Hakikat Kebebasan Berpendapat Tidak Boleh Cacat, Bersuaralah!

Share on facebook
Share on twitter

Oleh: Imam Kholilu Rohman

“Lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan.” Quotes yang dikutip dari aktivis legenda Indonesia, Soe Hok Gie. Gie bisa dibilang salah satu panutan terbaik bagi para pemuda sebagai sosok intelektual yang menjunjung tinggi kebebasan berpendapat dalam keidealismeannya. Ia tidak menjual dirinya pada pihak manapun selain kebenaran yang dipercayainya. Maka sudah menjadi suatu kewajiban apabila pemuda-pemuda Indonesia mengikuti jejaknya dalam andil berpendapat baik berbentuk mengkiritisi pemerintah ataupun bentuk lainnya. Sebagai mahasiswa, tentu hal tersebut menjadi kewajiban yang harus dilakukan bagaimanapun juga.

Berbicara tentang kebebasan berpendapat, tentu banyak sekali rujukan yang bisa dijadikan bahan acuan pembelajaran. Dalam hal ini penulis ingin sedikit mengulik bagaimana kebebasan berpendapat di Indonesia mulai kembali dibangun, khususnya pers pada masa berakhirnya orde baru dan datangnya reformasi.

23 September 1999, Presiden ke-3 Indonesia BJ Habibie mengesahkan UU nomor 40 Tahun 1999 tentang pers (Wicaksono, 2019). Dengan kehadiran UU tersebut bagai mendatangkan angin segar bagi bangsa Indonesia. Bahkan seorang penulis besar bernama Mark Twin menyebutkan “Setidaknya hanya ada dua hal yang membuat terang di bumi ini, yaitu sinar matahari di langit dan pers yang berkembang di bumi.”

Kebebasan pers ini bukan hal remeh. Untuk bangsa besar seperti Indonesia, hadirnya pers merupakan bentuk kedaulatan rakyat dari prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, juga supremasi hukum. Bahkan dalam pasal 4 UU nomor 40 Tahun 1999 disebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai bentuk dari hak asasi warga negara (Fauzi, 2020). Maka kehadiran warga Negara dengan suaranya dalam berpendapat, adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan.

Namun, hadirnya UU tentang pers ini agaknya tidak cukup untuk mengembangkan pers di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, pers atau kebebasan berpendapat inipun mulai cacat. Hal ini bisa dilihat dengan masih banyaknya tindak kejahatan atau kriminalisasi pada jurnalis yang ada di Indonesia beberapa tahun ke belakang. Bahkan tercatat di tahun 2019 sendiri ada 75 kasus kekerasan yang menimpa jurnalis dan 35 di antaranya terjadi di Jakarta dimana ia adalah pusat pemerintahan kita (Mashabi, 2020). Itu yang tercatat, kita belum tahu menahu bagaimana kemungkinan banyaknya kasus kekerasan yang bisa saja terjadi, namun tidak tercatat secara resmi.

Bukan hanya itu saja. Kebebasan berpendapat ini juga dicoreng tidak hanya melalui para jurnalis pers yang mendapatkan kriminalisasi atau kekerasan. Tentu kita ingat dengan baik, berbagai kasus pelanggaran dalam penanganan unjuk rasa selama ini oleh pihak aparat. Tercatat melalui Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) sendiri ada 78 kasus yang terjadi di 2019. Naasnya mengutip keterangan Ketua Advokasi YLBHI Muhammad Isnur dalam laman tirto.id, pelaku yang paling banyak melakukan pelanggaran adalah pihak kepolisian di lapangan (Bernie, 2019). Pihak yang seharusnya menjunjung slogan “Melindungi, Mengayomi dan Melayani Masyarakat.” malah menjadi biang permasalahan itu sendiri.

Tidak berhenti pada kasus-kasus pers dan unjuk rasa, banyaknya kasus ketidak adilan yang menimpa para aktivis pun tidak dapat dibiarkan. Apalagi dengan pergeseran media dimana seluruh aktivitas mulai berbasis online, kegitan menyuarakan pendapat dan kasus pelanggarannya pun kembali hadir dimana-mana. Dengan adanya UU ITE yang seakan-akan menjadi alat “oknum” sebagai pembungkaman bagi mereka yang menyuarakan pendapat, pencemaran nama baik dan penebaran kebencian seringkali dijadikan kedok pembungkaman atau kiriminalisasi. Bukan masalah menuduh, namun agaknya dalam hal ini keresahan masyarakat tentang kebebasan berpendapat yang sudah mulai direnggut, sedikit demi sedikit terasa benar adanya.

Era globalisasi yang mulai membawa para aktivis menyuarakan kritik melalui ranah media sosial, membuat paradigma baru dalam berpendapat. Hadirnya media sosial dapat membuka ruang diskusi bagi para penggunanya. Dimana aktivis memanfaatkan ruang itu menjadi pelopor gerakan masyarakat sipil yang berusaha mengajak pengguna media sosial lain untuk aktif dalam bersikap mengenai isu yang hangat di berbagai bidang (Dewantara & Widhyharto, 2015).

Tentu, penulis setuju dengan kehadiran UU ITE adalah untuk menjaga. Bahkan dalam sebuah jurnal karya Dora Kusumastuti, disebutkan bahwa UU ITE ini tidak bersifat inskonstitusional atau berlawanan dengan konstitusi, melainkan ia adalah perwujudan dari perlindungan atas hak manusia agar tidak dilanggar orang lain, seperti yang diatur dalam UUD 1945 dan dijamin pula dalam Hak Asasi Manusia (Kusumastuti, 2012). Tapi faktanya UU ini juga tidak benar-benar hanya menjaga, melainkan bisa juga dijadikan senjata melumpuhkan lawan politik ataupun kriminalisasi kebebasan dalam bentuk penyampaian pendapat dan pikiran (Munarman, 2019). Dengan segala keadaan ini apakah kemudian pantas jika kita diam saja?

Penulis yakin betul, kasus kriminalisasi ini bukan tidak pernah pembaca lihat sebelumnya. Contohnya yang beberapa waktu kemarin ramai adalah kasus penangkapan aktivis HAM, Ananda Badudu dan Dandhy Dwi Laksono. Atas penangkapan dua orang tersebut bahkan Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia menyimpulkan walau kedua orang yang ditangkap dibebaskan, tindakan polisi adalah bentuk pelanggaran HAM khususnya dalam perkara jaminan kemerdekaan berpendapat (Anon., 2019).

Kasus lain, yang penulis dapat katakan masih sangat hangat per 23 April 2020 dimana tulisan ini dibuat, adalah kasus penangkapan aktivis Ravio Patra. Kasusnya dijelaskan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus berkesimpulan bahwa Ravio memang benar ditangkap oleh kepolisian atas dugaan menyiarkan berita onar atau menghasut membuat kekerasan atau menyebar kebencian (Detikcom, 2020).

Di sisi lain versi Koalisi Masyarakat Sipil melalui penjelasan salah satu anggota koalisi, Direktur Eksekutif SAFEnet Damar Juniarto, Ravio harus segera dilepaskan. Ia mengungkap bahwa dalam penangkapan Ravio bahkan ada peretasan akun whatsapp miliki pribadi Ravio. Lebih lanjut, koalisi juga meminta pada Presiden dan Kapolri untuk menghentikan proses kriminalisasi, pembungkaman pada warga negara dan perilaku beberapa pihak dalam menyadap akun media sosial atau gawai milik masyarakat yang sering mengkritisi pemerintah (Halim, 2020).

Dengan berbagai keadaan yang telah penulis jabarkan, agaknya sangat sulit untuk berkata bahwa kebebasan berpendapat di Indonesia baik-baik saja. Bahkan ketika penulis sedang merancang tulisan ini pun seorang teman berkata “Hati-hati, nanti kena ciduk sama intel.” Menyedihkan bukan? Bahwa untuk berpendapat saja hari-hari ini harus menanggung takut yang sebegitu besarnya.

Penulis yakin, tulisan ini bukan hanya berporos pada argumentasi bahwa semua harus bebas berpendapat tanpa ada kecaman apapun dari pihak manapun. Sisi lain yang ingin penulis sampaikan adalah keharusan adanya tanggung jawab atas segala pendapat oleh siapapun dalam tulisan atau ungkapannya di muka umum. Kewajiban menyampaikan fakta dan didukung dengan data yang valid akan menjadi dasar terbaik dalam berpendapat.

Tidak, ketika penulis mengangkat kesalahan dari pihak-pihak pemerintah ataupun aparat dalam tulisan ini, tidaklah ditujukan untuk menjadikan pembaca membenci pihak-pihak tersebut. Lebih dari itu tujuan tulisan ini dibuat adalah sarana bagi pemerintah dan aparat sebagai introspeksi dan pembenahan lebih lanjut ke depannya. Sisi lainnya juga bagi para mahasiswa, pemuda ataupun seluruh rakyat Indonesia untuk mau berpendapat dengan berani dalam menyampaikan kebenaran tanpa melanggar aturan-aturan apapun. Pendapat harus disampaikan dengan bebas, tanpa kecacatan apapun!

Daftar Pustaka

Anon., 2019. [Online]
Available at: https://kumparan.com/amnesty-international-indonesia/setop-kriminalisasi-aktivis-1rwdPeV1Iec/full

Bernie, M., 2019. [Online]
Available at: https://tirto.id/ylbhi-67-kasus-pelanggaran-kebebasan-berpendapat-dilakukan-polisi-eksS

Detikcom, T., 2020. news. [Online]
Available at: https://news.detik.com/berita/d-4988207/polda-metro-ravio-patra-diduga-berbuat-onar-dan-hasut-kekerasan

Dewantara, R. W. & Widhyharto, D. S., 2015. Aktivisme dan Kesukarelawanan dalam Media Sosial Komunitas Kaum Muda Yogyakarta. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 19.

Fauzi, D. R., 2020. politik. [Online]
Available at: pinterpolitik.com/menjaga-pers-merawat-demokrasi/

Halim, D., 2020. nasional. [Online]
Available at: https://nasional.kompas.com/read/2020/04/23/14185421/kronologi-penangkapan-aktivis-ravio-patra-versi-koalisi-masyarakat-sipil?page=2

Kusumastuti, D., 2012. Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektive Konstitusi dan UU ITE. ejurnal unisri, September, Volume 8, p. 13.

Mashabi, S., 2020. nasional. [Online]
Available at: https://nasional.kompas.com/read/2020/01/14/06460651/catatan-lbh-pers-soal-kekerasan-terhadap-jurnalis-di-2019?page=all

Munarman, 2019. berita. [Online]
Available at: https://republika.co.id/berita/pml7v1385/uu-ite-adalah-uu-subversif-gaya-baru

Wicaksono, B. D., 2019. idntimes.com. [Online]
Available at: https://www.idntimes.com/science/discovery/viktor-yudha/sejarah-perkembangan-pers-di-indonesia/1

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *