Eksistensi Calon Independen dalam Pemilukada dan Fenomena Deparpolisasi

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kedaulatan yang berada di tangan rakyat merupakan bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Indikator penting yang menunjukkan adanya kedaulatan rakyat adalah adanya Pemilihan Umum (Pemilu). Pasal 1 butir 1 UU No. 22 Tahun 2007 mendefinisikan Pemilihan Umum sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Sedangkan pada Pasal 1 butir 4 Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Partai politik sebagai infrastruktur politik memiliki peran yang sentral dalam demokrasi.Hal tersebut tercermin dari UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yangmana salah satu fungsi partai politik adalah sebagai sarana partisipasi politik Warga Negara Indonesia. Sayangnya peran sentral tersebut sedikit demi sedikit mengalami degradasi, proses melemahnya peran partai ini sering disebut sebagai deparpolisasi. Deparpolisasi dapat terjadi sebagai akibat dari Peraturan Perundang-Undangan, putusan hakim, persepsi publik bahkan sikap amoral dari anggota partai politik. Secara historis dalam Pasal 56 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa “Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diajukan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik”, artinya calon kepala daerah untuk menjadi peserta Pemilukada harus diajukan oleh partai politik atau koalisi partai politik. Sehingga terlihat bahwa partai politik memiliki peran yang begitu dominan dalam Pemilukada.

Keadaan berubah pasca putusan MK nomor 5/PUU-V/2007, yang mana calon kepala daerah independen atau perseorangan dapat menjadi peserta Pemilukada. MK menafsirkan bahwa pemilihan kepala daerah yang demokratis yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 berarti memberikan peluang kepada calon perseorangan untuk mengajukan diri dalam Pemilukada. Sehingga dalam Pemilukada calon kepala daerah independen dan calon kepala daerah yang diusulkan partai dapat bersaing untuk menjadi kepala daerah.Implikasi dari putusan MK tersebut adalah partai politik bukan merupakan satu-satunya sarana politik bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam Pemilukada.

Secara empiris jumlah calon independen pada Pemilukada serentak 2015 terdapat 92 calon independen atau sekitar 35% dari 264 daerah. Jumlah calon independen tentu saja dapat meningkat dari tahun ke tahun ditambah dengan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Berbagai jajak pendapat publik sejak tahun 2004 selalu menunjukkan angka party identification dikisaran 15-20 persen saja, artinya hanya sekitar 15-20 persen masyarakat Indonesia yang merasa dekat dengan partai politik.Selain itu riset yang dilakukan Lembaga Survey Indonesia yang dilakukan pada Juli 2007 menghasilkan beberapa beberapa temuan diantaranya adalah sebagai berikut :

  1. Secara umum warga mendukung prinsip bahwa setiap warga punya hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum Presiden, dalam Pilkada Gubernur, Bupati, maupun Wali Kota.
  2. Warga menghendaki agar pencalonan Presiden, Gubernur, Bupati dan Wali Kota tidak hanya boleh partai politik tapi juga boleh oleh kelompok – kelompok di luar partai maupun perorangan.
  3. Pencalonan hanya oleh partai politik, apakah itu dalam Pemilu Presiden maupun dalam Pilkada, dipandang publik sebagai pengekangan terhadap hak-hak politik warga.
  4. Rendahnya kepercayaan publik pada parpol meningkatkan dukungan pada gagasan calon independen.

Sehingga setelah melakukan riset tersebut Lembaga Survey Indonesia menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

  1. Setiap desain institusi politik demokratis harus diupayakan sedemikian rupa agar dekat dengan aspirasi publik sehingga punya basis dukungan dan legitimasi massa yang kuat. Bila desain institusional mempunyai basis massa yang kuat maka desain instusi tersebut akan semakin kokoh, dan demokrasi akan semakin kuat.
  2. Aspirasi publik nasional sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan pasal-pasal berkaitan dengan pencalonan kepala daerah hanya oleh partai politik. Putusan itu dengan demikian punya basis legitimasi populer yang kuat.
  3. Warga pada umumnya mendukung gagasan calon independen, bahkan bukan hanya untuk posisi Gubernur, Bupati, dan Wali Kota tetapi juga Presiden.
  4. Munculnya dukungan yang luas dari publik atas calon independen tumbuh dari rendahnya kepercayaan publik pada partai politik, sementara partai adalah lembaga yang memonopoli kontestasi politik di tingkat daerah dan nasional.
  5. Dukungan yang luas terhadap calon independen ini tidak akan muncul bila partai politik selama ini dirasakan cukup mampu memperjuangkan kepentingan konstituen mereka. Karena itu, dukungan terhadap calon independen ini merupakan tantangan bagi partai agar semakin dekat dengan aspirasi publik.

Berangkat dari temuan tersebut kami berpendapat bahwa fenomena deparpolisasi yang terjadi pada Pemilukada disebabkan oleh partai politik sendiri. Praktek mahar politik, penentuan calon kepala daerah yang tidak partisipatif, sampai dengan tindakan dari kader partai yang bertentangan dengan common sense menjadi penyebab kurang dekatnya partai politik dengan masyarakat yang berujung pada deparpolisasi. Penyebab-penyebab deparpolisasi yang melanda tentu saja harus dihilangkan oleh partai politik untuk menciptakan budaya politik yang baik. Menghapuskan kebiasaan-kebiasaan buruk yang menyebabkan deparpolisasi tentu saja membutuhkan waktu yang tidak singkat, terdapat cara yang dapat ditempuh oleh partai politik untuk memperkuat perannya dan mendekatkan dengan masyarakat.

Fungsi dari partai politik adalah sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sebagai sarana penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat, sebagai sarana penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara, dan sebagai sarana rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Terkait dengan fenomena deparpolisasi, partai politik harus melakukan perbaikan jangka panjang pada rekrutmen calon kepala daerah. Penentuan calon kepala daerah dalam sebuah partai politik harus memiliki proses dan prosedurnya harus jelas, harus bersifat partisipatif dan transparan, sehingga nantinya calon kepala daerah yang diusung oleh partai politik ini berkualitas dan berkompeten.

Sedangkan perbaikan jangka pendek yang dapat dilakukan adalah partai politik dapat bergabung dengan komunitas masyarakat untuk mengusung calon independen, sehingga partai politik tidak terlalu strict dengan mekanisme pencalonan yang dibuatnya. Namun dengan syarat calon independen yang diusung adalah calon yang berkualitas dan tidak hanya mengandalkan popularitas semata. Keputusan partai politik untuk mengusung calon independen sebaiknya diawali dengan proses deliberasi antara pengurus dan anggota, sehingga langkah yang ditempuh partai politik tidak didasarkan atas konsensus elitis semata. Apabila partai politik bergabung dengan komunitas masyarakat tersebut akan terdapat manfaat-manfaat yang akan didapat oleh partai politik, diantaranya :

  1. Partai politik dipandang masyarakat dapat mengubah citra menjadi lebih mengakomodasi aspirasi publik dalam mengusung calon kepala daerah;
  2. Memudahkan partai politik dalam melakukan komunikasi politik maupun sosialisasi politik kepada masyarakat, khususnya kepada relawan-relawan yang terdapat di dalam komunitas masyarakat pengusung calon independen;

Apabila kedua manfaat tersebut dapat terwujud maka peran partai politik dalam demokrasi akan kembali menguat. Bukan tidak mungkin orang-orang yang ingin mencalonkan diri melalui jalur independen atau perseorangan akan berubah pikiran untuk mencalonkan diri melalui partai politik yang sangat dekat dengan masyarakat.

  • Yong Chan

    mau nanya nih ma yang nulis tulisan ini, eum pernah baca konstitusi UUD NRI Tahun 1945 gak ya? Bisa bedain antara rezim Pemerintah Daerah dan rezim Pemilu di dalam konstitusi gak? Kan beda jelas itu ya, bab dan pasalnya aja beda jauh. Nah, lok bisa bedain, yang nulis bisa bedain gak yang mana yang masuk rezim Pemilu dan mana yang enggak?? Tahu gak lok rezim pemilu itu hanya pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, dan pemilihan presiden dan wakil presiden?! tahu gak?? Trus bila yang nulis tahu, kenapa masih nulis Pemilihan Kepada Daerah aka Pilkada sebagai Pemilukada? aku sebagai anak hukum tata negara ketawa keras membaca tulisan ini. Pilkada itu tidak masuk dalam rezim pemilu sayang!! Pilkada masuk dalam rezim pemerintahan daerah!! Itulah kenapa MK menyatakan bahwa dirinya tidak berhak mengadili perkara sengketa hasil Pilkada karena pun MK sendiri menyatakan bahwa Pilkada itu tidak termasuk dalam rezim pemilu. Salah satu kewenangan MK kan menyelesaikan sengketa hasil Pemilu, nah Pemilu kan ya yang aku sebutin tadi. Tapi yang nulis mau nanya kenapa MK sekarang masih menjadi tempat penyelesaian sengketa pilkada? Itu karena UU Pilkada menyatakan sebelum ada pengadilan khusus untuk menyelesaikan perkara sengketa hasil pilkada, maka kewenangan tsb dilimpahkan ke MK dulu. Begitu penjelasan singkatnya. Jadi, mohon ini tulisan direvisi lagi. Pemilu ya Pemilu. Pilkada ya Pilkada. Pemilukada itu tidak ada karena Pemilu dan Pilkada itu beda!!

    • Pandu Dewanata

      udah baca Putusan Nomor 72-73/PUU-II/2004 belum ? MK menyatakan bahwa pilkada itu masuk rezim pemilu karena dipilih secara langsung.

      • Yong Chan

        atau apabila masih kurang yakin coba baca naskah komprehensif perubahan uud 1945 supaya bisa mengetahui apa sebenarnya original intent dari tiap bab2, pasal2, dan ayat2 yang ada di dalam UUD NRI TAHUN 1945.

      • Yong Chan

        tambahan : apabila anda menanyakan kenapa sekarang mk masih menyelesaikan sengketa pemilihan kepala daerah atau sengketa pilkada, coba anda cek pasal 157 uu no 8 tahun 2015 yang menyebutkan bahwa sengketa pilkada diselesaikan oleh badan peradilan khusus namun selama badan peradilan khusus tersebut dibelum dibentuk, kewenangan untuk mengadili sengketa pilkada berada di tangan MK.

      • Yong Chan

        Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 itu berbunyi: “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota‎ dipilih secara demokratis”.

        Untuk dipilih secara langsung atau tidak, sebenarnya di dalam risalah sidang MPR mengenai perubahan UUD 1945 (bila gak nemu buku risalahnya coba cek naskah komprehensif perubahan uud 1945 yang diterbutkan MK) tidak secara jelas dinyatakan dipilih secara langsung hanya dinyatakan dipilih secara demokratis. baca deh pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dan juga baca sejarah ayat tersebut pasti ketemu maksud dari “demokratis” itu seperti apa yang dimaksudnya oleh para anggota badan ad hoc yang ikut dalam proses perubahan uud 1945. nanti bisa ketahuan bagaimana original intent pasal tersebut yang diartikan oleh MK sebagai pemilihan langsung.

        saya tahu putusan tersebut dan saya mengakui bahwa dulu pemilihan kepala daerah pernah dinyatakan masuk dalam rezim pemilu dan dinyatakan sebagai pemilukada dalam uu no 22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilu (pemilu di dalam uu tersebut antara lain adalah pemilu dpr, dpd, presiden dan wakil presiden, dprd dan pemilihan kepala daerah – yang kemudian disebut pemilihan umum kepala daerah) yang memberikan konsekuensi kepada MK berwenang untuk mengadili perkara sengketa hasil pemilukada. Walaupun demikian, uu pemilu dan uu pemilukada nyatanya tetap terpisah terbukti dengan diundangkannya uu no
        10 tahun 2008 tentang pemilu (yang kemudian diubah dengan perpu no 1 tahun 2009 yang kemudian disahkan sebagai uu setelah dpr mengundangkan uu no 17 tahun 2009) yang di dalamnya mengatur pemilu dpr, dpd, presiden dan wakil presiden, dan dprd. Sedangkan untuk pemilukada sendiri di atur dalam uu no 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas uu no 32 tahun 2004 tentang pemilihan kepala daerah.

        kemudian pada tahun 2013, ada gugatan ke MK yang memohon pengujian perkara kewanangan pengujian hasil sengketa pemilihan kepala daerah ke di MK. gugatan
        tersebut dikabulkan seluruhnya oleh MK dalam putusan nomor 97/PUU-XI/2013. di dalam pertimbangan hukum dari putusan tersebut MK memberikan tanggapan kepada pemohon yaitu pada [3.10] menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah bukan merupakan bagian dari pemilihan umum. (Penjelasan bagian 1)

      • Yong Chan

        (Penjelasan bagian 2)

        Teori hierarki peraturan perundang-undangan oleh Hans Kelsen mengajarkan bahwa lex posterior derogat legi priori, jadi putusan MK yang paling terbaru inilah (putusan nomor 97/PUU-XI/2013) mengesampingkan putusan MK yang telah anda sebutkan di atas yang anda anggap benar. bagaimana? kurang bukti? atau masih bingung mengenai pemakaian kata rezim?

        eum, saya tidak tahu ya, anda jurusan apa, tapi saya ingin sedikit menjelaskan kuliah hukum konstitusi saya yang saya dapatkan dari dosen saya yang sudah almarhum. beliau menjelaskan kepada mahasiswanya bahwa kata rezim lazim digunakan untuk menyebut BAB di dalam UUD NRI Tahun 1945. Seperti diketahui bahwa pemilihan kepala daerah berasal dari Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang merupakan bagian dari BAB VI tentang PEMERINTAHAN DAERAH atau yang sering disebut dengan REZIM PEMERINTAHAN DAERAH atau REZIM PEMDA. sedangkan untuk pemilu tercantum pada BAB VIIB tengang PEMILU yang biasa disebut dengan REZIM PEMILU. di dalam rezim pemilu tersebut sudah jelas sekali dinyatakan dalam pasal 22E ayat (2) bahwa: “(2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. ***)” jelas banget di dalam pasal tersebut tidak ada yang menyebutkan tentang pemilihan kepala daerah. Jadi secara logika pun sudah keliatan bahwa pemilihan kepala daerah bukan merupakan rezim pemilu melainkan rezim pemeriintahan daerah atau pemda.

      • Yong Chan

        (Penjelasan bagian 3)

        bagaimana? masih mau ngotot bahwa pemilihan kepala daerah merupakan bagian dari pemilu setelah saya jelaskan apa yang ada di dalam konstitusi dan telah saya sebutkan putusan terbaru dari MK mengenai pemilihan kepala daerah ini? masih kurang bukti? coba
        baca artikel ini http://www.mahkamahkonstitusi….

        atau masih mau memungkiri lagi??

        ya bila anda masih bertahan pada pendapat anda yang menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah merupakan bagian dari rezim pemilu dan patut disebut dengan pemilukada, maka tolong tunjukan kepada saya undang-undang pemilihan kepala daerah yang terbaru setelah keluarnya putusan MK no 97/PUU-XI/2013 yang masih menyantumkan pasal 22E UUD NRI Tahun 1945 dalam bagian mengingat undang-undang pemilihan kepada daerah tersebut.

        karena seperti yang diketahui bahwa bagian menimbang dan mengingat di dalam suatu uu merupakan hal yang sangat penting karena bagian tersebut menjadi alasan diundangkannya suatu undang-undang (lebih2 pada bagian mengingat itu penting sekali). karena dari bagian tersebut dapat kita dapat mengetahui apakah uu yang diundangkan tersebut merupakan uu delegasi atau uu atribusi.

        tambahan : apabila anda menanyakan kenapa sekarang mk masih menyelesaikan sengketa pemilihan kepala daerah atau sengketa pilkada,
        coba anda cek pasal 157 uu no 8 tahun 2015 yang menyebutkan bahwa sengketa pilkada diselesaikan oleh badan peradilan khusus namun selama badan peradilan khusus tersebut dibelum dibentuk, kewenangan untuk mengadili sengketa pilkada berada di tangan MK.

        Sekian penjelasan saya dan terima kasih.

      • Yong Chan

        karena jawaban lengkap saya selalu kena report sebagai spam maka akhirnya jawaban saya yang jadi satu satu saya jadikan file doc. ini linknya https://drive.google.com/file/d/0B-UpOGOQDUKZbHB5WVZuekFjdjg/view?usp=sharing

      • Yong Chan

        (Penjelasan bagian 3)

        bagaimana? masih mau ngotot bahwa pemilihan kepala daerah merupakan bagian dari pemilu setelah saya jelaskan apa yang ada di dalam konstitusi dan telah saya sebutkan putusan terbaru dari MK mengenai pemilihan kepala daerah ini? masih kurang bukti? coba baca artikel ini

        atau masih mau memungkiri lagi??

        ya bila anda masih bertahan pada pendapat anda yang menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah merupakan bagian dari rezim pemilu dan patut disebut dengan pemilukada, maka tolong tunjukan kepada saya undang-undang pemilihan kepala daerah yang terbaru setelah keluarnya putusan MK no 97/PUU-XI/2013 yang masih menyantumkan pasal 22E UUD NRI Tahun 1945 dalam bagian mengingat undang-undang pemilihan kepada daerah tersebut.

        karena seperti yang diketahui bahwa bagian menimbang dan mengingat di dalam suatu uu merupakan hal yang sangat penting karena bagian tersebut menjadi alasan diundangkannya suatu undang-undang (lebih2 pada bagian mengingat itu penting sekali). karena dari bagian tersebut dapat kita dapat mengetahui apakah uu yang diundangkan tersebut merupakan uu delegasi atau uu atribusi.

        tambahan : apabila anda menanyakan kenapa sekarang mk masih menyelesaikan sengketa pemilihan kepala daerah atau sengketa pilkada, coba anda cek pasal 157 uu no 8 tahun 2015 yang menyebutkan bahwa sengketa pilkada diselesaikan oleh badan peradilan khusus namun selama badan peradilan khusus tersebut dibelum dibentuk, kewenangan untuk mengadili sengketa pilkada berada di tangan MK.

        Sekian penjelasan saya dan terima kasih.

      • Yong Chan

        Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 itu berbunyi: “Gubernur, Bupati, dan Walikota
        masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan
        Kota‎ dipilih secara demokratis”.

        Untuk dipilih secara langsung atau tidak, sebenarnya di dalam risalah sidang MPR mengenai perubahan UUD 1945 (bila gak nemu buku risalahnya coba cek naskah komprehensif perubahan uud 1945 yang diterbutkan MK) tidak secara jelas dinyatakan dipilih secara langsung hanya dinyatakan dipilih secara demokratis. baca deh pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dan juga baca sejarah ayat tersebut pasti ketemu maksud dari “demokratis” itu seperti apa yang dimaksudnya oleh para anggota badan ad hoc yang ikut dalam proses perubahan uud 1945. nanti bisa ketahuan bagaimana original intent pasal tersebut yang diartikan oleh MK sebagai pemilihan langsung.

        saya tahu putusan tersebut dan saya mengakui bahwa dulu pemilihan kepala daerah pernah dinyatakan masuk dalam rezim pemilu dan dinyatakan sebagai pemilukada dalam uu no 22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilu (pemilu di dalam uu tersebut antara lain adalah pemilu dpr, dpd, presiden dan wakil presiden, dprd dan pemilihan kepala daerah – yang kemudian disebut pemilihan umum kepala daerah) yang memberikan konsekuensi kepada MK berwenang untuk mengadili perkara sengketa hasil pemilukada. Walaupun demikian, uu pemilu dan uu pemilukada nyatanya tetap terpisah terbukti dengan diundangkannya uu no 10 tahun 2008 tentang pemilu (yang kemudian diubah dengan perpu no 1 tahun 2009 yang kemudian disahkan sebagai uu setelah dpr mengundangkan uu no 17 tahun 2009) yang di dalamnya mengatur pemilu dpr, dpd, presiden dan wakil presiden, dan dprd. Sedangkan untuk pemilukada sendiri di atur dalam uu no 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas uu no 32 tahun 2004 tentang pemilihan kepala daerah.

        kemudian pada tahun 2013, ada gugatan ke MK yang memohon pengujian perkara kewanangan pengujian hasil sengketa pemilihan kepala daerah ke di MK. gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya oleh MK dalam putusan nomor 97/PUU-XI/2013. di dalam pertimbangan hukum dari putusan tersebut MK memberikan tanggapan kepada pemohon yaitu pada [3.10] menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah bukan merupakan bagian dari pemilihan umum.

        Teori hierarki peraturan perundang-undangan oleh Hans Kelsen mengajarkan bahwa lex posterior derogat legi priori, jadi putusan MK yang paling terbaru inilah (putusan nomor 97/PUU-XI/2013) mengesampingkan putusan MK yang telah anda sebutkan di atas yang anda anggap benar. bagaimana? kurang bukti? atau masih bingung mengenai pemakaian kata rezim?

        eum, saya tidak tahu ya, anda jurusan apa, tapi saya ingin sedikit menjelaskan kuliah hukum konstitusi saya yang saya dapatkan dari dosen saya yang sudah almarhum. beliau menjelaskan kepada mahasiswanya bahwa kata rezim lazim digunakan untuk menyebut BAB di dalam UUD NRI Tahun 1945. Seperti diketahui bahwa pemilihan kepala daerah berasal dari Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang merupakan bagian dari BAB VI tentang PEMERINTAHAN DAERAH atau yang sering disebut dengan REZIM PEMERINTAHAN DAERAH atau REZIM PEMDA. sedangkan untuk pemilu tercantum pada BAB VIIB tengang PEMILU yang biasa disebut dengan REZIM PEMILU. di dalam rezim pemilu tersebut sudah jelas sekali dinyatakan dalam pasal 22E ayat (2) bahwa: “(2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. ***)” jelas banget di dalam pasal tersebut tidak ada yang menyebutkan tentang pemilihan kepala daerah. Jadi secara logika pun sudah keliatan bahwa pemilihan kepala daerah bukan merupakan rezim pemilu melainkan rezim pemeriintahan daerah atau pemda.

        bagaimana? masih mau ngotot bahwa pemilihan kepala daerah merupakan bagian dari pemilu setelah saya jelaskan apa yang ada di dalam konstitusi dan telah saya sebutkan putusan terbaru dari MK mengenai pemilihan kepala daerah ini? masih kurang bukti? coba baca artikel ini

        atau masih mau memungkiri lagi??

        ya bila anda masih bertahan pada pendapat anda yang menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah merupakan bagian dari rezim pemilu dan patut disebut dengan pemilukada, maka tolong tunjukan kepada saya undang-undang pemilihan kepala daerah yang terbaru setelah keluarnya putusan MK no 97/PUU-XI/2013 yang masih menyantumkan pasal 22E UUD NRI Tahun 1945 dalam bagian mengingat undang-undang pemilihan kepada daerah tersebut.

        karena seperti yang diketahui bahwa bagian menimbang dan mengingat di dalam suatu uu merupakan hal yang sangat penting karena bagian tersebut menjadi alasan diundangkannya suatu undang-undang (lebih2 pada bagian mengingat itu penting sekali). karena dari bagian tersebut dapat kita dapat mengetahui apakah uu yang diundangkan tersebut merupakan uu delegasi atau uu atribusi.

        tambahan : apabila anda menanyakan kenapa sekarang mk masih menyelesaikan sengketa pemilihan kepala daerah atau sengketa pilkada, coba anda cek pasal 157 uu no 8 tahun 2015 yang menyebutkan bahwa sengketa pilkada diselesaikan oleh badan peradilan khusus namun selama badan peradilan khusus tersebut dibelum dibentuk, kewenangan untuk mengadili sengketa pilkada berada di tangan MK.

        Sekian penjelasan saya dan terima kasih.

        ini penjelasan lengkap dalam satu form

        • Pandu Dewanata

          Putusan mk nomor 97/PUU-XI/2013 yang saya pahami hanya mengesampingkan putusan mk sebelumnya yang menyatakan PHPU-D sebagai wewenang MK. Bagi saya Putusan MK Nomor 72-73/PUU-II/2004 yang menyatakan bahwa
          pilkada yang notabene pemilihan langsung dan dimasukkan ke rezim pemilu
          masih berlaku. Namun kalau kita baca Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 sama sekali tidak menyatakan bahwa pilkada pemilihan tidak dipilih langsung. Implikasi nyata kalau pilkada masuk rezim pemda, pilkada dapat ditafsirkan tidak harus pemilihan langsung oleh rakyat. Bagi saya sepanjang pilkada pemilihannya secara langsung itu tetap masuk rezim pemilu.

          Saya menghargai pendapat anda, tapi saya punya pendapat yang berbeda dengan anda dan itu tidak berdasar asumsi semata. Toh, Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 dikritik sama aktivis pemilu dan demokrasi kok. Mari saling menghargai pendapat masing-masing, toh di dunia akademik saja perbedaan pendapat tidak masalah sepanjang dapat dipertanggung jawabkan. Saya mahasiswa HTN Unpad juga kok, kalau mau diskusi personal silahkan add line saya, pdewanata23. Pesan saya jangan menggurui orang walaupun anda jenius. Terima kasih.

          • Yong Chan

            dari pendapat yang ada nyatakan di atas -> “Anda tahu nggak kenapa MK zaman hamdan zoelva mengembalikan pilkada ke rezim pemda ? Tidak semata-mata karena alasan konstitusional, karena alasan MK terlalu banyak menerima perkara PHPU-D dan kasus suap Akil Mochtar yang menjadikan kepercayaan masyarakat kepada MK makin turun.” dapat dibaris bawahi bahwa anda mengakui bahwa pemilihan kepala daerah tidak lagi masuk dalam rezim pemilihan umum bukan hanya karena masalah konstitusi tapi juga karena perkara PHPU-D yg makin banyak dan kasus kepercayaan thd MK. bukankah begitu saudara?

            lalu mengenai poin anda yang menganggap saya menjadikan putusan MK no. 97/PUU-XI/2013 sebagai dasar saya mengatakan bahwa pilkada adalah pemilihan tidak langsung di mana ya? apakah saya pernah menyatakan pendapat seperti itu dengan dasar putusan tersebut?? coba diteliti dulu jawaban saya yang sampai saya bagi menjadi 3 bagian untuk anda. bukankah saya hanya menyebutkan berdasarkan putusan MK No. 97/PUU-XI/2013 pada bagian pertimbangan hukum, tanggapan majelis mengenai permohonan perkara yang tertuang dalam [3.10] adalah bahwa MK mengakui bahwa pemilihan kepala daerah bukanlah bagian dari pemilu. saya hanya menyatakan hal itu pada jawaban saya satu hari yang lalu. saya tidak pernah menyatakan bahwa berdasarkan putusan tersebut saya menyebutkan bahwa pilkada adalah pemilihan tidak langsung. saudara ini jangan mengada-ada.

            bila saudara masih mau bertahan pada pendapat saudara yang seperti itu silahkan, itu hak saudara. saya menghargai pendapat saudara. saya tidak bermaksud menggurui, saya bukanlah seorang jenius pula. saya hanya seorang pembelajar di sekolah bernama kehidupan. Terima kasih.

          • Pandu Dewanata

            Saya dan teman-teman berpandangan bahwa tidak tepat melihat sesuatu secara normatif saja, walaupun MK memutus pilkada rezim pemda kami berpandangan bahwa pilkada ‘seharusnya’ tetap rezim pemilu.

            Lho, saya nggak mengatakan anda menyatakan bahwa pilkada itu pemilihan tidak langsung. Tapi kan saya menyatakan kalau kita masukkan pilkada ke rezim pemda, implikasinya jelas bisa ditafsirkan pemilihan kepala daerah dilakukan secara tidak langsung. Karena pemilihan tidak langsung pun bisa ditafsirkan demokratis. Makanya kami tetep kekeh menyebut itu pemilukada karena selain dipilih secara langsung, bagi kami pilkada masih tetap rezim pemilu.

            Oh gpp kok, saya tidak sakit hati dengan komentar anda. Saya sekedar mengingatkan saja kalau berdebat ada etika. Saya saja menghargai pendapat anda tanpa merendahkan anda kan ? Apapun itu saya mewakili teman-teman departemen kastrat mengucapkan terima kasih atas kritik yg disampaikan, bagi kami kritik terhadap kami itu apresiasi.

            Nama anda yg asli siapa ? dan anda bener mahasiswa HTN (Unpad) ?

          • Yong Chan

            saya memang anak HTN tetapi saya tidak pernah mengatakan bahwa saya adalah mahasiswa unpad.

          • Yong Chan

            oiya, saya tidak mainan ponsel pintar dan segala aplikasinya. terima kasih untuk tawaran diskusinya dan maaf apabila pendapat saya melukai anda. selamat pagi.

        • Pandu Dewanata

          Anda tahu nggak kenapa MK zaman hamdan zoelva mengembalikan pilkada ke rezim pemda ? Tidak semata-mata karena alasan konstitusional, karena alasan MK terlalu banyak menerima perkara PHPU-D dan kasus suap Akil Mochtar yang menjadikan kepercayaan masyarakat kepada MK makin turun. Supaya mengembalikan citra MK, hakim-hakim MK sepakat untuk mengeluarkan pilkada dari rezim pemilu yang implikasinya PHPU-D bukan wewenang MK.

          Sekali lagi saya ulang, pertimbangan MK dalam Putusan MK Nomor 72-73/PUU-II/2004 yang menyatakan bahwa pilkada merupakan rezim pemilu karena kepala daerah diplih langsung sama sekali tidak dicabut oleh generasi hakim MK setelahnya. Bahkan dalam Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 jelas tidak mempermasalahkan kepala daerah dipilih langsung atau tidak. Bagi saya sepanjang kepala daerah dipilih langsung itu tetap masuk rezim pemilu sebagaimana pemilihan presiden, DPR, DPD, dan DPRD.