Melindungi Otonomi Akademik Melalui Kritik Atas Jargon “Awas Bahaya Laten Komunis”

Departemen Kajian Strategis BEM Kema Unpad
Release Diskusi Terbuka Bulan Mei

30 September barangkali dianggap sebagai tragedi “kelam” nasional yang selalu dikenang oleh masyarakat Indonesia. Apabila tidak terjadi tragedi yang dikenang dengan nama G30S tersebut, tentu tidak akan terjadi pembantaian yang mengorbankan anggota PKI, simpatisan, atau bahkan orang-orang yang tidak mengetahui permasalahan G30S sekalipun. Tidak tanggung-tanggung, menurut The Economist jumlah korban tewas mencapai 1.000.000 jiwa (Kontras, 2012: 9). Bukan tidak mungkin jumlah korban tewas mencapai angka yang lebih banyak lagi, mengingat pencatatan tersebut baru sebatas perkiraan.

Berbicara mengenai komunis dan PKI tidak berhenti sampai pada G30S dan pembersihan massal tersebut saja. Phobia terhadap komunis dan PKI ternyata telah merasuk di negeri ini. Selain mendapat basis dari lembaga tertinggi saat itu, MPRS, melalui TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966. TAP MPRS tersebut selain membubarkan PKI, melarang segala kegiatan politik yang berbau Komunis, Marxisme-Leninisme, dan segala jenis variannya. Perlu diingat, melarang ideologi Komunis dalam kegiatan politik. Kenyataannya phobia terhadap Komunis meluas di segala bidang, termasuk dalam dunia akademik.

Banyak dari mereka mewanti-wanti masyarakat “awas bahaya laten komunis”, bahkan tidak segan-segan untuk melabeli mereka yang kontra dengan sebutan “Komunis Gaya Baru (KGB)”. Entah sebenarnya apa tujuan dari mereka, yang jelas mereka takut akan sesuatu yang sebenarnya tidak nampak. Toh, hingga detik ini mereka tidak mampu membuktikan akan adanya gerakan politik yang berbau Komunis. Sayangnya, ketidakmampuan membuktikan ditutupi dengan tindakan anarkis. Baik dari aparatur negara maupun kelompok masyarakat tertentu.

Pembubaran diskusi, menonton film, bahkan pembredelan buku sudah sering terdengar di ruang publik. Tidak perlu jauh-jauh, di lingkungan Universitas Padjadjaran pun pernah terjadi. Bulan Mei 2016 lalu, seminar Marxisme sebagai ilmu pengetahuan ternyata dibatalkan oleh rektorat Unpad. Konon rektorat membatalkan izin seminar tersebut khawatir akan konfrontasi dengan pihak luar. Dalam pandangan penulis hal ini memperlihatkan rektorat Unpad belum berhasil melindungi kebebasan akademik. Padahal dalam TAP MPRS di atas, tepatnya pada Pasal 3, disebutkan sebagai berikut :

Khususnya mengenai kegiatan mempelajari secara ilmiah, seperti pada universitas-universitas, faham Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam rangka mengamankan Pancasila dapat dijalankan secara terpimpin dengan ketentuan bahwa Pemerintah dan DPR-GR diharuskan mengadakan perundang-undangan untuk pengamanan.”

Dari peraturan tersebut jelas terlihat bahwa negara menjamin kegiatan ilmiah yang membahas ideologi Komunis. Tentu untuk mengamankannya, pihak universitas dapat membuat peraturan agar kegiatan tersebut berjalan dengan baik, mengingat Unpad berstatus PTNBH. Menanggapi fenomena tersebut, BEM Kema Universitas Padjadjaran mengemukakan pernyataan sikap sebagai berikut :

  1. Menghimbau kepada para pihak agar berhenti menggunakan jargon “awas bahaya laten komunis” atau melabel kegiatan akademik sebagai “Komunis Gaya Baru”.
  2. Menuntut lembaga pendidikan tinggi, khususnya Universitas Padjadjaran untuk melindungi kebebasan akademik. Langkah pertama yang dapat dilakukan adalah membuat peraturan mengenai penyelenggaraan akademik yang mengkaji pemikiran Komunis/Marxisme-Leninisme.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *