Adu Hoax Menjelang Kontestasi Pemilu Serentak 2019: Sebuah Kemunduran Demokrasi?

Oleh: Aditya Nurahmani (Fakultas Hukum Unpad 2016)

 

Perhelatan pesta demokrasi tahun 2019 tinggal menghitung bulan. Perhelatan Pemilu 2019 nanti agak berbeda dengan perhelatan sebelumnya, karena untuk pertama kalinya Pemilihan Presiden serta Anggota DPR, DPD, dan DPRD RepublikIndonesia dilaksanakan secara serentak dalam waktu yang bersamaan. Mendekati pelaksanaan Pemilu 2019, sudah tidak menjadi hal yang aneh lagi kalau suhu politik akan semakin memanas, terlebih saat ini sudah memasuki tahapan kampanye, dimana Calon Pesiden dan Calon Wakil Presiden RI 2019termasuk Calon Anggota Dewan ‘yang terhormat’ tengah menjual diri untuk menawarkan visi dan misi, serta janji-janjinya kepada masyarakat. Idealnya memang esensi dari kampanye sebagaimana ketentuan Pasal 1 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, kampanye seyogyanya berbicara mengenai kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu. Namun,pada realitas yang ada, pengertian tersebut telah bergeser, pada saat ini kampanye dijadikan sebagai ajang saling menjatuhkan lawan politik, dimana salah satu caranya dengan saling aduberita hoax.

Media sosial adalah alat yang sangat strategis untuk menyebarkan berita-berita hoax, karena di era global saat ini, media sosial telah merasuki semua kalangan mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa bahkan sampai kalangan ‘emak-emak’. Setiap gerak-gerik, ucapan, tindakan sering kali di ‘cocoklogi’ kan dan dijadikan celah untuk saling menjatuhkan. Ada yang menyerang salah satu Paslon Capres/Cawapres RIdengan isu PKI, antek-antek Tionghoa, Penjahat HAM, heboh penganiayaan, dan lain-lain. Bahkan, yang menyayat hati, musibah bencana alam dan pesawat jatuh sekali pun pada akhirnya dijadikan cara untuk menggiring opini publik menuju kesesatan. Dengan mudah dan dengan cepatnya postingan berita hoax menyebar, apalagi ketika disebar ke grup, sebut saja grup Whats App, Line, atau bahkan melalui postingan Instagramdengan fitur snapgramnya. Karena Banyak publik yang tergiring, bahkan memakan mentah berita-berita hoax tersebut.

Sulit memang melacak orang penyebar hoax apalagi dilakukan oleh orang perseorangan (simpatisan), apalagi dengan lahirnya akun-akun dadakan yang ‘sengaja’ diperuntukkan untuk menyebarkan berita-berita yang patut dipertanyakan kebenaranya. Akan tetapi, dibalik semua itu, nampaknya pasti ada dalang yang menggerakannya. Padahal secara jelas, bahwa dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan di tengah-tengah masyarakat dapat dikenakan pidana.

Cara yang tidak sehat ini seharusnya menjadi refleksi bagi seluruh stakeholder bangsa dan negara. Apakah ini negara Indonesia yang kita agungkan sebagai negara demokratis? Yang secara teori idealnya, demokratis dalam konteks Pemilu diartikan sebagai wadah untuk melibatkan atau mengikutsertakan masyarakat untuk memilih dan menentukan orang-orang terbaik yang akan mewakilinya dalam pemerintahan dengan prinsip Luber dan Jurdil, ‘katanya’. Cukup menggelitik memang, negara yang sudah 63 tahun melaksanakan Pemilihan Umum, seharusnya atau idealnya sudah dapat dikatakan sudah dalam taraf kemapanan dan kedewasaan dalam berdemokrasi. Namun, nampaknya realitas saat ini berbanding terbalik seperti halnya pelaksanaan Pemilu pertama kali dilaksanakan, yaitu tahun 1955, sampai sastrawan terkenal, Taufik Ismail menuangkan kekecewaanya ke dalam Puisi yang ia beri judul “Ketika Indonesia dihormati Dunia”, yang salah satu bait puisi beliau berbunyi:

Waktu itu tak dikenal singkatan Jurdil, Jujur dan adil tak di ucapkan tapi dilaksanakan

Pesta demokrasi tak dilisankan, pesta demokrasi cuma dilangsungkan

…..

Antara rasa rindu dan malu puisi ini kutuliskan

Rindu pada pemilu yang bersih dan indah pernah kurasakan

Malu pada diri sendiri, tak mampu merubah perilaku bangsaku.

Zaman memang mengubah segalanya, kampanye bukan lagi ajang jual visi-misi, tetapi jadi ajang saling memaki, kampanye bukan lagi jadi ajang jual program unggulan, tapi jadi ajang saling menjatuhkan lawan, membakar emosi dan memompa kebencian. Hoax jadi cara baru nan ampuh untuk meyakinkan jutaan insan, tak peduli halal atau haram, asalkan bisa duduk di singgasana kekuasaan. Hukum memang telah hadir bahkan telah memberikan ancaman, namun virus hoax kian sulit ditahan dan diredam, dalih-dalih kebebasan namun malah berakhir kebablasan. Masyarakat harus pintar memililah dan memilih berita, jangan dengan mudahnya percaya, menerim, bahkan ikut menyebarkannya begitu saja. Selamat belajar kembali, Indonesia !