Mempesona sekaligus menyakitkan untuk menyadari bahwa bahkan hal-hal paling murni; agama, bahasa, cinta, identitas, dapat menjadi alasan paling mulia untuk merenggut nyawa sesama manusia. Tadinya ingin kujadikan perbedaan sebagai alasan; tetapi banyak kujumpai irisan saling berlawanan di masyarakat kita yang tetap bahagia dalam harmoni kebersamaan. Bagaimana mengantisipasi perbedaan untuk kemudian mengkompromikan persamaan menjadi penyebab mudahnya praktik kekerasan terjadi, sebagai upaya pemaksaan nilai-nilai yang diyakini serta cara pikir yang dianggap paling disepakati. Universalisasi budaya dominan terhadap budaya yang lainnya beserta upaya dalam mencapainya, menjadi penyakit paling akut, menggerogoti nilai-nilai kemanusiaan. Hasrat hegemonik dalam menggerus perbedaan sebagai suatu ancaman kemudian membatasi ruang pikir hingga menumpahkan darah. Keseragaman atas keragaman, mendegradasi nilai-nilai dan kepercayaan akan eksistensi kemanusiaan-bila boleh pinjam sepenggal kuotasi mas Pram, sejak dalam pikiran.

Dalam The End of History karya Francis Fukuyama, pada masa ‘pasca sejarah’ saat ini tidak ada lagi seni atau filsafat, yang tersisa hanya pemeliharaan museum sejarah manusia yang berkelanjutan. Akibatnya, akhir dari sejarah menjelma menjadi fase yang menyedihkan; saat semangat, keberanian, imajinasi dan idealisme tergantikan oleh kalkulasi ekonomis, konflik dan kekerasan ideologis, masalah lingkungan, budaya konformis dari pemuasan kebutuhan konsumen, dan hegemoni budaya.

Budaya dianggap sebagai formasi diskursif, yang merupakan sekumpulan gagasan, imaji, dan praktik pemaknaan yang teregulasi maupun liar, mengenai objek-objek yang menyatu di sekitar konsep, gagasan, dan persoalan kunci. Setiap hal yang memiliki makna atau dapat dimaknai menjelma menjadi budaya. Dalam perkembangannya, budaya kemudian dianggap sebagai pembodohan massal oleh Adorno & Horkheimer: produk-produk kebudayaan yang ada dianggap sebagai komoditas yang dihasilkan oleh industri kebudayaan dan entitas superior, yang meski seolah tampak demokratis, individualis, dan beragam, sebenarnya bersifat otoriter, konformis dan terstandardisasi. Melawan esensialisme, budaya sebagai pembodohan massal tak hanya memaknai kebendaan, tetapi juga pemikiran-menstandarisasinya melalui budaya dominan.

Konsep hegemoni budaya Gramsci mencoba memahami bagaimana ide memperkuat atau melemahkan struktur sosial yang ada dan berusaha untuk mendamaikan kontradiksi antara kekuasaan yang dipegang oleh kelompok dominan dan otonomi budaya yang relatif dari kelompok subordinat yang mereka korbankan. Hegemoni budaya dominan terhadap budaya lainnya dapat memiliki beberapa tujuan, diantaranya: (1) menciptakan universalitas, (2) mengeliminasi perbedaan-yang dianggap sebagai ancaman dalam (3) mempertahankan status quo kekuasaan, dan (4) menjadi instrumen kontrol sosial kuat yang melekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, membentuk pola pikir dan pola perilaku masyarakat. Melalui formasi diskursus, hiperrealita melalui media dan teknologi informasi, pemanfaatan relasi kuasa dalam struktur, dan kekerasan-secara struktural hingga ideologis, hegemoni budaya secara parsial memonopoli apa yang dikenal sebagai normalitas, dengan berbagai motif di belakangnya.

Kajian mengenai relasi kuasa tidak hanya sebagai perekat yang mengikat kehidupan sosial, melainkan sebagai proses yang menghasilkan dan memungkinkan segala bentuk aksi, hubungan dan pengaturan sosial; menjadikan subordinasi bukan sebatas perihal tekanan dan paksaan, tetapi juga kesadaran. Hal ini menjelaskan bagaimana hegemoni budaya dominan menggerus budaya yang dianggapnya mengancam kedaulatan status quo-nya sebagai hegemon, dengan resiprositas ‘persetujuan’ dari budaya yang didominasinya tersebut. Bagi Gramsci, persetujuan dan kekuasaan hampir selalu hidup berdampingan, meski satu diantaranya mendominasi. ‘Persetujuan’ tersebut diperoleh melalui kesadaran palsu sebagai ketidakmampuan kesadaran hipotesis untuk membedakan realitas dan konsepsi yang dikonstruksi oleh budaya hegemon.

Sampai di sini, terlintaskah di benakmu, ‘apa’ budaya hegemon yang kumaksud? Ya, kapitalisme. Di dalam sistem yang sakit, kanker akut itu terlanjur menyerang hampir semua organ dan mempengaruhinya secara fungsional. Kita hanya mampu belajar hidup berdampingan dengannya, dengan kesadaran yang terjaga. Terdistorsinya kacamata penghayatan manusia diperparah tidak hanya karena bergesernya karakteristik informasi yang dipengaruhi pluralisme universalisasi nilai, tetapi juga ditentukan oleh adanya dominasi struktur ideologis, politis dan ekonomis yang beroperasi di dalam hampir setiap interaksi. Realitas dunia terpantul menjadi kepingan ilustrasi realitas yang artifisial. Mari berkaca pada peperangan negara-negara demokratis vis-a-vis negara non-demokratis atau pada democratic peace theory; cara-cara negara-negara demokratis ini menanamkan universalisasi demokrasi dan menumpas mereka yang disebutnya sebagai kaum barbar, memaksakan nilai-nilai yang mereka anut sendiri. Atau kepada singgungan antar kelompok identitas, yang saling ingin membuktikan kebenaran dari apa yang diyakininya masing-masing. Tak jarang darah tertumpah demi memaksakan arah.

Dalam analisis hegemoni budaya, Gramsci menegaskan pentingnya peran ideologi. Menurutnya ideologi berperan memajukan perkembangan kekuatan-kekuatan produktif. Sementara, ideologi tampil sebagai a unifying force, hegemoni merujuk pada kedudukan ideologis satu atau lebih kelompok dalam masyarakat sipil yang secara hierarkis lebih tinggi dari yang lainnya. Untuk melucuti tatanan hegemonik yang artikulasi dan perkembangbiakannya meliputi seluruh sistem ideologis dan kultural masyarakat yang penanamannya diterima sebagai sesuatu yang benar secara universal oleh masyarakat umumnya, bagi Benedetto Fontana, ideologi, budaya, filsafat, dan pengorganisasian kaum intelektual adalah primer bagi gagasan hegemoni. Karena, bagi Gramsci, realitas dirasakan, dan pengetahuan diperoleh, melalui ‘prisma’ moral atau budaya, dan ‘filter’ ideologi, dengan cara menyesuaikan masyarakat mana yang memperoleh bentuk dan makna dari hegemoni yang berimplikasi pada penciptaan struktur pengetahuan dan sistem nilai tertentu. Kelompok sosial atau kelas yang mampu membentuk pengetahuan dan sistem nilainya sendiri, dan mengkonstuksikannya sebagai konsep umum dan universal yang berlaku di dunia, adalah kelompok yang menggunakan kepemimpinan intelektual dan moral. Kepemimpinan intelektual dan moral ini ‘mencuci’ tujuan-tujuan ‘kotor’ dengan penanaman nilai-nilai yang ‘bersih’, terus menghidupkan kesadaran palsu dalam dominasinya.

Lalu, bagaimana ideologi hegemonik dapat mempengaruhi dan membentuk pemikiran masyarakat, hingga melanggengkan praktik kekerasan? Menurut Shoemaker & Reese, hegemoni mengacu pada instrumen dari yang berkuasa untuk mempertahankan dominasinya. Bagi Raymond Williams, cara tertentu untuk melihat budaya dominan, diri sendiri dan orang lain bukan hanya fakta intelektual tetapi persepsi politis, yang diekspresikan dalam rentang institusional hingga individual ke relasi kuasa dan kesadaran palsu. Dalam menganalisis institusi media dan kaitan dengan beroperasinya sebuah tatanan ideologis, konsep hegemoni dipandang kurang memusatkan perhatian pada faktor ekonomi dan struktur ideologi yang mengunggulkan kelas tertentu. Tetapi ia lebih menekankan pada ideologi itu sendiri, bentuk ekspresi, cara penerapan, mekanisme yang dijalankannya untuk mempertahankan dan mengembangkan diri melalui kepatuhan para subordinat, sehingga upaya tersebut berhasil mempengaruhi dan membentuk pemikiran mereka. Bagi Louis Althusser, manifestasi ideologi hegemonik berlangsung melalui pengaruh budaya yang disebarkan secara sadar dan dapat meresap, serta berperan dalam menafsirkan pengalaman tentang kenyataan. Proses penafsiran itu berlangsung secara samar, tetapi menjelma menjadi siklus secara terus menerus. Artinya, secara sistematis ideologi hegemonik menyuapi massa dengan pikiran-pikiran tertentu, bias-bias tertentu, hingga preferensi sistem-sistem tertentu.

Hegemoni budaya menjadi instrumen kontrol sosial terkuat, menjustifikasi praktik kekerasan atas nama universalisasi. Praktik kekerasan mendadak menjadi mulia. Namun, berkaca pada ironi yang begitu sering diajarkan oleh sejarah, bahwa penggunaan kekerasan justru menghancurkan tujuan dan cita-cita yang hendak dikejar, dan justru menciptakan ketidakadilan yang sama dengan apa yang hendak dihancurkan. Dengan kata lain, stabilitas di bawah keadaan yang penuh penindasan sama dengan pelanggengan kekerasan. Soedjatmoko mungkin benar ketika ia mengatakan bahwa perjuangan tanpa kekerasan seperti yang dijalankan Gandhi hingga Yoko Ono telah berubah dari suatu mimpi utopis menjadi suatu kebutuhan praktis.

Di atas segala dominasi yang ada, semoga kita tak lupa, dunia yang bebas dari kekerasan bukanlah dunia yang bebas dari konflik, yang berarti menanggalkan kekerasan tidak semata-mata menghentikan perjuangan melawan kondisi-kondisi yang tidak adil dan menindas. Sebuah aksi kesadaran kembali akan kemanusiaan tengah dijalankan, sembari pada saat yang sama di setiap sudut dunia wajah-wajah kekerasan terus menoreh luka yang belum juga berkesudahan. Semoga kita tak berat sebelah dalam buaian paradoks yang masokis-karena ada kejahatan dan keburukan maka kita dapat lebih memaknai kebaikan dan keindahan, atau karena ada kekerasan, maka kita dapat lebih menyadari pentingnya kemanusiaan.

Referensi:

Adamson, W. (1989). Hegemony and Revolution: Antonio Gramsci’s Political and Cultural Theory. New York: Echo Point Books & Media.

Fukuyama, F (1992). The End of History and the Last Man. The National Interest.