Dilematik Artis Nyaleg
Oleh : Alwi Zaenal Ashari || Ilmu Pemerintahan 2015

Tanggal 17 Juli 2018 lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menutup pendaftaran untuk para calon anggota legislatif. Di antara nama-nama calon yang terdaftar, terdapat beberapa nama artis yang juga ikut didaftarkan oleh partai politik sebagai calon anggota legislatif. Dari keseluruhan, dapat dijumlahkan, bahwa terdapat 54 nama artis yang ikut dalam kontestasi politik di memperebutkan kursi DPR. Di antara nama-nama tersebut, terdapat nama Krisdayanti (PDIP), Ahmad Dhani (Gerindra), Giring Nidji (Partai Solidaritas Indonesia), Olla Ramlan (Nasdem), dan Vicky Shu (Nasdem). Namun, keterlibatan Artis untuk menjadi calon anggota legislatif ini menimbulkan perdebatan diberbagai kalangan masyarakat. Karena masyarakat menganggap, menjadi anggota legislatif bukanlah perkara yang mudah, karena sebagai wakil rakyat mereka harus dan patut memahami tupoksinya.
Partai politik yang mencalonkan artis sebagai anggota legislatif dianggap sangat pragmatis. Di Indonesia, pemilih banyak yang lebih memilih sosok figur dibandingkan dengan anggota partai politik. Sehingga, figur artis menjadi salah satu jalan bagi partai politik untuk meraih dukungan masyarakat. Dengan memanfaatkan ketenaran dan eksistensi si artis, partai politik akan lebih mudah dalam menarik saura masyarakat tanpa melihat kualitas dan pengalaman si artis dalam menangani permasalahan rakyat dan mempertahankan hak masyarakat. Tak elak, kondisi ini akan mempengaruhi kader partai politik yang sudah terlebih dahulu menjadi bagian partai politik dan lebih memiliki kemampuan dalam hal menangani persamalahan yang ada di masyarakat.
Kader partai politik sejatinya merupakan orang yang sudah dibina dan dibekali dalam memahami kondisi ideologis partai, yang selanjutnya akan diartikulasikan ke dalam kebijakan. Dalam mengartikulasikan kebijakan itu, sejatinya kader partai politik memiliki pengalaman yang panjang dalam menelaah permasalahan dan penderitaan masyarakat. Kader partai politik dapat dikatakan tulang punggung suatu organisasi. Sebetulnya, sudah sewajarnya seorang kader partai politik dapat memiliki ruang-ruang bebas dan posisi strategis dalam ranah partai politik, terutama untuk menjadi calon anggota legislatif. Namun, sayangnya, tidak ada dalam undang-undang pemilihan umum di Indonesia, baik di legislatif ataupun eksekutif untuk mewajibkan calon wakil rakyat merupakan kader partai politik. Inilah salah satu penyebab terbesar banyaknya calon anggota legislatif berasal dari kalangan artis.
Fenomena artis nyaleg sebetulnya bukan hal yang baru di Indonesia. Sebelumnya, banyak artis lain yang sudah ikut terlibat dalam pemilihan legislatif ini, sebut saja Anang Hermanysah dan Dede Yusuf Macan Effendi, mereka merupakan contoh artis yang ikut terlibat dalam pilihan legislatif dan mendapat amanah rakyat untuk menjadi anggota DPR.
Kemudian, yang menjadi masalah, apakah artis ini memahami betul tupoksi menjadi wakil rakyat? Atau, tujuan mereka mengikuti pemilihan legislative ini hanya untuk mencari uang semata? Pada dasarnya, posisi sebagai anggota legislatif bukan sarana bagi setiap orang untuk mencari nafkah, melainkan bentuk kepedulian terhadap negara. Lalu, kalau seperti itu, apa saja tupoksi anggota DPR yang sebenarnya?
Tupoksi DPR
Dalam memahami Tupoksi menjadi anggota parlemen kita tidak terlepas dari teori “Trias Politica” Montesquieu, yang membagi kekuasaan kedalam tiga kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikaitf. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan dalam membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif ialah yang menjalankan undang-undang, dan kekuasaan Yudikatif merupakan lembaga untuk mengadili pelanggar kebijakan. Dan DPR merupakan bagian dari lembaga legislatif.
Di Indonesia sendiri, tupoksi DPR diatur oleh UUD 1945 dalam pasal 20A yaitu memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
Fungsi Legislasi
Fungsi legislasi DPR ini dilaksanakan untuk melakukan pembentukan undang-undang bersama dengan presiden.
Fungsi Anggaran
Fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diajukan oleh Presiden.
Fungsi Pengawasan
Fungsi DPR yang terakhir adalah menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintahan. Fungsi pengawasan ini dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN serta memberi arahan pada pemerintahan pusat.
Memilih Orang Kapabel
Pada akhirnya, kita tidak dapat berlindung pada retorika partai politik, bahwa seorang calon legislatif dari kalangan artis dapat secara instan memahami kondisi masyarakat. Sejatinya, kita harus kritis dalam mengawal Pesta Demokrasi 2019 nanti, agar wakil rakyat yang terpilih merupakan mereka yang kapabel di bidangnya dan benar-benar mengerti permasalahan yang ada di Indonesia. Disisi lain, kita sebagai masyarakat memang sepakat bahwa, kita tidak bisa mengeneralisasikan seorang artis tidak cakap dalam berpolitik. Tidak dapat dipungkiri pula, artispun bisa menjadi wakil rakyat yang dapat mengartikulasikan kepentingan masyarakat.
Penulis menyarankan untuk mengurangi rasa kecemburuan dari kader partai politik terhadap artis yang ikut dalam pemilihan legislatif. Sejatinya, undang-undang pemilu baik legislatif maupun eksekutif dapat mewajibkan siapapun yang akan mencalonkan harus berasal dari kader partai supaya dilematik orang baru di partai dapat memahami sinergitas ideologi partai dengan tupoksinya, baik di legislatif maupun di eksekutif.