyak ahli yang mempertanyakan “se genting apakah kondisi negara sehingga pemerintah mengeluarkan Perppu?”

Perppu Ormas dinilai cacat secara prosedural dan substansial serta dinilai sebagai sinyal kediktatoran dan bentuk pemerkosaan terhadap hukum.
Kenapa disebut sebagai pemerkosaan terhadap hukum? Lalu bagaimana sikap BEM Kema Unpad? Penasaran? Yu ah baca kajianya 👇

bit.ly/KajianPerppuOrmas

CP:
Muhammad Savero Ghafiruzzambi (08121437057)
Aditya Nurahmani (082214713227)

Kritik dan saran dapat dikirim ke: kastratarkananta@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *