E-KTP: Eh Korupsi Ternyata Pak!

Skandal korupsi kembali terjadi di negeri kita tercinta. Kali ini berkaitan dengan Program Paket Penerapan Kartu Tanda Penduduk sesuai Nomor Induk Kependudukan (NIK) nasional berbasis elektronik (E-KTP).1 Walaupun belum sebesar perkara korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) — dengan total korupsi Rp138,442 Triliun serta memiliki potensi kerugian negara mencapai Rp2.000 Triliun pada tahun 2015 dan Rp5.000 Triliun pada tahun 20332 — dan kasus korupsi Bank Century — dengan total korupsi Rp7,4 Triliun3 — korupsi ini tetap dicap sebagai “megakorupsi” atau “salah satu korupsi terbesar” yang pernah ditangani KPK dengan nominal lebih dari Rp2,3 Triliun Rupiah.

Korupsi ini lebih besar dari kasus Hambalang Rp706 Miliar, kasus Simulator SIM di Korps Lalu Lintas Polri Rp121 Miliar, dan perkara korupsi komunikasi radio terpadu di Kementerian Kehutanan Rp89,3 Miliar. Hal yang membuat kita semakin miris adalah adanya dugaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa beberapa nama orang penting yang juga pimpinan lembaga negara terlibat dalam kasus ini.6 Tak tanggung-tanggung, KPK pun menyebutkan mereka dalam surat dakwaan di persidangan pertama Megakorupsi E-KTP ini. Lalu, mulai timbul pertanyaan. Apa sebenarnya E-KTP itu? Mengapa dengannya bisa timbul korupsi yang merugikan negara hingga triliunan rupiah?

Baca kajian lengkapnya di link berikut.